suhu slot
link slot gacor malam ini 2022 809Jutaan kata 165816Orang-orang telah membaca serialisasi
《suhu slot》
Disney Plus mulai tindak pengguna yang berbagi "password" di Juni 2024******
Dalam laporan The Verge, Jumat, kabar itu datang dari CEO Disney, Bob Iger yang menyebutkan tindakan tegas itu bakal mulai berlangsung di beberapa negara sebagai permulaan.
Setelah itu, barulah tindakan tegas tersebut bakal diperluas secara global ke semua pelanggan mereka pada September 2024.
Nampaknya tindakan tegas yang dimaksud Disney ialah memaksa pengguna yang berbagi password tanpa berada dalam satu rumah untuk memiliki dua layanan berlangganan yang berbeda.
Kabar ini juga diperkuat dengan pernyataan Kepala Keuangan Disney Hugh Johnston di awal Februari 2024 dalam diskusi pendapatan Disney.
Baca juga: Serial animasi 'X-Men '97' tayang perdana di Disney+
Baca juga: Disney+ perluas konten Korea untuk 2024
Ia mengonfirmasi bahwa pelanggan Disney Plus yang dicurigai melakukan pembagian kata sandi tidak sesuai aturan, nantinya akan melihat permintaan dari Disney untuk mendaftar langganan mereka sendiri pada musim panas ini.
Pelanggan juga dapat menambahkan anggota di luar rumah mereka dengan biaya tambahan, tetapi Disney masih belum memberikan rincian berapa biayanya.
Sebenarnya, aturan anti-berbagi passworduntuk aplikasi Disney Plus awalnya berlaku untuk pelanggan baru pada tanggal 25 Januari 2024 dan mulai berlaku ke anggota lama pada tanggal 14 Maret 2024.
Praktik pelarangan berbagi passworddi antara pengguna layanan hiburan streaming atau Over The Top (OTT) sudah banyak dilakukan oleh pengembang layanan.
Hal itu dikarenakan praktik tersebut memberikan kerugian yang cukup besar pada bisnis yang dijalankan oleh para pengembang layanan.
Netflix menjadi layanan streamingpertama yang menindak pembagian sandi pada 2023.
Mereka mengenakan biaya tambahan sebesar 7,99 dolar AS per bulan kepada pengguna untuk menambah penonton tambahan di luar rumah.
Kembali membahas Disney, dalam upaya untuk meningkatkan layanan dan pelanggan sebelumnya mereka telah melakukan penggabungan aplikasi Disney Plus dan Hulu.
Hal itu dilakukan untuk mendorong lebih banyak pelanggan mengakses konten-konten lebih banyak dan berlangganan paket streamingyang nilainya jauh lebih menguntungkan.
Aplikasi yang baru digabungkan ini tidak hanya menggabungkan konten di kedua layanan, tetapi juga menggabungkan riwayat tontonan pelanggan sehingga mereka bisa mendapatkan rekomendasi yang lebih baik.
Baca juga: Disney Plus akan mulai menindak pelanggan yang berbagi kata sandi
Baca juga: Disney berencana pangkas 7.000 pegawai untuk kurangi pengeluaran
Baca juga: Enam serial orisinal Indonesia siap tayang di Disney+
Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Polresta Bandung terjunkan 1.600 personel amankan mudik Lebaran 2024******
Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo mengatakan bersama stakeholderterkait akan melaksanakan operasi Ketupat Lodaya 2024 selama 13 hari ke depan mulai dari tanggal 4 sampai dengan 16 April 2024.
"Selama 13 hari kita akan melaksanakan Operasi Ketupat 2024 dan diharapkan apa yang menjadi arahan Bapak Kapolri bisa dijadikan pedoman bagi seluruh anggota yang melaksanakan," kata Kusworo di Kabupaten Bandung, Jumat.
Baca juga: Korlantas mulai berlakukan satu arah di jalur tol siang ini
Kusworo menjelaskan seluruh personel tersebut nantinya akan bertugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang akan disebarkan di titik-titik yang dinilai rawan kemacetan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Bandung.
“Semua jalur kita adakan prioritas. Kita tempatkan personel agar memudahkan dan menambah kecepatan personel di lapangan apabila dibutuhkan masyarakat,” kata dia.
Dia menyampaikan bahwa 1.600 personel gabungan tersebut akan mengisi sejumlah pos pelayanan dan pengamanan Idul Fitri 1445 H yang sudah dibentuk kepolisian.
Dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik dan Idul Fitri 1445 H ini, Polresta Bandung telah mendirikan 26 pos yang terdiri dari 23 pos pengamanan, dua pos pelayanan dan satu pos terpadu selama kegiatan operasi Ketupat Lodaya 2024.
“Apabila mengalami ngantuk, silahkan mampir ke pos pengamanan yang sudah kami sediakan untuk masyarakat agar bisa istirahat,” katanya.
Selain itu, Kusworo menjelaskan pihaknya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas sebagai antisipasi lonjakan kepadatan di jalur Cileunyi hingga Nagreg pada arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024.
"Jalur Cileunyi hingga Nagreg ada beberapa pos yang dilewati dan utamanya adalah pos pelayanan di Cikaledong Nagreg untuk melakukan cara bertindak seandainya Limbangan itu padat maka akan dialihkan arusnya ke Leles Garut,” kata Kusworo.
Baca juga: Bandara Radin Inten terima 4.500 penumpang hari pertama puncak mudik
Baca juga: KAI Purwokerto terima kedatangan 1.323 sepeda motor gunakan KA Motis
Baca juga: Awas peredaran uang palsu saat arus mudik
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Label：ajikslot、go 138 slot、trik bermain mahjong ways 2
Terkait：apk paylater、bunga ceria bri、slot online gampang jackpot、angkajitutoto、promo gojek gosend、7774d slot、al slot、s menang slot、cara mendapatkan voucher belanja alfamart、st77 mansion
bab terbaru：laksanatoto（2024-07-08）
Perbarui waktu：2024-07-08
- Bab 1 pion777
- Bab 2 apk yang bisa kredit hp
- Bab 3 pola gacor gatot kaca
- Bab 4 voucher kfc gratis
- Bab 5 trik menang game slot fafafa
- Bab 6 erek erek angkat besi
- Bab 7 mpo08 slot
- Bab 8 cleocatra slot demo
- Bab 9 kredit hp kredivo
- Bab 10 titi4d
- Bab 11 ajaib88 demo
- Bab 12 raja slot 77 indo
- Bab 13 trik bermain judi bola parlay
- Bab 14 jaya 123 slot
- Bab 15 daftar slot gacor 2022
- Bab 16 maxwin bet 400 berapa rupiah
- Bab 17 gacor x500 slot login
- Bab 18 paling gacor
- Bab 19 judi slot asia
- Bab 20 pepe4d
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah5665bab
Catatan Pedang Jianghu
qqsutera
Sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.Jepara (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, Kamis, menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta atau subsider 1 bulan terhadap aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara Daniel Frits Maurits Tangkilisan karena terbukti melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam sidang di PN Jepara dengan agenda putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona dan dua hakim anggota masing-masing Joko Ciptano dan Yusuf Sembiring.
"Terdakwa Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu," kata Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona saat sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri di Jepara.
Terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta dengan ketentuan denda itu tidak dibayar maka digantikan kurungan penjara selama 1 bulan.
Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan daripada jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Daniel dihukum 10 bulan penjara sekaligus denda Rp5 juta karena melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pasal itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan dan barang bukti berupa telepon selular milik terdakwa serta akun Facebook terdakwa juga dimusnahkan.
Tim penasihat hukum Daniel mengutuk keras putusan majelis hakim ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
"Kami mengutuk keras majelis hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.sus/2024/PN.Jpa pada Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan putusan tidak sesuai koridornya," kata Sekar Banjaran Aji, salah satu penasihat hukum Daniel.
Menurut Sekar, putusan itu tidak mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, bertentangan dengan SKB tiga menteri yang seharusnya dipegang sebagai aturan dalam mengimplementasikan UU ITE.
Ia juga meminta pihak berwenang mengusut majelis hakim yang mengadili Daniel dan memeriksa jajaran penyidik Unit I Krimsus Polres Jepara yang memproses kasus ini.
Baca juga: Aktivis lingkungan Greta Thunberg diinterupsi saat berbicara Palestina
Baca juga: Aktivis lingkungan Polewali Mandar lepasliarkan ratusan anak penyu
Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan bahwa putusan bersalah atas Daniel menambah panjang daftar kriminalisasi warganet yang menyasar pada kelompok kritis dan vokal.
Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.
Putusan bersalah ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk pembungkaman atas ekspresi daring yang akan sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena orang-orang yang kritis terhadap permasalahan bangsa malah dengan mudahnya dipidanakan.
"UU ITE yang sudah direvisi di awal tahun 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk memberangus kebebasan berbicara masyarakat Indonesia," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.
Selepas persidangan, kelompok warga pendukung Daniel melakukan aksi solidaritas di depan Kantor PN Jepara dengan aksi diam melakban mulut.
Persidangan ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimunjawa, yaitu tambak udang intensif ilegal yang mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional Karimunjawa, yang kerap dikritik Daniel.
"Kami kecewa dengan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya untuk Daniel. Hakim sama sekali tidak menilai bagaimana saksi dari pendamping hukum memberikan kesaksiannya. Entah kesaksian atau bukti apalagi yang bisa membela Daniel bahwa aktivis lingkungan tidak bisa dihukum secara perdata maupun pidana," ujar Kasno, salah satu peserta aksi.
Sebelumnya, persidangan Daniel telah mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Tercatat lebih dari 8.700 orang telah menandatangani petisi yang menuntut Daniel segera dibebaskan di change.org.
Selain itu, 31 organisasi masyarakat sipil internasional telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama menuntut pembebasan Daniel dari segala tuntutan.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Tianzhimen
erek2 96
Artinya ada pengakuan secara diam-diam.Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej menyebut dalil-dalil permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadilinya.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kerap disapa Eddy itu mengatakan bahwa wewenang MK dalam sengketa pemilu hanya sebatas persoalan penghitungan suara. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.
"Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil penghitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK," ucap Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.
Eddy mengutarakan bahwa postulat yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalil permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud hanya mempersoalkan hal-hal di luar kewenangan MK.
"Artinya, kalau MK ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas rechtmatingheidatau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," ucap Eddy.
Di samping itu, terkait dengan permasalahan keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, Eddy menilai hal itu merupakan sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK.
Seharusnya, kata dia, pasangan calon lain yang keberatan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo-Gibran. Namun, AMIN maupun Ganjar-Mahfud tidak mengajukan gugatan tersebut.
Baca juga: Karpet merah bagi kepala daerah menuju Istana belum terbentang luas
Baca juga: MK pastikan empat menteri akan hadir dalam sidang PHPU
"Secara de facto, pada masa kampanye, saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam," kata Eddy.
Ia menilai persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Semestinya, terkait dengan batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada MK," tuturnya.
Dalam PHPU Pilpres 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.
Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Mereka turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Melbourne, andalkan cinta
promo slot new member
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.
Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).
Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.
Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.
Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.
Lihat Juga :OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah |
"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.
Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.
Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.
Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.
Lihat Juga :Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos |
"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.
Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.
Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.
"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.
Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.
"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.
Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.
[Gambas:Video CNN]
usia fantasi
kbo77Sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.Jepara (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, Kamis, menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta atau subsider 1 bulan terhadap aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara Daniel Frits Maurits Tangkilisan karena terbukti melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam sidang di PN Jepara dengan agenda putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona dan dua hakim anggota masing-masing Joko Ciptano dan Yusuf Sembiring.
"Terdakwa Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu," kata Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona saat sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri di Jepara.
Terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta dengan ketentuan denda itu tidak dibayar maka digantikan kurungan penjara selama 1 bulan.
Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan daripada jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Daniel dihukum 10 bulan penjara sekaligus denda Rp5 juta karena melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pasal itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan dan barang bukti berupa telepon selular milik terdakwa serta akun Facebook terdakwa juga dimusnahkan.
Tim penasihat hukum Daniel mengutuk keras putusan majelis hakim ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
"Kami mengutuk keras majelis hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.sus/2024/PN.Jpa pada Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan putusan tidak sesuai koridornya," kata Sekar Banjaran Aji, salah satu penasihat hukum Daniel.
Menurut Sekar, putusan itu tidak mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, bertentangan dengan SKB tiga menteri yang seharusnya dipegang sebagai aturan dalam mengimplementasikan UU ITE.
Ia juga meminta pihak berwenang mengusut majelis hakim yang mengadili Daniel dan memeriksa jajaran penyidik Unit I Krimsus Polres Jepara yang memproses kasus ini.
Baca juga: Aktivis lingkungan Greta Thunberg diinterupsi saat berbicara Palestina
Baca juga: Aktivis lingkungan Polewali Mandar lepasliarkan ratusan anak penyu
Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan bahwa putusan bersalah atas Daniel menambah panjang daftar kriminalisasi warganet yang menyasar pada kelompok kritis dan vokal.
Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.
Putusan bersalah ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk pembungkaman atas ekspresi daring yang akan sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena orang-orang yang kritis terhadap permasalahan bangsa malah dengan mudahnya dipidanakan.
"UU ITE yang sudah direvisi di awal tahun 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk memberangus kebebasan berbicara masyarakat Indonesia," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.
Selepas persidangan, kelompok warga pendukung Daniel melakukan aksi solidaritas di depan Kantor PN Jepara dengan aksi diam melakban mulut.
Persidangan ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimunjawa, yaitu tambak udang intensif ilegal yang mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional Karimunjawa, yang kerap dikritik Daniel.
"Kami kecewa dengan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya untuk Daniel. Hakim sama sekali tidak menilai bagaimana saksi dari pendamping hukum memberikan kesaksiannya. Entah kesaksian atau bukti apalagi yang bisa membela Daniel bahwa aktivis lingkungan tidak bisa dihukum secara perdata maupun pidana," ujar Kasno, salah satu peserta aksi.
Sebelumnya, persidangan Daniel telah mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Tercatat lebih dari 8.700 orang telah menandatangani petisi yang menuntut Daniel segera dibebaskan di change.org.
Selain itu, 31 organisasi masyarakat sipil internasional telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama menuntut pembebasan Daniel dari segala tuntutan.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
usia fantasi
mekar77
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Kiamat memupuk kegilaan
dewa slot 7777
Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.
Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.
"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.
"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.
Lihat Juga : Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM |
Respons petani dan mentan
Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.
"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).
Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.
Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.
Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.
"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).
Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.
Lihat Juga : Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng? |
Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.
"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.
(skt/asa)[Gambas:Video CNN]
《suhu slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，jp paus slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《suhu slot》bab terbaru。