slot yang bagus

mimpishio 991Jutaan kata 595318Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot yang bagus》

Anies: Permasalahan kesehatan harus diatasi lintas sektoral******

Jadi, unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan. Tapi pada semua bidang yang terkait promotif dan preventif

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai permasalahan kesehatan di Indonesia harus diatasi lintas sektoral.

Pasalnya, kata dia, salah satu persoalan utama pusat kesehatan masyarakat di Tanah Air saat ini selalu diarahkan dan terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat kuratif.

"Jadi urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja, padahal salah satu masalah utama kesehatan banyak disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat," kata Anies dalam Debat Kelima Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Minggu malam.

Maka dari itu, lanjut Anies, dengan mengatasi permasalahan kesehatan lintas sektoral, masalah kesehatan bisa diatasi dengan berimbang antara promotif, preventif, dan kuratif.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bercerita bahwa langkah tersebut pernah dilakukan di Jakarta, yakni dengan membangun sumber air bersih di Kepulauan Seribu agar masyarakat di sana bisa mendapatkan air yang sehat.

Baca juga: Cek fakta, Prabowo klaim stroke dan jantung penyebab utama kematian

Baca juga: Cek fakta, Ganjar klaim anggaran kesehatan hanya 5 persen dari APBN

Baca juga: Cek fakta, Anies Baswedan klaim 15 juta orang jadi korban kekerasan seksual

Selain itu, dibangun pula berbagai taman, jalur sepeda, trotoar agar para pejalan kaki nyaman, hingga menyelenggarakan festival olahraga.

"Jadi, unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan. Tapi pada semua bidang yang terkait promotif dan preventif," tutur Anies.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu******

Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Arief yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief.

Dalam surat Bapanas yang ditujukan kepada Perum Bulog, tertulis Bapanas menyampaikan kepada Perum Bulog agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.

“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” kata Arief menjelaskan.

Arief menekankan penyaluran bantuan pangan pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat bakal kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Penyaluran bantuan pangan, ditegaskan Arief, terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu.

“Program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya.

Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu.

Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini.

Bantuan berupa 10 kg beras ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Baca juga: Bapanas pertimbangkan setop sementara bantuan pangan saat hari tenang
Baca juga: Kementan beri bantuan pertanian Rp170,98 miliar untuk Aceh
Baca juga: Menko PMK pantau penyaluran bantuan pangan beras di Madiun

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

AS Hikam: Debat Kelima akan tentukan arah dukungan 'swing voters'******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam, menyatakan debat capres terakhir malam ini, merupakan debat yang paling menentukan untuk masyarakat yang undecideddan swing voters.

“Ini sangat menentukan. Para capres harus bisa full blown. Kalau menggunakan hitungan Kompas, 20 persen undecideddan swing votersitu banyak. Jadi, masih bisa mendapatkan 10-15 persen suara. Kalau teorinya debat hanya memengaruhi swing voters, tapi kan ini namanya politik, bukan bisnis," ujar Hikam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Namun menurut Hikam, politik tidak selalu semudah itu. Masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan pemilih, antara lain; gagasan, identitas politik, isu-isu terkini, dan pesan kampanye.

Usai pengunduran Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, Hikam meyakini calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan semakin bebas beradu gagasan.

"Saya tidak akan kaget dalam debat capres terakhir nanti, Pak Ganjar bisa lebih bebas mengutarakan pandangannya karena Pak Mahfud telah melepaskan jabatan strategis-nya,” ujarnya.

Menteri Riset dan Teknologi pada 1999-2001 itu mengungkapkan, kebijakan pro-rakyat menjadi ide dasar program sat setGanjar-Mahfud. Salah satunya KTP Sakti dengan target penduduk ekonomi menengah ke bawah.

Keberadaan KTP Sakti dimaksudkan agar masyarakat penerima bantuan pemerintah terdata dengan baik dan mudah mengakses berbagai bantuan pemerintah. Dengan demikian, bantuan sosial dan subsidi negara tepat sasaran.

Baca juga: Ganjar akan hadirkan lebih dari sekadar gagasan pada Debat Kelima

Baca juga: Sejumlah petinggi tim pemenangan paslon tiba di JCC

Baca juga: Anies sebut penting sampaikan gagasan dan kebijakan dalam debat

Terkait kesejahteraan ekonomi sosial, mantan peneliti Litbang Ekonomi dan Pembangungan LIPI itu berpendapat, kebijakan harus menyasar masyarakat yang paling termajinalisasikan.

Buruh dan anak sekolah harus ditingkatkan sumber daya manusianya (SDM) melalui pendidikan dan asupan gizi sehingga kualitas dan kecerdasan semakin tinggi.

“Stuntingdi Indonesia diawali dengan 'stuntingcara berpikir pada kalangan elite-nya' yang nggak bisa memperbaiki tantangan global jadi mereka hanya menjadi echo chamber. Akhirnya hanya segelintir orang dari elite kita yang bisa melaksanakan. Secara agregat tetap tidak bisa bersaing," ungkap Hikam

Terkait hal tersebut, Ganjar-Mahfud menyadari pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang harus diperbaiki guna mencapai pemerataan kesejahteraan ekonomi sosial.

"Maka kita coba menyusun suatu perencanaan agar kalau kemudian dari dua hal ini bisa kita jadikan prioritas. Kesehatan dan pendidikan, karena kalau kesehatan baik, anak mulai dari kandungan ibunya sehat, bayinya sehat. Ya bu, kalau bayinya lahirnya sehat, gizi-nya sehat Insya Allah dia tidak akan stunting," ujar Ganjar beberapa waktu lalu di Kuningan, Jawa Barat.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Baca juga: Tiga paslon hadiri Debat Kelima Capres Pemilu 2024

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：76 di erek erek、asiabet188、mention slot

Terkait：link alternatif、pinjaman online bayar per bulan、kode alam cincin、higgs domino terbaru 777、daftar slot、cara setor kredivo、motobola、erek erek ikan kakap、slot freebet new member tanpa syarat、kredit hp online tanpa survey tanpa dp

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：mcparlay（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

hitogel

303 situs slot

situs slot gacor hari ini 2023

bethoki77

pinjam uang 15 juta tanpa jaminan

togel 6 angka

info slot paling gacor

dewisport

verifikasi akhir maucash

gadisBacaan TerkaitMore+

Perjalanan melalui kemalangan

pinjol lebih dari 90 hari

Jamaah umrah WNI tak bisa mencoblos di Arab Saudi, kata KPU******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menjalani ibadah umrah di Arab Saudi pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 tidak bisa memberikan suara mereka dalam pemilu.

“Kalau ada jamaah umrah kebetulan di sana tanggal 14 Februari, saya pastikan tidak bisa memilih karena pemungutan suara di Jeddah dilakukan pada Jumat, 9 Februari 2024,” kata Hasyim dalam Konferensi Pers Bersama untuk Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri di Jakarta, Senin.

Selain jadwal pemungutan suara yang lebih awal di Arab Saudi, Hasyim juga menjelaskan bahwa kemungkinan jamaah umrah bisa mencoblos di sana sangat kecil karena keterbatasan surat suara yang disediakan.

Menurut dia, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah hanya menyediakan surat suara sesuai jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di Arab Saudi.

Jumlah WNI yang masuk dalam DPTLN di Arab Saudi sebanyak 54.479 orang. KPU juga menyiapkan surat suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah pemilih dalam DPTLN untuk WNI yang belum terdaftar.

“Tetapi kami prioritaskan untuk pemilih yang terdaftar di DPT,” tutur Hasyim.

Guna mengantisipasi adanya jamaah umrah yang melakukan pencoblosan di Arab Saudi, KPU telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata terkait imbauan bagi biro-biro perjalanan umrah dan wisata.

“Intinya diharapkan agar pemberangkatan jamaah umrah sebisa mungkin kepulangannya pada 13 Februari 2024 supaya warga negara kita setelah umrah bisa mencoblos di kampung halaman masing-masing,” ujarnya.

Bagi WNI yang akan menjalani umrah, Hasyim menyarankan agar mereka berangkat setelah hari pemungutan suara.

WNI di luar negeri mencoblos dua surat suara, yaitu untuk memilih pasangan presiden-wakil presiden dan untuk memilih anggota DPR.

KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres dalam pemilihan presiden 2024: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: PPLN Stockholm tindak lanjuti laporan WNI belum terima surat suara
Baca juga: WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Pemakaman Para Dewa

air bet88

Wapres sebut substansi debat Capres cukup memberi rujukan bagi pemilih******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan agenda debat para calon presiden (Capres) yang berlangsung, Minggu (4/2), di Jakarta Convention Center, memiliki substansi yang mencukupi untuk menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

"Saya kira cukup menjadi rujukan. Kita lihat tadi malam lebih landai dibanding yang sebelumnya, dimana terjadi debat yang agak panas," kata Wapres Ma'ruf Amin di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, dilansir dari keterangan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan apa yang disampaikan para Capres dan Cawapres dalam rangkaian agenda debat telah mencerminkan visi misi yang diusung masing-masing.

“Apa yang mereka sampaikan secara tertulis visi misi itu kan sudah bisa terevaluasi di dalam debat. Saya kira masyarakat jadi tahu, ketika Capres atau Cawapres menyampaikan, masyarakat jadi paham,” katanya.

Oleh sebab itu, Wapres kembali menegaskan bahwa lima kali debat Capres-Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah cukup untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

“Menurut saya lima kali itu sudah cukup mempresentasikan visi misi dan masyarakat saya kira sudah paham, sudah mengerti, dan mereka sudah bisa menentukan pilihan,” katanya.

