liga99

Era Abadi

Dewan Sawit Minta Pemerintah Tunjuk Bulog Jadi Distributor Minyakita******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong pemerintah agar menunjuk Perum Bulog sebagai distributor minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) merek Minyakita demi menghindari kelangkaan pasokan. 

Plt Ketua Umum DMSISahat Sinaga menyebutkan jika distribusi dilakukan oleh pemerintah, kelangkaan bisa dikendalikan lebih baik. Sedangkan jika dilakukan swasta maka rentan terjadi permainan dan sulit dikendalikan.

"Penyaluran distribusi minyak curah itu diminta dengan hormat dilakukan oleh pemerintah supaya terkontrol, dilakukan oleh Bulog. Nggak usah 100 persen, 60-70 persen mereka yang kontrol, itu pasti aman," kata Sahat dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Ia pun mengkritik masuknya Minyakita ke dalam gerai ritel modern. Menurut Sahat, pemerintah punya kecenderungan untuk tidak neko-neko dalam pendistribusian Minyakita, sebab diawasi oleh lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan distribusi diserahkan pada swasta, apalagi minyak subsidi milik negara. Biar pemerintah yang mengurus (distribusi) dari produsen," ucapnya.

Selain itu, kualitas Minyakita diklaim Sahat lebih rendah dari minyak goreng premium. Untuk minyak curah, rata-rata yang digunakan jenis CP10. Sementara untuk minyak premium menggunakan jenis CP6 dan CP8.

"Minyakita nggak cocok masuk gerai market, karena minyak premium itu CP6 CP8. Minyak curah itu CP10. Artinya minyak premium di bawah AC temperatur 7 derajat masih cair, tapi kalau minyak curah masuk situ, dia mulai cloudy atau memutih," tegasnya.

Dengan demikian, jika Minyakita tidak masuk ke ritel modern dan hanya fokus di pasar tradisional, maka pembelian Minyakita tidak lagi memerlukan KTP.

"Jangan jual Minyakita dan bentuknya melalui pasar modern. Jadi tidak perlu pake KTP seperti yang diusulkan Pak Zulhas, terlalu ribet, jual saja semua Minyakita ini lewat pasar tradisional," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Yaoming

Respons Jokowi, BEI Akan Buat Papan Pemantau Saham Gorengan******

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa EfekIndonesia (BEI) Kristian Sihar Manullang menyebut lembaganya akan membuat papan pemantauan khusus untuk sahamdengan pergerakan tidak biasa, atau sering disebut "saham gorengan".

Hal ini dilakukan usai Presiden Joko Widodo memperingatkan agar aksi menggoreng saham tidak terjadi di pasar modal Indonesia. Sebab kalau sampai terjadi, itu  bisa berdampak besar terhadap perekonomian negara.

"Bursa juga memberikan notasi khusus dan selanjutnya memasukkan ke dalam pemantauan khusus kepada saham saham tertentu yang memiliki catatan khusus terkait fundamental dan volatilitas harga," ujar Kristian dilansir dari Antara, Selasa (7/2).

Lebih lanjut, BEI juga menggunakan Auto Reject Atas (ARA)dan Auto Rejection Bawah (ARB)terhadap order saham yang mencapai level harga tertentu.

"Semuanya ini bertujuan untuk perlindungan investor," tuturnya.

Ia memastikan pihaknya bakal melakukan pemantauan atas seluruh transaksi, tindakan pengawasan, pemeriksaan serta melakukan koordinasi pengawasan transaksi bersama Self-Regulatory Organization (SRO)dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lebih lanjut, BEI akan melakukan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media kepada investor, supaya investor memahami berbagai hal yang harus diperhatikan dalam bertransaksi sebagai upaya untuk melindungi investor.

"Untuk menyemarakkan pasar, bursa menambah perusahaan tercatat, mengembangkan produk produk investasi dan tetap mengawasi pasar agar berjalan teratur, wajar dan efisien," kata Kristian.

Presiden Joko Widodo menyinggung aksi menggoreng saham. Hal itu ia sampaikan saat berbicara mengenai kasus taipan India Gautam Adani yang kekayaannya menyusut US,7 miliar atau Rp1.800 triliun dalam sepekan.

"Satu perusahaan Adani kehilangan US0 miliar dolar AS, hilang. Dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun," ujar Presiden Jokowi.

Meruginya Rp1.800 triliun aset Adani Group membuat seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) India hilang, sehingga menyebabkan mata uang rupee jatuh.

"Sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Kalau goreng-goreng (saham) pas dapat, ya, enak tapi kalau kepeleset seperti tadi saya sampaikan Adani di India," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Menparekraf Sandiaga Optimis ATF 2023 Bakal Berdayakan UMKM Lokal******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan optimisme bahwa gelaran Asean Tourism Forum (ATF) yang diadakan di DI Yogyakarta bakal membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Usai mengikuti pembukaan ATF 2023 di Candi Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Sandiaga mengutip pernyataan Deputy Secretary-General for ASEAN, Satvinder Singh yang menyatakan enam dari 20 besar destinasi terbaik dunia berada di Asean, sehingga negara-negara anggota semestinya bisa bekerja sama membangkitkan pariwisata.

"Bapak Presiden berpesan bahwa kebangkitan dan kepulihan sektor ini harus membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja, untuk membuka peluang juga bagi UMKM, bagi kaum perempuan dan anak-anak muda agar lebih berpartisipasi. Dan kebangkitan kita diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan target untuk mencapai pariwisata yang lebih tangguh ke depan," kata Sandiaga, Jumat (3/2).

Kemudian, mereka pun dijadwalkan bersantap pagi yang dilanjutkan dengan pijat tradisional ala Borobudur, Magelang, dan Yogyakarta, sebelum makan malam di Keraton Yogyakarta bersama Sri Sultan Hamengkubuwono ke X.

Sandiaga mengungkapkan, peran Indonesia di ATF 2023 kali ini secara resmi berakhir pada September, tetapi keketuaan itu juga menjadi awal dari rangkaian pariwisata di mana Asean akan menjadi epicentrum of growth dan Asean Meters.

"Di mana dunia banyak kebergejolakan, dunia banyak menghadapi ketidakpastian, tapi Asean ini seru banget, masih bertumbuh, masih berkembang, stabil juga aman, nyaman, penuh dengan keheningan, ketenangan," kata Sandiaga.

Menurutnya, hal itu yang dirasakan oleh para delegasi. Usai menyaksikan tarian kolosal Ramayana dilanjutkan pertunjukan kembang api pada pembukaan ATF 2023, Sandiaga pun segera mendapatkan apresiasi secara berturut-turut.

Lewat semangat bersama, Sandiaga berharap ATF 2023 dapat mendukung geliat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga tercipta peluang usaha dan lapangan kerja. Terlebih, ada sejumlah menteri yang memperpanjang masa tinggal di Yogyakarta.

"Saya menitip pesan jangan hanya 'rohali', rombongan yang hanya lihat-lihat, tapi jadi 'rojali' rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli, terutama produk ekonomi kreatif di Yogyakarta, sehingga memberikan dampak terhadap ekonomi lokal dan memperpanjang masa tinggal mereka," ujar Sandiaga.

Tian Yun Xian Yuan

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Curiga Greenpeace di Balik Mulusnya Program B35 Tapi Minyakita Langka******

Juru Kampanye Hutan GreenpeaceIndonesia Arie Rompas menduga ada monopoliindustri di balik jalannya program B35 dan kelangkaan Minyakita.

Kecurigaan itu merujuk pada laporan dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut program B35 menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi.

"B35 berjalan, tiba-tiba Minyakita hilang. Karena memang monopoli industri ini sangat besar. Mereka yang dapat subsidi ya mereka-mereka lagi. Bukan subsidi, ini menambah keuntungan buat mereka (korporasi dan oligarki)," kata Arie di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum meresponsya.

Bicara soal kuota hingga supply crude palm oil (CPO), Arie mengatakan itu bergantung kuota permintaan. Menurutnya, di kasus kelangkaan minyak goreng, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)danDomestic Price Obligation (DPO)tidak mampu menjadi solusi.

"Karena kontrolnya dari hulu ke hilir masih dikuasai segelintir perusahaan, itu yang dimainkan. B35 diterapkan tiba-tiba Minyakita hilang. Dalam konteks saat ini, kuota terhadap minyak goreng juga digunakan untuk biodiesel," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto menuding mudahnya pemerintah menaikkan program B30 ke B35 tidak lepas dari peran orang kuat alias raksasa korporasi yang berperan mengatur alokasi dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron merasa ironis Minyakita langka ketika program B35 resmi berlaku sejak 1 Februari 2023. Menurutnya, kebutuhan untuk minyak goreng sejatinya bisa terpenuhi melihat capaian produksi RI.

Herman mengatakan begitu volume subsidi biodiesel meningkat, ekspor meningkat, kemudian harga komoditas di tingkat internasional meningkat, kebutuhan untuk minyak goreng malah tidak terpenuhi.

"Kita hanya butuh 7,5 juta metrik ton dalam setahun untuk minyak goreng dengan harga afirmatif, tidak terjadi. Betapa ironisnya, padahal kita produksi 50 juta metrik ton setahun. Bahkan hari ini minyak goreng curah mulai langka, Minyakita yang disubsidi pemerintah hilang," jelas Herman.

Herman mengatakan pada akhirnya tetap swasta yang akan untung. Ia bahkan menyebut suatu saat sawit rakyat juga bakal hilang karena terus dipermainkan dan tidak memiliki saluran industrinya.

Tuan Elang Salju

PUPR Bantah Wisma Atlet Sarang Kuntilanak: Bakal Kembali Jadi Hunian******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah tudingan DPRD DKI Jakarta yang mengklaim Wisma Atlet Kemayoran mangkrak dan menjadi sarangkuntilanak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet Kemayoran bakal diserahkan kepada Sekretariat Negara sebagai pemilik aset tersebut dan dikembalikan fungsinya seperti semula sebagai hunian.

"Tidak mangkrak sebagaimana informasi yang beredar luas di lapangan. Jadi tidak benar bahwa pemerintah membiarkan bangunan vertikal tersebut pasca pandemi covid-19 karena kami akan tetap merawatnya sebaik mungkin untuk bisa dikembalikan sebagaimana fungsinya sebagai hunian," kata Iwan di Jakarta, Jumat (3/2).

Saat ini, Kementerian PUPR dan BNPB sedang melakukan pendataan terkait aset milik kementerian atau lembaga yang ada di Wisma Atlet Kemayoran. Ini dilakukan agar aset-aset tersebut tetap terjaga dengan baik dan tidak mengalami kerusakan.

Masa pinjam Wisma Atlet Kemayoran sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 oleh BNPB telah berakhir pada 31 Desember 2022. Namun, BNPB sedang melakukan perpanjangan peminjaman khusus untuk Tower 6 sebagai RSDC-19.

Lihat Juga : Viral Video PT Sai Apparel Tak Bayar Lembur Pegawai

"Ditargetkan tahun ini proses serah terima dan kewenangan pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran akan diserahkan Kementerian PUPR pada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pemilik aset dari wisma tersebut," ujarnya.

Tudingan soal Wisma Atlet Kemayoran menjadi sarang kuntilanak muncul dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memproses alih fungsi bangunan tersebut menjadi rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Ida mengatakan wacana itu sudah bergulir sejak sebelum covid-19, tetapi urung terlaksana lantaran wisma itu dipakai sebagai tempat perawatan pasien covid-19.

Politikus dari Fraksi PDIP itu mengatakan preseden soal alih fungsi sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap Rusun Pasar Rumput. Rusun tersebut dibangun oleh Pemerintah Pusat, namun pengelolaannya telah diserahkan kepada Pemprov DKI.

"Kita sudah berhasil yang di Pasar Rumput, nah sekarang tambah lagi Wisma Atlet, daripada mangkrak, lama kosong, banyak kuntilanaknya, banyak kuntilanak, pak, serius, karena dekat rumah saya, saya tahu itu tempatnya kuntilanak," kata Ida dalam rapat Komisi D, Rabu (1/2).

Wisma Atlet Kemayoran dijadikan sebagai tempat perawatan covid-19 sejak Maret 2022 imbas melonjaknya kasus positif.

Namun, rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran berhenti beroperasi pada akhir tahun lalu seiring dengan tak adanya pasien yang dirawat karena covid-19.

[Gambas:Video CNN]