shopee voucher gratis ongkir

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Bos Semikonduktor Taiwan Berbagi Resep Sukses hingga Peluang Investasi******

Taiwan memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi dunia. Maklum, mayoritas semikonduktor global, terutama yang tercanggih, berasal dari Negeri Formosa itu.

Semikonduktor kerap dianggap sebagai 'otak' dari beragam alat elektronik sehari-hari dan teknologi yang bisa mengubah masa depan manusia mulai dari kecerdasan buatan hingga 5G.

CNN Indonesiaberkesempatan untuk wawancara eksklusif dengan Chairman Win Semiconductors Corp Dennis Chen melalui program Asia Forward yang ditayangkan pada Kamis (25/1) lalu.

Pria penggemar olahraga ini membagikan soal resep Taiwan menjadi pemain industri global hingga dampak gejolak geopolitik terhadap industri semikonduktor.

Chen juga membagikan sejumlah saran bagi Indonesia jika ingin membangun industri berteknologi tinggi.

Berikut petikan wawancaranya:

1. Sekitar 50 hingga 60 persen pasokan semikonduktor yang dibutuhkan dunia berasal dari Taiwan. Mengapa Taiwan memiliki industri semikonduktor yang begitu kuat?

Saya pikir hasil dari industri semikonduktor Taiwan tidak terbentuk dalam satu atau dua hari karena ini merupakan masa akumulasi yang sangat lama.

Taiwan memiliki beberapa poin spesial. Pertama, orang Taiwan pekerja keras, berbeda dengan yang biasa kami lakukan di daratan.

Kami melewati Selat Taiwan dan Ngarai Heishui, kami berbincang tentang semangat reklamasi lahan kosong di jalan biru dan hijau dari Ngarai Heishui menuju Taiwan.

Kedua, pendidikan di Taiwan cukup populer sehingga tingkat pendidikan seluruh masyarakat pada umumnya cukup tinggi. Itu karena kerja keras dan standar pendidikan yang tinggi.

Kemudian, ketiga, jiwa tanggung jawabnya cukup besar, yang ini lumayan bagus.

Apa yang menyebabkan berbagai faktor ini? Dimulai dari industri yang sangat tradisional. Perlahan, perlahan, perlahan, ia berkembang menjadi industri semikonduktor, dan dengan cara ini, seluruh rantai industri terbentuk sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit.

Untuk melengkapi semikonduktor ini lebih dari setelah tiga puluh atau empat puluh tahun, ini merupakan hasil kumulatif. Jadi bukan suatu kebetulan.

2. Apakah pemerintah Taiwan juga memberikan dukungan kepada industri semikonduktor?

Saya pikir dukungan pemerintah tidak bisa dihindari. Pemerintah Taiwan pada awalnya tentu saja dia pemimpin satu arah. Bagaimana dengan masyarakat sipil Taiwan yang cukup kuat?

Oleh karena itu, setelah arahan pemerintah relatif jelas dan Taiwan karena negara kepulauan, berkembang sampai mendunia.

Hampir semua orang mempunyai gagasan ini. Jadi penjualan ekspor Taiwan menyumbang hampir setengah dari penjualan ekspor kami. Sekitar 70 persen pendapatan warga negara kami. Jadi, disinilah orang tersebut menetap dan tinggal.

Satu demi satu, kita mempelajari model ekonomi ilmu ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat Taiwan bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini agar dapat bertahan hidup, jaraknya cukup dekat.

3. Menurut Anda, apa yang akan ditimbulkan oleh kebijakan atau situasi geopolitik saat ini terhadap industri semikonduktor?

Saya kira dampaknya cukup besar. Geopolitik sebenarnya adalah perubahan besar. Seluruh industri terdampak, bukan hanya semikonduktor.

Anda bilang rantai pasokan dunia berasal dari globalisasi dan kemudian tiba-tiba menjadi teregionalisasi. Dengan kata lain, biaya globalisasi adalah rantai pasokan yang relatif panjang.

Mari kita membagi pekerjaan dan bekerja sama, bagaimana setelah menjadi satu blok? Kemudian akan putus dan rantai panjang tersebut akan menjadi rantai pendek maka seluruh dunia juga akan menjadi dunia dengan dua rantai pasokan.

Kalau begitu, tentu saja ini dampaknya besar. Bukan hanya semikonduktor saja. Setiap industri juga punya dampak yang besar.

Tentu saja, di antara mereka, semikonduktor ini punya dampak yang lebih besar. Karena tiba-tiba semua orang mengetahui bahwa semikonduktor adalah bahan strategis negara. Jadi setelah geopolitik, maka setiap negara harus menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dimiliki negaranya.

Materi strategis, khususnya bagi negara maju. Negara-negara berkembang juga secara aktif berharap untuk berkembang. Jika Anda berdiri di posisi Taiwan, Anda akan ingin keluar.

Ternyata tentu saja dia (industri semikonduktor) berada di Taiwan karena hal tersebut integrasi waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat dan seluruh kondisi sangat baik.

Tapi karena harus berhadapan dengan hubungan geopolitik, jadi juga harus keluar. Sekarang kalau lihat Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), Anda pergi ke Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman. Itu disebut dispersi. Maka saya yakin tren ini tidak akan berubah.

Ketika industri semikonduktor Taiwan menghadapi situasi seperti ini, hal itu mungkin akan terjadi. Letakkan ini milik Anda sendiri. Industri semikonduktor telah menyebar dan menyebar ke seluruh dunia adalah tren yang tidak berubah pasti akan menjadi seperti ini.

4. Beberapa pabrik TSMC telah dipindahkan ke negara lain, mungkin karena kebijakan beberapa negara mengharuskan Anda untuk berproduksi. Apakah semikonduktor perdagangan luar negeri juga menghadapi situasi seperti ini sekarang?

Tentu saja kami juga dihadapkan pada tuntutan seperti itu. Namun, perkembangan industri semikonduktor berbeda dengan industri pada umumnya.

Industri semikonduktor memiliki rantai pasokan yang cukup kompleks. Kebutuhan. Lihatlah titik pendaratan yang sudah dipindahkan sekarang, mungkin semuanya terjadi di negara-negara maju, misalnya, di Amerika Serikat. Dalam hal peralatan dan desain, ini relatif maju. Jadi sekarang ini menggantikan bagian yang dibuatnya.

Tentu saja biayanya akan bertambah karena sebelumnya tidak ada basis manufaktur, kemudian ada pembatasan ketenagakerjaan, undang-undang, dan aspek lainnya.

Untuk berada dalam substansi itu mungkin biaya bukanlah faktor yang mereka pertimbangkan.

Bagaimana dengan yang kedua, seperti Jepang, Jepang mempunyai bahan yang sangat kuat. Dia bisa, dan sebelum Plaza Accord ini. Faktanya, semikonduktor Jepang cukup kuat, terutama pada memori akses acak dinamis (DRAM) penyimpanan.

Jadi pada dasarnya Jepang sudah memiliki rantai pasokan untuk manufaktur dan material semikonduktor. Ada juga peluang sukses di sini dan ditambah dengan semangat keahlian Jepang dalam mengerjakan sesuatu.

Artinya, semangat mengejar kualitas ini dan mereka juga cukup rajin. Bagaimana dengan sikap ini, sikap terhadap kualitas? Peluang keberhasilan mereka, menurut saya, lebih besar dibandingkan Amerika Serikat.

Jepang juga memilikinya ketekunan dan tanggung jawab. Negara-negara Asia seperti itu.

Bersambung ke halaman berikutnya.

Peluang Investasi di Indonesia

Sembilan hari guntur dan kesedihan

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

Li Shifan

Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]

Naga Terkutuk

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan lahir

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]