gacor89

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Pemerintah Akan Berikan Hak Cuti Melahirkan Bagi PNS Pria******

Pemerintah akan memberikan hak cuti melahirkanbagi para PNSlaki-laki. Hal akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini, aturan yang dibuat sebagai pelaksana dari UU No. 20/2023 tentang ASN itu rancangannya tengah digodok pemerintah.

Salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. RPP tersebut ditargetkan tuntas maksimal April 2024.

"Hak cuti tersebut merupakan aspirasi banyak pihak. Saat ini pemerintah meminta masukan dari stakeholder, termasuk DPR, terkait hal tersebut," imbuh Anas.

Anas mengatakan cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan belum diatur secara khusus. Artinya, ini akan jadi aturan baru.

Selama ini yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan.

Anas mengatakan hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan, atau biasa disebut "cuti ayah", sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi, berkisar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari.

"Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN," ujarnya.

"Pemerintah berpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal pasca-persalinan," kata Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini menjadi salah satu inisiatif untuk kita terus berupaya mendorong peningkatan kualitas SDM sejak dini," ujar Anas.

[Gambas:Video CNN]

Oke aku penjahatnya

Pengusaha Tuding Beras di Ritel Langka Gara******

Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beraslangka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

Billy mengatakan karena diserbu caleg, maka pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan blm dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli sejabodetabek dapilnya," katanya.

Isu beras langka mencuat pertama kali dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Para pengusaha ritel mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras premium.

Ketua Aprindo Roy Mandey mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Lonjakan harga beras di pasar pun tak terelakkan. Aprindo lantas melobi pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lain agar peritel tetap bisa membeli bahan pokok dari produsen.

Roy menjelaskan selama ini toko ritel di bawah naungannya menjual tiga jenis beras.Pertama, beras komersial swasta yang saat ini stoknya menipis.

Kedua,beras komersial Bulog. Ini adalah beras yang diserap Perum Bulog dari para petani, di mana sekarang sedang mengalami kemunduran masa panen.

Ketiga, beras medium alias SPHP. Ini merupakan beras yang dipasok Bulog ke pasar, termasuk toko-toko ritel.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Bulog saat Dicecar Kemendagri soal Beras Langka: Bukan Imbas Stok Kami******

Bulog dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adu argumen soal beraslangka dan mahal di pasar tradisional maupun ritel modern.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri mengatakan harga beras yang melonjak, bahkan langka, bukan karena stok mereka kurang.

"Jadi, kalau dari sisi ketersediaan, stok yang dikuasai Perum Bulog ini cukup. Kenaikan harga (beras) bukan karena stok kami kurang," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Namun, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menilai penjelasan Bulog tidak cukup. Menurutnya, apa yang disampaikan perusahaan pelat merah itu tidak menjawab pertanyaan masyarakat soal mengapa beras mahal dan langka di pasar.

Tomsi menyebut kementerian/lembaga (K/L) umumnya bekerja dengan target. Oleh karena itu, ia mendesak Bulog seharusnya punya target acuan yang jelas kapan harga beras bisa terkendali.

"Permasalahannya beras naik, tidak cukup dijawab dengan stok cukup, karena masyarakat berkata 'Ya sudah kalau stok cukup kenapa harga naik?', kan begitu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat dan harus bisa menjawab fakta yang ditemukan serta dialami masyarakat," tegas Tomsi.

"Ibu (Tiyas) menjawab impor mulai mendarat, ya, pertanyaannya kapan harga turun, kapan prediksinya? Kan ada perkiraan. Kalau kita kerja ini target kita akan tercapai bulan ini, minggu kesekian, kurang lebih begitu. Jadi, kita tidak hanya menjelaskan tapi tidak menjawab permasalahan," sambungnya.

Ia mengatakan ada dua fakta sengkarut masalah beras yang ditemukan masyarakat di lapangan.

Pertama,harga beras terus meroket. Kedua,adanya pembatasan pembelian beras di ritel modern sebanyak 2 pack alias 10 kg per orang.

