ga bayar kredivo 591Jutaan kata 344773Orang-orang telah membaca serialisasi
《Hotbet888》
Aturan Baru Terbit, Menaker Pastikan Upah Minimum Naik Tahun Depan******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan kenaikan upah minimum pekerja.
Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.
"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).
Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
"Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujarnya.
Dengan ketentuan tersebut, peran Dewan Pengupahan Daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.
"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," katanya.
Lihat Juga :Buruh soal Diminta Prabowo Tak Tuntut UMP Naik: Tahu Kontrakan Mahal? |
Selain itu menurut Ida, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Beleid baru itu juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.
"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.
Aturan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah.
"Jadi dalam hal mencegah kesenjangan atau disparitas upah minimum antar wilayah, PP Nomor 51 Tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," katanya.
Beleid yang dirilis berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya.
"Selanjutnya kami meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 November dan untuk upah minimum kabupaten/ kota tanggal 30 November," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
3 Ciri Capres******Jakarta, CNN Indonesia--
Wakil Ketua UmumKadinIndonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang membocorkan tiga ciri capres-cawapres pilihan para pengusaha di Pilpres 2024.
Ia mengungkapkan saat ini para pengusaha tengah menunggu debat jilid dua yang bakal dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Desember mendatang.
Debat itu akan diikuti oleh tiga cawapres yaitu dari nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Mahfud MD.
Menurut Sarman, para pengusaha sangat rasional. Oleh karena itu, keyakinan pilihan pengusaha bakal bergantung dari penyampaian visi misi para kandidat.
Ia lantas, mengungkapkan tiga ciri capres-cawapres yang bakal dipilih adalah dia yang bisa memberikan kesinambungan, keberlanjutan, dan kepastian kebijakan hukum.
"Yang jelas pengusaha sangat membutuhkan kesinambungan, kemudian juga keberlanjutan, dan kepastian kebijakan dan masalah hukum dalam hal ini," kata dia melalui keterangan resmi, Senin (18/12).
Lebih lanjut, Sarman menilai tema yang diangkat dalam debat jilid dua sangat penting. Apalagi isu-isu yang diusung sangat berkelindan dengan dunia usaha.
Lihat Juga :PBB Tinjau Pembangunan Proyek IKN |
Ia juga menyampaikan saat ini ada berbagai tantangan dan isu dunia usaha yang harus dijawab para capres-cawapres.
Isu itu seperti kesinambungan program hilirisasi, kepastian dan kemudahan izin usaha, hingga komitmen kesinambungan regulasi yang saat ini berjalan.
Sarman juga mengingatkan capres-cawapres soal tantangan biaya logistik yang masih mahal, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan industri.
"Kami berharap nanti bahwa para capres cawapres ini mampu menyampaikan kepada kita pelaku usaha bagaimana menjawab tantangan kekinian ekonomi kita pada saat ini, jangka menengah, maupun jangka panjang," ucap Sarman.
Lihat Juga :Melihat Gunungan Harta Para Capres dan Cawapres, Siapa Paling Tajir? |
Ia pun menjabarkan kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu pun tentu berimbas pada kondisi ekonomi di Tanah Air.
Di sisi lain, kondisi ekonomi di Indonesia juga belum sepenuhnya bangkit dari hantaman pandemi covid-19.
Sarman mengatakan para capres-cawapres harus punya jawaban konkret terkait permasalahan ekonomi. Terlebih, Indonesia punya target menjadi negara maju pada 2045.
"Tentu pengusaha ingin mendengar kira-kira bagaimana strategi, bagaimana upaya, bagaimana, langkah-langkah yang akan dilakukan nantinya dalam kerangka bagaimana supaya ekonomi Indonesia ke depan punya landasan kuat," tutur Sarman.
Ia mengingatkan apa yang disampaikan para calon pemimpin dalam debat jilid dua akan menentukan pilihan para pengusaha.
"Pada umumnya pengusaha itu, pengusaha rasional, yang artinya mereka akan menjatuhkan pilihannya ketika mereka dapat keyakinan dari visi misi yang disampaikan capres-cawapres ini," tegas Sarman.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Investasi dan Kemhan Fasilitasi UMK Disabilitas Naik Kelas******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersinergi untuk memfasilitasi pelaku UMK disabilitas naik kelas.
Hal ini ditandai dengan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 1.150 UMK disabilitas, termasuk 500 UMK disabilitas binaan Pusrehab Kementerian Pertahanan.
Penyerahan NIB tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2023 dengan tema 'Kesempatan Berusaha Melalui Kemitraan dan Keadilan Bagi Pelaku Usaha Disabilitas'. Kegiatan ini digelar di Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Rumah Sakit Dokter Suyoto, Jakarta Selatan, Selasa (12/12) lalu.
"Pemerintah telah memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk tumbuh berkarya dan berkontribusi bagi perekonomian. Saya juga berharap dengan adanya kolaborasi antara usaha besar dan UMK akan menciptakan pemerataan kesejahteraan," ujar Ikmal.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengungkapkan apresiasinya kepada penyandang disabilitas yang telah menghadapi tantangan berat dalam mendapatkan kesetaraan akses di berbagai sektor. Herindra juga menekankan untuk melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dan memberikan hak mereka dengan sepenuhnya.
"Kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk lebih menghormati hak individu dan meningkatkan kolaborasi dalam melibatkan penyandang disabilitas pada pembangunan agar menjadi lebih mandiri dan profesional untuk merintis masa depan," ujar Herindra.
Salah satu yang mendapat NIB, yakni Verad Sugianto, pelaku UMK disabilitas asal Komando Pasukan Khusus. Verad yang merupakan penyandang disabilitas penglihatan ini menjalankan usaha jasa pengiriman alat berat. Ia mengaku bahwa pemberian NIB sangat membantunya dalam mengembangkan usaha.
"Sekarang pembuatannya sudah mudah, kalau dulu harus mempersiapkan banyak sekali persyaratan tapi saat ini hanya melalui online. Dengan NIB, kita terbantu dalam hal permodalan dan kemitraannya. Saya berterima kasih sekali dengan adanya program ini," tutur Verad.
Pada kesempatan yang sama, Rohani Br Sembiring, pemilik usaha Risoles Mbak Ani juga sependapat dengan Verad terkait kemudahan perizinan berusaha. Andini menyampaikan bahwa tidak ada kendala dalam pembuatan NIB saat ini.
"Pembuatan NIB yang saya lakukan gampang sekali. Tidak ada kesulitan dan semua dapat dipahami. Harapannya setelah punya NIB, saya ingin membuka cabang baru di tempat lain sehingga usaha saya lebih berkembang," ucap Rohani.
Selain pemberian NIB, juga dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMK dan Pelaku Usaha Disabilitas serta Penandatanganan Kerja Sama Rehabilitasi Kecelakaan Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pusrehab Kemhan.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai 12 Desember 2023, tercatat sebanyak 6.734.309 NIB telah berhasil diterbitkan melalui sistem OSS di seluruh wilayah Indonesia. Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar.
Sedangkan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah terbit sebanyak 579.875 NIB yang menduduki peringkat keempat provinsi dengan NIB terbanyak di Indonesia.
(ory/ory)Label:sogoslot、seribu mimpi 77、slot langsung jp
Terkait:lotterytogel、doa 77 slot、nagaqq、buat akun slot gacor、slot33、syarat kredit hp di shopee、cara pinjam uang langsung cair、erek erek kran air、gacor pg、angka jitu nyi roro kidul
bab terbaru:slot wd tercepat(2024-06-11)
Perbarui waktu:2024-06-11
《Hotbet888》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs tergacor saat iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《Hotbet888》bab terbaru。