slot poker

pengamat alam

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

kemabukan

Pesawat perintis kargo rute Tarakan******

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Wanita Pedang Cang Lei

Ma'ruf Amin Buka Suara soal Makan Siang Gratis Prabowo Pakai Dana BOS******

Wakil PresidenMa'ruf Aminbuka suara soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk programmakan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Wacana penggunaan dana BOS usai simulasi makan gratis digelar di Tangerang, Banten, Kamis (29/2) lalu. Acara uji coba itu dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ma'ruf menegaskan hal tersebut belum menjadi keputusan yang ditetapkan pemerintah.

Ia menjelaskan program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya akan menggunakan APBN 2025. Namun, penyusunan APBN 2025 dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Meskipun begitu, Ma'ruf memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum secara spesifik menetapkan anggaran program makan siang gratis, apalagi sumber dana untuk mengongkosi program tersebut.

Wacana penggunaan dana BOS, imbuh Ma'ruf, muncul sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap program-program pemerintah selanjutnya.

"Kata presiden kan belum spesifik masuk, seperti makan siang atau ini atau itu, belum. Apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum," ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklarifikasi isu liar yang menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming.

Lihat Juga : AS Guyur Hibah Rp31 M Buat Infrastruktur IKN

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu liar yang beredar di beberapa media atau lini masa tidaklah benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.

"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).

"Jadi, bukan BOS yang sudah jalan, tapi skemanya itu skema BOS, dia sebutnya BOS makan siang gratis, gitu kurang lebih. Jadi, usulannya dari sekolah atau Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang bisa dibilang, yang diusulkan oleh Pak Zaki," sambungnya.

Haryo yang mendampingi Menko Airlangga dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) itu mengatakan bahwa kehadiran Kemenko Perekonomian hanya memenuhi undangan. Ia lantas mengutip istilah Airlangga, yakni 'belanja masalah'.

Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan menampung usul-usul yang ada, meski simulasi tersebut baru dilakukan di satu sekolah. Soal keputusan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis tidak bisa langsung disetujui Menko Airlangga, harus ada kajian lagi.

"Tentu nanti dirapatkan di lintas kementerian, tapi kalau diputuskannya saya belum bisa berkomentar, tapi dibahasnya nanti di rapat lintas kementerian. Akan melibatkan Kementerian Keuangan juga dan kementerian teknis lainnya. Kan selama ini bantuan sudah ada juga yang lewat Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kementerian Kesehatan untuk balita dan ibu hamil," tuturnya.

Sebelumnya, pada simulasi di Tangerang itu Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari APBN.

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

Pemerintah Bicara Peluang BBM Singkong yang Disebut Prabowo Potensial******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengomentari potensi bahan bakar minyak (BBM) singkong yang diklaim Prabowo Subianto yang mengklaim itu bisa membuat negara lain iri.

Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan sumber untuk menggarap bioetanol bervariasi, termasuk dari singkong dan tebu. Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan melihat mana yang benar-benar bisa masuk ke dalam skala industri.

"Singkong dan tebu untuk bioetanol, semua itu kan kita kaji. Tentu kan kajian itu ada yang dari skala tertentu dia belum ekonomis, tapi kalau sudah masuk (ekonomis), baru bisa diimplementasikan," kata Dida di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Dida menyinggung soal pasokan tebu yang rencananya disuplai dari food estate Merauke. Menurutnya, lumbung pangan itu bisa menjadi salah satu opsi memenuhi stok dalam negeri.

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga menyebut ada peluang menghasilkan bahan bakar dari kelapa. Ia mengatakan kelapa reject alias yang tidak terpakai bakal diolah menjadi bioavtur.

"Justru kelapa ini dari kelapa yang reject. Di setiap pohon kelapa itu ada sekitar 20-30 persen gak layak dikonsumsi, itu yang justru bisa digunakan. Banyak sekali potensi yang semua ada di kebun kita, tapi belum kita optimalkan. Nah, ini ruang untuk inovasi yang terus kita dorong," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa swasembada energi. Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan sumbernya didapat dari tebu hingga singkong.

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

"Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Akan tetapi, data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi singkong pada 2019 hanya 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton pada 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton pada 2016, 21,80 juta ton pada 2015, 23,43 juta ton pada 2014, 23,93 juta ton pada 2013, dan 24,17 juta ton pada 2012.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Sri Mulyani Apresiasi AgenBRILink Wujudkan Mimpi UMKM di BRI******

Dalam upaya memperkuat ekonomi nasional, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Oleh karena itu, dia mengharapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui AgenBRILink mampu melakukan penetrasi hingga masyarakat terkecil.

Dalam acara BRI Microfinance Outlook (BRI-MO) 2024 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Kamis (7/3), ia menilai belum maksimalnya jangkauan perbankan terhadap UMKM menjadi sorotan utama, mengingat kontribusi signifikan sektor ini bagi perekonomian. Selain akses, masalah lain yang dihadapi pelaku usaha ultra mikro adalah affordability.

"Saya harapkan agar BRI lakukan penetrasi melalui AgenBRILink dan bahkan beroperasinya tidak perlu bangunan, agen itu juga identik dengan pemilik warung," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3).

"Kita harus bergerak dari 15 juta menjadi 45 juta UMKM yang terjangkau layanan keuangan, sehingga tidak ada yang tertinggal," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI, Sunarso, menyampaikan sebagai upaya untuk menjangkau masyarakat lebih luas dalam rangka mendorong inklusi keuangan perseroan telah menyiapkan strategi hybrid bankmelalui AgenBRILink.

"Maka kemudian kita juga kembangkan jaringan kita jaringan kita yg tadinya berupa cabang yang kemudian kadang orang orang itu segan mau datang ke cabang mereka lebih senang datang ke tetangganya, maunya ke warung, maka warung kita konversi menjadi cabang, itulah yg kita sebut AgenBRILink," paparnya.

Saat ini, ia melanjutkan, BRI memiliki 741 ribu AgenBRILink dengan volume transaksi yang mencapai Rp1.400 triliun.

"AgenBRILink merupakan salah satu contoh bentuk strategi BRI bertransformasi untuk selalu menerapkan strateginya yg inlinedengan concernpembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya sekedar tumbuh tapi juga merata," pungkas Sunarso.

Langkah BRI ini diharapkan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memberdayakan UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi Indonesia.

Undian amplop merah langsung

Transformasi Mayapada Hospital Bogor untuk Layanan Kesehatan Warga******

Mayapada Hospital Bogor, bagian dari Mayapada Healthcare Group, meresmikan transformasi menyeluruhnya melalui acara Grand Relaunching Mayapada Hospital Bogor. Peresmian ini dihadiri Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Chairman & Group CEO Mayapada Healthcare Group Jonathan Tahir mengatakan, transformasi ini dilandaskan pada komitmen Mayapada Hospital Bogor untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Menurut Jonathan, transformasi itu meliputi beberapa aspek. Antara lain dengan menambah dokter spesialis dan subspesialis di Mayapada Hospital Bogor, melakukan ekspansi untuk perawatan gedung, renovasi menyeluruh dan perluasan ruang untuk berbagai layanan rawat jalan dan rawat inap, termasuk IGD.

Untuk itu, Jonathan berharap, langkah ini dapat semakin melengkapi tim multidisiplin di Mayapada Hospital Bogor dan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di wilayah Bogor dan sekitarnya.

"Kemudian, bersama dengan unit Mayapada Hospital Bandung yang juga berada di wilayah strategis di Jawa Barat, semoga kami dapat menjadi mitra layanan kesehatan yang terpercaya, aman, nyaman, dan dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat," ujarnya.

Adapun Mayapada Hospital Bogor kerap menjadi salah satu tempat rujukan bagi warga kota Bogor dan sekitarnya untuk penanganan kasus-kasus kompleks, termasuk kegawatdaruratan jantung dan stroke.

Mayapada Hospital Bogor juga didukung dengan unit Mayapada Hospital Bandung untuk menjangkau masyarakat Jawa Barat yang lebih luas.

Dengan demikian, Mayapada Hospital Bogor turut meningkatkan kualitas layanan Cardiovascular Center dan Tahir Neuroscience Center, melalui penyediaan alat cathlab dengan teknologi terkini untuk penanganan jantung dan saraf.

Rumah sakit yang sebelumnya dikenal dengan Mayapada BMC Hospital ini, juga melakukan pembaruan alat endoskopi dan Endoskopi Retrograd Kolangiopankreatografi (ERCP) untuk penanganan gangguan hati, empedu, dan pankreas.

Selanjutnya untuk menunjang tim dokter multidisiplin dalam menangani kasus-kasus kompleks lainnya, Mayapada Hospital Bogor juga melakukan pembaruan untuk ruang operasi, dan ruang penunjang pemeriksaan lainnya.

Sementara Hospital Director Mayapada Hospital Bogor drg. Yusrahma Nurina, MARS, FISQua mengatakan, pembukaan Mayapada Hospital Bogor merupakan momen yang sangat dinantikan.

Hal itu karena pihaknya menyadari eksistensi Mayapada Hospital Bogor tidak terlepas dari dukungan masyarakat Bogor yang telah loyal mempercayakan pengobatan dan menjalani perawatannya di Mayapada Hospital Bogor.

"Sarana prasarana dan fasilitas yang baru serta layanan-layanan yang semakin terintegrasi menjadikan kami selalu siap dan semangat untuk memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien (patient centric) secara paripurna, sehingga mampu mendampingi perjalanan perawatan pasien yang lebih nyaman dan memuaskan," ujarnya.

Pihaknya, kata dia, juga senantiasa mendukung pemerintah untuk meningkatkan aksesbilitas layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Untuk itu, Mayapada Hospital Bogor sudah berintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat.

"Dan secara bertahap turut menerapkan program Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN)," ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan memperkenalkan transformasi Mayapada Hospital Bogor kepada masyarakat luas sudah dimulai dari November 2023 lalu.

Rangkaian kegiatan ini meliputi pertemuan dan perkenalan dengan berbagai mitra seperti pemerintah, komunitas, asuransi, dan perusahaan, sampai dengan acara Grand Relaunching yang sukses diselenggarakan.

Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam sambutannya mengucapkan selamat dan apresiasi atas transformasi menyeluruh yang sudah dilakukan, termasuk integrasi pada aplikasi Kemenkes Satu Sehat dan melayani program KRIS JKN.

"Ini menunjukkan komitmen Mayapada Hospital Bogor untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan memberikan layanan kesehatan terbaik untuk warga Bogor," ujarnya.

"Semoga langkah ini bisa menginspirasi fasilitas layanan kesehatan lainnya di Jawa Barat, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya," katanya.