kpi4d

Yi Ming Li Yueyue

Harga Beras Lokal Mahal, Bulog Pilih Impor 507 Ribu Ton per Bulan Ini******

Perum Bulogmemilih mengimpor 507 ribu ton berasper Februari 2024 demi memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) karena harga dari petani lokal dianggap tak cocok alias kemahalan.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri mengatakan importasi ini merupakan penugasan yang diberikan kepada mereka. Sejak awal tahun ini hingga Minggu (18/2), wanita yang akrab disapa Tiyas itu mengatakan sudah masuk 507.772 ton beras impor.

"Jadi, dengan target penyaluran (beras) SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan bantuan pangan, ini secara kontinu juga pengadaan dari luar negeri (impor) terus berjalan," ucap Tiyas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Beras impor tersebut masuk dari berbagai Kantor Wilayah (Kanwil) Perum Bulog, ada dari DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Sulawesi Tengah. Tiyas mengatakan beras impor tersebut tidak hanya masuk melalui pelabuhan besar, melainkan juga pelabuhan-pelabuhan kecil.

Bulog mencatat beras impor terbanyak masuk pada Januari 2024 lalu melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yakni 94,39 ribu ton. Sedangkan pada bulan ini terbanyak tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur sebesar 48,74 ribu ton.

Jika mengacu penjelasan Kementerian Pertanian, harga gabah kering panen (GKP) dari petani lokal saat ini memang tengah tinggi. Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menyebut harga gabah bisa mencapai Rp7.000 hingga Rp8.000 per kg.

"Saya selama bekerja di Kementerian Pertanian, baru sekarang melihat (harga) GKP mencapai sedemikian besar. Rata-rata dulu Rp4.000-Rp5.000 (per kg). Ini luar biasa dan harus kita genjot terus produksi kita, kalau tidak, tidak akan turun-turun harga beras kita," tutur Ismail.

"Kalau produksi kita melimpah maka saya kira hukum pasar akan segera berlaku. Tapi, kalau produksi sudah melimpah harga tidak turun-turun juga, berarti hukum pasar kita atau supply demand sudah tidak berlaku lagi untuk beras ini," imbuhnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras yang dilakukan Indonesia per Januari 2024 mencapai 443,91 ribu ton. Paling banyak didatangkan dari Thailand sebesar 237,64 ribu ton (53,53 persen).

Sisanya, Pakistan sebanyak 129,78 ribu ton (29,24 persen), Myanmar 41,64 ribu ton (9,38 persen), dan Vietnam 32,34 ribu ton (7,29 persen), serta negara lainnya mendatangkan 2,51 ribu ton (0,57 persen)

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Sudah Sebulan Stok Beras di Ritel Modern Jaksel Kosong******

Stokberas di ritel moderndi wilayah Jakarta Selatan mulai langka. Di Alfamart Mampang Prapatan pun beras bahkan sudah kosong sejak sebulan lalu.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Selasa (20/2), di Alfamart tersebut beras sudah kosong. Dalam rak beras pun cuma tersisa dua kantong beras merah kemasan 5 kilogram (kg).

Sedangkan, untuk beras putih premium stoknya lenyap. Salah seorang karyawan Alfamart yang tak mau disebutkan namanya mengatakan kiriman beras sudah tidak datang sejak sebulan belakangan.

Menurutnya, dari gudang belum ada yang mengantar beras. Ia pun tak tahu kapan beras bisa datang lagi di Alfamart tersebut. Biasanya pihak gudang datang mengirim beras setiap tiga hari sekali sebanyak 5 kantong berukuran 5 kg.

Untuk harga, ia mencatat belum ada kenaikan, yakni masih Rp96.500 per 5 kg. Sedangkan harga beras merah naik dari Rp37 ribu menjadi Rp44.500 per 5 kg.

Melihat kelangkaan beras, sang karyawan pun menduga harga beras bisa saja naik jika kelak datang kembali.

"Kemungkinan nanti naik harganya," ucapnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Kondisi serupa juga terjadi di Indomaret bilangan Pancoran. Di ritel ini, stok beras sudah kosong sejak lima hari lalu.

"Terakhir datang barang sekitar tanggal 15 Februari, sekitar 5 hari sudah gak ada (beras masuk). Dari sana (gudang) gak ada," kata karyawan di Indomaret tersebut.

Ia pun mengatakan hari ini barang-barang kiriman dari gudang sudah datang. Namun, untuk beras masih tidak ada.

Karyawan itu juga tidak tahu kapan beras akan datang lagi. Kendati, untuk harga ia memastikan belum ada kenaikan. Namun, untuk beras tertentu ada yang naik.

"Yang naik 'Pandan Wangi' jadi harga dari Rp89 ribu jadi Rp97 ribu (per 5 kg)," ucapnya.

Sementara itu, di pasar tradisional di Jakarta Selatan, stok beras masih tersedia. Namun, harganya sudah melonjak.

Di Pasar Santa misalnya, harga beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) Bulog naik dari Rp10.600 menjadi Rp14 ribu per kg. Adapun harga beras premium naik dari Rp13 ribu menjadi Rp16 ribu per kg.

Harga beras premium itu sudah melambung dari harga eceran tertinggi (HET) yang cuma Rp13.900 per kg.

Asih (57), seorang penjual bahan pokok di pasar tersebut mengaku tak tahu secara jelas kenapa harga beras bisa naik. Namun, ia menduga hal itu tak lepas dari pembagian bantuan sosial (bansos) pangan pemerintah. Alhasil, kenaikan harga ini membuat omzet Asih berkurang 50 persen.

"Turun biasanya satu minggu satu mobil (habis), ini sudah dua minggu gak habis. Satu mobil isi 3 ton beras," tuturnya kepadaCNNIndonesia.com.

Setali tiga uang, di Pasar Kebayoran Lama harga beras juga naik. Tercatat, harga beras premium naik dari Rp15.800 menjadi Rp16.800 per kg. Sementara, harga beras medium naik dari Rp13.800 menjadi Rp14.800 per kg.

Percy (40), penjual beras di pasar tersebut mengatakan harga beras sudah naik dari agen. Belum lagi kenaikan harga juga terjadi seiring meningkatnya permintaan.

"Karena di pasar pada panic buying, beras kosong, beras mahal (di ritel) pada lari ke sini (pasar tradisional). Mereka (pembeli) biasanya beli beras di supermarket ada, sekarang gak ada, panik orang," ucapnya.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah beras langka. Hal itu disampaikan saat ia mengajak wartawan mengunjungi Pasar Induk Cipinang, Jakarta, untuk melihat stok beras, Kamis (15/2).

Jokowi mengklaim beras melimpah. Dia memastikan kabar beras hilang dari toko ritel tidak benar.

"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu mengatakan memang ada masalah distribusi beras ke sejumlah daerah. Hal itu disebabkan beras hasil produksi belum sampai ke pasaran. Ada pula alasan bencana seperti banjir Demak.

Merespons hal itu, Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat distribusi beras. Dia menjamin harga beras akan turun dalam dua pekan.

"Ini hari ini kita cek melimpah, tinggal distribusi ke pasar ritel, pasar yang ada di daerah semuanya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Taikoo

Kemendagri Kritik Pembatasan di Ritel Picu Emak******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik pembatasan pembelianberas di ritel modern maksimal dua pack alias 10 kg per orang memicu kelangkaan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut kebijakan yang dianggap bisa meminimalisir panic buying itu malah membuat emak-emak panik sehingga menimbun beras. Pada akhirnya, terjadi kelangkaan di sejumlah toko ritel modern.

"Dengan dibatasi dua plastik (pack) itu, itu menimbulkan kepanikan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kritik itu diungkap Tomsi usai mendengarkan penjelasan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri. Ia menilai apa yang disampaikan Bulog belum menjawab keluhan masyarakat.

Kemendagri ingin ada kejelasan target acuan kapan harga dan stok beras di pasar bisa terkendali.

Sementara itu, Bulog mengatakan pembatasan pembelian beras adalah kebijakan dari pengusaha ritel, yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

"Terkait pembatasan pembelian di ritel modern kemarin, saya baru konfirmasi dengan teman-teman, jadi memang adanya pembatasan itu lebih ke kebijakan Aprindo, bukan dari Bulog," tegas Cahyaningtiyas alias Tiyas.

"Jadi, Bulog itu menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel atas permintaan dari rekan-rekan penjual ritel modern. Mereka melakukan kebijakan pembatasan penjualan lebih untuk menghindari adanya panic buying, pemerataan stok," imbuhnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa ikut berkomentar. Ia menyebut sudah ada rakor dengan Aprindo untuk membahas isu kelangkaan beras di Indomaret dan Alfamart Cs.

Akan tetapi, Ketut membantah adanya kelangkaan beras seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat.

"Kami melakukan rakor dengan ritel modern sebagaimana kemarin isu kelangkaan, padahal sebenarnya bukan langka, tapi pasokan tidak optimal. Oleh karena itu, dengan rakor kemarin sudah diambil langkah-langkah dan sedang berkembang pasokan ke ritel modern," tegas Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Prajurit terkuat

MUI ajak umat Islam isi Ramadhan dengan berbagai kebaikan******

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Guru Besar Wuji

Kementan sebut 10 provinsi di Indonesia pemasok beras nasional******

Kementerian Pertanian saat ini terus memperkuat peningkatan luas lahan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Undian amplop merah langsung

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan