big slot 303

Pedang melawan langit

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Kemanusiaan Meningkat

PBB: Akhir 2023 Masa Paling Mematikan Konflik Palestina******

GAZA —Utusan Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, mengatakan akhir 2023 menjadi salah satu era paling mematikan dalam sejarah konflik Palestina-Israel ketika hampir semua lini memburuk.

Wennesland menyatakan hal ini dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

Dia juga menyoroti situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza di mana distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza disebutnya masih menghadapi tantangan yang hampir taka teratasi.

Dia juga menyebutkan bahwa di tengah sengitnya pengungsian dan permusuhan, sistem tanggap kemanusiaan berada di ambang kehancuran.

Wennesland mengutuk pembunuhan warga sipil di Gaza, termasuk perempuan dan anak-anak, dan mengungkapkan kesedihannya atas kematian warga sipil, termasuk 131 staf PBB yang tewas akibat serangan Israel di Gaza.

Wennesland mengungkapkan keprihatinan mendalam atas meluasnya ketegangan di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Dia mengingatkan serangan maut yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Israel. “Semua pelaku kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban dan segera diadili,” kata dia.

Wennesland terkejut oleh banyaknya pejabat yang membangga-banggakan kekerasan dan menyemangati pembunuhan warga sipil.

Dia mengatakan ekspansi terus menerus permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, mengancam kelangsungan Negara Palestina Merdeka.

Wennesland kembali menegaskan bahwa permukiman Israel terang-terangan melanggar resolusi PBB dan hukum internasional. Dia menyerukan pemerintah Israel segera menghentikan aksinya.

PBB masih berkomitmen mendukung Palestina dan Israel dalam mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik berdasarkan hukum internasional, resolusi PBB dan perjanjian bilateral guna mencapai solusi dua negara, pungkasnya.

wadah pemikir perkotaan

Kedubes Iran di Indonesia Kutuk Serangan Bom di Kerman Tewaskan Seratusan Jiwa******

JAKARTA — Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Indonesia mengutuk keras tindakan terorisme yang menewaskan hampir 100 orang penduduk di provinsi Kerman, Iran. 

Tindakan terorisme tersebut disebut keji dan pengecut. Lokasi tersebut merupakan tempat kelahiran dan makam Mayjen Qassem Soleimani yang mengakibatkan sejumlah warga negara Iran mati syahid atau terluka. 

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Melalui keterangan resminya, Kedubes Iran di Indonesia menyebut tindakan kejahatan dan teroris ini menunjukkan betapa besarnya kejahatan dan kekejaman musuh-musuh Iran di mana mereka dengan pendekatan kekerasan dan kejahatan mencoba mengincar harapan palsu mereka yaitu dapat keluar dari krisis yang dibuat  sendiri. 

“Tidak diragukan lagi, para musuh Iran dengan melakukan kejahatan keji terhadap warga negara kami, telah memperkuat persatuan masyarakat Iran dengan cita-cita Mayjen Soleimani serta memperkuat solidaritas bangsa besar Iran. Hal ini pun telah memperdalam permusuhan dan kebencian pihak musuh terhadap kami,” ujar keterangan resmi tersebut, Kamis (4/1/2023) dilansir Bisnis.com. 

Dalam keterangan resminya Republik Islam Iran juga menegaskan akan menggunakan seluruh kapasitas diplomatik, politik, hukum dan  internasionalnya untuk mengutuk serangan teroris yang penuh kebencian ini di seluruh dunia dan mengadili para pelaku dan pihak-pihak yang menjadi otak dibalik  serangan ini.  

Sejak awal pembentukan rezim Zionis ilegal, teror telah menjadi salah satu alat dan pendekatan Zionis untuk memajukan kepentingan mereka. 

Kedubes Iran di Indonesia menjelaskan di tengah kejahatan brutal, tindakan illegal dan serangan mematikan terhadap Gaza, rezim Zionis juga terus melakukan aksi teroris yang agresif di wilayah Suriah. 

Tindakan yang disengaja ini khususnya ditujukan terhadap penasihat militer Iran, yang telah hadir di negara ini secara sah  dan atas permintaan resmi Republik Arab Suriah sejak beberapa tahun silam.

Di mana mereka telah dan terus memainkan peran penting dalam perang melawan terorisme, kekerasan dan ISIS.  

Syahid Seyed Razi Mousavi merupakan penasihat militer senior Iran, yang menjalankan misi untuk mendukung tentara Suriah dalam perang melawan terorisme. 

Ia menyumbangkan  hidupnya dan menjadi syahid ketika tiga roket yang ditembakkan oleh rezim Zionis dari dataran tinggi Golan yang didudukinya.  

Aksi keji dan teroris ini merupakan serangan kedua terhadap penasihat militer Iran pada bulan ini setelah serangan serupa yang dilakukan rezim Israel pada 2 Desember 2023. 

Sayangnya, serangan sebelumnya juga menyebabkan tewasnya dua penasihat militer Iran bernama Mohammad Ali Atai dan Panah Taghizadeh. 

