prediksi togel 3d

lagu sebenarnya

Pedagang Pasar Induk Minta Tolong Bulog Usai Stok Beras Langka******

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid mengatakan stok berasdi Pasar Induk Cipinang sudah menipis, sisa 13.370 ton. Ia pun minta tolong keBuloguntuk membanjiri pasar dengan beras impor demi menekan harga.

"Memang stok di PIBC ini sangat menipis, 13 ribu ton. Kalau awal Januari stok PIBC itu 25.462 ton, akhir Januari ini 13.370 ton," katanya, dikutip dari CNBC TV, Kamis (2/1).

Zulkifli menegaskan sebenarnya Pasar Induk Cipinang sudah kekurangan beras sejak Desember 2022. Saat itu, stok beras di gudang ada di kisaran 25 ribu ton.

"Sekarang justru satu-satunya harapan yang bisa menolong adalah beras dari Bulog, untuk meredam harga supaya jangan naik. Sedangkan impor ini adalah satu-satunya harapan kami untuk bisa menekan harga. Kalaulah bisa, Bulog harus semaksimal mungkin untuk menggelontorkan ke pasar," jelas Zulkifli.

Zulkifli mengatakan Bulog sudah melakukan operasi pasar sejak Desember 2022 dan berusaha semaksimal mungkin menekan harga. Ia mengatakan langkah tersebut membuat kondisi di pasar berangsur pulih, meski masih jauh dari normal.

Di lain sisi, Perum Bulog menyiapkan 315 ribu ton beras untuk diedarkan melalui operasi pasar. Beras yang akan diedarkan adalah kualitas premium, tetapi dijual murah.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan beras cadangan pemerintah (CBP) siap dilempar demi menekan kenaikan harga beras yang kini terjadi di berbagai daerah.

"Sudah siap kami edarkan 315 ribu ton itu akan segera kita turun untuk operasi pasar," katanya saat dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Jakarta membahas permasalahan beras, Selasa (31/1).

Bulog akan menjual beras premium ini seharga Rp8.300 per kg. Agar beras tidak ditimbun, Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan dan Food Station untuk melakukan pengawasan.

"Semuanya akan kami habiskan untuk operasi pasar Januari, Februari, sampai nanti Maret," tandasnya.

Mengutip data Food Station, berikut daftar harga beras di Pasar Induk Cipinang per 30 Januari 2023:

- Cianjur Kepala: Rp14.750 per kg (dari Rp14.450 per kg)
- Cianjur Slyp: Rp14.225 per kg (dari Rp14 ribu per kg)
- Sentra Ramos: Rp13.750 per kg (dari Rp13.475 per kg)
- Saigon: Rp12.350 per kg (dari Rp12.225 per kg)
- Muncul I: Rp11.150 per kg (dari Rp11.050 per kg)
- Muncul II: Rp10.400 per kg (dari Rp10.275 per kg)
- Muncul III: Rp10.100 per kg (dari Rp9.975 per kg)
- IR-64 I: Rp11.575 per kg (dari Rp11.325 per kg)
- IR-64 II: Rp10.800 per kg (dari Rp10.525 per kg)
- IR-64 III: Rp10.350 per kg (dari Rp9.975 per kg)
- IR-42: Rp13.500 per kg (dari Rp13.100 per kg)

[Gambas:Video CNN]

Legenda Master Yuemang

Zulhas Bakal ke Malaysia Bahas Larangan Ekspor Sawit ke Eropa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia untuk membahas rencana larangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Ia mengatakan akan berkunjung ke Malaysia pada Maret mendatang.

Namun, ia mengatakan masih akan melihat apakah Menteri Malaysia akan terlebih dahulu berkunjung ke Indonesia. Pasalnya Menteri Malaysia juga disebut akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Saya rencananya nanti Maret awal ke Malaysia. Nanti mana yang luang (dengan menteri Malaysia ke Indonesia)," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi, serta memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, mendesak anggota CPOPC untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

[Gambas:Video CNN]

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

JD.ID Umumkan Bakal Tutup Permanen, Pesanan Terakhir 15 Februari******

Layanan belanja online(e-commerce) JD.IDbakal melayani pesanan terakhir pelanggan pada 15 Februari 2023. Kepastian ini disampaikan usai perusahaan mengumumkan bakal tutup permanen per 31 Maret 2023.

