maxwin 2022

Agen Ratu: Selir Backgammon

Masih Merugi, News Corp Bakal PHK 1.250 Pekerja******

Perusahaan media dan penerbitan asal Amerika Serikat News Corpakan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 1.250 karyawan atau 5 persen dari jumlah total pekerja.

Perusahaan milik Rupert Murdoch itu melakukan PHK setelah merugi imbas penurunan kinerja dari seluruh bisnisnya.

Perusahaan juga mengatakan telah mengeluarkan US juta untuk bergabung dengan Fox Corp. Namun, rencana itu dibatalkan oleh Rupert Murdoch.

"Lonjakan suku bunga dan inflasi akut berdampak nyata pada semua bisnis kami," kata Chief Executive Robert Thomson seperti dikutip dari CNN Business, Jumat (10/2).

Untuk mengatasi perlambatan, Thomson mengatakan ada sejumlah inisiatif yang sedang dilakukan, termasuk PHK. PHK akan dilakukan di semua bisnis dan menghasilkan penghematan tahunan minimal US0 juta.

Pendapatan iklan News Corp pada kuartal II 2022 lalu turun 10,6 persen menjadi US4 juta.

Sementara, saham perusahaan turun hampir 3 persen dalam perdagangan diperpanjang Kamis (9/2) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

DPR Ingin RI Ikut Cara Bisnis Arab saat Urus Ekosistem Haji******

Komisi VIII DPR menilai ekosistem perhajian Indonesia harus mengikuti paradigma Arab Saudi. Bukan cuma fokus ibadah haji, melainkan ikut skema bisnis yang ada.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja BPIH dari DPR Marwan Dasopang dalam konferensi pers usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemenag hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Kami akan mendorong ke depan supaya BPKH, perhajian kita mengikuti paradigma Arab Saudi yang sudah berubah dari ibadah haji saja, ikut di dalamnya urusan bisnis, maka kita ikut di bisnis itu," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (8/2).

Selain itu, Marwan menegaskan BPKH harus bisa menggandakan nilai manfaat untuk mensubsidi biaya haji yang dibayar jemaah. Jika tidak, BPKH lebih baik bubar.

Menurutnya, saat ini keuntungan investasi yang dilakukan BPKH hanya sekitar 7 persen dengan hasil nilai manfaat di kisaran Rp9 triliun. Jika bisa mencari investasi dengan keuntungan dua digit atau sekitar 10 persen, Marwan menilai BPKH bisa memperoleh Rp12 triliun hingga Rp13 triliun.

Di lain sisi, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa pihaknya saat ini sudah menjajaki model investasi lain. Fadlul menegaskan pihaknya menerima berbagai masukan soal investasi ini.

Fadlul mengasumsikan Komisi VIII, BPKH, dan stakeholder lain sudah sepaham terkait ekosistem perhajian. Menurutnya, ekosistem perhajian bukan hanya kegiatan sosial, tapi juga kegiatan usaha yang akan menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

"Oleh karena itu, perlu kami laporkan bahwa saat ini BPKH sudah mulai berproses mendirikan anak perusahaan di Arab Saudi yang rencananya akan menjadi seperti holding company dari investasi yang akan dilakukan di beberapa sektor industri yang strategis di dalam ekosistem perhajian," katanya dalam rapat dengan Komisi VIII di hari yang sama.

"Mudah-mudahan bukan hanya BPKH merupakan sumber pembiayaan keberangkatan haji, namun dapat membantu Kemenag dalam melakukanpress controlterhadap beberapa harga yang menjadi komponen utama penyelenggaraan biaya haji," sambung Fadlul.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal batin Jinyi

DPR Panggil Bos Lippo James Riady Soal Meikarta Hari Ini******

DPR akan memanggil bos Lippo Group James Riady untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2). Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung pukul 14.00.

Usai pemanggilan hari ini, DPR juga akan melakukan sidak ke lokasi pembangunan Meikarta secara langsung besok Selasa (14/2).

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin langsung sidak tersebut. Sidak ini bakal melibatkan beberapa stakeholder di DPR dan pemerintah.

"Senin kami panggil, Selasa Pak Dasco langsung pimpin ke lapangan, melibatkan Komisi III, Komisi V, Komisi VI, Komisi XI. Jadi Insyaallahpilihan bapak, ibu melapor ke DPR tidak salah karena kami bertugas membela nasib bapak, ibu semua," jelas Andre dalam forum audiensi di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Hal itu disampaikan dalam audiensi pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). Ketua PKPKM Aep Mulyana dan belasan korban lain hadir dalam audiensi tersebut.

Komisi VI DPR RI sebelumnya meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Rabu (25/1). Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

Mohamad Hekal yang memimpin rapat tersebut memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, presiden direktur PT MSU tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada pihak PT MSU dan mengundang Lippo Group.

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. Sosok ini adalah Presiden Komisaris dari Lippo Group.

