situs slot gacor mudah menang

Katalog dewa perang terkuat

Hanya Tersisa 7 Karyawan, Jokowi Restui Pembubaran PT PANN******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) cuma punya tujuh pegawai. Jumlah tujuh pegawai yang tersisa ini sudah mencakup direksi dan komisaris.

Jumlah karyawan PANN baru terungkap pada 2020, ketika PANN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2020 sebesar Rp3,76 triliun. Dalam rapat di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Komisi IV DPR Sonny Danaparmita mempertanyakan kinerja PANN yang terus merugi. Ia juga heran perusahaan yang didirikan pada 1974 itu ternyata hanya memiliki 7 karyawan. 

"(Usaha) PANN hampir semua rugi, pegawainya tinggal 7 orang. Corebisnisnya tidak jelas, banyak yang diurusi," ujar Sonny pada rapat Februari 2020 lalu.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Menteri BUMN Erick Thohir pada 21 Februari 2020 lalu.

Akhirnya, opsi likuidasi yang dipilih Jokowi. Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres No. 25/2022 tersebut, dikutip Senin (26/12).

Peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Alas hukumnya adalah Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang akan diprakarsai oleh Kementerian BUMN.

[Gambas:Video CNN]

NPC di kota

Komunitas Kretek Nilai Larangan Jual Rokok Batangan Cuma Usul Kemenkes******

Komunitas Kretek Indonesia mengatakan larangan penjualan rokok batangan atau eceran baru usulan dari Kementerian Kesehatan saja, belum menjadi keputusan pemerintah.

Rencana pelarangan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Menurutnya, memang betul aturan pelarangan ini ada di dalam Keppres, namun bukan berarti Presiden Jokowi menyetujui. Apalagi, larangan penjualan ini masih sebatas usulan dan belum ditetapkan. Terlebih, para pemangku kepentingan kretek juga sepakat untuk menolak larangan tersebut.

"Selain belum terjadi, usulan tersebut juga banyak ditolak termasuk oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Ekuin (Perekonomian). Jadi, pembahasan revisi PP 109 sebagai dasar kebijakan belum tentu terwujud," jelasnya.

Dia menilai upaya menurunkan prevalensi perokok di bawah umur yang menjadi dalih dorongan pelarangan penjualan rokok batangan juga tidak tepat sasaran.

Anak-anak di bawah umur masih tetap bisa mengakses rokok dengan membeli bungkusan. Karenanya, penegakan aturan penjualan adalah solusi terbaik dari permasalahan ini, bukan larangan penjualan ketengan.

"Untuk mengurangi prevalensi perokok di bawah umur pemerintah hanya perlu tegas dalam menegakkan aturan yang sudah ada, tak perlu sampai revisi aturan atau buat aturan baru. Aturan lama saja belum optimal, lebih baik ditegakkan," pungkasnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril melalui pesan singkat dan sambungan telepon untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

Tarif KRL Orang Kaya Bakal Lebih Mahal******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Hal ini akan membuat tarif untuk kelompok masyarakat mampu lebih mahal.

Ia mengungkap pemerintah tak akan menaikkan tarif KRL. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat.

"(Tarif KRL) itu tidak naik, tapi kita pakai data yang ada dari pemda. Kalimatnya bukan naik, tapi subsidi tepat sasaran," ujarnya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Menhub Curhat Keliling Dunia demi Cari Bantuan Biaya Proyek RI******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menceritakan perjalanannya ke beberapa negara, mulai dari Indiahingga Jepang, demi mencari bantuan pembiayaan proyek di Indonesia.

Menurutnya, anggaran yang diterima Kemenhub sebesar Rp33,37 triliun pada tahun ini dan meningkat ke Rp33,44 untuk 2023 terbilang banyak. Ditambah realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Desember 2022 sebesar Rp8,79 triliun.

Namun, nominal tersebut kurang untuk merealisasikan pembangunan di Tanah Air mengingat betapa luasnya Indonesia yang harus dihubungkan melalui jalur laut dan udara.

Budi merinci dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub bahwa beberapa negara ia kunjungi untuk menjajaki pembiayaan dalam skema proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau kadang-kadang saya ke luar negeri, kayak kemarin ke India dan Timur Tengah, beberapa waktu lalu ke Jepang dan Korea Selatan, itu adalah dalam rangka melobi negara-negara tersebut agar memberikan bantuan luar negeri atau turut serta dalam proyek KPBU atau B2B," jelas Budi, Selasa (27/12).

Menurutnya respons baik ditunjukkan beberapa negara tersebut, seperti Jepang yang sudah sepakat berinvestasi dalam proyek proving ground hingga MRT.

Kerja sama dengan Korea Selatan juga akan dilakukan, sedangkan komunikasi dengan India dan negara-negara Timur Tengah diklaim berlangsung baik.

"MRT East-West itu ada Jepang sama Inggris. Fase 4 antara Fatmawati-TMII itu Korea Selatan yang sedang membuat proposal, MoU sudah ditandatangani. Januari 2023 Menteri Transportasi mereka akan datang dan itu akan kami lakukan," jelas Budi.

Budi juga mengatakan pihaknya sedang melakukan finalisasi kerja sama dengan Bank Dunia untuk pembangunan proyek LRT di Bandung dan Medan. Proyek ini ditargetkan dimulai pada akhir 2023.

Kerja sama lain antara pemerintah dengan Bank Dunia juga dilakukan untuk pengadaan tambahan satu pelabuhan ferry dan kapal ro-ro, khusus di NTT dan Maluku.

Di lain sisi, Budi mengatakan sudah menawarkan pengelolaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat kepada operator-operator internasional, mulai dari Swiss, Denmark, hingga India.

Budi menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan Kemenhub untuk menggarap proyek di sektor-sektor konektivitas dan infrastruktur.

"Satu konsep Bapak Presiden Jokowi adalah, kami selalu diingatkan, 'Please, Indonesia sentris', tidak Jawa sentris, tidak Sumatra sentris dan ini memang kami upayakan agar pembangunan itu merata dari Sabang-Merauke," pungkas Budi.

Bahkan secara ekstrem, Budi menuturkan 30 sampai 35 persen anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dialokasikan khusus untuk Papua. Hal ini karena jangkauan dari dan ke titik-titik wilayah Papua dibutuhkan melalui jalur udara.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Harga Pangan Kompak 'Terbang' Menyambut Liburan Tahun Baru******

Harga bahan pangan di semua pasar Indonesia kompak terkerek menjelang perayaan Tahun Baru 2023. Seperti daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah besar, hingga minyak goreng curah.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Rabu (28/12), harga daging ayam ras segar tercatat Rp37.750 per kilogram (kg) atau naik Rp150 dibandingkan sebelumnya.

Begitu juga dengan cabai rawit merah besar naik Rp500 menjadi Rp38.900 per kg, dan cabai merah keriting naik Rp450 menjadi Rp40.600 per kg. Lalu, cabai rawit hijau naik Rp600 menjadi Rp50.650 per kg.

Adapun harga telur paling tinggi ada di tiga provinsi, yaitu Papua senilai Rp41.100 per kg, Maluku Rp40.600 per kg, dan di Papua Barat telur ayam dijual Rp39.650 per kg. Sedangkan harga telur ayam terendah ada di Bali sebesar Rp25.350 per kg.

Sementara itu, Info Pangan Jakarta (IPJ) mencatat harga telur ayam naik Rp123 menjadi Rp30.058 per kg. Kemudian harga minyak goreng curah naik Rp115 menjadi Rp15.540 per kg, dan harga beras IR I naik Rp5 menjadi Rp11.740 per kg.

Tak hanya itu, harga daging sapi juga ikut terkerek. Daging sapi murni (semur) naik Rp192 menjadi Rp141.279 per kg, dan daging sapi has naik Rp587 menjadi Rp146.951 per kg.

Seluruh jenis cabai pun terpantau naik di sejumlah pasar di DKI Jakarta. Cabai rawit merah naik Rp407 menjadi Rp56.581 per kg, dan cabai merah keriting naik Rp1.536 menjadi Rp44.558 per kg, serta cabai merah besar naik Rp347 menjadi Rp42.756 per kg.

Sedangkan, harga ayam ras justru turun di pasar DKI sebesar Rp155 menjadi Rp39.666 per ekor, harga ikan mas juga turun Rp609 menjadi Rp36.285 per kg, dan ikan lele turun Rp352 menjadi Rp27.297 per kg.

[Gambas:Video CNN]