situs casino online terpercaya

jam gacor domino higgs 858Jutaan kata 517239Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs casino online terpercaya》

Hakim sebut istri Rafael Alun tidak patut diproses hukum******

Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebut istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, tidak patut dimintai pertanggungjawaban hukum terkait penerimaan gratifikasi oleh sang suami.

“Dengan keadaan tersebut, tidak patut jika Ernie Meike dinyatakan ikut bersama-sama dengan terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum,” kata Hakim Anggota Eko Ariyanto dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin.

Hakim menjelaskan, nama Ernie Meike Torondek memang tercatat sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris utama PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme). Namun, pengendali perseroan tersebut adalah Rafael Alun karena dia aktif memimpin rapat pemegang saham dan mengambil keputusan.

“Sesuai keterangan saksi Ujeng Arsatoko, Direktur Utama PT Arme, dan Rani Anindita Trenggani, Direktur Keuangan, semuanya menerangkan Ernie Meike Torondek tidak pernah ikut rapat pemegang saham maupun rapat pengurus perseroan; yang selalu aktif memimpin rapat pemegang saham dan mengambil keputusan adalah terdakwa,” ucap Eko.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan Ernie di persidangan bahwa dalam rumah tangga, Ernie hanya mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh Rafael. Karenanya, majelis hakim menilai Ernie berada di posisi lemah.

“Terlihat Ernie Meike berada dalam posisi lemah dalam rumah tangganya maupun dalam urusan bisnis keluarganya; dan terdakwa bersikap lebih tinggi atau superior dari istrinya, sehingga segala yang dikehendaki diputuskan oleh terdakwa tidak dibantah oleh Ernie Meike,” imbuh Eko.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Rafael Alun bersama-sama dengan istrinya, Ernie, dengan nominal mencapai Rp16,6 miliar. JPU mendakwa, gratifikasi tersebut diterima melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo.

"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Terkait gratifikasi itu, majelis hakim menyatakan bahwa penerimaan yang terbukti hanyalah melalui PT Arme, sementara pada perusahaan lainnya tidak. Adapun nominal gratifikasi yang diterima melalui PT Arme, kata hakim, adalah sejumlah Rp10.079.055.519.

“Terdakwa secara nyata dan secara hukum aktif di PT Arme hanya pada tahun 2006, marketing fee yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa hanya sampai 2006, dengan jumlah Rp10.079.055.519,” tutur hakim.

Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara. Ia juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,079 miliar dalam kurun waktu satu bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap, subsider 3 tahun penjara.

Menurut majelis hakim, Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga JPU KPK. Dengan demikian, Rafael dinyatakan melanggar seluruh pasal yang didakwakan.

Baca juga: DJP buka suara soal vonis Rafael Alun

Baca juga: Rafael Alun pikir-pikir atas vonis 14 tahun penjara

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Ada 12 kelurahan di Jaksel yang masih tergenang air hingga Minggu malam******

Jakarta (ANTARA) - Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Selatan pada Minggu malam mencatat masih ada 12 kelurahan di wilayah itu masih tergenang air dengan ketinggian antara 10 cm hingga 200 cm.

“12 kelurahan tersebut tersebar di tujuh kecamatan,” kata Komandan Peleton Tim Reaksi Cepat BPBD Jakarta Selatan Muhammad Nur melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu malam.

Dia merinci daerah yang terdampak banjir di Jakarta Selatan yaitu Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak Barat, dan Pondok Labu di Kecamatan Cilandak.

Berikutnya Kelurahan Cipulir di Kecamatan Kebayoran Lama; Selanjutnya Kelurahan Cilandak Timur di Kecamatan Pasar Minggu; Kelurahan Cipete Utara di Kecamatan Kebayoran Baru.

Kemudian, Kelurahan Kali Bata dan Duren Tiga di Kecamatan Pancoran; Kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang, dan Bangka di Kecamatan Pampang Prapatan.

“Lalu ada satu kelurahan di Kecamatan Jagakarsa yaitu Kelurahan Jagakarsa,” ucap Nur.

Nur menyampaikan dari 12 wilayah yang terdampak banjir, tinggi muka air (TMA) bervariasi mulai 10 cm hingga ada mencapai 200 cm.
 

“Namun saat ini ada tiga kelurahan yang telat surut airnya yaitu di Kelurahan Cipulir, Gandaria Selatan, Kelurahan Kalibata, dan Cilandak Timur,” jelas Nur.

Dia menuturkan bahwa daerah yang mengalami banjir dengan tinggi muka air hingga mencapai 200 cm berada di Jalan Nis RT 03 dan 09, RW 03 di Kelurahan Cilandak Timur. Kondisi itu terjadi hingga pukul 17.00 WIB.

Nur menambahkan akibat banjir tersebut, terdapat sebuah tembok dengan tinggi 4,5 meter roboh di Kelurahan Jagakarsa. Robohnya tembok tersebut akibat hujan lebat dan erosi tanah.

Sementara itu, terkait jumlah kepala keluarga (KK) dan kerugian dari adanya banjir tersebut, BPBD belum menyebutkan karena masih dalam tahap pendataan.

“Meski begitu, tidak ada kondisi yang membahayakan manusia dari banjir ini,” kata Nur.

Baca juga: Legislator desak BPBD DKI siagakan petugas di wilayah rawan banjir

Baca juga: Genangan air melanda 20 RT akibat hujan dan luapan kali

Baca juga: Ruas jalan dan RT yang tergenang di DKI bertambah

Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di Kemenkes.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi PPK Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tavip Joko dan advokat Admiral Herdi Pratama sebagai saksi terkait perkara yang sama.

Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Meski demikian, Ali belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis, 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023) malam.

"Pengadaan APD, apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik juga sudah kita tanda tangani," kata Alex.

Baca juga: KPK sebut korupsi APD di Kemenkes rugikan negara ratusan miliar rupiah

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Akan tetapi, Alex belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan penyidik lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus ini. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD.

Dugaan sementara kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: Menkes: Terburu-buru belanja APD di awal pandemi picu dugaan korupsi
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD
Baca juga: Kemenkes: Dugaan korupsi APD jadi evaluasi pencegahan KKN

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sitikusprancis、flokitoto、iwantogel

Terkait：voucher zalora、agen maxwin、pinjam bri jaminan bpkb motor、promo kredivo cicilan 0、slot permainan、yt slot gacor、ini bet slot、cara setor kredivo、slot 50 50 to kecil、propragmatic88

---

---

bab terbaru：danatoto（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29