Kejahatan brutal dan tindakan agresi yang disengaja terhadap penasihat militer Iran pada wilayah  teritorial Suriah, yang hadir secara sah dan sesuai permintaan resmi pemerintah Republik Arab Suriah untuk memerangi terorisme, merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap HAM dan integritas wilayah Suriah. 

Di sisi lain, tindakan tersebut menunjukkan keinginan rezim Zionis untuk mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. 

Semasa hidupnya, rezim Zionis telah melakukan segala macam kejahatan dengan berulang kali  dan terus menerus melanggar peraturan dan norma internasional. 

Pembunuhan terhadap rakyat  dan penasihat militer Iran di provinsi Kerman – Iran dan di Suriah juga merupakan contoh dari  kebijakan rezim ini selama 75 tahun silam yang menciptakan ketegangan dan menyebarkan konflik dan perang di kawasan Asia Barat. 

Republik Islam Iran dengan tegas mengutuk tindakan teroris rezim Israel yang keji dan pengecut  ini. Iran juga memiliki hak yang sah dan melekat berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB untuk membalas dengan tegas atas tindakan ini pada waktu dan tempat yang tepat yang dianggap perlu. 

Republik Islam Iran menekankan hak yang melekat pada Republik Arab Suriah berdasarkan hukum internasional untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan sebagai tindakan balasan terhadap serangan teroris dan tindakan agresif rezim Israel terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara ini. 

“Tidak dapat disangkal lagi bahwa rezim Israel harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa- nyawa yang tak berdosa. Rezim ini juga harus bertanggung jawab atas kejahatannya terhadap  warga dan infrastruktur sipil di Republik Suriah,” tulis keterangan itu.

Republik Islam Iran meminta Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dari ancaman kejahatan, agresi dan tindakan teror rezim Israel.

Rezim Israel dituding menjadi ancaman serius terhadap perdamaian dan membahayakan keamanan global; rezim Zionis seharusnya dipaksa untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan kegiatan-kegiatannya yang mengganggu stabilitas di kawasan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kedubes Iran di RI Kecam Tindakan Terorisme di Kerman”

sistem perdagangan paksa

Dewan Keamanan PBB Akhirnya Adopsi Resolusi Invasi Israel di Gaza******

NEW YORK — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) resmi mengadopsi resolusi mengenai Timur Tengah milik Malta untuk jeda kemanusiaan di zona konflik Israel-Palestina.  

Sebanyak 12 negara di dewan yang beranggotakan 15 orang, memberikan suara mendukung resolusi tersebut. 

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Namun, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Rusia abstain. Dokumen resolusi tersebut memuat tujuh ketentuan, yang berisi seruan untuk melakukan perpanjangan jeda dan koridor kemanusiaan di Jalur Gaza selama beberapa hari.  

Melansir TASS via Bisnis.com, jeda kemanusiaan yang akan diterapkan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Selain itu, akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman dan tanpa hambatan. 

Palang Merah dan organisasi kemanusiaan lainnya yang tidak memihak, juga akan memungkinkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dan memperbaiki infrastruktur penting. 

Selain itu, juga mengatur upaya penyelamatan dan pemulihan yang mendesak, termasuk anak-anak yang hilang di gedung-gedung yang rusak dan hancur. 

”Jeda kemanusiaan harus cukup lama untuk melakukan evakuasi anak-anak yang sakit atau terluka dan memberi perawatan kepada mereka,” kata DK PBB dalam resolusi tersebut.  

Selanjutnya, resolusi itu juga berisi seruan untuk segera membebaskan semua sandera, terutama anak-anak.  

Resolusi tersebut juga menyerukan kepada semua pihak yang berkonflik untuk menahan diri dari merampas layanan dasar dan bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil. 

“Menggarisbawahi pentingnya koordinasi, pemberitahuan kemanusiaan dan mekanisme dekonfliksi,” lanjutnya.  

Seperti diketahui, ketegangan kembali berkobar di Timur Tengah setelah militan dari kelompok radikal Palestina Hamas yang berbasis di Jalur Gaza melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel, pada 7 Oktober 2023. 

Hamas menggambarkan serangannya sebagai respons terhadap tindakan agresif otoritas Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Temple Mount di Kota Tua Yerusalem.  

Israel menanggapi dengan mendeklarasikan blokade total terhadap Jalur Gaza dan melancarkan pemboman terhadap wilayah tersebut dan beberapa wilayah di Lebanon dan Suriah, serta operasi darat terhadap Hamas di Jalur Gaza. Bentrokan juga dilaporkan terjadi di Tepi Barat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Dewan Keamanan PBB Akhirnya Adopsi Resolusi Invasi Israel di Gaza”

Kultivator abadi datang ke dunia

Jepang Diguncang Gempa Dahsyat Magnitudo 7,4 Disertai Potensi Tsunami******

TOKYO –Gempa bumi berkekuatan awal, Magnitudo 7,4 mengguncang wilayah di pantai Laut Jepang, Jepang tengah pada Senin (1/1/2024). Segera setelah gempa itu otoritas bencana Jepang mengeluarkan peringatan tsunami.