Dilansir dari berbagai sumber, Mochtar Riady yang juga dikenal sebagai Lie Mon Tie memiliki putra pertama yang bernama James Riady. Nama James yang disebut-sebut DPR, memang ikut menjalankan bisnis Lippo.

Kisruh Apartemen Meikarta ini tak kunjung usai. Masalah justru memasuki babak baru ketika PT MSU selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen Rp56 miliar usai meminta refund imbas unit apartemen yang tak kunjung diserahterimakan.

[Gambas:Video CNN]

Daftar keahlian saya

Alasan Bahlil Berani Sebut Uni Eropa Penjajah Baru RI******

Menteri Investasidan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru di era modern.

Julukan ia berika terkait langkah Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintahan Presiden Jokowi ke World Trade Organization (WTO). Bahlil mengatakan larangan ekspor tersebut merupakan hak Indonesia.

Nikal merupakan kekayaan alam Indonesia dan karena itu RI punya hak untuk memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Bahlil mengatakan keputusan pemerintah melarang ekspor bijih nikel itu terbukti ampuh memberikan memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.

"Ini kok masih ada negara seperti ini di dunia yang sudah merdeka, seperti penjajah baru. Ini nggak bener dengan alasan ini terjadi monopoli pasar. Padahal kan kita lakukan hilirisasi untuk mewujudkan SDG's," ujarnya dalam webinar Indef, Rabu (8/2).

Bahlil pun mengaku tak takut dengan gugatan tersebut. Sebab, jika ekspor bijih nikel tidak dilarang pada 2020 lalu, maka nilai tambah ke perekonomian Indonesia juga tak terjadi.

"Sekalipun dibawa ke WTO nggak masalah, itu hak mereka, tapi kami nggak akan pernah gentar untuk melawan itu," jelasnya.

Lebih jauh, Bahlil menilai harusnya Uni Eropa bisa menghargai keputusan yang diambil oleh Indonesia atau negara manapun. Pasalnya, semua negara memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan perekonomiannya.

"Nggak boleh negara A intervensi negara B. Negara ini semua di dunia ini sudah pada merdeka, kita hargai," pungkasnya.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang fokus menggenjot program hilirisasi. Untuk melaksanakan program tersebut, mereka melarang ekspor sejumlah komoditas mentah.

[Gambas:Video CNN]

Salah satunya nikel, tembaga, timah. Kebijakan larangan ekspor tersebut kata Bahlil akan diperluas ke 21 komoditas lainnya.

"Selain bauksit, tembaga, timah kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Berikut daftar 21 komoditas yang bakal dilarang ekspornya:

1. Batu bara
2. Nikel
3. Timah
4. Tembaga
5. Bauksit
6. Besi baja
7. Emas perak
8. Aspal buton
9. Minyak bumi
10. Gas bumi
11. Sawit
12. Kelapa
13. Karet
14. Biofuel
15. Kayu log
16. Getah pinus
17. Udang
18. Perikanan
19. Rajungan
20. Rumput laut
21. Garam

Planet terbelah menjadi dua

Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua******

Teror dan penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus terjadi membuat kondisi di Papua kian tak kondusif. Begitu pun bentrok antarwarga atau suku di Papua juga makin memperparah keadaan.

Banyak bentrokan kerap memicu perusakan dan pembakaran, hingga menelan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kigamani beberapa waktu lalu, di mana warga menyerang seorang kontraktor PU hingga tewas yang diawali dari kecelakaan lalu lintas.

Polda Papua mencatat, pada 2022 ada sekitar 90 kasus kejahatan yang dilakukan KKB. Dari catatan itu, sedikitnya ada 53 korban meninggal dunia, baik warga sipil, TNI, maupun Polri.

Berdasarkan catatan kepolisian, pada 2018 silam korban penyerangan di distrik Yigi Kabupaten Nduga mencapai 31 orang. Tidak sampai di situ, kasus penyerangan kembali terjadi pada September 2022, ketika empat pekerja proyek Trans Papua di Kampung Mayerga, Distrik Maskona Utara, Papua Barat tewas oleh KKB.

Pun dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Timur pada 2022 turut mendapat serangan oleh KKB di Distrik Beoga saat sedang dilakukan perbaikan tower. Kejadian di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu itu menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT).

Kemudian ada juga kejadian KKB menyerang pekerja PT Puncak Tukup Naul yang tengah membangun puskesmas di Beoga Barat pada November lalu. Dari empat orang korban, satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka tembak.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan, daerah yang sering mendapat gangguan KKB, yakni di daerah Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berbagai tindak kekerasan itu jelas mengancam pembangunan infrastruktur di Papua yang tengah digencarkan pemerintah. Apalagi KKB kerap menyasar siapa saja, termasuk menyerang para pekerja swasta hingga guru sekolah.

Foto: screenshoot Channel YouTube PT Palapa Timur Telematika.

Seperti yang diungkapkan Head of Operation Palapa Timur Telematika (PTT), Herald Napitupulu. Menurutnya, tanpa adanya gangguan keamanan pun pembangunan infrastruktur dalam hal ini di sektor telekomunikasi sudah terkendala keadaan geografis Papua yang berupa pegunungan atau dataran tinggi, serta masih belum menyeluruhnya akses jalan yang memadai.

"Selain keamanan, kondisi alam dan akses jalan yang belum memadai juga menjadi tantangan lain dalam pembangunan di wilayah Papua, seperti kondisi geografis, cuaca, hingga beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui dengan transportasi udara," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

PTT menyatakan, sejak 2021 lalu pihaknya mengalami ratusan vandalisme, mulai yang ringan, sedang, sampai kategori berat. Vandalisme ringan hingga sedang seperti pemotongan dan perusakan kabel fiber optic.

"Sedangkan vandalisme berat yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta sampai hilangnya nyawa para pekerja Palapa Ring Timur," jelasnya.

Perlu Peran Berbagai Pihak

Berbagai penyerangan tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga perusakan akses dan fasilitas umum milik negara, tower telekomunikasi, rumah sakit, sekolah hingga bandara penerbangan juga tak luput dari perusakan dengan tujuan memberi ancaman.

Kondisi ini tentunya tidak hanya merugikan negara, tetapi masyarakat. Perusakan infrastruktur telekomunikasi misalnya, tentunya mengakibatkan layanan telekomunikasi di wilayah tersebut terhenti dan berdampak masyarakat tidak bisa menikmati akses internet untuk sementara waktu.

Recovery aset telekomunikasi yang dirusak juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sama halnya dengan penyerangan yang dilakukan oleh para pekerja pembangunan jalan, hasil pembangunan yang harusnya bisa dinikmati bersama malah terhambat akibat berbagai penyerangan, belum lagi kondisi mental para pekerja yang juga perlu diperhatikan.

Dalam hal ini peran seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta kesadaran dari masyarakat setempat amat diperlukan untuk mencapai kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Sehingga pembangunan di Papua bisa dilanjutkan tanpa adanya kekhawatiran terjadinya perusakan dan penyerangan hingga hilangnya nyawa seseorang.

lagu sebenarnya

Kemenperin Klaim Banyak Industri Kurangi Gula Demi Cegah Diabates******

Kementerian Perindustrian mengklaim industrimakanan dan minuman di Indonesia sudah banyak yang mengurangi penggunaan gula di produknya demi mencegah risiko diabetes.

Hal ini menyusul meningkatnya kesadaran terkait isu diabetes. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo menjelaskan bahwa pengurangan kadar gula dalam produk makanan dan minuman adalah bentuk adaptasi industri.

"Sebenarnya seiring peningkatan kesadaran masyarakat terkait isu diabetes, banyak industri minuman yang sudah mengurangi penggunaan gula mengikuti perkembangan permintaan pasar atau selera konsumen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/2).

Pada 2023, kasus diabetes anak meningkat 70 kali lipat dibandingkan pada 2010.

Data diabetes anak yang tercatat ini berasal dari 15 kota di Indonesia. Mulai dari Jakarta, Surabaya, Palembang, hingga Medan. Dari jumlah tersebut, laporan paling banyak berasal dari Jakarta dan Surabaya.

Selain itu, diabetes juga ditemukan lebih banyak menyerang anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.

"Anak perempuan itu ada 59 persen lebih yang tercatat mengalami diabetes," kata Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi IDAI Muhammad Faizi

Sementara dari segi usia, Faizi mencatat pasien diabetes anak umumnya berusia 10-14 tahun. Jumlahnya, sekitar 46 persen dari total angka yang dilaporkan.

Sementara anak usia 5-9 persen ditemukan berkontribusi terhadap 31,5 persen dari keseluruhan kasus.

[Gambas:Video CNN]

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut peningkatan tersebut kemungkinan besar dipicu oleh mudahnya anak-anak mengakses minuman manis baik di sekitar sekolah, ritel modern, atau di pinggir jalan.

Di toko-toko ritel modern, minuman manis berjejer dalam rak-rak pendingin. Di pinggir jalan minuman manis dijajakan dalam beragam penyajian. Ada yang dalam bentuk saset atau produk langsung jadi dengan dicampur boba.

Untuk mencegah itu sebenarnya pemerintah sudah mewacanakan pengenaan cukai minuman berpemanis. Tapi Edy mengatakan rencana itu masih dibahas hingga saat ini. 

"Terkait cukai minuman berpemanis masih dalam pembahasan. Kami dari Kemenperin, tugas kami adalah bagaimana mengawal industri agar comply terhadap berbagai standar, baik standar produk SNI, standar lingkungan, dan lain-lain," tandasnya.

Sementara itu Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah belum berencana memberlakukannya pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam waktu dekat.

Padahal, sebelumnya pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat untuk mengenakan cukai MBDK dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023.

"Sampai saat ini belum ada rencana mengimplementasikan hal tersebut," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/2).

[Gambas:Video CNN]