"Dengan harga yang terus naik dan dibatasi dengan alasan keterbatasan stok. Dua hal yang dirasakan masyarakat harus kita jawab," tegas Tomsi kepada para peserta rakor.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

China Kembali Tikung Jepang, Kali Ini di Proyek Impor KRL Baru Rp783 M******

China kembali menikungJepang di proyek pengadaan kereta di Indonesia. Setelah di proyek kereta cepat, kali ini, Tiongkok kembali sukses menggolkanimpor KRL baru senilai Rp783 miliar untuk KAI Commuter.

KAI Commuter resmi membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1). Total investasi kerja sama ini mencapai sekitar Rp783 miliar.

"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek 2024-2025, yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ungkap Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto melalui keterangan resmi.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.

Selain membeli tiga rangkaian KRL baru dari China, KAI Commuter juga sudah melakukan penandatangan kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru oleh PT INKA dengan total investasi hampir sebesar Rp3,83 triliun.

Selain itu, KAI Commuter juga telah melakukan penandatanganan kerja sama pengadaan 19 rangkaian KRL Retrofit oleh PT INKA dengan total investasi lebih dari Rp2,23 triliun.

Adapun seluruh pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter, Shareholder Loan dari PT KAI, dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Lihat Juga : Boy Thohir Respons Djarum-Sampoerna Bantah Dukung Prabowo

"Pengadaan Impor sarana KRL baru ini juga merupakan proses terakhir dari rangkaian pengadaan sarana KRL oleh KAI Commuter sesuai hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Marves tersebut," tutur Asdo.

Ia mengungkapkan pengadaan KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacement kereta yang akan diretrofit oleh PT INKA.

Menurutnya, sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Hak ini untuk menjaga kebutuhan operasional layanan Commuter Line Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.

Pada 2023 lalu, KAI Commuter mencatat total pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 290.890.677 orang. Angka tersebut lebih besar 38 persen jika dibanding volume pada 2022 yaitu sebanyak 239.254.813 orang.

KAI Commuter juga memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.

Kerja sama KAI Commuter dengan Sifang bukan yang pertama. Pada 9 November 2023 lalu, kedua perusahaan telah menandatangani MoU kerja sama dalam pengembangan sarana perkeretaapian Indonesia.

Kerja sama itu mulai dari pengadaan sarana Electric Multilple Unit (EMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga listrik maupun Diesel Multiple Unit (DMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga diesel.

Pengadaan tiga rangkaian KRL baru ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Saat itu, KAI Commuter mengungkapkan impor bakal berasal dari Jepang dan baru bisa tiba di Tanah Air pada 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai Juli 2023 pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

Kala itu, Anne menargetkan pada Agustus-September 2023, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

"Kami akan mengadakan tiga KRL baru tahun ini dan mudah-mudahan nanti 2024 sudah bisa didatangkan. Ini butuh waktu 14-15 bulan," ucap Anne di Depo KRL Depok, Jawa Barat, Selasa 11 Juli 2023.

Namun rencana impor tersebut mental setelah ditolak Luhut.  Menurutnya, impor KRL bekas itu tak dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Untuk memenuhi kebutuhan armada, pemerintah akan mengimpor KRL baru.

Lihat Juga : Anggaran Bansos Naik Rp20,5 T Jadi Rp493,5 T Tahun Ini

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru," tuturnya pada Juni 2023.

Rencananya, imbuh Luhut, pemerintah akan mengimpor tiga trainset KRL baru untuk dua tahun kritis ini.

"Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," katanya.

Seorang sumber CNNIndonesia.comyang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.

Namun, pernyataan sumber tersebut dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," katanya.

Sebelumnya, China juga menikung Jepang di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini bernama Whoosh.

Awalnya, Jepang yang akan menggarap proyek ini namun batal di tengah jalan. Setelahnya, China masuk.

Pada 2020, Luhut mengaku ditugasi Presiden Jokowi untuk melobi China agar mau mendanai proyek kereta cepat tersebut.

"Presiden perintahkan saya untuk pergi ketemu Tiongkok. Kita lihat kalau mereka setuju dan prinsipnya setuju bagaimana kita," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]