Menjelang proses pemungutan suara yang tinggal menghitung hari, Wapres mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan menyalurkan haknya pada 14 Februari 2024.

Wapres juga mengajak seluruh pihak terkait, baik penyelenggara, para kontestan, maupun masyarakat untuk menjaga Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan.

“Saya kira kita sudah sepakat bahwa Pemilu ini adalah Pemilu damai, Pemilu yang menggembirakan. Oleh karena itu, jangan lagi ada hal-hal yang bisa merusak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa adanya polarisasi politik akibat perbedaan pilihan dalam Pemilu merupakan hal yang wajar. Tapi yang terpenting, polarisasi ini jangan sampai menimbulkan konflik dan perpecahan.

“Polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda pilihan, tapi jangan membawa pembelahan, perpecahan bangsa,” katanya.

Untuk itu, ia meminta para pemenang kontestasi Pemilu dapat merangkul para pihak yang kalah.

“Dan siapapun nanti yang unggul ya tentu harus bisa diterima. Kepada yang menang harus merangkul semua pihak, harus menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Baca juga: Wapres minta NU-Muhammadiyah tingkatkan kiprah jaga perdamaian dunia
Baca juga: Wapres ajak ulama terus jaga persatuan bangsa di tengah pemilu
Baca juga: Wakil Presiden: Perguruan tinggi harus berorientasi pada masa depan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

paito china

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

togel durian

Hutama Karya targetkan Tol Trans Sumatera tahap 1 tuntas tahun ini******

Sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kita targetkan 5 ruas JTTS Tahap I sepanjang 196 km dapat selesai pada Semester I...

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) menargetkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I dapat selesai pada tahun ini dalam rangka memperkuat konektivitas di Pulau Sumatera.

"Sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kita targetkan 5 ruas JTTS Tahap I sepanjang 196 km dapat selesai pada Semester I, dan terbitnya 9 Sertifikat Laik Operasi (SLO). Progres dari masing-masing ruas secara umum sudah sangat signifikan, kita harapkan JTTS dapat berdampak terhadap perekonomian nasional,” ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo di Jakarta, Senin.

Tjahjo mengatakan mengatakan target penyelesaian JTTS Tahap I yang meliputi 5 ruas tersebut terdiri dari Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi I Padang Tidji – Seulimum sepanjang 25 km, Jalan Tol Binjai – Langsa Seksi III Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, Jalan Tol Indrapura – Kisaran Seksi II Lima Puluh – Kisaran sepanjang 32 km.

Kemudian Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi III dan IV Tebing Tinggi – Pematang Siantar sepanjang 58 km; Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin sepanjang 37 km, dan Seksi V Bangkinang – Pangkalan Tahap I (Bangkinang – Koto Kampar) sepanjang 25 km.

Pada 2024, Hutama Karya terus melanjutkan pembangunan JTTS dengan menargetkan seluruh jalan tol tahap I tuntas. Upaya ini diharapkan mampu untuk memperkuat konektivitas transportasi darat di wilayah Sumatera.

Tjahjo menjelaskan untuk mengakselerasi pembangunan JTTS, Hutama Karya mengapresiasi dukungan Pemerintah atas Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 sebesar Rp18,6 triliun yang di dalamnya termasuk anggaran penyelesaian sejumlah ruas JTTS Tahap I.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang kurang lebih1.030 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Untuk ruas tol Konstruksi 286,4 km dan 743,6 km ruas tol Operasi.

Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh diantaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 140 km, Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (17 km).

Kemudian Tol Pekanbaru – Dumai sepanjang 132 km, Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 km) serta Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Tanjung Pura (38 km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 km), Tol Indralaya – Prabumulih (64 km), Tol Indrapura – Lima Puluh (15,6 km), Tol Tebing Tinggi – Indrapura (28,5 km).

Baca juga: Hutama Karya : Jalan tol simpang Indralaya-Prabumulih segera bertarif

Baca juga: Hutama Karya dapatkan dua kontrak proyek baru di awal 2024

Baca juga: Hutama Karya cetak laba bersih sebesar Rp1,66 triliun pada 2023

Saya ingin menjadi: yang terkuat

jam gacor olympus terbaru

Jokowi tetapkan hari pemungutan suara 14 Februari 2024 libur nasional******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum, Rabu 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional yang dipantau dalam laman jdih.setpres.go.id di Jakarta, Selasa.

Keppres itu diterbitkan dengan pertimbangan, pertama, bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka Pemilu 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.

Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu, disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Ketiga, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU telah menetapkan hari Rabu, 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara.

Keempat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketiga poin tersebut, perlu menetapkan keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres tersebut ditetapkan oleh Presiden Selasa, 6 Februari 2024, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

raja89 demo pragmatic

Jamaah umrah WNI tak bisa mencoblos di Arab Saudi, kata KPU******

《slot yang bagus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，moba4d 4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot yang bagus》bab terbaru。