pinjol beda rekening

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Diskon Kasur******

Jelang long weekendalias libur panjang Hari Raya Idul Adha enggak punya rencana ke mana-mana? Atau justru sudah berencana mau rebahan seharian?

Nah, biar rebahan di long weekend nanti lebih nyaman, beli dulu kasur dan matras di Transmart Full Day Sale 'Liburan Meriah Promo Murah'.

Soalnya, kasur dan matras di Transmart Full Day Sale diskon besar-besaran, loh! Salah satunya kasur In The Box Comfy Matt ukuran 160x200 cm.

Selain itu, ada juga diskon sampai 60 persen untuk pembelian Royal Foam Grand X Foam Mattress ukuran 100x200 cm dari harga normal Rp1,45 juta menjadi Rp583.200 per unit.

Nah, kalau matras ini diskonnya berlaku di seluruh Transmart di Pulau Jawa dan Bali. Menarik banget, kan untuk kaum rebahan?

Tak hanya kasur, ada juga diskon untuk pembelian Wyoming 2 Seat Recliner Sofa yang cocok juga untuk kaum rebahan sambil nonton layanan streaming film online.

Diskonnya juga enggak main-main dari harga normal Rp7,99 juta menjadi Rp4,95 juta per unit.

Untuk kamu yang hanya di rumah aja saat long weekendjuga bisa nih mengisi waktu dengan masak-masak.

Pas banget, Trans Living Cookware Granite Series diskon mencapai 50 persen dari Rp249 ribu menjadi Rp119.200 per unit.

Begitu juga dengan set meja dan kursi makan minimalis Einer B Breakfast Set yang diskon dari Rp1,8 juta menjadi Rp1,11 juta per unit.

Nah, tunggu apalagi? Yuk kaum rebahan segera buru furnitur biar libur long weekend lebih nyaman.

Diskonnya cuma berlaku hari ini, Sabtu (24/6) dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat ya.

Jangan lupa bayar transaksi pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah. Soalnya, ada diskon tambahan 20 persen untuk transaksi menggunakan pembayaran tersebut.

Jangan sampai ketinggalan ya Transmart Full Day Sale hari ini!

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Ekspor Kapulaga Sumut ke China dan Thailand Capai Rp18,5 Miliar******

Karantina Pertanian Belawan mencatat nilai eksporkapulaga asal Sumatera Utara (Sumut) ke China dan Thailand meningkat signifikan. Tercatat Rp18,5 miliar dengan volume 267 ton periode Januari hingga Juni 2023.

"Berdasarkan data IQ-Fast Karantina Pertanian Belawan kapulaga diekspor ke China dan Thailand pada Semester I Tahun 2023 mencapai total 267 ton," kata Kepala Karantina Pertanian Belawan, Lenny Hartati Harahap, Sabtu (8/7).

Lihat Juga : Kemendag Percepat Impor Gula Hingga Bawang Putih karena El Nino

Menurutnya Pejabat Karanina Pertanian Belawan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik komoditas, serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan di laboratorium, kesesuaian jenis, jumlah, volume serta memiliki nomor registrasi General Administration Custom of China (GACC).

"Sebelum diekspor petugas memastikan kapulaga yang akan dilalulintaskan tersebut aman, bebas dari hama penyakit," pungkasnya.

Lihat Juga : Kasus Ekspor CPO, Kejagung Sita 14 Ribu Hektare Tanah Milik Musim Mas

Setelah dinyatakan bebas serangga, tambahnya, maka layak untuk diekspor dengan memberikan KT10/ Phytosanitary Certificate. Kapulaga merupakan salah satu bumbu rempah yang sering digunakan untuk bumbu masak dan obat tradisional.

"Selain kapulaga kita juga memiliki rempah-rempah yang sering kita ekspor ke negara-negara maju, di antaranya, cengkeh, kulit kayu manis, asam potong, kincung, kemiri, dan yang lainnya," tutup Lenny.

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Kadin Tunjuk Pejabat Sementara usai Yusrizki Jadi Tersangka Kasus BTS******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) resmi menunjuk pejabat baru di posisi Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan usai pejabat sebelumnya, Muhammad Yusrizki ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS di program BAKTI Kominfo.

"Kadin Indonesia telah menunjuk Dharsono Hartono sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Lihat Juga : Kejagung Ungkap Peran Ketua Komite Kadin Yusrizki di Kasus Menara BTS

Dalam kesempatan itu Yukki memastikan program kerja Komite Tetap Energi Terbarukan akan tetap berjalan dengan baik dan akan terus memperjuangkan kemajuan sektor energi terbarukan di Indonesia.

"Ini persoalan kasus individu, bukan organisasi, aktivitas Kadin Indonesia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya," tegas Yuke.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan peran Ketua Komite Energi Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizki di kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut Yusrizki yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Prima telah ditunjuk sebagai penyedia panel surya dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Kejagung Sesalkan Kasasi Paniai Berlarut-larut: Ada yang Sangat Fatal

Akan tetapi, Kuntadi menjelaskan dalam proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Yusrizki itu, penyidik menemukan indikasi tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Bumi ini agak jahat

<句子>

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

<句子>