Dalam pengumuman yang tertera di situs resmi JD.ID, perusahaan bakal menutup seluruh layanan mereka pada akhir Maret, namun layanan pemesanan hanya bertahan hingga Rabu (15/2) mendatang.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Selasa (31/1).

"Untuk transaksi yang selesai sebelum tanggal penghentian layanan, perusahaan akan memenuhi pesanan seperti biasa, layanan purna jual dan dukungan akan tetap tersedia," jelas perusahaan.

JD.ID adalah perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Sebelum mengumumkan akan menutup layanannya, JD.ID menutup cabang logistiknya JDL Express Indonesia per 22 Januari 2023.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023.

JD.com dilaporkan sedang mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

Sementara itu, toko offline JD.ID di Jakarta baru-baru ini disebut mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale.

Pada Desember 2022, JD.ID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 30 persen atau 200 karyawannya. Langkah PHK ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah serupa.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Senjata ilahi

FedEx Akan Pangkas Jumlah Pejabat dan Direksi Demi Hemat Rp55,1 T******

FedEx akan memangkas atau PHK terhadap lebih dari 10 persen jajaran pejabat dan direkturnya. Hal ini demi menghemat biaya sebesar US,7 miliar atau setara Rp55,1 triliun.

Pemangkasan ini menyusul langkah PHK yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap 12 ribu pekerja sejak Juni tahun lalu. 

Mengutip Reuters, kabar PHK di level senior ini diberitahukan langsung oleh FedEx kepada para karyawannya melalui email. Kendati, tidak dirinci pasti berapa banyak bos-bos FedEx yang harus menjadi pengangguran.

Subramaniam menambahkan bahwa FedEx sedang mengkonsolidasikan beberapa tim dan fungsi yang ada di perusahaan. Ia menyalahkan penurunan bisnis global sebagai biang kerok keputusan PHK ini.

Dalih CEO FedEx tersebut diungkap ketika para pengamat melihat datarnya permintaan bahkan cenderung melambat dan tekanan keuntungan yang berkelanjutan dari unit bisnis FedEx yang mahal dan dijalankan secara terpisah.

Sementara itu, Juru Bicara FedEx Rachael Simmons mengungkap bahwa sebagian besar PHK terjadi adalah attrition dan upaya manajemen dalam mengelola jumlah karyawan.

Uniknya, saham FedEx malah naik 3,4 persen setelah pengumuman tersebut. Para investor diklaim memuji langkah berani perusahaan mem-PHK para karyawan senior.

Pada 2021, FedEx juga sempat melakukan PHK massal. Perusahaan pengiriman tersebut mengurangi tenaga kerja di Eropa antara 5.500 hingga 6.300 karena menyelesaikan integrasi dengan TNT Express.

FedEx mengakuisisi TNT pada 2016, menggunakan perusahaan pengiriman Belanda untuk memperluas jaringan pengiriman jalan daratnya di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Menpan Sebut Rp500 T Anggaran Kementerian Tak 'In Line' Target Jokowi******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyinggung penggunaan anggarankemiskinandi Kementerian/Lembaga yang tidak sejalan dengan program PresidenJoko Widodo (Jokowi).

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas dikutip mengutip detikcom, Sabtu (28/1).

Azwar menuturkan, anggaran yang mencapai Rp500 triliun itu justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

Anas mengatakan bilamana hal ini terus terjadi, maka ia akan memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola, alih-alih bantuannya. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," tegas Anas.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi.

Ia berharap, digitalisasi dapat mengurangi acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar. Anas menyebut, acara seperti inilah yang justru kerap menelan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Panjang umur iman

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka