situs online gacor

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

Venom Ventures Fund Berinvestasi di Blockchain Everscale US Juta******

Venom Ventures Fund telah berkomitmen untuk investasi US juta di Everscale untuk membantu tim memperluas pengembangannya dan meningkatkan jumlah proyeknya.

Investasi akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan kemajuan yang dicapai dan indikator kerjasamanya.

Venom Ventures Fund merupakan dana inovasi Web3 dan blockchain yang dikelola oleh manajer dana investasi Iceberg Capital Limited yang berbasis di Abu Dhabi, blockchain pertama yang bertujuan untuk memecahkan masalah skalabilitas yang menghambat industri Web3.

Kemajuan Everscale di Indonesia menjadi perhatian pada musim semi tahun lalu dengan diadakannya konferensi EVERPOINT di Bali sambil merayakan anniversary-ya yang kedua. Tak lama setelah konferensi, EVER, mata uang asli Everscale, terdaftar di Indodax, salah satu bursa aset digital terbesar di Indonesia.

Teknologi sharding Everscale yang dinamis memungkinkan jaringan ini beradaptasi secara efisien dengan berbagai muatan, sehingga menjadikannya pilihan yang mudah dan praktis untuk membuat Web3 berskala besar dan jenis aplikasi lainnya.

Dengan Indonesia berada di garis depan perkembangan pasar global, sharding dinamis ini menjadikan Everscale sebagai jaringan yang ideal, mengingat potensi jumlah pengguna yang masif dan platform yang akan memuat banyak input di wilayah tersebut.

Venom Ventures Fund diluncurkan oleh Iceberg Capital Limited bermitra dengan Venom Foundation, blockchain Layer-1 berlisensi dan teregulasi pertama yang beroperasi di dalam Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Peter Knez, ketua umum Venom Ventures fund sekaligus mantan CIO BlackRock mengatakan, ini merupakan investasi strategis yang ditujukan untuk perkembangan teknologi proyek dan tim yang difokuskan dan dikembangkan secara aktif.

"Secara khusus, kita berbicara tentang proyek blockchain Venom dan ekosistemnya, yang direncanakan akan segera diluncurkan dan Everscale merupakan solusi Layer 2 yang potensial," kata Peter Knez dalam keterangannya, Rabu (1/2).

Tim Venom dan Everscale akan bekerja sama dalam pengembangan lebih lanjut dari inti dan ekosistem yang membawa adopsi blockchain lebih dekat ke dalam penggunaannya di bisnis nyata.

Inisiatif saat ini seperti platform tokenisasi aset digital, kerangka kerja lengkap untuk CBDC dan stablecoin, serta solusi pembayaran dengan crypto ke gateway fiat sudah membuat kemajuan yang baik.

Mengomentari hal itu, Moon Young Lee, Anggota Dewan Everscale Foundation mengatakan, hal ini merupakan tonggak sejarah bagi jaringan Everscale dan Venom. Kemampuan teknologi Everscale sangat besar tetapi kurang dihargai oleh audiens yang lebih luas.

"Sekarang, Everscale dapat beroperasi sebagai jaringan eksperimental dimana pembaruan dan solusi teknis yang kompleks dapat diperkenalkan sebelum dibawa ke Venom. Investasi ini akan memungkinkan Everscale mendapatkan pengakuan yang layak," ujarnya.

Dirancang sebagai jaringan blockchain, Venom tidak memiliki batasan untuk jumlah jaringan tambahan lainnya di tingkat Layer-2 dan tidak ada batasan untuk jenis ekonomi atau operasi di Layer-2. Adopsi masal sekarang dapat dicapai di Venom blockchain dengan hal tersebut.

Peri dan Iblis Dahonglou

Pedagang Curiga Ada Motif Pemilu******

Pedagang pasar mencium keanehan di balik kelangkaan Minyak Goreng Minyakita di pasar belakangan ini.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/1).

Ia karena itu mendesak pemerintah segera mengatasi masalah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sangat berharap pemerintah dapat mengurai kondisi ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng yang harusnya hak rakyat kecil malah bergejolak," tegasnya.

