petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

uji4d

nagabet123 969Jutaan kata 565370Orang-orang telah membaca serialisasi

《uji4d》

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo-Gibran tetap sah
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi jajaran anggota DKPP lainnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/am.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Samsung bakal luncurkan Galaxy Ring ke semester dua 2024******

Samsung bakal luncurkan Galaxy Ring ke semester dua 2024
Ilustrasi - Samsung smart ring. ANTARA/Sammobile.com/Mihai Matei/am.
Jakarta (ANTARA) - Raksasa teknologi Korea Selatan Samsung berencana meluncurkan perangkat cincin pintar Galaxy Ring pada semester kedua 2024.

Samsung memperkenalkan Galaxy Ring pada peluncuran ponsel flagshipGalaxy S24 Januari lalu, namun, mereka belum memberikan informasi kapan gawai tersebut diluncurkan.

Baca juga: Samsung mulai produksi Galaxy Ring bulan depan

Eksekutif di Samsung Electronics Daniel Seung Lee, seperti dilaporkan laman Phone Arena dan SamMobile, Senin (5/2) waktu setempat, melalui unggahan di media sosial untuk profesional LinkedIn mengabarkan Galaxy Ring bakal diluncurkan pada semester kedua 2024. 

Meskipun belum diketahui tanggal pasti peluncuran, Samsung diperkirakan akan meluncurkan Galaxy Ring pada acara Galaxy Unpacked bulan Agustus, acara tahunan merek tersebut untuk gawai lipat seri Galaxy Z Fold dan Galaxy Z Flip.

Baca juga: Konsep cincin pintar dari Samsung

Belum banyak informasi spesifikasi tentang Galaxy Ring. Saat acara Galaxy Unpacked Januari lalu, Samsung menyatakan cincin pintar itu terintegrasi dengan platform kesehatan Samsung Health.

Belakangan, Galaxy Ring diketahui akan diluncurkan dalam tiga warna dan ukuran, yang terbesar 13 inci.

Sebelum Samsung, Oura McLear sudah terlebih dulu melepas cincin pintar ke pasar.

Baca juga: Ring Zero, cincin pintar asal Jepang

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

KPU tindaklanjuti laporan 198 data ganda pemilih di New York******

KPU tindaklanjuti laporan 198 data ganda pemilih di New York
Petugas KPU menunjukan surat suara Pemilu 2024 di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Cempaka Putih, Jakarta, Senin (5/2/2024). . ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/tom/pri.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti laporan organisasi advokasi buruh migran Migrant Care soal temuan 198 data ganda warga negara Indonesia (WNI) di New York yang akan memberikan suara dalam Pemilu 2024.

Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, data ganda pemilih banyak disebabkan oleh perbedaan penulisan nama, misalnya Ratna Sari dengan Ratnasari atau Dewi dengan Dewy, meskipun kartu identitas mereka sama.

“Ini yang menyebabkan 198 nama itu kita temukan (ganda). Jadi, (kalau ada) identitas yang sama, kita coret salah satu,” kata Hasyim dalam Konferensi Pers Bersama untuk Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin.

Dia juga mengatakan bahwa kasus data ganda pemilih terjadi karena sejumlah WNI mengganti nama belakangnya dengan nama belakang suaminya.

Dia menjelaskan bahwa sebenarnya dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, KPU telah menggunakan tiga model analisis untuk mendeteksi data ganda.

Ketiga model analisis itu dilakukan dengan mengecek identitas ganda di lokus terkait, mengecek identitas pemilih di New York dengan WNI di seluruh dunia, dan mengecek identitas pemilih di luar negeri dan di dalam negeri.

“Jadi, (kita) sudah (menggunakan) tiga model analisis ganda, tetapi yang namanya analisis 'kanbisa juga merosot,” katanya.

Terkait alokasi 198 surat suara ganda, dia mengatakan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York memutuskan untuk tidak mengirimkan surat-surat suara tersebut kepada para WNI.

“Surat suara tadi bisa digunakan untuk melayani pemilih pindahan, entah dari negara lain ke New York atau negara bagian lain, atau pemilih yang dikelola PPLN lain masuk ke wilayah New York, atau pemilih dari dalam negeri masuk ke New York,” ujar Hasyim.

Selain itu, surat suara tersebut juga dapat dipakai oleh pemilih yang sudah memenuhi syarat memilih tetapi namanya belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), melainkan Daftar Pemilih Khusus (DPK), katanya.

Berdasarkan data PPLN New York, jumlah WNI yang masuk dalam DPT Luar Negeri Pemilu 2024 mencapai 11.141 orang.

WNI di luar negeri mencoblos dua surat suara untuk memilih pasangan presiden-wakil presiden dan anggota DPR.

KPU menetapkan tiga pasangan capres-cawapres dalam pemilihan presiden 2024: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: PPLN Stockholm tindak lanjuti laporan WNI belum terima surat suara
Baca juga: PPLN antisipasi kepadatan pemilih saat pencoblosan di KJRI Hong Kong

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jdarumtoto

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
forza77
raja simba slot
laskar4d
jp jp adalah
akun jpslot88
tafsir mimpi anjing togel
situs slot nexus engine terbaik
situs slot tergacor malam ini
pinjol terdaftar ojk bunga rendah
Daftar isi semua bab
Bab 1 dewa991
Bab 2 cara menghasilkan uang dari discord
Bab 3 bukumimpislot
Bab 4 sbobet
Bab 5 otwslot777
Bab 6 uban4d
Bab 7 pinjaman online ojk tenor panjang
Bab 8 gacor slot 888
Bab 9 cara main domino slot duo fu duo cai
Bab 10 fragmatic88
Bab 11 slot 100 di awal
Bab 12 99slot
Bab 13 jamin jp maxwin 01
Bab 14 rogtoto
Bab 15 pinjaman untuk driver online
Bab 16 jadwal jam gacor slot olympus
Bab 17 cara menggunakan cicilan akulaku
Bab 18 slot terpercaya dan tergacor
Bab 19 cara kredit hp lewat kredivo
Bab 20 yoi4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5861bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

jp paus hong kong
BRIN: Kompetisi perebutan kursi Pemilu 2024 semakin menarik
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan penambahan kursi legislatif pusat dari sebelumnya 575 menjadi 580 kursi membuat kompetisi Pemilihan Umum 2024 menjadi semakin menarik.

Menurut Peneliti Tim Kajian Partai Politik BRIN Ridho Imawan Hanafi, persaingan para politikus dan calon anggota legislatif semakin kuat untuk memperebutkan kursi legislatif tersebut.

"Pada (Pemilu) 2019, jumlah kursi ada 575 dan pada (Pemilu) 2024 ada 580 kursi. Tentu jumlah persaingan legislatif tahun ini semakin bertambah dibandingkan pemilu sebelumnya," kata Ridho dalam diskusi partai politik yang diselenggarakan Pusat Riset Politik BRIN yang dikutip di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peneliti BRIN: Ketiga capres saling respek dalam debat terakhir KPU

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat 84 daerah pemilihan dan 580 kursi anggota legislatif pusat.

Sedangkan legislatif provinsi mencakup 301 daerah pemilihan dengan total 2.372 kursi, legislatif kabupaten/kota sebanyak 2.325 daerah pemilihan dengan 17.510 kursi. Secara keseluruhan, pemilihan umum legislatif tahun ini memperebutkan sebanyak 20.462 kursi dengan 2.710 daerah pemilihan.

Baca juga: Peneliti BRIN beberkan alasan Erick disorot usai dukung Prabowo-Gibran

Menurut Ridho, partai-partai politik yang mengikuti pesta demokrasi lima tahunan itu akan berkompetisi lebih ketat. Apalagi ada beberapa partai baru yang muncul dalam kontestasi Pemilu 2024.

Ia menambahkan pemilihan calon anggota legislatif yang banyak tersebut memerlukan kecermatan bagi pemilih karena ada empat surat suara ditambah satu surat suara lagi untuk pemilihan umum presiden-wakil presiden yang harus dicoblos dalam waktu bersamaan.

"Saya kira juga diperlukan kecermatan bagi pemilih. Artinya pemilu kita boleh dikatakan rumit dan sebagian pakar mengatakan ini adalah pemilu besar untuk level di dunia karena ada lima surat suara yang nanti diperlukan dalam pencoblosan," jelas Ridho.

Baca juga: Peneliti BRIN: Kehadiran Erick-Khofifah di debat tegaskan dukung 02
Baca juga: BRIN: Politik identitas sedang tidur pada Pemilu 2024
Baca juga: Peneliti BRIN memandang perlu adanya sanksi bagi pelanggar PKPU

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Teratai Hijau

pkplay
Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kiri) dan J. Kristiadi (kanan) menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa
Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

jalan dewa permainan

eraspin
Megawati apresiasi NU dan Muhammadiyah terima Zayed Award
Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat menghadiri rapat Dewan Juri Zayed Award di Roma, Italia, akhir Desember 2023. (ANTARA/HO-Humas PDIP)
Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengapresiasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang menerima penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Kemanusiaan atau Zayed Award for Humanity Frenternity (ZAHF) 2024.

Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDIP Ahmad Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan Megawati salah satu juri ZAHF 2024 yang mempromosikan dan menjelaskan peran NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Ibu Megawati menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar NU dan Muhammadiyah. Semoga kedua lembaga ini terus ikut berperan dalam menjaga persaudaraan, kemanusiaan dan perdamaian," kata Basarah menyampaikan pesan Megawati.

Menurut Basarah, proses menuju pemenang untuk lembaga, maupun individu melewati sejumlah tahapan dari ratusan calon nominasi.

Selain Megawati, juri lain ZAHF 2024 adalah Kardinal Leonardo Sandri (Prefect Emeritus of the Holy See Dicastery for Oriental Churches), Rebeca Grynspan Mayufis (Secretary General of the United Nation Conference on Trade and Development/UNTAC), Mantan Director General of UNESCO Irina Bokova.

Selain itu, Rabbi Abraham Cooper (Chair of the US Commission on International Religious Freedom) dan Mohamed Abdelsalam (Secretary General of Zayed Award for Human Fraternity and Secretary General of the Muslim Council of Elders).

Basarah mengatakan dirinya bersama Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi menyaksikan secara langsung dalam beberapa kali rapat virtual serta saat rapat fisik Dewan Juri di Roma, Italia, Desember 2023.

Megawati, kata dia, konsisten memperjuangkan agar kedua lembaga tersebut mendapat Zayed Award 2024.

"Ibu Megawati mengikuti seluruh proses penjurian dan akan ikut memantau seremoni pengumuman pemenang Zayed Award dan akan hadir memberikan sambutan secara virtual melalui zoom pada 5 Februari," katanya.

Basarah mengutip penyataan Megawati saat menghadiri rapat dewan juri di Roma, Italia, yang menyebut dirinya mendapat kehormatan luar biasa bisa menjadi juri.

Kehormatan tersebut, kata dia, bukan hanya sebagai orang Indonesia, melainkan juga membawa Indonesia yang selalu menginginkan perdamaian dunia, salah satunya konsisten membela kemerdekaan Palestina.

Basarah menambahkan, meskipun tidak bisa hadir secara langsung dalam penyerahan penghargaan Senin (5/2) di Abud Dhabi, Uni Emirat Arab. Megawati menyambut gembira pelaksanaan penganugerahan Zayed Award tersebut.

Megawati, kata Basarah, berharap NU dan Muhammadiyah selalu menjaga solidaritas, mendukung keberagaman serta memiliki peran aktif di dunia pendidikan.

Megawati juga mengatakan sumbangsih NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan menanamkan nilai-nilai persamaan hak antarwarga negara, persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan serta toleransi kehidupan antarumat beragama di Indonesia dan juga forum-forum dunia.

Menurut Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, saat mendampingi di Roma, mengutip pernyataan Sekjen Zayed Award Mohamed Abdelsalam, bahwa Imam Besar Al Azhar, Ahmad Thayyeb, mengakui peran dan jasa Megawati sehingga memintanya menjadi salah satu dewan juri.

Imam Besar Al Azhar, kata Zuhairi atau Gus Mis memandang Ibu Megawati Soekarnoputeri sebagai sosok yang berjasa besar dalam memperjuangkan kaum perempuan, memimpin negara besar dengan mayoritas penduduknya Muslim.

"Sebab itu, Imam Besar Al Azhar menunjuk Ibu Megawati Soekarnoputeri untuk mewakili kalangan Muslim dalam Zayed Award for Human Fraternity," ujarnya.

Untuk diketahui, selain NU dan Muhammadiyah, ZAHF juga memberikan penghargaan kepada ahli bedah jantung dari Mesir yang terkenal di seluruh dunia, Sir Magdi Yacoub. Kemudian juga untuk pemimpin rakyat kecil dari Chili, Suster Nelly Leon Correa.

Zayed Award didirikan pada 4 Februari 2019 sebagai kelanjutan dari pertemuan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Thayyeb dengan Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang menghasilkan Deklarasi Abu Dhabi yang kemudian disebut dengan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan. Zayed Award digelar untuk mengapresiasi individu dan entitas yang punya kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban.

Baca juga: Megawati tegas minta aparat tidak intimidasi rakyat
Baca juga: Megawati pukul kentongan guna kewaspadaan nasional di Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

erek erek makan bersama
SAR Timika: KM Bayu Sentosa 3 terbakar di perairan Amar
Tim SAR gabungan saat menuju lokasi kebakaran Kapal Budi Sentosa 3 di Amar, Timika, Papua. ANTARA/HO-Humas SAR Timika
Timika (ANTARA) - Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, mengatakan, bahwa KM Ayu Sentosa 3 terbakar di perairan Amar pada daerah ini.

Pelaksana harian Kepala Kantor SAR Timika, Charles Y Batlajery, melalui rilis kepada ANTARA di Timika, Minggu, mengatakan, mereka menerima informasi dari seorang agen KM Bayu Sentosa 4 atas nama Rizal bahwa KM Bayu Sentosa 3 mengalami insiden kebakaran.

Baca juga: Tabrakan perahu motor di Banyuasin, tiga meninggal dan tiga hilang

"Kami mendapatkan laporan melalui telepon seluler oleh Bapak Rizal, yang mengatakan bahwa KM Budi Sentosa 3 mengalami kebakaran, tepatnya pukul 04.00 wit, pada Minggu 4/2/2024," katanya.

Menurut Batlajery, KM Bayu Sentosa 3 bermuatan 13 orang penumpang terbakar setelah tersambar petir saat mencari ikan di sekitar perairan Amar, Timika. "Diketahui bahwa 12 orang berhasil selamat setelah ditolong oleh KM Bahtera Nuh yang berada di sekitar lokasi kejadian dan dievakuasi menuju Dobo," ujarnya.

Baca juga: Basarnas Padang cari nelayan hilang karena kecelakaan kapal

Ia menjelaskan Kapten Kapal atas nama Tjeng Neng alias Cham Thao, usia 48 tahun saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim SAR.

"Dari 13 orang penumpang pada KM Budi Sentosa 3, yang berhasil selamat dan mendapat pertolongan sebanyak 12 orang dan satu orang lagi yang merupakan Kapten Kapal masih dalam pencarian," katanya.

Baca juga: Basarnas Babel siagakan lima pos pelayanan jelang Imlek

Ia menambahkan setelah mendapatkan laporan insiden kebakaran kapal, maka SAR Timika memberangkatkan tim gabungan mengunakan perahu cepat berdaya 600 pK menuju lokasi untuk melakukan pencarian korban.

"Hingga berita ini publikasi, tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap satu orang penumpang Kapal Budi Sentosa 3," ujarnya lagi.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Dewa perang ini

winstar4d slot
Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran
Ketua DKPP Heddy Lugito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.
Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024. Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu. "Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. "Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

erek erek 2d 82
Wapres: Dunia Islam harus bersatu selesaikan konflik Gaza
Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertemu dengan Grand Syaikh Al Azhar, Ahmad Al-Tayeb, di Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (5/2/2024). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden/pri.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menekankan perlunya solidaritas umat Islam di seluruh dunia untuk terus menyuarakan penyelesaian konflik di Jalur Gaza, Palestina.

Hal itu ditegaskan Ma'ruf dalam pertemuannya dengan Imam Besar Al Azhar, Ahmed Al-Tayeb, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Senin.

Dia menyoroti isu tersebut mengingat eskalasi konflik yang masih memanas antara Israel dan Palestina, meskipun berbagai upaya internasional telah ditempuh untuk menghentikan genosida terhadap penduduk Gaza.

“Dibutuhkan kesatuan suara dan tekad dunia Islam untuk menyelesaikan secara adil masalah Palestina,” kata Ma’ruf, seperti dikutip dalam keterangan dari Biro Pers Sekretariat Wapres (Setwapres) RI.

Dia menegaskan bahwa tindakan genosida yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina harus segera dihentikan karena telah melanggar hukum, etika, dan norma.

“Serangan ini jelas melanggar hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar dia, seraya menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang menimpa warga Muslim di Gaza.

“Saya sedih dunia tidak berdaya untuk memberhentikan kekejaman Israel di Gaza.”

Sebelum mengakhiri pertemuannya dengan Imam Besar Al Azhar itu, Ma’ruf menyampaikan harapan agar konflik di Gaza dapat terselesaikan secara adil.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Setwapres Ahmad Erani Yustika, dan tiga anggota Staf Khusus Wapres, yaitu Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Robikin Emhas.

Baca juga: Wapres minta NU-Muhammadiyah tingkatkan kiprah jaga perdamaian dunia
Baca juga: Pekerja migran di Abu Dhabi curhat ke Wapres minta pulang ke Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024