info link gacor hari ini

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

daftar airbet

Menkominfo bahas percepatan filing satelit CAKRA******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membahas percepatan untuk penyelesaian dokumen penggunaan slot orbit (filing)satelit CAKRA-1 bersama perwakilan dari International Telecommunication Union (ITU).

Dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2024 di Barcelona, Budi yang didampingi petinggi dari Kementerian Kominfo berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal ITU Doreen Bogdan-Martin dan Direktur Biro Radio Komunikasi ITU Mario Maniewicz.

“Tentang concernIndonesia melakukan transformasi digital. Kita perlu mendapatkan dukungan dari lembaga internasional. ITU berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam melakukan transformasi digital,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Baca juga: Menkominfo bahas percepatan Filing Satelit CAKRA-1 dengan Sekjen ITU

Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI

Dalam diskusi itu, Budi mengutarakan bahwa Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengoptimalkan satelit sebagai teknologi untuk memantau sumber daya maritim nasional.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia mengharapkan ITU bisa menyetujui pengajuan fillingsatelit CAKRA-1 yang akan digunakan untuk memantau kondisi maritim Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Indonesia meminta bantuan ITU untuk mempercepat proses evaluasi dan publikasi satelit CAKRA-1 tersebut, agar sesuai dengan jadwal peluncuran CAKRA-1 yang ditargetkan pada akhir Juni 2024,” kata Budi.

CAKRA-1 merupakan Satelit Low Earth Orbit(LEO) yang akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti nelayan dan perikanan.

Budi menekankan terobosan teknologi satelit perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional.

“Kita ini negara kepulauan, laut kita luas sehingga memang memerlukan sarana dan infrastruktur komunikasi berbasis satelit. Akan di-follow uplagi,” ujarnya.

Pembahasan mengenai filingsatelit dengan ITU merupakan langkah administratif yang diperlukan sesuai dengan prosedur standar ITU agar satelit KKP bisa diluncurkan dan terlindungi.

Kementerian Kominfo berupaya membantu peluncuran CAKRA-1 dijadwalkan pada 28 Juni 2024. Satelit CAKRA akan terdiri dari beberapa unit satelit dan secara teknis akan dibahas dalam pertemuan Kementerian Kominfo dengan ITU selanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen ITU Doreen Bogdan-Martin juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Telecommunication Development Conference (WTDC) Tahun 2025 yang akan dihadiri sekitar kurang lebih 1.200 orang.

“Termasuk juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah World Telecommunication Development Conference 2025. Nanti kita rapatkan dulu,” tutup Budi.

Baca juga: BAKTI tengah timbang gunakan satelit GEO atau LEO untuk SATRIA-2

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

permainan slot gacor

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Biografi pejabat wanita Dayun

erek2 81

Joymeal rilis dua rasa abonori berbahan alami pendamping makan anak******

Jakarta (ANTARA) - Mengonsumsi protein hewani menjadi cara terbaik untuk memberikan nutrisi pada anak dan mencegah stunting. Berdasarkan laman Sehat Negriku Kementerian Kesehatan, tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat. Berdasarkan Susenas 2022, konsumsi protein per kapita sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein nasional yaitu 62,21 gram namun masih cukup rendah untuk protein hewani yaitu kelompok ikan/udang/cumi/kerang 9,58 gram; daging 4,79 gram; telur dan susu 3,37 gram.(https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230121/1542263/protein-hewani-efektif-cegah-anak-alami-stunting/)
Baca juga: Presidium GKIA rilis buku MPASI Kaya Protein

Baca juga: Dokter: Beri gula pada makanan pendamping ASI setengah sendok teh
 Melihat hal itu, Produk perawatan bayi Gently Indonesia secara resmi meluncurkan makanan sehat anak JoyMeal Abonori sebagai pendamping makanan bayi dan anak berbahan dasar alami. JoyMeal ABONORI merupakan makanan dengan perpaduan antara abon, Japanese nori, wijen, dan Australian cheddar cheese yang menghadirkan rasa gurih dan nikmat. Di samping itu, JoyMeal ABONORI juga mengandung zat besi dan fosfor untuk membantu asupan pertumbuhan tulang dan pembentukan sel darah merah untuk bayi dan anak dari umur 6 bulan hingga 10 tahun. JoyMeal ABONORI dibuat tanpa kandungan MSG (Monosodium Glutamat), pengawet, penguat rasa, pewarna sintetis, dan pemanis buatan. JoyMeal ABONORI menggunakan gula nira organik yang memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan gula putih untuk membantu pencegahan diabetes dan obesitas pada bayi dan anak. ANTARA pun turut mencicipi JoyMeal Abonori yang terdiri dari dua rasa  yakni Beef dan Chicken. Saat dilihat pertama kali, JoyMeal Abonori memiliki tekstur yang berbeda dengan abon dewasa yang cenderung berserat panjang dan tebal. JoyMeal Abonori memiliki bentuk dengan serat lebih halus dan tidak menggumpal. *JoyMeal Abonori Beef

 Untuk varian rasa Beef atau daging, terbuat dari daging sapi tenderloin, yakni bagian has dalam daging sapi. Tekstur JoyMeal abonori Beef sangat lembut dengan taburan biji wijen dan nori dan memiliki warna khas abon sapi. Rasanya gurih dan pas, tidak terlalu asin. Bagi anak pecinta makanan gurih, varian ini sangat cocok untuk dimakan berdampingan dengan nasi hangat. Varian ini juga dilengkapi dengan keju cheddar sebagai tambahan rasa gurih. *JoyMeal Abonori Chicken

 Untuk varian ayam atau chicken, JoyMeal Abonori diklaim abon pertama yang terbuat dari ayam kampung. JoyMeal Abonori varian ayam lebih terasa manis dengan warna yang lebih terang dari Abonori sapi. Teksturnya tidak kalah lembut dan sangat mudah dikonsumsi, dan terasa lumer dimulut. Namun bagi anak yang menyukai rasa gurih, mungkin masih kurang cocok di lidah dengan rasa abon ayam yang manis. Kedua varian ini sangat mudah dikonsumsi baik secara langsung atau sebagai tambahan protein hewani dimakanan bayi dan anak. Karena tekstur yang halus, abon ini mudah dimakan meskipun untuk bayi dibawah satu tahun yang belum memiliki gigi yang sempurna. *Solusi makanan sehat anak Co-Founder & CEO dari Gently dan JoyMeal Nyoman Anjani yang juga seorang ibu, mengatakan, kesehatan anak adalah prioritas utama dan setiap Ibu pasti ingin memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil di masa Golden Age Period (periode usia emas). Namun tantangan saat ini di Indonesia, para Ibu sering mengalami kesulitan untuk meningkatkan nafsu makan anak dan belum banyak pilihan makanan yang praktis, alami, dan bergizi untuk membantu mengatasi masalah ini. "Oleh karena itu, kami menghadirkan JoyMeal sebagai solusi bagi para ibu untuk memberikan asupan gizi tambahan yang bernutrisi, alami, berkualitas, halal, dan aman untuk si kecil. Kini para ibu tidak perlu lagi khawatir karena JoyMeal ABONORI dapat menjadi salah satu sumber gizi untuk membantu memenuhi kecukupan gizi bayi dan anak," ucapnya dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (1/3). Kemasan yang praktis dengan ziplock membuat JoyMeal Abonori dapat mudah dibawa kemanapun sebagai solusi makanan sehat dan cepat saji. Baca juga: Manfaat makanan pendamping ASI organik untuk anak

Baca juga: Ahli Gizi paparkan Six Pas sebagai metode pemberian MPASI
 

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Jiwa yang melahap

vtoto88

H20 Racing: Penyelenggara lain harus belajar dari seri Danau Toba 2024******

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Direktur Pemasaran H2O Racing, Raimondo, mengatakan bahwa penyelenggara balapan F1 Powerboat di Danau Toba dinilai sukses, sehingga yang lain diimbau untuk banyak belajar dari Indonesia. Ia membeberkan, berdasarkan pelaksanaan F1 Powerboat Danau Toba tahun lalu, pihaknya mengapresiasi kinerja panitia yang dinilai sukses menyelenggarakan ajang internasional tersebut dengan berbagai tantangan yang ada. "Di Indonesia ini, timnya (panitia) sangat luar biasa, karena penyelenggaraannya telah berhasil dilaksanakan di tempat yang jauh dan bukan pusat kota," kata Raimondo dalam konferensi pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024, Sabtu, usai pelaksanaan balapan dalam kategori Sprint Race. Dia mengaku, promotor juga banyak belajar dari penyelenggara di Indonesia, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan proyeksi untuk penyelenggara di negara lain. "Kami akan terus bekerja secara profesional untuk bersama-sama menyukseskan seri Danau Toba," ujar dia.

Baca juga: Pembalap F1 powerboat jajal lintasan dalam sesi "free practice" Ia menekankan, pihaknya sangat mencintai Indonesia, khususnya Danau Toba, sehingga sudah menganggapnya sebagai rumah sendiri. Raimondo juga berharap, agar hospitality(keramahtamahan) warga di Danau Toba bisa terus terjaga. Mulai Sabtu dan Minggu (3/3), Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba.

Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu. Promotor H2O Racing telah bersepakat dengan Indonesia melalui InJourney untuk melaksanakan perlombaan sebanyak lima kali hingga 2027. Sementara itu, F1 powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Stefan Arand: Gelombang air dan cuaca panas Danau Toba jadi tantangan
Baca juga: Pertamina dukung perekonomian daerah lewat ajang F1 Powerboat 2024

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

youtube shorts bisa menghasilkan uang

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan Biasa Kematian

id slot gacor

Baznas Jambi salurkan bantuan usaha ke pelaku UMKM******

Jambi (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi menyalurkan bantuan usaha bagi pelaku UMKM dan mustahik total senilai Rp112 juta.

Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih di Jambi, Sabtu, menyerahkan secara simbolis bantuan yang diberikan kepada para pelaku UMKM dan mustahik (penerima zakat) itu di kawasan Tugu Keris Kota Jambi.

Adapun bantuan yang diberikan yaitu 75 unit etalase senilai Rp112,5 juta, bantuan renovasi bedah rumah senilai Rp5 juta, bantuan peralatan kesehatan berupa kursi roda sebanyak lima buah, bantuan modal usaha dan bantuan paket sembako untuk 15 orang.

Baca juga: Baznas Jambi akan salurkan zakat kepada 5.000 mustahiq

Sri berharap dengan adanya pemberian bantuan tersebut dapat membantu pengembangan usaha para mustahik.

"Saya harap dengan bantuan yang telah diberikan, usaha para mustahik semakin berkembang dan membuat kesejahteraannya meningkat sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik melainkan menjadi muzakki (pemberi zakat)," kata dia.

Baca juga: 35 anak di Jambi dibantu Baznas beasiswa pendidikan ke Mesir dan Turki

Ketua Baznas Kota Jambi Syamsir Naim mengatakan dalam Ramadhan nanti Baznas juga akan memberikan bantuan sebanyak 6.000 paket sembako yang akan diberikan kepada mustahik seperti fakir miskin dan para pegawai honorer yang ada di Kota Jambi.

Syamsir juga mengatakan setelah Ramadhan, Baznas berencana memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa untuk tingkat SD sederajat dan SMP sederajat sebanyak 6.000 beasiswa.

Baca juga: Pemkab Tebo dan Baznas salurkan bantuan sembako bagi honorer

"Semoga dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu meringankan masyarakat," kata dia.

Pewarta: Tuyani / Bima Aripayoga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024