slot gacor malam hari ini

slot viral bet77 78Jutaan kata 26932Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor malam hari ini》

KPU Yapen distribusi logistik gunakan kapal kayu dan perahu motor******

Jayapura (ANTARA) - KPU Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke tingkat panitia pemilihan distrik (PPD) dengan menggunakan kapal kayu yang dilanjutkan dengan alat transportasi perahu motor.

"Memang untuk sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang berada di pesisir pantai dan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan kapal kayu atau perahu motor," kata Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Zakeus Rumpedai kepada ANTARA yang dihubungi dari Jayapura, Selasa.

Dia mengatakan pengiriman logistik sudah mulai dilakukan sejak Minggu (11/2), terutama ke wilayah yang jaraknya relatif jauh.

Menurut Zakeus, saat ini disiapkan dua kapal kayu karena untuk mengangkut logistik ke distrik-distrik yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut.

Dia menjelaskan satu kapal kayu diberangkatkan pada Minggu (11/2) itu akan melayani PPD yang ada di Distrik Yapen Barat, Monawa, Yerui, Poom dan Windesi, sedangkan kapal kayu lainnya mengangkut ke arah Distrik Yapen Timur, Nusawani, Kepulauan Ambai, Raimbawi dan Distrik Kurudu.

Zakeus mengatakan untuk pendistribusian hari Senin ini (12/2) dilakukan dengan menggunakan transportasi darat, di antaranya ke Distrik Teluk Ampimoi, Yapen Utara dan Kosiwo.

Sedangkan distrik lainnya akan didistribusikan pada Selasa (13/2) dengan menggunakan transportasi darat, Logistik itu nantinya didistribusikan dari distrik ke TPS menggunakan perahu motor dan kendaraan darat.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mencatat jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2024 di daerah itu berjumlah 81.879 pemilih yang akan mencoblos di 370 TPS yang tersebar di 16 distrik dan 165 kampung/kelurahan.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Label：game angka slot、judi gacor、slot gacor mudah menang

Terkait：pinjol 1 bulan、jasabola2、tafsir mimpi full、pinjam uang di bri、rtp live admin jarwo、prediksi togel raja dunia、pg slot88、topwin138、slot603、slot gacor pagi

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：daftar situs slot paling gacor（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

cara ajukan limit kredit akulaku

tidak bayar pinjol legal

adaqq

situs gacor

rtp live slot airbet88

kotaBacaan TerkaitMore+

Dewa Binatang Misterius

halilintar 777 slot

KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu******

Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

kta maybank online

Kemendes: Indeks Desa bisa bantu atasi tantangan dalam bangun desa******

Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai keberadaan Indeks Desa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi beragam isu dan tantangan yang ada dalam pembangunan desa untuk mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. "Isu-isu dan tantangan (pembangunan desa) akan bisa diatasi secara komprehensif jika kita memiliki satu alat ukur yang sama. Saya pikir itulah pentingnya kita bersama-sama meluncurkan Indeks Desa," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemendes: Jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa Ia menjelaskan, Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa.

Dengan demikian, setiap pihak tersebut, seperti Kemendes, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat memiliki alat ukur yang sama untuk memaksimalkan sektor pembangunan desa yang masih kurang baik. Sugito menyampaikan beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam membangun desa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya adalah tantangan menguatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama sebagai motor penggerak utama ekonomi di desa.

Baca juga: Kemendes PDTT: Status desa mandiri bertambah jadi 11.456 desa Kedua, ada pula tantangan peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur antara desa maupun desa dengan kota yang dapat dilakukan melalui penguatan kolaborasi antardesa, supradesa, ataupun mitra pembangunan. Berikutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan desa. "Keempat, pemenuhan layanan dasar desa dengan pemanfaatan dana desa prioritas yang telah ditentukan," ucap dia melanjutkan. Kelima adalah tantangan soal beragam masalah lingkungan dengan penguatan strategi dalam pemanfaatan ruang desa berbasis lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Keenam, tantangan meningkatkan edukasi dalam pengelolaan dan pelestarian budaya lokal dan warisan desa.
Baca juga: Kenaikan indeks desa membangun di kabupaten Bandung tertinggi di Jabar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Umat manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

bonus new member to 3x

Tokoh adat Papua ajak warga tidak terprovokasi ancaman boikot Pemilu******

Jayapura (ANTARA) - Tokoh Adat Papua mengajak masyarakat setempat untuk tidak terprovokasi dengan ancaman boikot Pemilihan Umum (Pemilu) ini karena pesta demokrasi lima tahun sekali bagian dari memajukan Bumi Cenderawasih.

Tokoh Adat Papua Max Ohe di Jayapura, Minggu, mengatakan Pemilu 2024 ini untuk orang Papua, baik tua, muda, dan perempuan, banyak melibatkan diri untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPR baik kabupaten, kota, provinsi maupun pusat.

“Untuk itu para Caleg yang maju perlu diberikan apresiasi atas partisipasi dalam membawa kebaikan untuk kemajuan tanah Papua,” katanya.

Menurut Max, kehidupan adat bukanlah sesuatu yang membatasi proses kemajuan bagi para penganutnya melainkan sebagai masyarakat Papua yang dekat dengan kehidupan adat, juga perlu ikut serta dalam menyukseskan Pemilu 2024 ini.

“Tentunya ini dilakukan demi masa depan Papua lebih baik untuk itu jika ada kelompok atau pihak yang menolak terselenggaranya Pemilu (boikot pemilu), merekalah yang dapat merugikan tanah Papua,”ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut maka menentukan pilihan untuk memajukan tanah Papua.

“Oleh sebab itu, mari manfaatkan momentum Pemilu dengan sebaik-baiknya dengan menumbuhkan semangat untuk menjemput kesejahteraan,”katanya lagi.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan dalam rangka cooling system 2023-2024 berupa KKR di beberapa Kabupaten dan Kota, Doa Lintas Agama, Jumat dan Minggu berkah di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun persatuan dan kesatuan .

"Selain itu, kegiatan ini dilakukan agar Pemilu dapat berjalan dengan damai, sejuk, tidak terjadi polarisasi, tidak ada berita hoaks dan isu sara serta berbagai bentuk aksi yang black campaign," katanya.

Baca juga: Bawaslu rangkul tokoh adat tangani daerah rawan konflik di Pemilu 2024
Baca juga: Bakesbangpol : Papua Barat tidak terpengaruh aksi boikot pemilu

Naga perang datang ke pintu

meminjam uang di bank syariah

Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

sistem tanam acak

asian77