"Banyak pihak yang memiliki tanggung jawab agar kondisi ini stabil kembali, seperti produsen, Kementerian Perdagangan, dan BUMN sebagai distributor barang," tambahnya.

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan HET.

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

[Gambas:Video CNN]

Atas kondisi itu, Presiden Jokowi memerintahkan menterinya untuk waspada. Pasalnya, kelangkaan dan kenaikan harga barang, termasuk minyak goreng dan beras yang bisa berimbas pada lonjakan inflasi.

Pasalnya, kedua komoditas tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sangat berperan menjadi penyebab kenaikan kemiskinan di Indonesia.

"Berkaitan dengan ekonomi utamanya yang terkait dengan inflasi, kenaikan harga-harga barang dan jasa saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Pertama urusan beras, kedua berkaitan dengan minyak, minyak goreng dilihat betul," ujarnya dalam arahan pembukaan Rapat Terbatas terkait Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM, Senin (30/1).

Matahari menerobos langit

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Peri dan Iblis Dahonglou

Harga Tiket Kereta Panoramic Februari 2023 Mulai dari Rp350 Ribu******

Kereta Panoramic bakal beroperasi kembali pada Februari 2023. Masyarakat kini bisa menjajal rute baru dengan harga tiketmulai dari Rp350 ribu.

Kereta Panoramic adalah kereta pertama di Indonesia dengan sensasi panorama indah bagi para penumpang karena memiliki jendela berukuran sangat besar di kedua sisinya. Ada juga atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang bisa dibuka dan ditutup otomatis.

Kereta Panoramic diuji coba pertama kali pada 24 Desember 2022, yakni perjalanan KA Taksaka Tambahan dengan rute Jakarta-Yogyakarta. Namun, rute yang akan beroperasi bulan depan berbeda.

Nantinya, kereta tersebut akan dirangkaikan pada KA Penumpang Argo Parahyangan (Stasiun Gambir-Bandung PP) dan Argo Wilis (Stasiun Bandung-Gubeng Surabaya PP).

Harga tiket Kereta Panoramic tujuan Jakarta-Bandung dibanderol dengan harga Rp350 ribu, sedangkan rute Bandung-Surabaya dihargai sebesar Rp1,12 juta. Tiket bisa dipesan di aplikasi KAI Access, situs resmi KAI, dan seluruh channel penjualan resmi tiket KAI lain.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjajal Kereta Panoramic pada Sabtu (28/1). Menurutnya, ada sensasi baru dari Kereta Panoramic.

"Ini memberikan sensasi yang berbeda karena bisa menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan," kata Budi.

Selain Indonesia, sejumlah negara yang punya layanan Kereta Panoramic, antara lain Amerika Serikat, Jepang, hingga Swiss. Dengan kehadiran Kereta Panoramic, Budi mengatakan warga Indonesia tidak perlu bepergian jauh keluar negeri untuk merasakan sensasi baru tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dinilai sindrom kiamat

Harga Emas Antam Macet di Rp1,029 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,029 juta per gram pada Senin (30/1). Harga emas Antam per gram ini tidak berubah dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) macet di Rp934 per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp564,5 ribu, 2 gram Rp1,99 juta, 3 gram Rp2,97 juta, 5 gram Rp4,92 juta, 10 gram Rp9,78 juta, 25 gram Rp24,33 juta, dan 50 gram Rp48,59 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,07 persen menjadi US.944,3 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot turun 0,13 persen di US.925,5 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas akan range-bound di mana investor cenderung wait and see menjelang minggu yang padat akan data ekonomi penting dan pertemuan Bank Sentral AS, terutama FOMC The Fed.

"Investor mengharapkan konfirmasi sikap The Fed setelah data yang memberikan mixed signal minggu lalu dengan PDB AS yang masih kuat namun inflasi yang menurun," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.915 per troy ons dan resistance US.940 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar tidak curang

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka