live draw japan paito pools

Istri Peri Tertinggi

neon4d

BNPB salurkan Rp350 juta dana penanganan darurat bencana di Intan Jaya******

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana bantuan senilai Rp350 juta untuk mengoptimalkan upaya penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan dalam laporan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa dana bantuan tersebut sifatnya merupakan dana siap pakai yang telah disalurkan kepada pemerintah setempat pada Senin (12/2) kemarin.

Selain itu BNPB juga telah menyalurkan dukungan logistik peralatan kepada pemerintah daerah setempat di antaranya berupa tenda pengungsi sebanyak tiga unit, sembako 300 paket, makanan ringan biskuit, perangkat kebersihan dan pompa alkon sebanyak lima set.

Meski dalam laporannya BNPB masih belum dapat melaporkan berapa jumlah warga yang mengungsi dan bagaimana kondisi terkini mereka akibat bencana banjir dan tanah longsor itu. Namun memastikan bantuan yang disalurkan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

“Ini wujud pemerintah segera hadir di tengah-tengah masyarakat meringankan dari dampak bencana dengan melakukan penanganan darurat,” kata dia.

Ia pun berharap dana bantuan bisa memaksimalkan upaya penanganan darurat yang dilakukan tim gabungan BPBD, Basarnas dan TNI-Polri setempat. Misalnya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan peralatan perlengkapan yang menunjang proses pencarian dan evakuasi para korban terdampak.

Hal demikian penting karena menurutnya, berdasarkan pantauan tim di lokasi diketahui kerja tim gabungan tersebut cukup terhambat akibat terjalnya medan perbukitan pascalongsor dan diperparah oleh cuaca buruk.

Sebelumnya, Bupati Intan Jaya telah menetapkan status tanggap darurat bencana tanah longsor dan banjir bandang di wilayah itu, sebagaimana termaktub dalam surat Keputusan Bupati Intan Jaya dengan nomor 100.3.3.2-024 tahun 2024.

Status tanggap darurat tersebut berlaku selama 14 hari terhitung 7 – 20 Februari 2024 .

Sejak Jumat (9/2) dilaporkan enam orang warga distrik Sugapa menjadi korban, lima meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat tertimbun material longsor.

Pemerintah Intan Jaya melaporkan selain menimbun pemukiman penduduk, material longsor dari perbukitan lebih dari tiga meter itu juga menimbun akses jalan dan perkebunan warga pada sejumlah daerah di Distrik Sugapa; Kampung Yoparu Bulagi, Yoparu Galunggama, Yoparu Ngamagae, Wandoga, Yokatapa, Kumbalagupa, Bilogai, Puyagia Baitapa dan Zambili.
Baca juga: Pemprov Jateng siapkan jalur alternatif, hindari banjir Demak
Baca juga: Banjir dan longsor terjang Sumbawa Jumat sore, 6.278 jiwa terdampak
Baca juga: BNPB tinjau lokasi banjir bandang Jatim minta perkuat mitigasi bencana

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Orang kaya yang saleh

mistermpo

KPU: Ketua KPPS TPS 70 Rawa Badak Utara meninggal karena kurang sehat******

kondisi hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Utara membuat jadwal pemungutan suara molor

Jakarta (ANTARA) - Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri mengatakan Ketua KPPS TPS 70 Rawabadak Utara yang meninggal dunia memang dalam kondisi kurang sehat saat bertugas.

"Kami dapat info dari KPPS di sana yang bersangkutan memang kurang sehat dan sempat minta izin untuk beristirahat saat bertugas," katanya di Jakarta,Kamis.

Ia mengatakan Ketua KPPS TPS 70 Kelurahan Rawa Badak Utara Iyos Rusli meninggal dunia pada Rabu malam saat memimpin pelaksanaan penghitungan suara.

"Ini tentu hal yang tidak diinginkan dan kami sangat berduka atas kejadian ini," kata dia.

Abie menjelaskan dalam perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), KPU sudah melakukan pembatasan usia maksimal petugas 55 tahun serta harus melalui pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat.

"Kami juga sudah bekerja sama dengan Pemkot Jakarta Utara untuk memberikan petugas vitamin untuk suplemen penambah imun dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Ia mengakui kondisi hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Utara membuat jadwal pemungutan suara molor.

Hal ini, lanjutnya berdampak pada jadwal penghitungan yang semakin larut.

"Malamnya petugas masih sibuk melakukan penghitungan suara sehingga ini mempengaruhi kondisi fisik yang bertugas sejak Selasa malamnya," kata dia

Sebelumnya Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 70 Kelurahan Rawa Badak Utara, Iyos Rusli meninggal dunia saat menjalankan tugas melakukan penghitungan suara pada Rabu (14/2) malam.

"Iya kami tadi sudah melayat ke rumah duka," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Gidion Arif Setyawan.

