club77 slot

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Sumut Butuh Rp5,5 T untuk Perbaiki Jalan Rusak, Jokowi Sumbang Rp800 M******

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan butuh Rp5,5 triliun untuk memperbaiki seluruhjalan rusak di wilayahnya, di mana Rp800 miliar sudah didapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Edy merinci 340 km jalan rusak dari total 3.005 km jalan provinsi di Sumut. Selain itu, ada 13 ribu km jalan kabupaten/kota yang rusak dari keseluruhan 33 ribu km.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun. Presiden Jokowi membantu Rp800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar-benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," katanya, Senin (22/5).

Ia lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut. Edy berharap bisa mendapatkan motivasi hingga doa terbaik untuk kesejahteraan wilayahnya.

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun, itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 km jalan yang begitu (rusak), yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3.000-an km tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," jelasnya.

Sementara itu, Edy mengatakan Pemda Sumut menggelontorkan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Proyek yang digarap mulai 2022 tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Eks Pangkostrad itu juga menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut, termasuk soal kerusakan jalan. Namun, Edy mengaku tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," tegasnya.

Di lain sisi, Presiden Jokowi sempat turun langsung mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5). Ia mengatakan jalan rusak di Sumut bakal diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Mentan Klaim Stok Aman Meski Vietnam Pangkas Ekspor Beras 44 Persen******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan pasokan berasIndonesia aman meskipun Vietnam berencana memangkasekspor berasnya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang.

Syahrul mengklaim produksi beras RI sudah mencukupi.

"Beras kita cukup banyak. Coba lihat data BPS. Stoknya juga cukup dan kemarin juga sudah ada yang masuk," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5).

Menurutnya, data beras Kementerian Pertanian (Kementan) mengacu pada tiga sumber yakni BPS, data standing crop dari satelit dengan kecerdasan buatan (AI), serta laporan manual dari daerah. Dari ketiganya, ia melihat tak ada permasalahan mengenai stok.

"Kementan buat tiga data, data BPS, data standing crop dari satelit melalui AI, semua dunia pakai sekarang seperti ini, kemudian laporan manual daerah. Semua menunjukkan hal yang sangat positif," ungkapnya.

Vietnam bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun.

Lihat Juga : Jokowi Beri Kewenangan Khusus Otorita IKN

Hal ini disampaikan pemerintah setempat dalam sebuah dokumen yang dikutip dari CNA.com, Senin (29/5). Hal ini tentu mengejutkan negara pengimpor beras, apalagi Vietnam adalah eksportir beras terbesar ketiga setelah India dan Thailand.

Berdasarkan dokumen pemerintah Vietnam tersebut, pengurangan ekspor dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan di dalam negerinya dalam menghadapi perubahan iklim yang tak menentu.

Dengan kebijakan ini, maka ekspor beras Vietnam diperkirakan bakal turun menjadi US,62 miliar per tahun pada 2030, dari sebelumnya mencapai US,45 miliar pada 2022.

"Meskipun lahan pertanian padi Vietnam menyusut akibat perubahan iklim dan beberapa petani beralih menanam tanaman lain dan beternak udang, strategi tersebut tampaknya terlalu agresif," kata seorang pedagang beras yang berbasis di Kota Ho Chi Minh.

Pedagang itu mengatakan beberapa petani padi di Delta Mekong mengubah sebagian ladang mereka menjadi kebun buah-buahan dengan menanam mangga, jeruk bali, nangka, dan durian, tetapi sebagian besar masih bergantung pada beras.

Kecenderungan membudidayakan udang telah terjadi di daerah tersebut selama bertahun-tahun karena kenaikan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim membawa peningkatan salinitas yang signifikan di wilayah Delta Mekong.

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada pertemuan regional di Indonesia bulan ini, bahwa Vietnam bersedia memasok beras ke Filipina untuk jangka panjang dengan harga yang wajar.

Pada 2025, 60 persen ekspor beras Vietnam akan dikirim ke pasar Asia, 22 persen ke Afrika, 7 persen ke Amerika, 4 persen ke Timur Tengah, dan 3 persen ke Eropa, kata dokumen tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Keseharian saya

Daftar 3 Menteri di Pusaran Izin Keruk dan Ekspor Pasir Laut******

Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut.

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penambangan hingga ekspor pasir laut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Dalam pasal 1 ayat 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa izin pemanfaatan pasir laut adalah izin yang diterbitkan oleh menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Menteri terkait yang berhak memberi izin dicantumkan dalam pasal 1 ayat 9.

Hal itu dipertegas di pasal 1 ayat 10 yang menyebut kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dengan kata lain, izin pemanfaatan pasir laut harus diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu, pasal 10 mengatur soal pelaku usaha yang boleh terlibat dalam urusan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Di pasal 10 ayat 2 dijelaskan pelaku usaha boleh melakukan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut.

Namun, penjualan pasir laut baru boleh dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Dengan begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berperan untuk memuluskan hal ini.

"Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 10 ayat 4.

Sementara itu, izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di pasal 9 ayat 2.

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut.

Kemudian, pada pasal 15 ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri.

Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) yang diterbitkan Mendag Zulkifli Hasan untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Terlepas dari keterlibatan 3 menteri untuk memuluskan penambangan hingga ekspor pasir laut, sikap Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya.

Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Ahli Senjata

BPKP Singgung Audit Waskita Imbas Dirut Tersangka hingga Penundaan PMN******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyinggung soal audit PT Waskita Karya (Persero) imbas kasus korupsisang direktur utama Destiawan Soewardjono.

"Sudah disampaikan. Tanya ke penyidik mau lanjut apa enggak. Kalau dimintakan, kami tindak lanjuti," ujar Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Azwad menjelaskan ada tahap yang perlu dilakukan BPKP meski ada permintaan audit dari kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, ia menegaskan masyarakat kerap salah paham soal produk BPKP.

Namun, Azwad enggan menanggapi soal restrukturisasi Waskita yang sampai membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menunda penyertaan modal negara (PMN). Ia menegaskan hal itu masuk ke ranah teknis.

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono alias DES sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (27/4) lalu. DES diduga melakukan korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyebut penundaan PMN karena restrukturisasi Waskita belum jelas.

"Untuk Waskita rencana PMN ditunda sampai ada kejelasan restrukturisasi. Sebagaimana kita ketahui Waskita perusahaan Tbk jadi kita akan lihat program restrukturisasinya," ujar Rio dalam konferensi pers, Senin (22/5), dikutip dariCNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

PUPR Beber Salah Baca Data Anies soal Bangun Jalan Era SBY vs Jokowi******

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian merespons pernyataan bakal calon presidenAnies Baswedan yang menyebut pembangunan jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi.

Hedy menilai Anies salah dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).

Maka dari itu, apabila ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi. Oleh sebab itu, Hedy menyebut tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.

Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.

Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.

Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Sederet Investasi BUMN dalam Pembangunan IKN******

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) masih terus bergulir. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut berkontribusi dalam proyek ibu kota baru itu. 

Perusahaan pelat merah masuk untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap, selain BUMN, investasi swasta juga masuk ke IKN dan bisa terealisasi pada Agustus atau September 2023. 

PLN

PT PLN (Persero) siap menyuplai kebutuhan listrik IKN dengan membangun infrastruktur ketenagalistrikan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) Kariangau - GIS 4 IKN. Proyek tersebut saat ini memasuki tahapan penetapan lokasi dan sudah disetujui Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Josua Simanungkalit menjelaskan penetapan lokasi ini sebagai langkah awal untuk pembangunan SUTT. Dengan penetapan lokasi ini selanjutnya dapat digunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan SUTT 150 kV Kariangau - GIS 4 IKN.

"Penetapan lokasi merupakan kunci awal untuk dapat melakukan pembangunan selanjutnya, tim kami juga tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat di sekitar jalur tersebut," kata Josua melalui keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan penetapan lokasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ini juga menandai rencana transmisi SUTT dibangun sepanjang 57 kilometer sirkit (kms). Adapun SUTT ini nantinya akan membentang dari Kota Balikpapan hingga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Josua memastikan PLN akan terus mempercepat progres di lapangan guna mencapai target operasi pada Mei 2024. Ia menilai terbangunnya infrastruktur kelistrikan ini diharapkan akan mengakselerasi pembangunan, mendukung pertumbuhan industri, dan menarik para investor untuk berinvestasi di IKN.

Telkom

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. atau Telkom pun ikut berkontribusi dalam membangun IKN.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan mengatakan Telkom Group mendukung IKN menjadi smart cityyang modern. Dukungan dari Telkom dilakukan dengan fokus pada penyediaan konektivitas, platform hingga beragam layanan digital.

Ririek menyebut pihaknya sejalan dengan pemerintah dalam menetapkan konsep IKN sebagai smart city.Karenanya, peran Telkom dalam menghadirkan transformasi digital sangatlah penting.

"Ada berbagai peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Tentunya ini menjadi tugas besar sekaligus kebanggaan bagi TelkomGroup dapat turut serta mendukung digitalisasi smart city di IKN Nusantara," ujar Ririek beberapa waktu lalu.

Ririek melanjutkan bahwa rencana pembangunan tersebut mencakup tiga domain bisnis digital yaitu connectivity, platform,dan services, yang bersinergi dengan seluruh anak perusahaan dan pemerintah.

Apalagi, kabel laut Indonesia Global Gateway (IGG) Manado Dumai yang melintasi sepanjang Selat Makassar menjadikan IKN Nusantara terkoneksi global langsung yang disiapkan melalui gatewayBatam dan Manado.

Sementara itu pada layanan mobile Telkomsel, untuk perluasan cakupan, penambahan kapasitas, serta peningkatan kualitas jaringan 4G dan 5G di wilayah IKN Nusantara akan terus dimaksimalkan.

Selain menyediakan layanan konektivitas terbaik, Telkom Group juga akan menghadirkan solusi digital terbaik melalui pembangunan Intelligent Data Center dengan Smart & Intelligent Network Security.

Hal itu untuk mendorong terwujudnya IKN Nusantara menjadi smart citydengan layanan digital terbaik dan tingkat keamanan siber yang tinggi.

[Gambas:Video CNN]