Otoritas Jepang itu seperti dikutip kantor berita Kyodo mengatakan, gempa terjadi Senin pada pukul 16.10 waktu setempat yang menggetarkan gedung-gedung di pusat Kota Tokyo

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Intensitas seismik maksimum 7 tercatat di Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa. Menurut CBS News, peringatan tsunami itu menaksir tinggi gelombang tsuniami setinggi 5 meter di Ishikawa.

Para presenter di stasiun televisi nasional Jepang menganjurkan penduduk di Ishikawa untuk segera bergerak mencari daerah lebih tinggi.

“Gelombang tsunami berbahaya akibat gempa ini mungkin terjadi dalam jarak 300 km dari pusat gempa, di sepanjang pantai Jepang,” kata Pusat Peringatan Tsunami Pasifik yang berada di Hawaii.

Badan Meteorologi Jepang juga memperingatkan tinggi gelombang tsunami bisa mencapai lima meter.

Perusahaan-perusahaan listrik yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah itu mengaku sedang memeriksa adanya kejanggalan namun sejauh ini tidak ada masalah.

Gempa bumi dahsyat disertai tsunami sama dahsyatnya pernah menimpa Jepang pada 11 Maret 2011 ketika sebagian besar garis pantai negara ini hancur dan memaksa matinya reaktor nuklir di Fukushima.

Di Tiga Kerajaan

Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus Terkendala Permendikbud No. 30/2021******

SOLO —Penanganan kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di tingkat kampus masih terkendala Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Peer Group Pusat Studi Kependudukan dan Gender (PPKG) UNS Solo, Rina Herlina Haryanti, menganggap aturan tersebut tidak setegas UU TPKS.

“Realitanya, saat kasus terjadi di suatu universitas sering kali dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 hukumannya tidak seberat dijerat lewat UU TPKS. Dari kampusnya sendiri banyak yang cenderung berusaha menyelesaikan pengusutan secepat mungkin karena tidak ingin nama baik kampus tercoreng, sehingga pelaku akhirnya mendapatkan keringanan hukuman,” ujar Rina dalam Konsolidasi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2023 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Hotel Harris Solo, Kamis (7/12/2023).

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Dia juga menyoroti masih banyak kampus yang tidak serius dalam membentuk satuan tugas (satgas) KS. Kondisi ini dapat dilihat dari perbedaan perspektif satgas kampus melihat suatu kasus KS serta kurangnya kapasitas mereka, meliputi pengetahuan dan keterampilannya masing-masing.

Menurut Rina, pelaku KS di tingkat kampus dikenai pasal-pasal di UU TPKS, mereka akan mendapatkan hukuman lebih berat sehingga akan ada efek jera. Sejalan dengan hal tersebut, porsi pemenuhan hak korban juga akan lebih besar.

Namun Rina menyadari, kasus KS di tingkat kampus rentan dengan pembungkaman dan manipulasi korban karena kebanyakan pelaku berasal dari orang terdekat mereka sendiri, seperti mantan pacar ataupun sahabat. Secara psikologis korban akan merasa iba jika pelaku mendapatkan hukuman pidana atau tidak dapat meneruskan kehidupannya.

Dalam acara tersebut, perwakilan satgas kampus mengak jika sumber daya manusia (SDM) mereka terbatas.

Perwakilan satgas kasus KS Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Angelina Esuko Putri, mengaku personel satgas memerlukan penguatan kapasitas meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi korban KS di kampus.

Angel bercerita sebelum ada satgas kasus KS di Unisri Solo, dia dan beberapa teman-temannya membentuk pendampingan mandiri bernama Kayoman Mudostoro. Pendampingan dari mereka berupa ruang aman bagi korban KS untuk bercerita sehingga sifatnya sebaya dan tidak menghakimi.

“Kami di Unisri ada pendampingan secara sebaya, tetapi tetap kami berdasarkan persetujuan dari korban, sementara tantangannya sendiri masih banyak korban yang tidak berani bercerita karena masih trauma atau keluar dari zona toxic. Pelaku-pelaku kasus KS ini adalah orang-orang terdekat di sirkel mereka sehingga mau lepas dari para pelaku juga kesulitan. Kami dari pendamping sebaya tidak bisa memaksakan agar keluar dari sirkel itu atau bagaimana, sehingga banyak kasus yang akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Angel.

Angel bersyukur dalam aksi pendampingan banyak yang membantu tidak hanya satgas, tetapi juga dari organisasi mahasiswa ataupun dari tenaga pendidik. Pendampingan tersebut awalnya berupa curahan hati lewat akun-akun media sosial bersifat anonim.

Saat akhirnya identitas korban diketahui, beberapa tim pendampingan sebaya kemudian menjadi pendamping pribadi sebagai tempat bercerita.