tafsir mimpi 05 851Jutaan kata 316524Orang-orang telah membaca serialisasi
《persyaratan pinjam uang kur di bank bri》
Anies imbau masyarakat untuk jaga iklim demokrasi agar tetap sehat******Jakarta (ANTARA) - Calon presiden (Capres) Anies Rasyid Baswedan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga iklim demokrasi, agar tetap berjalan sehat dan saling menghormati sesama pemilih. Ia mengatakan, siapapun harus menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan, karena dengan begitu semuanya bisa berjalan baik dan saling menahan diri.
"Untuk rakyat semuanya, mari kita hormati proses, jangan mendahului, hargai aspirasi rakyat, jaga aspirasi rakyat, dan jaga agar iklim demokrasi tetap sehat," kata Anies saat tiba di Markas Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu.
Menurut mantan Rektor Universitas Paramadina itu, jika penegakan demokrasi sudah dilaksanakan dengan jujur dan adil, maka masyarakatnya akan merasa tenang, nyaman, dan damai.
"Pertandingan sepak bola juga begitu, kalau wasit adil, panitianya adil, maka hasilnya akan membuat tenang," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang mengibaratkan pelaksanaan Pemilu sama dengan penyelenggaraan pertandingan sepak bola.
Terkait hasil pilpres, ia optimistis untuk menang, karena masyarakat menginginkan perubahan.
Menurut dia, rakyat yg memiliki aspirasi perubahan makin hari makin terbuka untuk, sehingga dukungan terhadap hal itu diyakini semakin besar.
"Masyarakat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga murah dan lain-lain," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Meski begitu, Anies mengimbau kepada seluruh masyarakat, tim dan relawan agar bersabar dan tetap menahan diri untuk menunggu pengumuman hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Baca juga: Muhaimin tiba di Markas Timnas AMIN dampingi Anies pantau hasil pemilu
Baca juga: Anies ucapkan terima kasih ke petugas KPPS
Baca juga: Doa ibunda Anies ke pasangan Anies-Muhaimin
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Surel staf kepresidenan Korsel diretas sebelum Presiden ke Inggris******Seoul (ANTARA) - Surat elektronik seorang anggota staf kepresidenan Korea Selatan diretas, diduga oleh Korea Utara, menjelang keberangkatan Presiden Yoon Suk Yeol ke Inggris dan Prancis saat kunjungan resmi November lalu, kata kantor kepresidenan Korsel pada Rabu.
Peretasan tersebut terdeteksi sebelum Yoon memulai lawatannya dan “langkah-langkah yang diperlukan telah diambil,” kata kantor kepresidenan kepada wartawan dan mencatat sistem keamanan kantor tersebut tidak menjadi sasaran serangan.
“Pelanggaran peraturan keamanan akibat seorang anggota staf menggunakan emailpribadi untuk bekerja adalah penyebabnya, dan langkah-langkah penguatan keamanan diambil untuk mencegah hal serupa terulang, termasuk peningkatan kesadaran keamanan,” kata kantor Yoon.
Seorang pejabat senior kepresidenan mengatakan peretasan itu diduga dilakukan oleh Korea Utara. Beberapa media melaporkan bahwa informasi yang diretas itu berisi bagian dari rencana perjalanan Yoon dan pidatonya dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris.
Namun, kantor kepresidenan mengatakan serangan peretasan eksternal adalah kejadian biasa dan akan terus dipantau.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Korsel ajak Uni Eropa putuskan rantai pembiayaan nuklir Korea Utara
Baca juga: Kim Jong Un tutup pintu reunifikasi Korut-Korsel
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.
"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.
Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.
"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.
Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.
Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat
Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.
Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam
Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.
Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.
"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).
Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.
"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:serdadu88、87 togel、pinjol ilegal tanpa verifikasi wajah
Terkait:voucher traveloka pesawat、rtp mio777、erek erek wajan、situs judi slot pasti menang、slot gacor new member 100、cairin ilegal atau legal、cara pinjam kur bri online、prediksi slot gacor、voucher axis 5gb 30hari、jam hoki slot hari ini
bab terbaru:aneka play slot(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《persyaratan pinjam uang kur di bank bri》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,casino terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《persyaratan pinjam uang kur di bank bri》bab terbaru。