aurahoki

Penjara Naga Segala Alam

Stanford University Bangun Pusat Riset di IKN Nusantara Awal 2024******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Stanford University, California, Amerika Serikat, Rabu (15/11) waktu AS.

MoU ditandatangani oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Anindya Bakrie selaku alumnus Stanford dan Arun Majumdar dari Stanford Doerr School of Sustainability.

Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno Marsudi dan sejumlah pengusaha yang merupakan alumni Stanford ikut menyaksikan penandatanganan MoU ini.

Lihat Juga : LAPORAN DARI AMERIKA SERIKATRatusan Mahasiswa Stanford Hadiri Kuliah Tamu Jokowi

Di kawasan inti IKN bakal disiapkan pusat riset Stanford ini. Hasilnya nanti bakal jadi bekal IKN dalam pengembangan Nusantara.

"Tadi sudah lebih dari MoU karena bulan lalu Stanford sudah menyerahkanletter of intentdan disepakati kolaborasi di bidang riset, penelitian dan traning capacity building," kata Bambang di Stanford University, California, Amerika Serikat.

Nantinya untuk hal yang lebih teknis akan dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan. Pembangunan pusat riset ini akan dilakukan sekitar Januari atau Februari 2024.

Foto: Dok. IKN Nusantara Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono (kanan) menandatangani MoU dengan Stanford University di California, Amerika Serikat, Rabu (15/11

Bambang mengatakan otorita IKN menyediakan lahan seluas 3 hektare di kawasan inti IKN. Para alumni Stanford di Indonesia yang akan membangun gedung pusat riset tersebut. Stanford kemudian yang mengisinya dengan aktivitas riset di sana.

"Baik peneliti dari Indonesia maupun peneliti dari Stanford nanti akan berinteraksi meneliti di sana," ujar Bambang.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatBambang Pastikan Pembangunan IKN Tak Terpengaruh Hiruk Pikuk Pilpres

Selain pusat riset Stanford, tiga universitas asal Belanda yakni Delft University, Erasmus University, salah satu kampus di Roterdam juga akan bekerja sama membangun pusat riset di sana. Dari dalam negeri, 6 kampus negeri juga sudah berkomitmen membangun pusat riset.

Dengan banyaknya riset di IKN, Bambang berharap pengembangan Nusantara akan bisa dari berbagai aspek. Misalnya dari sisi sosiologis masyarakat di IKN dan pengembangan kualitas sumber daya manusianya.

Sementara itu Dekan Stanford Doerr School of Sustainability Arun Majumdar mengatakan ini adalah sebuah kebanggaan untuk bisa bekerja sama dengan otoritas IKN.

Ia mengatakan masalah keberlanjutan adalah masalah global. Hal ini yang selama ini dipelajari oleh Stanford yang siap membawa apa yang diteliti selama ini ke dunia nyata.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatMoU dengan IKN, Microsoft Siap Terlibat di 'Smart City' Nusantara

Arum sendiri menilai ada beberapa hal yang bisa dikerjasamakan dengan IKN seperti sustainable urban development, transisi energi bersih, blue food, dan soal karbon.

"Sebuah kehormatan bagi Stanford untuk bisa bekerja sama," kata Arum.

Sebelum dengan Stanford University, di California, Otorita IKN juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan teknologi di Silicon Valley, San Francisco. Perusahaan itu antara lain Cisco, Autodesk, ESRI, dan Microsoft. Sementara dengan induk perusahaan Facebook masih dilakukan penjajakan kerja sama.

Berbagai kerja sama yang dilakukan ini adalah upaya menjadikan IKN Nusantara menjadismart city.Sejumlah penerapan teknologi maju dari mulai mobil otonom, taksi terbang, hingga sistem e-governance serta pembuatan data center akan dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

Sepeda Listrik Diskon Sampai Rp1,5 Juta di Transmart Full Day Sale******

Pameran sepeda listrik di Transmart Cilandak Mall, Jakarta Selatan menjadi salah satu pusat perhatian di Transmart Full Day Sale yang berlangsung hanya hari ini, Minggu (12/11).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comhingga sekitar pukul 14.30 WIB, tampak sejumlah pengunjung penasaran dengan produk sepeda listrik yang dijajakan dengan harga menarik.

Di Transmart Full Day Sale hari ini, terdapat beragam diskon menarik untuk bermacam-macam merek sepeda listrik yang juga dapat Anda coba langsung di tempat.

Lalu ada sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 dari harga normal Rp5,55 juta dapat diskon jadi Rp4.040.000 per unit. Harga ini berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart luar Pulau Jawa.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 5.5 dari harga normal Rp6,55 juta mendapatkan diskon hingga Rp1,6 juta menjadi Rp5 juta per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa.

Sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 5.5 dari harga normal Rp6,85 juta turun menjadi Rp5,28 juta per unit, khusus pembelian di gerai Pulau Jawa.

Sementara untuk si kecil, ada sepeda anak Ride On & Tricycle yang didiskon menjadi Rp300 ribu dari harga normal Rp375 ribu, khusus pembelian di Pulau Jawa.

Sementara untuk pembelian di luar Pulau Jawa, sepeda yang sama sudah bisa ditebus dengan harga Rp310 ribu per unit dari harga normal Rp387 ribu.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa Anda dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Transmart Full Day Sale berlangsung hanya untuk Minggu (22/10) ini. Transmart menyajikan diskon sebesar 50 persen dan tambahan diskon juga 20 persen di seluruh gerai di Tanah Air.

Pesta diskon ini cuma berlangsung selama satu hari yang berlaku mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 WIB waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Selain sepeda listrik, ada banyak produk yang didiskon. Mulai dari daging, buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga kulkas.

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Buruh Tolak 3 Komponen Perhitungan UMP yang Disodorkan Kemnaker******

Kelompokburuhtegas menolak perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024 berdasarkan 3 komponen yang disiapkan pemerintah.

Komponen yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Untuk komponen indeks tertentu, buruh menolak karena variabel itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan UMP tidak sesuai harapan.

"Faktor indeks tertentu inilah yang memastikan kenaikan upah minimum di bawah 5 persen, jika inflasi berada di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/11).

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat ingin KHL dimasukkan dalam formula perhitungan UMP 2024. Terlebih, terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh.

"Sekarang ini harusnya dipertimbangkan situasi dan kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok tinggi, harga beras semakin tinggi, sepertinya tidak terkendali. Juga belum ada kompensasi kepada buruh soal harga BBM naik di 2022. Itu artinya masih menambah PR pemerintah bagaimana untuk menambahkan angka-angka kenaikan tersebut kepada formula UMP yang akan diberikan di 2024," tuntut Mirah.

Menurutnya formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu akan menahan kenaikan upah buruh. Pada akhirnya kenaikan UMP 2024 ia prediksi tidak akan lebih dari 7 persen.

Sejatinya, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi.

Seharusnya kata Mirah, upah buruh bisa naik sampai 20 persen-25 persen.

"Tapi karena kami memang paham betul kondisi ekonomi saat ini, para pelaku usaha, dan sebagainya. Kami mengambil jalan tengah (kenaikan UMP 2024) 15 persen permintaannya, padahal angka itu sudah sangat-sangat minim," tegasnya.

"Maksudnya apa ini indeks tertentu? Jadi semakin ambigu. Pertumbuhan ekonomi plus inflasi sudah, kalau tak malu ya mereka pakai itu saja. Tapi ya (agar) seolah-olah mengolah angka secara sungguh-sungguh dengan memunculkan variabel indeks tertentu yang sesungguhnya mereka (pemerintah) juga tak mengerti. Pada saat diimplementasikan 'membatasi' angka UMP itu tidak boleh lebih dari 7 persen," tutup Mirah.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Anwar berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

Anwar merinci akan ada 3 variabel utama yang dipertimbangkan pemerintah dalam pengupahan buruh. Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Indeks tertentu tersebut digambarkan dalam bentuk simbol alfa yang merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan. Jika tanggal tersebut merupakan Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, maka pengumuman UMP harus dilakukan sehari sebelumnya.

Pedang melawan langit

270 Petani Program Sawit Terampil Sinar Mas dapat Sertifikasi RSPO******

Sinar Mas Agribusiness and Food mengungkapkan 270 petani binaan programSawitTerampil mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO) pada Selasa (21/11).

Sertifikasi RSPO merupakan simbol kredibilitas dan bukti praktik berkelanjutan dalam operasi.

Sertifikasi itu membantu petani kecil meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar internasional, meningkatkan penghidupan mereka, dan mengurangi risiko konversi lahan.

"Yang disertifikasi harus organisasi, harus berbadan hukum, tadi baru satu dapat (sertifikasi RSPO), satu organisasi isinya 270 an petani, luas lahan yang dikelola sekitar 550 hektare (ha)," katanya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta Selatan.

Helena menjelaskan sertifikasi RSPO itu kana berlaku selama lima tahun. Adapun setiap tahun pihak RSPO akan kembali melakukan verifikasi praktik yang petani lakukan.

Selain itu, selama mendapat sertifikat organisasi bersangkutan pun bisa menambah anggota. Dengan begitu, luas lahan kelola pun semakin lapang.

Helena pun menargetkan dua organisasi binaan Sawit Terampil bisa menyusul mendapat sertifikasi RSPO.

"Mudah-mudahan tahun depan ada dua organisasi baru di bawah Sawit Terampil yang ikut RSPO," katanya.

Lebih lanjut, Helena menuturkan saat ini sudah ada 6.500 petani yang ikut program Sawit Terampil. Para petani itu tersebar di perkebunan yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Ia menjelaskan maaf dari program Sawit Terampil membuat petani lebih memahami soal cara menanam sawit. Dengan begitu, tandan buah segar (TBS) yang dipanen lebih berkualitas.

Menurut Helena, tak banyak petani yang benar-benar paham soal cara tanam dan panen TBS yang baik. Karenanya, mereka pun kerap menjual buah yang belum matang.

Selain itu, para petani juga belum banyak yang paham bahwa tak semua TBS bisa menghasilkan minyak. Helena mengatakan jika petani bisa menghasilkan buah sesuai standar, maka harga yang mereka terima juga lebih tinggi.

"Jadi misalnya di pabrik (TBS) dibeli Rp1.700 (per kg). 'Kok yang saya Rp1.200?', 'Punya bapak mentah atau matang? Kalau mentah ya Rp1.200'" kata Helena mencontohkan permasalahan petani.

Oleh karena itu, kata Helena, program Sawit Terampil hadir dengan memberikan dukungan menyeluruh bagi petani swadaya melalui pelatihan kelompok dan dukungan individual.

Serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas dan sesi pendampingan dilakukan untuk mentransfer pengetahuan kepada para petani swadaya. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan metode budidaya serta mencapai tahapan siap untuk mendapatkan sertifikasi RSPO.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Perbandingan Biaya Haji Tahun Ini dan Tahun Depan******

Biaya hajidi Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2024, Kementerian Agama(Kemenag) telah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp105 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, usulan BPIH tersebut naik Rp15 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni Rp90 juta per jemaah.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11), dikutip dari Antara.

Adapun BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Lantas bagaimana perbandingan biaya haji tahun ini dan tahun depan?

Per Februari silam, Kemenag dan Komisi VII DPR RI secara resmi menyepakati total BPIH sebesar Rp90.263.104 per jemaah.

Dari total BPIH itu, 55,3 persen atau Rp49,812.700 dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sementara 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.

Untuk tahun ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI merinci Bipih sebesar Rp49,8 juta tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

"Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67," kata Marwan.

Untuk tahun depan, Yaqut menjelaskan BPIH disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Ia mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

"Pembebanan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Meski usulan BPIH tahun depan lebih besar dari tahun ini, namun formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji 2024 belum diputuskan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.