dana now ojk

cara pencairan limit kredivo 674Jutaan kata 589370Orang-orang telah membaca serialisasi

《dana now ojk》

Diperiksa KPK, Wabendum Timnas AMIN yakin penyidik profesional******

Merasa politik? Saya no comment (tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Rajiv yakin tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap profesional memeriksa dirinya terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Rajiv, usai diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah, Selasa, mempersilakan masyarakat menilai apakah pemeriksaan terhadap dirinya bernilai politis atau tidak.

"Merasa politik? Saya no comment(tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional. KPK profesional, kita doakan, insya Allah," ujar Rajiv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Rajiv diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Ia mengaku dicecar dengan sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik. "Terkait ini di luar biodata ada berapa, ya? Ada 10 kali, ya," ucap Rajiv.

Rajiv sebelumnya telah dipanggil oleh KPK pada Jumat (26/1). Akan tetapi, ia berhalangan hadir pada saat itu.

Baca juga: SYL dicecar enam pertanyaan terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL

"Jadi di-reschedule-kan (dijadwalkan ulang, red.) hari Selasa karena ada halangan. Sebagai warga negara, kita hadir. Ada beberapa poin yang ditanya oleh tim penyidik, sudah kita jelaskan, sejelas-jelasnya," ucap dia.

KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Curah hujan tinggi, permukiman warga di Kebon Pala banjir******

Ini bukan banjir kiriman

Jakarta (ANTARA) - Tingginya curah hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta mengakibatkan permukiman warga di Kebon Pala RT 10 dan RT 13/RW 04 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir.

Ketua RT 13/RW 04 Sanusi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan, curah hujan yang tinggi mengakibatkan 100 rumah warga terkena banjir.

"Ketinggian air tadi pagi mencapai 65 sentimeter (cm), namun saat ini mulai surut hingga mencapai 50 cm," kata Sanusi.

Menurut dia, penyebab banjir yang terjadi saat ini bukan karena banjir kiriman dari Bogor, seperti sebelumnya.

"Ini bukan banjir kiriman, tapi banjir dari curah hujan yang beberapa hari ini turun deras," ujarnya.

Baca juga: Banjir Jakarta, puluhan warga ngungsi di Gedung Kelurahan Semper Timur

Warga Kebon Pala memang sering kali terkena banjir karena lokasi permukiman warga yang lebih rendah dan berada dekat aliran Kali Ciliwung. Ketika debit air naik di wilayah itu sering terdampak luapan kali tersebut.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak sebanyak 17 rukun tetangga (RT) dan 22 ruas jalan terendam banjir.

Dari 17 RT itu, ke-15 RT diantaranya berada di Jakarta Timur, yakni satu RT di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas dengan ketinggian air 30 cm, dengan penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Cipinang.

Kemudian, satu RT di Kelurahan Dukuh, Kecamatan. Kramat Jati dengan ketinggian 40 cm dan 13 RT di Kelurahan Makasar dengan ketinggian 30 cm.

Sementara tiga ruas jalan di Jakarta Timur juga terendam banjir yakni Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, dengan ketinggian 20 cm; Jalan Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur (Titik Kenal Halte Busway Pasar Induk Kramat Jati) dengan ketinggian 10 cm; Jalan Raya Ciracas dengan ketinggian air 10 cm.

Baca juga: Banjir di Jakarta meluas ke 17 RT dan 22 ruas jalan

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Permintaan dompet tenun Badui diminati konsumen hingga tembus Bali******

Lebak (ANTARA) - Permintaan kerajinan dompet tenun Badui di Kabupaten Lebak, Banten diminati konsumen hingga menembus Provinsi Bali, karena memiliki keunikan dari warna dan motif khas adat setempat. "Kita cukup terbantu memasarkan produk dompet tenun khas Badui melalui media sosial," kata Yahya (55) seorang pelaku UMKM kerajinan dompet tenun di Kampung Bangkalok Kabupaten Lebak, Minggu. Produksi dompet tenun Badui itu menggunakan bahan baku tenun khas masyarakat adat setempat, sehingga diminati konsumen. Permintaan konsumen, selain Jakarta dan daerah lainnya di Jawa Barat juga menembus Provinsi Bali. Selama ini, dirinya memasarkan dompet tersebut melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial itu cukup membantu untuk menghasilkan omzet pendapatan dan menggulirkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga produksi dompet tenun Badui dipasarkan di kawasan wisatawan seba budaya Badui. Harga dompet tenun Badui dijual rata-rata Rp480 ribu per lusin atau 12 unit dompet. "Kami bisa menjual 50 lusin per pekan dengan pendapatan Rp24 juta," katanya. Jali (60) seorang pedagang dompet tenun Badui mengatakan banyak konsumen membeli dompet tenun Badui dari wisatawan seba budaya Badui di kawasan pemukiman tanah hak Ulayat Adat. Keunggulan dompet tenun itu, selain motif warnanya cukup indah dan bagus juga bahannya sangat lembut dan tidak kasar. "Konsumen lebih nyaman membawa dompet tenun itu," katanya. Sementara itu, Sekertaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak, Imam Suangsa mengatakan pemerintah daerah hingga kini memfasilitasi untuk mempromosikan perajin dompet tenun Badui karena dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu juga pihaknya menargetkan semua pelaku UMKM wajib masuk ekosistem digital. Kelebihan ekosistem digital itu, karena pemasarannya bisa menembus pasar domestik dan mancanegara.

Baca juga: Produksi dompet di Lebak Banten menumbuhkan ekonomi pedesaan

Baca juga: Perajin kerai di Lebak mampu atasi pengangguran dan kemiskinan
"Kami meyakini dengan masuk ekosistem digital itu dipastikan UMKM tumbuh dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat juga mampu mengatasi kemiskinan," kata Imam. Berdasarkan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Lebak yang menerima bantuan dari pemerintah tercatat ada 117.269 unit usaha dan sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan kerajinan bambu, dompet, kain batik, serta aneka makanan kuliner. “Kami mendorong ke depan semua pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform daring secara online karena sangat membantu omzet pendapatan," katanya menjelaskan.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot terbaru 2023 gacor、pramatig、slot logo dewa

Terkait：daftar slot terpercaya、cicilan hp kredivo、bandardewaqq、cara top up slot lewat dana、update slot gacor betnation77、erek erek 59 2d、slot game、situs slot barat、ajaib123、88 slot88

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：sikat88 slot（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

yowestogel

pinjaman online via web langsung cair

menang mudah

seribu mimpi 43

situs judi slot online

tafsir mimpi 4d bergambar binatang

situs slot nexus

pola gacor slot olympus

slot pagi gacor

kampusBacaan TerkaitMore+

Tuan Elang Salju

paito sydney harian

Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM******

Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal posisinya di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.

"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.

Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.

Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.

“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.

Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.

"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.

Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara

Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.

Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Agung Kuno

arenaslot88

Polisi amankan CCTV pascaledakan rumah sakit di Padang******

CCTV sudah kami ambil untuk melihat apa yang terjadi

Padang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang Komisaris Besar Polisi Ferry Harahap membenarkan telah mengamankan closed circuit television (CCTV) di Rumah Sakit Semen Padang pascaledakan, Selasa sekitar pukul 15.30 WIB.

"CCTV sudah kami ambil untuk melihat apa yang terjadi," kata Kapolresta Padang Kombes Pol. Ferry Harahap di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Sejauh ini kepolisian baru meminta keterangan kepada pihak rumah sakit mengenai insiden tersebut. Namun, polisi akan memanggil atau menggali lebih banyak informasi kepada sejumlah pihak terkait.

"Belum ada yang diperiksa dan sekarang kami masih mendata," ujarnya.

Kombes Pol. Ferry memastikan akan mendalami apakah ada petugas yang sedang bekerja di lantai tujuh atau lokasi yang diduga terjadinya gangguan instalasiair conditioner (AC) sentral.

Kapolresta mengatakan bahwa polisi juga berkoordinasi dengan perusahaan listrik negara (PLN) setempat terkait dengan pasokan listrik untuk dialiri ke beberapa ruangan, salah satunya terkait dengan vaksin.

Sementara itu, Direktur Utama RS Semen Padang dr. Selfi Farisha menuturkan bahwa manajemen rumah sakit mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang. Seluruh pasien dipindahkan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut.

Selain itu, pihak rumah sakit juga mengambil tindakan untuk memulangkan seluruh pasien rawat jalan maupun pasien di unit gawat darurat (UGD). Masalahnya, pascaledakan tersebut operasional Rumah Sakit Semen Padang untuk sementara waktu dihentikan.

Farisha memastikan akibat ledakan tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya saja dua pasien mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca atau benda lainnya.

Baca juga: Polisi duga ledakan di Rumah Sakit Semen Padang akibat instalasi AC
Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

slot gacor sekarang ini

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Badak

trik bermain slot duofu duocai

KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus senior Partai Golkar Idrus Marham untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej.

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Idrus Marham," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Idrus akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta pada kasus tersebut. Namun demikian, Ali belum membeberkan pokok pemeriksaan yang akan didalami terhadap Idrus Marham.

Dalam perkara tersebut, penyidik komisi antirasuah telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) atas perannya sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga: Advokat dan aspri Wamenkumham bungkam usai diperiksa KPK

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka penerima suap, yakni Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH bernams Yogi Arie Rukmana (YAR). Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM mulai tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi, yakni EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022, dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar. Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri.

Oleh karena itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sekitar Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH, selaku wamenkumham pada saat itu, untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

HH juga disebut memberikan kembali uang sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH, sebagai pihak pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel

Jalan menuju pagi berbintang

duniagacor77

Permintaan dompet tenun Badui diminati konsumen hingga tembus Bali******

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

slot gacor login link alternatif

Peri Sandria yakin PSSI bijaksana soal kontrak Shin Tae******

Medan (ANTARA) - Legenda sepak bola nasional Peri Sandria yakin PSSI mengambil keputusan yang bijaksana soal nasib kontrak pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong.

"Apakah diperpanjang atau tidak, itu kembali ke PSSI," ujar Peri ketika dihubungi dari Medan, Minggu.

Pria berusia 54 tahun itu melanjutkan, sebagai sosok yang pernah berkecimpung selama bertahun-tahun di sepak bola nasional, dirinya bisa mengerti apa saja kebijakan yang diambil PSSI soal nasib Shin.

Jika kontraknya diperpanjang, Peri merasa itu wajar mengingat Shin sudah melakukan banyak hal baik untuk timnas Indonesia, salah satunya memperbaiki peringkat FIFA skuad "Garuda" dari 173 (tahun 2020) menjadi 146 (sampai 21 Desember 2023).

Kemudian, Shin juga membawa timnas senior dan U-20 Indonesia lolos ke Piala Asia U-20 serta Piala Asia edisi tahun 2023.

Baca juga: Perjalanan gemilang Indonesia di Piala Asia dihentikan Australia

Terkini, sang juru taktik berkewarganegaraan Korea Selatan bisa mengantarkan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, sebuah catatan sejarah karena itulah untuk pertama kalinya Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia.

"Saya merasa performa itu sudah cukup bagus," kata Peri.

Namun, kalau pun PSSI tidak memperpanjang lagi kontrak Shin, penyerang timnas Indonesia saat meraih medali emas sepak bola putra SEA Games 1991 itu memaklumi pula lantaran dia percaya keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan matang.

Sebab, menurut Peri, Shin sebagai pelatih juga memiliki beberapa kekurangan selama berkiprah di Indonesia.

"Mungkin terkait bagaimana metode Shin dimengerti oleh para pemain," kata laki-laki yang pernah menjadi penyerang tersubur Liga Indonesia sepanjang masa dalam satu musim dengan 34 gol pada musim 1994-1995, sebelum dipecahkan oleh Sylvano Comvalius di Liga 1 2017 (37 gol).

Perihal kontrak Shin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa perpanjangan kontraknya akan ditentukan setelah Piala Asia U-23 2024 di Qatar yang digelar pada 15 April-3 Mei.

Shin Tae-yong dikontrak PSSI sejak 1 Januari 2020. Dalam prosesnya, kontrak tersebut beberapa kali diperpanjang dan, terbaru, sampai 30 Juni 2024.

Baca juga: Perpanjangan kontrak STY akan diputuskan setelah Piala Asia U-23 2024

《dana now ojk》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot game terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dana now ojk》bab terbaru。