kredivo mahasiswa

Penyihir itu datang dari jauh

Menlu RI: Palestina Berhak Merdeka Berdasarkan Solusi Dua Negara******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11/2023), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Dan mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Retno dalam video pernyataan persnya, dilansir Antara.

Tahun ini, lanjut dia, semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.

“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Retno.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi, Retno menyatakan kedua pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.

Dalam pertemuan dengan Menlu China, yang saat ini menjabat Presiden DK PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.

Retno mengkritisi tahanan yang dibebaskan oleh Israel selama jeda kemanusiaan dengan Hamas, jumlahnya hampir sama dengan warga Palestina yang baru-baru ini ditangkapi di Tepi Barat. 

“Karena itu lah pesan kuat harus keluar dari DK PBB dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang,” tutur dia.

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Ratusan Mahasiswa UNS Datangi Rektorat, Ini Tuntutannya******

SOLO–Ratusan Mahasiswa Universitas Maret (UNS) Solo melakukan aksi di depan Rektorat kampus setempat, Kamis (8/6/2023).

Mereka memberikan beberapa tuntutan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Hilmi Ash Shiddiqi mengatakan ada tujuh tuntutan. Pertama, menuntut UNS Solo untuk mempublikasikan transparansi penggolongan dan pengelolaan UKT.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Serta pembagian golongan UKT harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswanya,” tulis dalam surat tuntutan yang diterima Kamis (8/6/2023).

Selain itu, BEM UNS menuntut untuk menerapkan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mempublikasikannya setiap tahun.

Tuntutan selanjutnya, yakni mengembalikan kebijakan komponen biaya jaket almamater bagi mahasiswa baru, untuk dimasukan ke UKT. Ini dianggap melanggar Permenristekdikti No. 39/2017.

Lalu kampus disarankan untuk melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan. Termasuk, menurutnya pengadaan sarana prasarana kampus yang masih rendah.

“Kita juga meminta agar kampus memberikan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus,” tulis dalam tuntutan.

Dia juga meminta UNS untuk melakukan transparansi jumlah kuota semua jalur penerimaan mahasiswa baru.

“Dan menjamin tidak adanya penambahan kuota mandiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” lanjut dia.

BEM UNS juga menyoroti terkait kekerasan seksual di sekitar kampus. Menurut dia, perlu ada peraturan rektor untuk mengantisipasi hal tersebut.

Dalam tuntutan, BEM UNS mendesak untuk menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus dengan optimal.

Lalu juga disoroti tentang pencairan dana reward bagi mahasiswa yang berprestasi. Termasuk terkait dana delegasi dan dana kegiatan untuk mahasiswa UNS.

Terakhir, pihak BEM menuntut untuk mengevaluasi terkait pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri yang dianggap mahal. Menurut BEM UNS, hal itu memberatkan calon mahasiswa.

Loli lich-ku luar biasa

UNS Gelar Pelatihan Branding Produk Keripik Sayuran di Genilangit Magetan******

SOLO—Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (FP UNS) melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) menyelenggarakan pelatihan brandingproduk keripik sayuran di Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis (20/7/2023). Kegiatan ini digelar untuk mendukung pertumbuhan industri makanan sehat dan ramah lingkungan.

Acara ini dirancang untuk memberikan wawasan kepada para pelaku usaha dan produsen makanan tentang strategi pemasaran produk keripik berbahan sayuran. Penggunaan bahan sayuran dalam produk makanan semakin mendapat perhatian positif dari konsumen, yang semakin sadar soal gaya hidup sehat dan menjaga lingkungan.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Keripik berbahan sayuran merupakan salah satu produk inovatif yang menggabungkan cita rasa makanan lezat dan manfaat kesehatan yang tinggi. Namun, untuk mencapai kesuksesan di pasar yang semakin kompetitif, diperlukan strategi brandingyang kuat untuk menarik perhatian konsumen.

Tim PKM UNS kali ini adalah Dr. Agung Wibowo, Dr. Eny Lestari, dan Dr. Sugihardjo. Pelatihan di Sentra Keripik Sayuran di Desa Genilangit bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan strategi pemasaran digital kepada para pelaku usaha kripik di daerah tersebut. Pelatihan ini dirancang khusus untuk pengrajin keripik dalam memanfaatkan potensi Internet dan media sosial sebagai alat efektif untuk mempromosikan dan memperluas jangkauan bisnis mereka.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Desa Genilangit, Pardi, di rumah Ketua Kelompok Dasawisma Flamboyan Dahlia, Sulasmini. Dalam kegiatan PKM tersebut juga diberikan bantuan mesin peniris kepada Kelompok Dasawisma untuk meningkatkan efisiensi produk keripik, yang selama ini hanya dilakukan secara manual. Mesin diserahkan oleh Ketua Tim Pengabdian Dr. Agung Wibowo dan diterima Sulasmini.

Untuk memperluas segmen pasar produk keripik, pelaku UMKM juga diajari pemasaran digital atau digital marketing oleh Content Manager Solopos, Haryono Wahyudiyanto. Materi yang dibahas meliputi analisis perilaku konsumen terkini dan mengidentifikasi peluang pasar untuk produk keripik berbahan sayuran, pentingnya branding dan bagaimana menciptakan identitas merek yang unik dan menarik bagi audiens.

Kemudian desain kemasan yang menarik yang dapat meningkatkan daya tarik produk di toko, strategi pemasaran digital melalui media sosial dan optimisasi mesin pencari untuk mencapai audiens yang lebih luas, dan membangun kesadaran merek (brand awareness) untuk mengkomunikasikan nilai-nilai produk keripik berbahan sayuran kepada konsumen.

Kotak peralatan dewa super

Papua Nugini Rusuh, Penjarahan & Kebakaran Dimana******

PORT MORESBY — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Papua Nugini, pasca-terjadinya penjarahan dan pembakaran.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan Kemlu RI dan Kepolisian Papua Nugini, untuk perlindungan dan peningkatan keamanan bagi para WNI.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Berdasarkan data, dia menjelaskan bahwa jumlah WNI di Papua Nugini yang tercatat di KBRI adalah sebanyak 1.317 orang.

Dia juga menyatakan bahwa Perdana Menteri (PM) James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency)selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.

Judha menegaskan bahwa KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan juga mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati, dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di kediaman sekiranya tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” tambahnya.

Sebagai informasi, kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi di Port Moresby dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya, sejak 10 Januari 2024.

Kerusuhan tersebut berawal dari aksi protes polisi dan publik akibat pemotongan gaji yang para pejabat anggap sebagai suatu kesalahan administratif, lalu berubah menjadi pelanggaran hukum.

Protes menyebar di Port Moresby hingga ke kota lainnya, dan 8 orang tewas dalam kerusuhan di Ibu Kota Port Moresby, sedangkan 7 orang lainnya tewas di Lae, di Utara negara itu.

Toko Milik WN China Dijarah Habis

Sementara, Kementerian luar negeri China mengatakan bahwa sejumlah pertokoan milik warganya di ibu kota Port Moresby telah dijarah selama kerusuhan dan dua warga negara China terluka.

Kedutaan menyarankan bahwa warga negara China harus meningkatkan tindakan pencegahan dan menghindari untuk keluar rumah, terutama ke tempat-tempat ramai. Pihaknya juga sudah mengajukan perwakilan resmi.

“Kedutaan Besar China di Papua Nugini telah mengajukan perwakilan resmi ke pihak Papua Nugini atas serangan terhadap toko-toko China,” jelasnya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Jumat (12/1/2024).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan bahwa kedutaan telah memulai mekanisme perlindungan  konsuler darurat.

Pihak China juga meminta Papua Nugini untuk mengambil langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk menjamin kesehatan warga negara dan bisnis China, serta menghukum pelakunya dengan berat.

Untuk diketahui, China telah meningkatkan jangkauan diplomatiknya di antara negara-negara Pasifik Selatan.

Presiden China Xi Jinping ketika bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada Oktober 2023 berjanji untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang, mulai dari pertanian, energi, mineral hingga infrastruktur.

Kerjasama China dan Papua Nugini sejauh ini tetap terfokus pada ekonomi. Pada Desember 2023,

Marape mengatakan bahwa ia tidak membahas keamanan dengan para pemimpin China, ketika mengunjungi Beijing.

Sebaliknya, Papua Nugini tetap bersama mitra keamanan tradisionalnya untuk keamanan, yakni Amerika Serikat (AS) untuk keamanan eksternal dan Australia untuk keamanan internal.

Papua Nugini menandatangani pakta pertahanan dengan AS pada Mei 2023 dan perjanjian dengan Australia untuk dukungan kepolisian dan kebutuhan keamanan lainnya Desember 2023.

Meng Po punya janji

RS UNS Terapi Akupunktur Berikan Layanan untuk Program Kehamilan******

SOLO —Terapi akupunktur untuk program kehamilan bisa membantu program kehamilan (promil) bagi pasangan suami istri yang belum memiliki anak. 

Menutur Dokter Spesialis Akupunktur Medis RS UNS, dr. Dwi Surya S., M.Kes., Sp. Ak dalam talkshow yang digelar Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) dengan tema Satu Jam Lebih Dekat: Optimalkan Program Kehamilan dengan Akupunktur Medik, terapi akupunktur bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu menyeimbangkan hormon.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

“Peran akupunktur ini menyeimbangkan agar hormon suami istri. seperti testerogen dan esterogen yang meningkat yang memberikan dampak seperti jerawat, peran akupunktur di sini,” ucap dr. Dwi Surya S., M.Kes., Sp. Ak , yang akrab disapa dokter Surya itu, Selasa (18/7/2023)

Dokter Surya juga menjelaskan sebelum melakukan terapi akupunktur untuk mendukung program kehamilan, sebaiknya pasangan suami istri berkonsultasi dengan dokter ahli. Ia menilai konsultasi tersebut bisa membantu terapi akupunktur yang dijalani.

“Bagusnya pastikan dulu semuanya ke dokter kandungan, baik suami dan istri bisa melakukan akupunktur. Terapinya nanti harus dikolaborasikan, semua tindakan harus ada target yang jelas. Pasangan suami istri ini jika sudah diperiksa datang ke poli akupuntur pada kedatangan pertama itu suami-istri dengan membawa hasil pengecekan harapannya targetnya bisa tercapai,” lanjutnya.

Dokter Surya juga menambahkan, proses terapi akupunktur untuk membantu program kehamilan bukan sesuatu yang instan, melainkan berjangka. Untuk itu, ia mengatakan, pentingnya kedisiplinan dan melihat riwayat dari pasangan suami istri yang menjalani terapi.

“Kami bicara secara hormonal, itu bukan sesuatu yang instan, ini suatu terapi yang berfrekuensi seperti yang saya baca di jurnal, terapi ini bisa makan waktu tiga sampai empat bulan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, terapi ini juga bisa diaplikasikan kepada pasutri yang sudah berusia di atas 35 tahun. Namun, Dwi menyebut, perlu ada pendampingan khusus dari dokter kandungan sebelum menjalani terapi.

“Apakah boleh terapi ini untuk yang berisiko? Boleh, tapi perlu ada pemeriksaan yang dilakukan, untuk usia berisiko di atas 35 tahun terutama,” kata dia.

Sedangkan menurut Dokter Spesialis Obsgyn RS UNS, dr. Hafi Nurinasari, Sp.OG., M.Kes sebelum menjalani terapi pasutri harus dilihat kondisinya terlebih dahulu. Ia menilai, perlu mengetahui bagaimana kondisi suami istri sebelum menentukan terapi yang tepat untuk menunjang program kehamilan.

“Ini dari keduanya, kita lihat apakah ada gangguan, untuk perempuan apakah tuba ada penyumbatan, selain itu ada gangguan pada uterus seperti tumor untuk menghindari kelahiran prematur. Kalau dari faktor suami seperti gangguan hormon, seperti pembesaran pembuluh darah skrotum, juga ada trauma seperti pernah jatuh dan faktor lain seperti riwayat merokok, alkohol itu sangat mempengaruhi kualitas sperma itu, kita harus mengecek kualitasnya,” ujarnya.

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.