pinjaman online mudah dan cepat

seribu mimpi 79 138Jutaan kata 915238Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman online mudah dan cepat》

Sutradara Sam Mendes akan buat empat film biopik The Beatles******

Jakarta (ANTARA) - Band legendaris asal Inggris The Beatles akan dibuatkan film biopik layar lebar yang akan disutradarai oleh Sam Mendes.

Disiarkan laman Channel News Asia, Rabu (21/2) waktu setempat, Mendes tidak hanya akan membuat satu film namun empat film layar lebar dengan sudut pandang masing-masing setiap personel The Beatles.

Sony Pictures mengumumkannya pada hari Senin (19/2), sebuah kesepakatan yang mungkin mengerdilkan semua biopik musik yang pernah ada sebelumnya, dengan kisah-kisah Paul McCartney, John Lennon, George Harrison dan Ringo Starr tersebar di kuartet film.

Film-film yang digagas oleh Mendes diharapkan dapat ditayangkan secara teatrikal dengan cara yang inovatif, dan film-film tersebut berpotensi hidup berdampingan atau bersinggungan di bioskop. Rencana rilis pastinya akan diumumkan di kemudian hari. Sony menargetkan tahun 2027 untuk perilisannya. 

Baca juga: Edward Norton gantikan Benedict Cumberbatch di film Bob Dylan

Baca juga: Andai John Lennon tak terbunuh, akankah The Beatles kembali bersatu?

McCartney, Starr dan keluarga John Lennon dan George Harrison semuanya telah menandatangani proyek tersebut melalui Apple Corps Ltd. Sony Music Publishing mengontrol hak atas sebagian besar lagu Beatles.

“Saya merasa terhormat bisa menceritakan kisah band rock terhebat sepanjang masa, dan bersemangat untuk menantang gagasan tentang perjalanan ke bioskop,” kata Mendes dalam sebuah pernyataan.

"Kami ingin ini menjadi pengalaman sinematik yang unik dan mendebarkan, empat film, diceritakan dari empat perspektif berbeda yang menceritakan satu cerita tentang band paling terkenal sepanjang masa. Mendapat restu dari The Beatles dan Apple Corps untuk melakukan hal ini adalah suatu kehormatan yang sangat besar," kata produser Pippa Harris. 

Perjalanan The Beatles yang paling terkenal ke dunia film terjadi pada tahun-tahun awal mereka. Antara tahun 1964 dan 1970, mereka muncul dalam lima film, termasuk "A Hard Day's Night" (1964) dan animasi "Yellow Submarine" (1968). Tentu saja, mereka telah menjadi subjek banyak film dokumenter, yang terbaru adalah "The Beatles: Get Back" tahun 2021 karya Peter Jackson.

Baca juga: Selena Gomez akan perankan Linda Ronstadt di film biopik terbaru

Pada tahun 2023, The Beatles bersatu kembali dengan bantuan kecerdasan buatan dalam lagu yang baru dirilis "Now and Then". Rekaman ini dimungkinkan oleh teknologi yang digunakan oleh Jackson di Get Back, dan menampilkan video musik yang dibuat oleh sutradara Selandia Baru.

Dalam dekade terakhir, biopik musik telah menjadi bisnis besar. Film-film hit box-office seperti "Bohemian Rhapsody", "Rocketman", dan "Elvis" telah membuat para eksekutif Hollywood memburu film blockbuster jukebox berikutnya.

"Peristiwa film teater saat ini harus bersifat seismik budaya. Ide Sam yang berani dan berskala besar adalah itu dan beberapa lainnya. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak dan berharap dapat melanggar beberapa aturan dengan visi artistik unik Sam," kata Tom Rothman, ketua dan kepala eksekutif Sony Pictures' Motion Picture Group. 

Baca juga: Juliano Krue Valdi akan perankan sosok Michael Jackson cilik

Baca juga: "Now and Then" The Beatles masuk posisi 10 besar setelah 30 tahun

Baca juga: The Beatles rilis lagu terakhir dengan suara John Lennon awal November

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu******

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah,"

Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya menerima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu selama 2024.

Djuhandhani menjelaskan laporan tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dengan rincian 149 dalam proses kajian,108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun di Polda jajaran.

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah," kata Djuhandhani di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan saat Pemilu 2019. Menurut dia, pada 2019 terdapat 314 perkara yang naik sampai tahap 2.

"Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun kepolisian sampai dengan proses penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkara 2024 lebih sedikit dibandingkan 2019 yang mencapai 849 perkara, meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara, sebanyak 367 diteruskan kepolisian dan 482 dihentikan.

"Hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan menurunnya laporan pelanggaran pada 2024 dapat terjadi berkat optimalisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya.

"Kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, serta salah satunya adalah waktu kampanye yang relatif singkat. Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 ini sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa hampir semua partai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu.

"Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar-benar kondusif," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******

Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjol terdaftar ojk terbaru、kredit hp dengan ktp、pinjaman 200 ribu langsung cair

Terkait：buku mimpi ular 4d、danapinjam、ceri188 slot、jp maxwin slot 10000、19 togel、slot online slot、link slot hari ini、cara mengajukan pinjaman kredivo、pahlawan 4d slot online、dewaslot303

---

---

bab terbaru：denda di kredivo（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09