demo garuda138

Sistem jangkar super

Pemerintah Sebut Bandara Kertajati PSN 'Gagal', MRT Jakarta Sukses******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan Bandara Kertajati, Majalengka, adalah proyek strategis nasional (PSN) yang kurang berhasil, sedangkanMRT Jakarta yang sukses.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo. Menurutnya, pencapaian buruk Bandara Kertajati dikarenakan belum selesainya Tol Cisumdawu.

"Kalau sukses, contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," kata Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Ia mengatakan pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, Wahyu mengatakan Tol Cisumdawu diperkirakan rampung akhir Mei ini.

Wahyu juga menyinggung soal ketidakberhasilan Bandara Kertajati bisa menjadi pembelajaran PSN berikutnya. Ia menegaskan seharusnya pembangunan bandara diikuti dengan ekosistemnya.

"Pada waktu bangun Kertajati, kita hanya bangun bandara. Padahal kalau bangun bandara kita harus bangun ekosistem, misalnya bagaimana penginapan untuk kru penerbangan tersebut, bagaimana kesiapan wilayah menyiapkan misalnya pemadam kebakaran dan hospital," tuturnya.

"Kita belajar di Bandara Kulon progo (YIA). kita siapkan semua, termasuk ekosistem. Kita tetap belajar, tapi kita yakin bahwa pembangunan infrastruktur pasti ada dampaknya dan agak sulit kalau mencari kekurangannya," tandas Wahyu.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Rekrutmen Bersama Karyawan BUMN Ditundur Jadi 11 Mei******

Kementerian BUMN menunda rencana Rekrutmen Bersama BUMN dari yang seharusnya dibuka Jumat (5/5) menjadi Kamis (11/5).

Penundaan langsung disampaikan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN. FHCI menyebut penundaan dilakukan dengan dalih agar persiapan pendaftar lebih maksimal.

"Pembukaan dan registrasi online Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2023 menjadi 11 Mei 2023. Dengan harapan dapat memberikan ruang bagi para talenta muda untuk melakukan persiapan lebih optimal," tulis FHCI dalam unggahan resmi akun instagram @fhci.bumn, Jumat (5/5).

"Yuk! Optimalkan persiapan kalian untuk pendaftaran #RekrutmenBersamaBUMN 2023. Agar persiapan kalian makin oke, waktu pendaftaran jadinya kita buka tanggal 11 Mei 2023," tulis keterangan unggahan Instagram FHCI.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan Rekrutmen Bersama BUMN terbagi ke dalam 5 fase. Nantinya, tahap final berupa kelulusan peserta bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari itu, berikut syarat dan cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN yang perlu Anda persiapkan.

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN
Ada beberapa syarat yang harus disiapkan sebelum melakukan registrasi. Mengutip beberapa persyaratan yang diumumkan FHCI di rekrutmen sebelumnya, berikut syarat yang harus dilengkapi:

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).

2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.

4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.

6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.

7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.

8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creator, dan start-up apabila ada.

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

Harga Emas Antam Kinclong di Rp1,063 Juta Hari Ini******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) Tbk alias Antambertengger di posisi Rp1,063 juta per gram pada Selasa (9/5). Harga emas naik Rp4.000 dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp4.000 dari Rp953 ribu menjadi Rp957 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp581,5 ribu, 2 gram Rp2,06 juta, 3 gram Rp3,07 juta, 5 gram Rp5,09 juta, 10 gram Rp10,12 juta, 25 gram Rp25,18 juta, dan 50 gram Rp50,29 juta.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,29 persen menjadi US.027,4 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,02 persen ke US.021,6 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat hari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas bakal ditopang oleh kekhawatiran pasar terhadap gagal bayar utang AS.

Karenanya, pasar cenderung memilih emas untuk berinvestasi.

"Investor juga terlihat masih wait and seedata inflasi AS besok," imbuh Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.000 per troy ons dan resistanceUS.038 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Saudagar Muslim Sebut Gangguan BSI Lumpuhkan Ekonomi Aceh******

Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh Nurchalis mengatakan gangguan layanan perbankan yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak Senin (8/5) hingga Selasa (9/5) ini telah melumpuhkan ekonomidi Bumi Nanggore Aceh Darussalam.

Maklum, sejak Pemda Aceh memberlakukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sejak 2021 lalu, semua bank konvensional yang tak memiliki unit syariah harus hengkang dari Aceh. Alhasil, masyarakat Aceh harus bertumpu kepada layanan perbankan syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari mereka.

Ketika layanan bank syariah bermasalah, otomatis kehidupan mereka akan terganggu.

Menurutnya, dampak dari gangguan layanan perbankan dengan alasan 'maintenance'tersebut, telah menyebabkan ratusan ribu masyarakat Aceh tidak bisa melakukan transaksi ekonomi melalui perbankan.

Pasalnya, imbas gangguan, layanan BSI tersebut tidak bisa diakses sama sekali.

Akibat hal tersebut, banyak kalangan pelaku usaha di Aceh yang mengalami kerugian besar karena sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha di Aceh menggunakan layanan PT Bank Syariah Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan.

Selain itu, kata Nurchalis, banyak kalangan mahasiswa dan orangtua di Aceh yang tidak bisa mengirim uang melalui rekening BSI. Ia mengatakan harusnya jauh-jauh hari sebelumnya manajemen dan direksi BSI memperhitungkan secara matang dampak pemeliharaan jaringan yang mereka lakukan.

"Perbankan merupakan faktor utama dalam menggenjot ekonomi, namun di Aceh malah menyebabkan kerugian di masyarakat, karena akses perbankannya tidak bisa diakses publik," kata Nurcahlis.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah secara tepat dan terukur, agar persoalan ini segera teratasi dan masyarakat di Aceh segera bisa melakukan transaksi keuangan melalui perbankan.

Nurchalis juga mendesak kepada Direksi PT Bank BSI agar dapat mempertanggungjawabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat di Aceh dengan menjelaskan kepada publik secara detail dan terbuka soal masalah yang terjadi. Termasuk, kesanggupan mereka melayani masyarakat.

"Sanggup kah BSI memberi pelayanan terbaik bagi Aceh, jangan sekadar memberi alibi. Kalau tidak sanggup beri pelayanan yang profesional, kami minta agar BSI tidak lagi beroperasi di Aceh karena persoalan ini sangat merugikan semua pihak termasuk masyarakat Aceh," kata Nurchalis.

Ia juga mendesak kepada kalangan legislatif di Aceh dan Pemerintah Aceh agar bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan tersebut, sehingga akses perbankan di Aceh kembali normal.

ISMI juga meminta kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar kembali mengizinkan layanan perbankan konvensional beroperasi di Aceh, sehingga apabila terjadi kelumpuhan layanan perbankan syariah di Aceh, maka ekonomi masyarakat di Aceh tetap bisa bergerak.

[Gambas:Video CNN]

Sejumlah nasabah BSI mengeluh tak bisa menarik dan bertransaksi di BSI mereka pada Senin kemarin. Di Twitter, keluhan nasabah BSI yang berteriak tidak bisa menarik uang seharian ini trending.

Mereka mengeluhkan gangguan lama terjadi karena belangsung sejak pagi hingga sore. Gangguan tersebut membuat para nasabah kecewa lantaran tidak bisa mengambil dananya.

Pasalnya, selain aplikasi mobile banking error, ATM pun tak bisa dipakai. BSI meminta maaf kepada para nasabah atas gangguan itu.

Mereka menyatakan kejadian itu terjadi karena BSI tengah melakukan sistem pemeliharaan (maintenance system). Akibat proses itu, sistem tidak dapat diakses sementara waktu.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada nasabah atas ketidaknyamanannya dalam melalukan transaksi keuangan pada hari ini," tulis BSI melalui akun Twitter resminya, @bankbsi_id, Senin (8/5) kemarin.

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Raksasa datang ke dunia

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK