slot gacor host

Legenda Raja Pedang

Kemendag Butuh Aturan Baru Hapus 'Kecurangan' E******

Kementerian Perdagangan mengaku masih butuh aturan baru untuk menghapus 'kecurangan' die-commerce.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Rifan Ardianto menyebut Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak cukup.

"Permendag 31 tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita berbicara predatory pricing, ada beberapa hal perlu kita lakukan pengaturannya. Bagaimana kita memperketat arus barang impor masuk, jangan sampai ada barang impor masuk dengan harga murah," ujarnya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

Permainan algoritma e-commerce

Rifan lantas menjelaskan soal pengaturan permainan algoritma e-commerce. Menurutnya, ini sudah diatur dalam pasal 13 Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Dalam beleid tersebut, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) alias e-commercediminta berperan aktif dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat. Rifan menyebut aturan main algoritma e-commercediatur dalam pasal tersebut.

"Jangan sampai data-data PPMSE itu hanya mengarah pada promosi terhadap barang tertentu atau pelaku usaha tertentu. Jadi, kesetaraan pedagang atau merchantsehingga dari sisi persaingan usaha dapat terwujud," jelasnya.

"Tetapi dalam prosesnya memang kita terus mencari regulasi-regulasi yang kita perlu kembangkan lebih lanjut lagi supaya memastikan tidak terjadi persaingan usaha tak sehat dan monopoli. Ini kami terus melakukan penyempurnaan," tandas Rifan.

Soal algoritma e-commerceatau social commerceturut dikeluhkan Kementerian Perindustrian. Mereka mengklaim tokoonlinelebih sering menawarkan barang-barang impor ketimbang produk lokal.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan algoritma toko onlinejuga harus diatur. Jika tidak, industri tanah air bisa terancam.

"Banyak di media sosial, kita bisa lihat algoritmanya itu banyak menayangkan produk-produk impor kepada netizen-netizen Indonesia. Kan kendalinya gak di kita, itu juga bukan sepenuhnya kendali pasar, tapi kendali operator aplikasi, di algoritmanya. Itu yang kami cermati," tuturnya dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2023 di kantornya di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Bisa dibayangkan kalau semua netizen sering terpapar produk-produk impor, misal skincare, tekstil dan produk tekstil (TPT), dll. Itu yang perlu dicermati social media commerce, selain predatory pricingyang kewenangannya di Kemendag. Tapi kalau concernkami, algoritma di media sosial tersebut yang memprioritaskan produk-produk impor," sambung Febri.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi Xianxia

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

Nona seksiku

William Tanuwijaya Jual 0,03% Saham GOTO Miliknya******

Pendiri Tokopedia William Tanuwijaya melepas kepemilikam sahamnyadi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sebanyak 332.220.000 lembar. Jumlah ini setara dengan 0,03 persen dari modal yang ditempatkan dan disetorkan perseroran.

Dilansir dari keterbukaan informasi publik Bursa Efek Indonesia (BEI), penjualan saham ini dilakukan untuk "Kebutuhan penting untuk pribadi".

Harga rata-rata penjualan saham sebesar Rp78,89 per saham.

Ia menjual saham itu di periode 9-13 Oktober. Dari penjualan William mengantongi dana sebesar Rp26,2 miliar.

Sebelumnya William memiliki total 20.981.678.973 saham seri A (8.393.044.541) dan seri B (12.588.634.432) atau setara dengan 1,77% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Setelah penjualan William masih punya 20.649.458.973. Masing-masing saham seri A 8.060.824.541 lembar dan seri B 12.588.634.432 lembar. Artinya William menjual saham tipe A miliknya sebanyak 332, 22 juta itu.

Dilansir dari Detikcom, walaupun menjual sebagian kecil saham Seri A, William masih memiliki saham terbesar dibandingkan deretan komisaris lainnya, seperti Andre Soelistyo dan Garibaldi Thohir (Boy Thohir).

Lihat Juga : IHSG Terkulai ke 6.926 di Akhir Pekan

William juga masih tercatat sebagai pemegang saham perorangan terbesar dibanding direksi GOTO, seperti Melissa Siska Juminto (President Unit Bisnis E-commerce/Tokopedia), Wei-Jye Jacky Lo (Direktur Keuangan), Pablo Malay (Direktur Corporate Officer and Group), Patrick Walujo (Direktur Utama Group GOTO), Catherine Hindra Sutjahyo, dan Hans Patuwo.

Saham terbesar Seri A GOTO masih dikuasai oleh Taobao China Holding Limited 104.73 miliar saham (8,84%) dan SVF GT Subco (Singapura) Pte Ltd sebesar 91.56 miliar (97, 73%).

Saham Seri A merupakan saham biasa dan Seri B adalah pemegang saham dengan hak suara multiple (HSM) atau multiple voting shares(MVS) untuk menjaga agar hak suara dan keputusan perusahaan tetap dipegang oleh pendiri bukan investor.

Penjualan saham yang dilakukan oleh komisaris, pendiri, direksi, dan manajemen merupakan hal yang lumrah terjadi oleh perusahaan terbuka dan pasar modal di berbagai negara. Beberapa dari bos emiten pun melakukan hal yang sama yang bertujuan investasi dan keperluan pribadi lainnya.

Berperahu mengelilingi surga

Teten Ungkap Kelemahan UMKM Sehingga Kalah Saing dengan Produk Impor******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki mengatakan 97 persen lapangan kerja di Indonesia diserap oleh UMKM.

Namun, produk UMKM masih sulit bersaing di pasar global.

"UMKM kita masih skalanya ekonomi subsisten, skala untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak produktif. Produknya juga masih belum punya daya saing, apalagi daya saing global," kata Teten di acara Indonesia Digital MeetUp 2023, Kamis (5/10).

"Dan kita kaget-kaget kalau kemudian kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk lewat platform global maupun juga lewat perdagangan biasa," imbuh Teten.

Lebih lanjut, Teten mengatakan UMKM Indonesia bukannya tidak mau beradaptasi dengan perdagangan digital. Sebanyak 22 juta UMKM disebut telah berdagang online, tetapi tetap sulit bersaing karena masuknya barang impor yang sangat murah.

Karenanya, Teten, meminta agar pedagang lokal tidak disalahkan.

"Pasar seperti Tanah Abang bahkan pasar becek yang jualan sayur, jualan sembako, sudah online. Jadi jangan salahkan mereka belum shifting (ke online). Mereka sudah shifting," katanya.

Ia menduga ada dua cara produk impor murah bisa masuk ke pasar dalam negeri. Pertama karena praktek dumping yakni mengekspor barang dari negara asalnya untuk dijual ke Indonesia dengan harga lebih murah untuk menguasai pasar.

Kedua, barang impor bisa masuk melalui jalur tak resmi. Teten mengatakan hal tersebut terlihat dari data Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ada impor dari China yang tak tercatat.

"Berarti ada yang lewat jalur ilegal. Ini yang mau kita benahi," katanya

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

Belanja Pakai Allo Bank di Transmart Full Day Sale, Bonus Diskon 20%******

Mau diskon tambahan dari Allo Bank untuk pembelanjaan produk kebutuhan rumah tangga? Gampang!

Caranya belanja kebutuhan rumah tangga pakai Allo Bank di Transmart Full Day Sale yang berlangsung pada hari ini, Minggu (8/10).

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank dan Bank Mega Dobel Diskonnya

Diskonnya pun enggak tanggung-tanggung, yakni mencapai 50 persen. Jadi kalau belanja di Transmart Full Day Sale pakai Allo Bank bisa 50 persen plus 20 persen.

Nah, untung banget, kan? Hemat pula, jadi enggak akan bikin kantong jadi boncos.

Selain itu, diskonnya juga tersebar di berbagai produk. Mulai dari bahan pangan segar, produk kebutuhan rumah tangga, fashion, kosmetik, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Yuk segera ke gerai Transmart terdekat dan belanja pakai Allo Bank untuk dapatkan diskon tambahan.

Jangan sampai kelewatan ya! Soalnya, Transmart Full Day Sale cuma berlangsung pada hari ini, Minggu (8/10) mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai se-Indonesia.

Penjara Naga Segala Alam

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]