indobetslot88

Bermain game online di dunia lain

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Penjahat penjelajah waktu

Pengamat soal Ramai PHK Startup: Tak Ada Ekosistem******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan setidaknya ada dua penyebab banyak perusahaan rintisan (startup) di Indonesia yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pertama, menurut Aviliani, startup tidak memiliki ekosistem seperti industri lain. Padahal, menurutnya, ekosistem menjadi sangat penting untuk startupbisa mempertahankan dan meningkatkan skala bisnis nya.

"Sampai saat ini startup di Indonesia itu tidak memiliki ekosistem yang kuat. Padahal, startup sepertie-commerceitu harus punya ekosistem. Kalau tidak punya ekosistem ya enggak akan bisasurvive," ujarnya dalam acara Indef School of Political Economy (ISPE), Selasa (13/12).

Hal ini membuat ketika startup e-commerce tak mampu memberikan diskon karena kehabisan dana, maka ditinggalkan oleh pelanggan. Karenanya membangun ekosistem harusnya dilakukan sejak awal sebelum menggunakan skema bakar uang.

"Kenapa? Karena dia enggak akan bisa kasih diskon sepanjang masa. Kalau dibikin survei, misalnya pakai produk yang ada pay-paynya gitu, ditanya kenapa anda memakai? Pasti jawabannya karena ada diskonnya. Lalu kalau enggak ada diskon mau tetap dipakai nggak? jawabannya enggak kan? Nah ini yang membuat startup tak mampu survive ketika masa bakar uang selesai," jelasnya.

Kedua, saat membangun suatu usaha, pelaku startup hanya melihat data tanpa melihat langsung ke lapangan. Imbasnya, rencana kerja yang akan dijalankan menjadi semu.

"Kita bisa lihat banyak startup abis IPO itu enggak tahu mau ngapain. Itu karena mereka enggak punya (skill) basic sektor riilnya," jelasnya.

Selain itu, pelaku usaha startup hanya mendapat keuntungan dari pelaku usaha yang menggunakan jasa marketplace-nya bukan dari keuntungan menjual produk sendiri. Sehingga, saat produk tidak laku, maka penghasilannya pun tidak ada.

"Jadi yang dijual apa aja, dia dapat fee dari situ. Kalau cuma dapat fee, kalau dia transaksinya enggak banyak, dia nggak bisa bayar gaji karyawan, makanya enggak heran kalau sekarang banyak PHK ketika era bakar duitnya sudah selesai," imbuhnya.

Lanjutnya, hal ini tercermin dari sekian banyak startup di Indonesia, yang bertahan dan masih digunakan oleh masyarakat hanya sedikit. Bahkan dinilai bisa dihitung jari.

"Sekarang sudah terbukti dong sudah setahun lebih ternyata yang bertransaksi cukup survive. Kalau kita lihat mungkin di e-commerce, hanya tiga atau empat yang bisa survive," pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa startup Indonesia telah melakukan PHK mulai dari Sayurbox, Tanihub, Carousell, Shopee, JD.ID, LinkAja, Tokocrypto, hingga GoTo.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Intip Harta Ciliandra Fangiono, Orang Terkaya Paling Muda di RI******

Ciliandra Fangiono, seorang CEO perusahaanSingapuraberusia 46 tahun, dinobatkan sebagai orang terkaya termuda di Indonesia berdasarkan daftar Forbesbertajuk 2022 Indonesia's 50 Richest.

Mengutip Forbes, Senin (12/12), ia menempati posisi 20 orang paling tajir di Tanah Air. Tercatat kekayaan Ciliandra mencapai US,2 miliar atau setara Rp34,41 triliun (asumsi kurs Rp15.644 per dolar AS).

Pada tahun sebelumnya, Ciliandra masih berada di posisi 24 orang terkaya di Indonesia. Saat itu, kekayaannya mencapai US,83 miliar.

First Resources memiliki puluhan pabrik pengolahan sawit yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Perusahaan itu berdiri 1992 dan terdaftar di Bursa Singapura sejak 2007 lalu.

Tak hanya perkebunan dan pabrik kelapa sawit, First Resources melalui pabrik penyulingan mereka juga memproses produksi CPO dan inti sawit menjadi produk berbasis kelapa sawit, seperti; biodiesel, minyak inti sawit, bleached and deodorzed olein dan RBD stearin.

Dari perusahaan ini lah kekayaan Ciliandra terkumpul. Namun, sebelum bergabung dengan bisnis keluarga, Ciliandra bekerja di divisi perbankan investasi Merrill Lynch di Singapura selama beberapa tahun.

Hingga akhirnya setelah menamatkan karirnya di situ, ia masuk ke First Resources. Berbekal pengetahuan soal merger, akuisisi dan pengetahuan bisnis umum baik di sekolah maupun tempat kerjanya, ia berhasil tampil cemerlang di First Resources.

Hingga pada 2007, atau saat usianya masih belia, ia sudah dipercaya duduk di jajaran dewan direksi perusahaan. Selama duduk di posisi itu, ia berhasil memainkan peranan kunci dalam memetakan arah dan strategi bisnis perusahaan.

Di bawah komandonya juga, perusahaan berhasil memperluas aset. Lahan perkebunan yang tadinya hanya seluas 146 ribu hektare berhasil meningkat jadi 247 ribu hektare.

Selama masa kepemimpinannya juga, dia berhasil membangun Ciliandra Perkasa. Perusahaan itu fokus di sektor pengilangan dan produksi minyak sawit.

Keberadaan Ciliandra Perkasa ini membuat perusahaan inti jadi lebih mudah dapat akses minyak sawit yang lebih baik.

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

Daftar 8 Tol Gratis Saat Libur Nataru******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol(BUJT) menyiapkan 8 ruas tol yang bisa dilewati secara gratis saat libur Natal2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Tol yang disiapkan adalah yang belum sepenuhnya selesai (fungsional), namun akan dibuka sementara untuk mendukung kelancaran arus kendaraan saat Nataru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mendukung libur Nataru, Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk jalan nasional dengan kondisi mantap.

1. Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Seksi 1 (20,4 km)
2. Jalan Tol Semarang - Demak seksi 2 (16,31 km)
Status: Sudah dilakukan uji laik fungsi jalan tol dan siap dilintasi kendaraan.
3. Jalan Tol Japek selatan paket 3 segmen Sadang Kutanegara (8,5 km)
Status: Siap difungsionalkan mendukung Nataru melalui jalan kawasan industri ke Simpang Susun (SS) Karawang Timur.
4. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi seksi 2 (11,9 km).
Status: Masih menyisakan pekerjaan penyelesaian Jembatan Cibadak di KM15+100-KM15+360 ditargetkan selesai 17 Desember 2022 dan di KM18+675-KM18+925 ditargetkan selesai 20 Desember 2022.
5. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu seksi 2A dan 2A - Ujung (4,88 km)
Status: telah dilakukan uji laik fungsi sejak 23 September 2022.
6. Jalan Tol Cinere - Jagorawi Seksi 3A (3 km)
7. Jalan Tol Sigli - Banda Aceh seksi 5 (7,3 Km) dan Seksi 6 (5 Km)
8. Ramp Junction Wringinanom Tahap 1 (7,45 Km) Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar sebagai akses pendukung kelancaran lalu lintas kendaraan menuju ke Surabaya dan juga menuju wilayah Gresik.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Tak Indahkan Pasal Zina, Wisatawan Asing Berbondong******

Wisatawan asing tetap datang berbondong-bondong ke Balidi tengah pasal zina UU KUHP yang viral diperbincangkan belakangan ini.

Hal ini sekaligus menjawab kabar hoaks yang menyebut bahwa wisatawan asing 'takut' ancaman pidana bila pasangan tinggal bersama dengan status belum menikah seperti tertuang dalam KUHP terbaru.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan sejauh ini turis masih ramai mendatangi Bali. Tercatat, kunjungan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali malah meningkat dari 8.000 penumpang per hari pada Mei 2022 menjadi 26 ribu per hari saat ini.

Faik pun menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait pembatalan turis yang akan datang ke Indonesia.

"Nggak ada. Belum ada. Meningkat, malah (kunjungan) meningkat," terang dia.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun. Ia bahkan meminta agar turis mancanegara tak takut dengan ancaman hukuman dalam KUHP yang baru disahkan.

"Iya jangan salah tafsir. Jangan khawatir datang ke Bali. Karena memang sekarang ini, seperti biasa wisatawan yang datang, seperti sekarang ini tidak perlu harus takut," ungkap Tjok Bagus saat dihubungi, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan bahwa pasal pidana mengenai pasangan belum menikah tinggal bersama hanya bisa diterapkan jika ada yang melaporkan.

Adapun, pihak yang bisa melaporkan ialah suami atau istri resmi.

KUHP terbaru, kata Tjok Bagus, juga baru berlaku tiga tahun mendatang atau 2025. Oleh karena itu, dia berharap turis asing tidak cemas untuk datang ke Bali.

Tjok Bagus juga menyebut para pelaku pariwisata akan memperlakukan turis seperti sekarang ini. Tidak ada perlakuan berbeda meski KUHP yang baru sudah disahkan.

"Teman-teman di pariwisata dan hotel komitmen, sekarang tidak ada perlakuan apa pun terhadap wisatawan, iya seperti sekarang ini saja. Kita memperlakukan wisatawan iya seperti sekarang ini," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Australia khawatir warga negaranya yang berwisata ke Bali terkena hukuman pidana imbas KUHP yang baru.

Saat ini, Australia meminta penjelasan dari otoritas Indonesia mengenai penerapan KUHP secara lebih rinci. Australia tak mau warga negaranya menanggung risiko.

[Gambas:Video CNN]

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri