slot gacor 853

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

DPR Singgung Kekuatan Oligarki dalam Kasus Meikarta******

Anggota Komisi VIDPRAndre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus ApartemenMeikarta di mana konsumen tak kunjung menerima unit sejak 2019.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) tahun 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay4 tahun," ujar Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rabu (18/1).

Andre juga menyinggung PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre pun menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holderterkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Konsumen Apartemen Meikarta mengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cash kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana.

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cash maupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

Sejak gagal terima unit, Aep mengatakan konsumen sudah berusaha meminta penjelasan kepada PT MSU, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Aep menyebut selama ini konsumen hanya dipertemukan dengan sales Meikarta, sedangkan manajemen perusahaan tidak pernah menemui konsumen.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Susul Induk Google, Spotify Bakal PHK Karyawan Pekan Ini******

Spotify berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekan ini. Hal itu dilakukan demi mengurangi biaya operasional.

Melansir The Straits Times, Senin (23/1), Spotify tidak secara gamblang memberi tahu jumlah karyawan akan akan terkena PHK.

Menurut laporan pendapatan kuartal III tahun lalu, raksasa streaming musik itu memiliki sekitar 9.800 karyawan.

Perusahaan membuat komitmen besar untuk program siniar sejak 2019 lalu. Hal itu menghabiskan lebih dari US miliar untuk memperoleh jaringan podcast, perangkat lunak pembuatan, layanan hosting, dan hak atas acara populer seperti The Joe Rogan Experience dan Armchair Expert.

Kendati demikian, podcasting belum memberikan keuntungan pada investor. Saham Spotify anjlok 66 persen tahun lalu karena investor mempertanyakan kapan mereka akan mulai melihat keuntungan.

Sementara itu, pada Juni 2022, Eksekutif Spotify mengatakan bisnis podcastnya baru akan menguntungkan dalam satu hingga dua tahun ke depan.

PHK Spotify kian meramaikan gelombang pemecatan di industri teknologi. Meta Platforms, Amazon.com, induk Google Alphabet Inc, dan Microsoft juga baru-baru ini mengumumkan pengurangan staf.

Alphabet setidaknya 12 ribu orang karyawan atau 6 persen dari total pekerjanya di dunia.
Pengumuman disampaikan langsung oleh CEO Alphabet Sundar Pichai melalui surat kepada seluruh pegawai.

"Ini adalah momen penting untuk mempertajam fokus kami, merekayasa ulang basis biaya kami, dan mengarahkan bakat dan modal kami ke prioritas tertinggi kami," ujar Pichai dikutip dari moneycontrol.com, Jumat (20/1).

Menurutnya, PHK bakal berdampak pada pegawai di bidang perekrutan (HRD) serta beberapa tim teknik dan produk. Pemangkasan bersifat global ini akan berdampak langsung pada staf AS.

Meski demikian, Pichai mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pegawai yang terdampak dengan membantu mencari peluang kerja baru.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Serikat Buruh Protes Isu Jalan Berbayar: Seperti Dipalak Pemprov DKI******

Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEK Indonesia) memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan ini sebagai bentuk "pemalakan" oleh Pemprov DKI. Ia juga melihat kebijakan ini tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti "dipalak" oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Mirah lewat keterangan tertulis, Jumat (20/1).

Rencana ini, dipandang Mirah, akan membebani biaya untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rezeki.

Ia mencontohkan dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) hanya angkutan umum berpelat kuning yang kebal terhadap ERP. Artinya, ojek onlinedan kendaraan kurir yang jumlahnya jutaan akan terbebani biaya ERP ini.

"Saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya PHK massal, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," sindirnya.

Mirah mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah anggota asosiasinya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek onlinedan kurir. Ia mengungkapkan keluhan ini datang dari kelompok yang paling mungkin terdampak.

"Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat," tegasnya.

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP diberlakukan secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.

"Sampai 25 titik nanti bertahap," kata Heru di Jakarta kemarin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, ERP membidik mobil pribadi dan sepeda motor termasuk ojek online (ojol).

Terkait ojol, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan angkutan umum. Sedangkan ojek daring tidak memiliki plat kuning, namun berpelat hitam.

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Luhut, Mimpi BBM Sawit di 2045 dan Ancaman 'Mematikan' Bagi Petani******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan punya ambisi; Indonesia bisa setop impor bahan bakar fosil dan beralih ke BBM sawit di 2045.

Ia yakin ambisi itu bisa tercapai. Dan bahkan keyakinannya menyatakan minyak sawit RI bakal digunakan untuk pangan dan BBM.

"Kami sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya kami bisa lakukan riset dan bikin etanol. Jadi tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," kata Luhut, Selasa (17/1) waktu setempat.

'Menteri serba bisa' itu menyebut pengembangan bahan bakar alternatif menjadi satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digenjot Indonesia.

Kemudian, empat pilar lainnya adalah dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, serta carbon sinksyang meliputi carbon capturedan carbon offset market.

Menanggapi ambisi Luhut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut baru sebatas keinginan di masa depan.

"Saya tidak tahu asumsi yang dipakai Pak Luhut. Dengan kondisi sekarang di mana produksi mencapai 46 juta ton sampai 48 juta ton, meningkatkan produksi 100 juta ton berisiko menaikkan deforestasi," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Fabby mengutip sebuah kajian dari Institut Lingkungan Stockholm (Stockholm Environment Institute/SEI) yang menemukan bahwa setiap kenaikan 1.000 ton crude palm oil(CPO) bisa menaikkan risiko deforestasi atau kerusakan hutan sebesar 3,24 hektare.

Selain itu, ia skeptis soal permintaan CPO di masa mendatang. Fabby mempertanyakan apakah memang ada permintaan 100 juta ton minyak sawit di 2045 atau bahkan 2050, terlebih untuk penggunaan bahan bakar jika melihat perkembangan teknologi kendaraan sekarang.

Fabby menekankan tidak paham dengan asumsi perhitungan Luhut, meski menilai sang Menko Marinves tampaknya mengantongi data-data yang membuat pede target itu bisa tercapai. Namun, ia mengingatkan sederet faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah.

Ia menyinggung soal bagaimana ketersediaan lahan untuk menggenjot produksi minyak sawit sebesar itu, dampak pada deforestasi, hingga permintaan CPO untuk bahan pangan, oleochemical, dan bahan bakar, serta faktor-faktor lain.

"Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah tidak saja menetapkan target, tapi mempertimbangkan faktor-faktor yang membatasi pencapaian target itu dan dampak sosial, lingkungan, ekonomi dari pencapaian target tersebut," tegasnya.

Bicara soal dampak lingkungan hingga ekonomi, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat wacana ini sarat akan peluang deforestasi.

Yusuf menilai beberapa kalangan mengatakan pembukaan lahan sawit merupakan salah satu bentuk dari deforestasi. Kendati, ia menganggap tuduhan tersebut bisa diperdebatkan.

"Namun, saya pikir pemerintah dan juga pelaku usaha masih bisa menggunakan lahan sawit yang sudah ada tanpa harus membuka lahan baru sehingga ini bisa sedikit meminimalisir tuduhan deforestasi yang selama ini memang ditujukan ke sektor kelapa sawit," saran Yusuf.

Sementara itu, Yusuf menilai dari sisi ekonomi rencana kebijakan pemerintah ini harus dijalankan berbarengan dengan kolaborasi antara pengusaha dan petani sawit. Terlebih, sektor perkebunan menjadi salah satu yang didorong produk hilirisasinya dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan asumsi terjadi kolaborasi antara pengusaha besar dan petani sawit, Yusuf menilai pembuatan BBM sawit bakal menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya digunakan untuk pembuatan etanol sebagai campuran solar, tetapi juga pemrosesan produk turunan lainnya.

Namun, ia menyinggung soal harga CPO yang cenderung fluktuatif. Ketika ada gejolak harga komoditas, harga CPO bakal meningkat. Yusuf mewanti-wanti adanya aksi cari cuan dari para pengusaha.

"Ketika (harga CPO) meningkat, berdasarkan pengalaman, para pelaku usaha tentu akan mempunyai kecenderungan untuk mengekspor produksi mereka dibandingkan dengan menjual di dalam negeri karena harganya lebih menguntungkan," ungkap Yusuf.

Selain itu, Yusuf menilai kebijakan CPO kerap kali berubah dan berada pada rentang waktu yang pendek. Ia menilai akan banyak faktor yang bisa mengubah suatu kebijakan untuk rentang waktu yang lebih panjang, termasuk perubahan kepemimpinan pemerintahan.

Petani sawit pun terbelah dengan bola liar yang disampaikan Luhut. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan target 100 juta ton minyak sawit adalah target realistis. Tapi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai rencana Luhut tidak masuk akal.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menilai rencana ini bisa menyetarakan petani sawit dengan korporasi. Dengan catatan, produktivitas tinggi harus didukung harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melejit tajam serta diserap efisien untuk sektor pangan dan energi.

"Katakan saja luas (perkebunan) sawit Indonesia di 2045 tetap sama dengan tahun ini 16,38 juta hektare dan luas tanaman menghasilkan (TM) 70 persen, maka 100 juta ton itu mudah tercapai," ujar Gulat.

Namun, Gulat mensyaratkan rata-rata produksi TBS per bulan adalah 3 ton dan rendemen TBS sebesar 24 persen hingga 26 persen. Catatan tersebut masih perlu didukung capaian target program peremajaan sawit rakyat (PSR) minimal 70-80 persen dalam lima tahun ke depan.

Gulat juga menegaskan soal pentingnya strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas 2-3 kali lipat tanpa harus menambah luas lahan. Menurutnya, roh intensifikasi terlaksana melalui program PSR yang digalakkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Jika kita bersepakat dengan strategi intensifikasi dan menerapkan good agricultural practices (GAP), maka interaksi industri hulu-hilir sawit dari 3 dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan akan semakin terjaga," katanya.

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan target produksi 100 juta ton minyak sawit per tahun bisa terwujud dengan asumsi produktivitas CPO 6 ton per hektare. Sedangkan saat ini luas kebun sawit RI 16,8 juta hektare dengan rata-rata produktivitas CPO 2,5 ton per hektare.

Jika produktivitas tetap tidak berubah pada 2045, maka harus ada penambahan sekitar 20 juta hektare lahan sawit untuk memenuhi target yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan.

"Akan ada lahan baru, tapi Luhut bilang mau menaikkan produktivitas sampai 8-10 ton per hektare, entah caranya gimana ini yah. Hampir mayoritas perusahaan tidak akan bisa penuhi ini, apalagi kalau lahan replanting dan kelas tanah yang berbeda-beda. Tidak masuk akal," kritik Darto.

Darto menilai akan banyak tantangan memenuhi ambisi tersebut. Ia menyoroti standar keberlanjutan perkebunan sawit RI yang masih sangat minim serta tidak kompatibel dengan permintaan pasar global. Bahkan, banyak konflik sosial dengan masyarakat adat hingga konflik perusahaan dengan petani.

Ia menuntut pemerintah menyiapkan roadmap serius jika ingin mewujudkan rencana tersebut. Darto skeptis dengan target 100 juta ton yang dipatok Luhut dan mempertanyakan bagaimana kondisi pasar di masa mendatang.

"Kalau tidak ada pasar, 100 juta ton itu sama halnya membunuh petani sawit karena over produksi. CPO melimpah, tapi tanpa pembeli atau terserap akhirnya buah sawit petani tidak ada lagi yang beli. Akhirnya petani tergerus kemiskinan permanen," jelasnya.

Ancaman Merusak Visi Indonesia Emas 2045

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

KAI Tebar Diskon Tiket KA Jarak Jauh Mulai Rp100 Ribu Jelang Imlek******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskontiket kereta api New Year Deals dengan harga khusus mulai Rp100 ribu.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya menyediakan total 18.576 tiket dalam promo ini.

Pada promo New Year Deals tersebut, KAI menjual tiket promo kelas eksekutif hanya Rp200 ribu, kelas bisnis Rp150 ribu, dan ekonomi Rp100 ribu.

Joni menyebut promo New Year Deals ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan bertepatan dengan momen Tahun Baru 2023 dan Tahun Baru Imlek 2574.

Ia mengatakan ada 38 kereta api yang tersedia dalam promo New Year Deals. Berbagai kereta api dengan rute dari dan menuju Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya bisa didapatkan dengan tarif yang terjangkau.

Untuk informasi lebih lanjut terkait promo New Year Deals, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di Stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

"Semoga dengan hadirnya promo New Year Deals akan membuat KAI Access akan semakin diminati oleh masyarakat serta membantu masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api dengan tarif yang menarik," ucap Joni.

Berikut daftar KA dan rute yang mendapatkan tarif promo New Year Deals:
1. Argo Bromo Anggrek (Gambir - Surabaya Pasar Turi pp)
2. Argo Dwipangga (Gambir - Solo Balapan pp)
3. Argo Lawu (Solo Balapan - Gambir pp)
4. Argo Muria (Gambir - Semarang Tawang pp)
5. Argo Sindoro (Gambir - Semarang Tawang pp)
6. Argo Wilis (Bandung - Surabaya Gubeng pp)
7. Bangunkarta (Pasar Senen - Jombang pp)
8. Bima (Gambir - Surabaya Gubeng pp)
9. Brantas (Pasar Senen - Blitar pp)
10. Brawijaya (Gambir - Malang pp)
11. Dharmawangsa (Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi pp)
12. Fajar Utama Solo (Pasar Senen - Solo Balapan)
13. Fajar Utama Yk (Pasar Senen - Yogyakarta pp)
14. Gajayana (Gambir - Malang pp)
15. Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen - Surabaya Gubeng pp)
16. Gumarang (Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi pp)
17. Harina (Bandung - Surabaya Pasar Turi pp)
18. Jayabaya (Pasar Senen - Malang pp)
19. Jayakarta (Pasar Senen - Surabaya Gubeng pp)
20. Kertajaya (Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi pp)
21. Kertanegara (Purwokerto - Malang pp)
22. Kutojaya Utara (Jakarta Kota - Kutoarjo pp)
23. Lodaya (Bandung - Solo Balapan pp)
24. Logawa (Purwokerto - Jember pp)
25. Malabar (Bandung - Malang pp)
26. Mataram (Pasar Senen - Solo Balapan pp)
27. Matarmaja (Pasar Senen - Malang pp)-
28. Mutiara Selatan (Bandung - Surabaya Gubeng pp)
29. Pasundan (Kiaracondong - Surabaya Gubeng pp)
30. Progo (Pasar Senen - Lempuyangan pp)
31. Purwojaya (Gambir - Cilacap pp)
32. Ranggajati (Cirebon - Jember pp)
33. Sembrani (Gambir - Surabaya Pasar Turi pp)
34. Senja Utama Solo (Solo Balapan - Pasar Senen)
35. Senja Utama Yk (Yogyakarta - Pasar Senen pp)
36. Singasari (Pasar Senen - Blitar pp)
37. Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng pp)
38. Wijayakusuma (Cilacap - Banyuwangi pp)

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

DPR Kejar RUU PPRT Dibawa ke Paripurna Pekan Depan******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibawa ke rapat paripurna pekan depan.

Willy Aditya selaku Ketua Panja RUU PPRT membandingkan proses pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang isinya lebih banyak dari RUU PPRT bisa diselesaikan dalam 10 hari.

"Saya sangat optimis insyaallah kalau ini segera diparipurnakan, kita kirim ke presiden. Kalau yang tebal saja cuman butuh 10 hari, RUUTPKS, insyaallah ini seminggu selesai untuk kita tuntaskan," ujar Willy dalam konferensi pers, Rabu (18/1).

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR fraksi PDIP Perjuangan Charles Honoris. Ia yakin pernyataan Jokowi bisa mendorong RUU PPRT segera disahkan.

"Dengan adanya dorongan dari bapak presiden, pembahasan RUU PPRT ini, saya juga optimis seperti Pak Willy bahwa ini bisa segera dijalankan dan mungkin dalam masa sidang ini bisa disahkan di paripurna," ujar Charles.

Sementara anggota DPR fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan pembahasan RUU PPRT tidak lagi sedang menguji sebuah naskah akademik dan tidak lagi menguji pasal per pasal. Ia menyebut hanya dibutuhkan satu kali rapat paripurna untuk memutuskan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif.

"Kita harapkan dalam satu kali masa sidang maka ini bisa kita selesaikan dan kita tetap membuka partisipasi yang luas dari masyarakat luas, khususnya para PRT yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap UU ini," kata Luluk.

Jokowi sebelumnya memerintahkan dua orang menteri melobi DPR RI untuk mengesahkan RUU PPRT. Jokowi mengatakan rancangan undang-undang itu telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Dia berharap draf aturan itu segera disahkan.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Menurut Jokowi, RUU PPRT sudah dibahas selama 19 tahun. Namun, belum ada titik terang pengesahan aturan tersebut.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.

DPR sempat hampir mengesahkan RUU PPRT pada 2020. Kala itu, pemerintah dan DPR sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

[Gambas:Video CNN]