Ia mengatakan laporan dari Kapolsek Koja Muhammad Syahroni Iyos Rusli (50) meninggal saat melaksanakan tugas di TPS tersebut.

Dirinya sedang membacakan dan menghitung surat suara dan tiba tiba merasakan tidak enak badan lalu pamit pulang.

Ia mengatakan sesampai di rumahnya di Jalan Jalan Rawabinangun VIII Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, korban langsung pingsan.

Terkait hal itu Bhabinkamtibmas Kelurahan Rawa Badak Utara Aipda Sigit Kamseno berinisiatif memanggil dokter.

"Setelah pengecekan kemudian dokter menyampaikan Iyos Rusli sudah meninggal dunia," kata dia.
Baca juga: Heru ingatkan petugas KPPS untuk mengutamakan kesehatan dalam bertugas
Baca juga: DKI diminta siagakan tenaga kesehatan di TPS
Baca juga: Wakil Wali Kota minta KPU ingatkan KPPS Pemilu agar jaga kesehatan

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

kekuatan sihir

kredit hp tanpa dp aplikasi

Seoul beri Rp11,7 juta bagi ibu yang melahirkan genjot angka kelahiran******

Seoul (ANTARA) - Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan akan memberikan subsidi perawatan pasca-persalinan sebesar 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk semua ibu yang melahirkan di kota tersebut pada tahun 2024 ini.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Seoul menyiapkan 1,8 triliun won (Rp21 triliun) di 2024 untuk membantu penduduknya secara finansial dan membesarkan anak-anak.

Pejabat Kota Seoul pada Selasa seperti yang dilaporkan Yonhap, menyampaikan bahwa program subsidi tersebut merupakan bagian dari proyek “dorongan kelahiran” yang bertujuan memerangi rendahnya tingkat kesuburan total di negara tersebut.

Tingkat kesuburan yang dimaksud merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan seumur hidupnya yang saat ini turun ke titik terendah baru yakni 0,78 pada tahun 2022. Khusus di Seoul, tingkat kesuburan total hanya mencapai 0,59 dan memegang posisi terendah di Korea Selatan.

Guna meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Seoul bahkan telah menghapus persyaratan tinggal minimum enam bulan untuk program subsidi. Sehingga semua penduduk perempuan yang melahirkan memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta won.

Subsidi akan diberikan per kelahiran bayi dalam bentuk voucher yang bisa digunakan untuk membantu membiayai biaya pengelolaan kesehatan ibu dan bayi, termasuk perawatan medis dan pemulihan pasca melahirkan.

Penerima subsidi diharuskan untuk mendaftarkan kelahiran bayi mereka di kota tersebut. Permohonannya bisa diakses melalui situs web program www.seoulmomcare.com dan di pusat komunitas lingkungan.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Seoul akan memperluas program penyewaan ruang publik sebagai ruang pernikahan dan program subsidi bagi mereka yang menjalani perawatan infertilitas atau pembekuan sel telur wanita untuk melahirkan di masa depan.

Subsidi penitipan anak bulanan juga akan ditingkatkan dari 700.000 won (Rp8,2 juta) menjadi 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk orang tua yang memiliki bayi berusia di bawah satu tahun. Sedangkan bagi orang tua yang memiliki bayi berusia satu tahun akan mendapat subsidi sebesar 500.000 won (Rp5,84 juta) dari  sebelumnya 350.000 won (Rp4 juta).

Sumber : YONHAP-OANA
Baca juga: Tingkat kelahiran di Korea Selatan terus turun
Baca juga: Populasi Korea Selatan diprediksi turun tajam dalam 50 tahun mendatang
Baca juga: Angka kelahiran terus menurun, banyak SD di Korsel terancam tutup

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Masuk ke filmnya

macantoto88

Jusuf Kalla dan AMIN tunggu hasil resmi penghitungan KPU******

Yang mengambil sikap itu partai dari kedua belah pihak, jadi ke masing-masing ketua partai pendukung AMIN.

Jakarta (ANTARA) - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) bersama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan menunggu hasil resmi penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami semua sependapat untuk menunggu hasil resmi dari KPU karena hitung cepat hanya perhitungan sementara," ujar JK usai menerima kedatangan pasangan AMIN di kediamannya, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan kedatangan pasangan AMIN ke kediamannya untuk berbicara mengenai sikap atas hasil hitung cepat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 oleh beberapa lembaga survei yang mayoritas menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei Charta Politika dari 94,6 persen data masuk, Prabowo-Gibran unggul 57,89 persen. Begitu pula dengan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei lainnya, yakni unggul 57,85 persen (Indikator dari 94,2 persen data masuk), 59,21 persen (Populi Center dari 95,04 persen data masuk), serta 59,06 persen (Kedai Kopi dari 95,9 persen data masuk).

Meski telah terdapat hasil hitung cepat, JK mengungkapkan bahwa pasangan AMIN baru akan menentukan sikap politik selanjutnya setelah hasil penghitungan resmi dari KPU keluar.

Namun, dia menegaskan bukan merupakan pihak yang harus mengambil sikap.

"Yang mengambil sikap itu partai dari kedua belah pihak, jadi ke masing-masing ketua partai pendukung AMIN," tuturnya.

Adapun JK menerima kedatangan AMIN setelah hasil hitung cepat Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei keluar, yakni sekitar pukul 18.00 WIB.

Kendati demikian, baik Anies maupun Muhaimin enggan berkomentar atau memberikan pernyataan saat keluar dari kediaman Jusuf Kalla.

Baca juga: JK minta Anies berdoa untuk memenangi Pilpres 2024
Baca juga: JK harap pemilu di seluruh Indonesia berlangsung bersihPemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Agung Kuno

winslot88

Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang******

... mereka (perlu) menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika pakar kesehatan ditanya mengenai siapa saja yang rentan mengalami gangguan mental usai pemilihan umum yang kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang alias Valentine, jawabannya adalah siapa saja. Baik itu peserta pemilu yang kalah, pendukung mereka maupun para pemilih calon, seperti dikatakan dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ashwin Kandouw, Sp. K.J.

Gangguan mental ini bisa mulai dari stres atau berada pada keadaan tidak tidak bisa menghadapi tekanan, kemudian apabila berlanjut dapat menjadi cemas, berlanjut ke depresi hingga psikosis atau kehilangan kemampuan menilai realitas.

Bagi mereka yang kalah dalam pemilu, cemas bisa muncul karena merasa khawatir harus bertanggung jawab terhadap dukungan-dukungan finansial yang didapatnya dan rasa malu yang muncul.

Saat cemas ini berkepanjangan, seseorang berisiko terkena depresi yang ditandai gejala seperti sedih berkepanjangan, misalnya, lebih dari 2 minggu, lalu kehilangan kesenangan dari hobi-hobinya, penurunan tenaga sehingga menjadi cepat lelah, dan penurunan konsentrasi sehingga sulit fokus.

Gejala depresi lainnya bisa juga perubahan nafsu makan baik itu turun atau malah menjadi makan berlebihan, perubahan pola tidur entah itu sulit masuk tidur atau mudah terbangun serta ada kecenderungan menarik diri dari pergaulan dan mengalami penurunan kepercayaan diri, ragu untuk mengambil keputusan dan pada tahap berat melukai diri sendiri, hingga mengakhiri hidup.

Selain depresi, gangguan mental yang bisa dialami seseorang termasuk dalam konteks pemilu yakni psikosis yakni kehilangan kemampuan menilai realita. Pasien psikosis dapat mulai berhalusinasi, misalnya, mendengar sesuatu padahal tidak ada suara apa pun, hingga mengalami waham, misalnya, meyakini dirinya menang padahal sebenarnya kalah.

Muncul atau tidaknya gangguan yang muncul ini sebenarnya bergantung dari sejumlah hal antara lain persepsi seseorang terhadap kekalahannya, kesiapannya menghadapi kekalahan, ketangguhan mentalnya untuk bisa menghadapi dan menerima kekalahan.

Di sisi lain, gangguan semisal stres juga bisa dialami individu yang belum mengambil keputusan atau ragu pada pilihan calon yang ada. Ini, menurut Ashwin wajar, terlebih banyaknya informasi yang bisa membuat calon pemilih bingung.

Kendati begitu, dia meyakini semua peserta pemilu sedikit banyak mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Calon pemilih dapat melihat rekam jejak para calon khususnya capres dan cawapres, ketimbang fokus pada faktor suka atau tidak suka semata.

Paling tidak, dari rekam jejak ini, calon pemilih bisa mengeliminasi sosok yang dirasa paling jauh dari harapan.

"Kemudian mari memilih dengan hati yang rasanya paling tepat. Faktor like dan dislike itu pasti ada, tapi saya kira itu enggak bisa jadi patokan utama," kata Ashwin.

Selain rekam jejak, dalam konteks pemilihan capres dan cawapres, kampanye dan debat capres-cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, dikatakan mampu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, atau setidaknya menjadi bahan referensi mereka, seperti diungkapkan pengamat politik lulusan Universitas Indonesia Pangi Syarwi Chaniago.

Kesiapan mental para peserta pemilu menjadi salah satu kunci mereka agar terhindar dari gangguan mental. Ashwin menyarankan mereka menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Kemudian, bagi calon pemilih, ada baiknya menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menerima siapa pun yang menang, kemudian meyakini pemimpin terpilih punya niat yang baik untuk bisa membangun bangsa ini.

Selanjutnya, lanjutkan hidup dan memperbanyak hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, hiburan di luar pekerjaan yang dikerjakan rutin.

Sementara bagi yang belum menentukan pilihan, berusahalah memutuskan satu pilihan setidaknya saat hendak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi masuk TPS sudah tidak perlu berpikir lagi, masuk TPS sudah tinggal menjalankan. Keputusan diambil saat keluar rumah. Itu mengurangi stres kita saat berada di TPS," saran Ashwin yang berpraktik di Pondok Indah – Pondok Indah dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya itu.


Solusi Pemerintah

Dalam konteks Jakarta, masalah kesehatan mental seperti stres dan tekanan psikologi terkait pemilu, ini secara umum sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal, seperti dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Luigi, M.P.H.

Hanya saja, belum ada data terkait ini merujuk Pemilu 2019. Kendati begitu, Luigi optimistis pada pemilu kali ini, seiring makin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, mereka bisa mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbicara faktor penyebab, senada dengan Ashwin, ini antara lain tekanan untuk menang atau memenuhi harapan pribadi dan kelompok, kemudian investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama kampanye.

Selain itu, dinamika persaingan yang tinggi dan terkadang negatif serta ketidakpastian hasil dan dampaknya terhadap karir atau masa depan politik mereka.

Untuk mengatasi stres ini, Luigi berpendapat peserta pemilu perlu untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti mendukung sistem sosial, konseling profesional, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Strategi koping yakni respons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut.

Di sisi lain, guna menangani berbagai kondisi masalah mental, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan fasilitas dan layanan Kesehatan Jiwa, dengan RSUD Duren Sawit sebagai pusat rujukan utama.

Nantinya, mereka akan melalui skrining dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas di setiap kecamatan dan dapat dirujuk ke rumah sakit apabila perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa.

Apabila ada peserta pemilu atau tim sukses dengan keluhan stres hingga gangguan kesehatan mental karena gagal memenangi Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka bisa menemui para psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta.

Di Jakarta Pusat, antara lain, bisa mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Gambir, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Senen, dan Puskesmas Tanah Abang

Lalu di Jakarta Utara dapat mendatangi Puskesmas Cilincing, Jakarta Barat bisa mengunjungi Puskesmas Palmerah, Puskesmas Tamansari, dan Puskesmas Kembangan.

Sementara di Jakarta Selatan antara lain Puskesmas Pancoran, Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi, Puskesmas Mampang Prapatan, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kebayoran Baru, dan Puskesmas Cilandak.

Terakhir, di wilayah Jakarta Timur, bisa mengunjungi Puskesmas Pasar Rebo, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Cipayung, Puskesmas Kramatjati Puskesmas Duren Sawit, dan Puskesmas Matraman.

Pemilihan Umum 2024, suatu ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia, yang diikuti peserta terdiri dari partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden.

Khusus untuk pasangan capres dan cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Di DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2024, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti sebanyak 8.252.897 pemilih. Sementara itu, jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 yakni sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk 80 TPS khusus serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus.






 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Ahli seni bela diri super

indowin88

Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan******

Tangerang (ANTARA) - Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tangerang, Banten dilaporkan meninggal dunia, dan diduga akibat kelelahan saat melaksanakan tugas pada Pemilu 14 Februari 2024.

Informasi yang diperoleh  di Tangerang, Kamis, bahwa petugas KPPS itu bernama Satriawan dengan usia sekitar (44), warga Pasar Kemis.

Kepala Puskesmas Pasar Kemis dr Salwah, membenarkan kabar meninggalnya seorang petugas KPPS tersebut.

"Iya, betul. Ada petugas KPPS dilaporkan meninggal, dari informasi yang kami terima meninggal pada pukul 19.30 WIB," katanya.

Ia menerangkan, sebelum dinyatakan meninggal dunia, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu tidak sadarkan ketika proses penghitungan surat suara berlangsung. Para petugas di lokasi langsung memberikan bantuan medis dengan membawanya ke klinik terdekat sebagai upaya penanganan.

Namun, tak lama setelah diperiksa petugas kesehatan, kondisinya kian kritis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.

"Dari laporan, petugas KPPS ini awalnya pingsan, kemudian dibawa ke klinik terdekat. Dan begitu sampai dan diperiksa sudah meninggal," jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa  almarhum Satriawan  bertugas sebagai KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 86, Kelurahan Sindang Sari.

Ia diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.

"Dari keterangan pihak keluarga memang dia ini memiliki darah tinggi, karena hasil pemeriksaan tensi tekanan darahnya itu sampai 140," ujarnya.

Mengenai penyebab pasti atas meninggalnya petugas KPPS itu, tim kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan penelitian lebih dalam.

"Untuk lebih pastinya nanti kami sampaikan lagi, karena sekarang petugas medis juga masih di lapangan untuk pengecekan," kata dia.

 

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024