bank 388 slot

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Bayi labu saya

Indonesia Batal Impor Beras dari Kamboja******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan Indonesia batal mengimpor beras dari Kamboja karena harganya terlalu mahal.

Maklum, Bulog sendiri memiliki batasan harga dari pemerintah untuk menyerap beras baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Kamboja bisa 120 ribu (ton) ke kita tapi masalahnya harganya enggak masuk," ujar Buwas di Kompleks DPR RI, Rabu (30/8).

Untuk memenuhi sisa 400 ribu ton tersebut, Bulog semula bakal membeli dari Kamboja sebanyak 125 ribu ton.

Buwas pun mengklaim saat ini kontrak antara Indonesia dan Kamboja pun belum diambil.

"Yes (belum kontrak). Kan kita enggak boleh kalau ambil harga mahal. Sampai sini jadi mahal," jelas Buwas.

Meski begitu, ia memastikan sisa kuota impor sebanyak 400 ribu ton bisa selesai pada November ini.

"Insyaallah sebelum November barangnya sudah ada. Tapi kan saya nggak perlu bilang negara mana," ungkapnya.

Dilansir dari The Star,Kementerian Perdagangan Kamboja melalui siaran pers pada Kamis (17/8) menyatakan Indonesia telah setuju untuk membeli 125 ribu ton beras giling dari kerajaan tersebut.

Kabar ini muncul usai Menteri Perdagangan Kamboja Pan Sorasak dan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Nugraha Mansury melakukan pertemuan di Phnom Penh.

"Hasil pertemuan bilateral tersebut, pihak Indonesia sepakat untuk membeli 125 ribu ton beras giling dari Kamboja, termasuk 100 ribu ton beras putih dan 25 ribu ton beras aromatik premium," bunyi rilis berita tersebut.

Pihak Kamboja mengklaim Bulog akan bekerja sama dengan Perusahaan Perdagangan Hijau milik negara itu untuk ekspor beras putih. Sementara, ID FOOD akan bekerja sama dengan anggota Federasi Beras Kamboja untuk pembelian beras aromatik premium.

"Untuk harga dan kondisi lainnya, kedua belah pihak akan terus melakukan negosiasi dalam waktu dekat," demikian rilis berita tersebut.

Kamboja mengekspor 362.708 ton beras giling ke lebih dari 50 negara dan wilayah dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kamboja impor ini menghasilkan pendapatan kotor sebesar US3,7 juta.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

IHSG Menguat ke Atas Level 7.000 Lagi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.011 pada Rabu (20/9). Indeks saham naik 31,35 poin atau plus 0,45 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,03 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,13 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 288 saham menguat, 249 terkoreksi, dan 220 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor cyclical yang naik 1,22 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas lesu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,66 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,74 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,02 persen.

Namun, bursa saham Eropa serempak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,61 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,33 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,65 persen.

Sedangkan bursa Amerika kompak ditutup merah. Indeks S&P 500 layu 0,22 persen, indeks NYSE turun 0,15 persen, dan indeks NASDAQ Composite jatuh 0,23 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Cerita Luhut soal Liku******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan buka-bukaan soal liku-liku pembangunan proyekLRT Jabodebek hingga akhirnya Senin (28/8) kemarin berhasil selesai dan diresmikan Presiden Jokowi.

Cerita itu ia sampaikan dalam unggahan di akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Senin kemarin. Dalam cerita itu ia mengenang saat Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan proyek LRT Jabodebek pada September 2015 lalu.

Saat itu katanya, ia ingat betul bahwa Jokowi menargetkan pembangunan LRT Jabodebek Fase I selesai 2018. Tujuannya, supaya bisa dimanfaatkan untuk perhelatan Asian Games.

Luhut mengatakan pembangunan LRT saat itu mengalami kendala. Pertama,kendala pembebasan lahan.

Kedua,sistem persinyalan.

Ketiga,ketidakpaduan suara soal antar lembaga dan instansi pemerintah soal impor. Luhut mengatakan saat proyek berjalan ada perdebatan di antara instansi di pemerintah soal komponen yang digunakan dalam proyek LRT.

Ada instansi yang bersikeras agar komponen LRT diimpor saja. Ada juga yang bersikukuh bahwa LRT harus menggunakan produk Indonesia.

Namun kata Luhut, perdebatan akhirnya dapat diatasi. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggunakan SDM dan produk dalam negeri di proyek LRT, meski ada beberapa penyesuaian teknologi yang dilakukan supaya prinsip keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proyek tetap terjaga. 

[Gambas:Instagram]

"Namun setelah melihat semua upaya dan sinergi antar Kementerian/Lembaga akhirnya membuahkan hasil seperti sekarang, saya senang. Ada lesson learnedyang kami dapatkan dari pengalaman pengerjaan proyek ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kami semua," katanya.

Luhut berharap kehadiran LRT Jabodebek ini nantinya bisa memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan Cibubur dan Bekasi Timur

[Gambas:Video CNN]

"Masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Cibubur dan Bekasi Timur saat ini sudah memiliki tambahan opsi sarana transportasi umum saling terkoneksi sekaligus aman dan nyaman. Sehingga dengan kehadiran LRT Cibubur dan Bekasi line ini akan secara langsung mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang berasal dari penggunaan kendaraan pribadi," katanya.

Proyek LRT akhirnya diresmikan Jokowi pada awal pekan kemarin. Usai diresmikan, masyarakat bisa naik LRT Jabodebek mulai jam 02.00 WIB Senin kemarin dengan tarif Rp5.000. Namun, tarif itu hanya promo. 

Dekan Elit

Luhut: Orang Barat Tak Perlu Ajari RI soal Climate Change******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyentil sikap negara-negara barat yang dinilai terlalu mengajari Indonesia soal perubahan iklim.

Luhut menegaskan Indonesia sudah dalam jalur yang tepat dalam upaya penanganan perubahan iklim. Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah bagi generasi Indonesia nantinya.

"Kalau kita bicara climate change, orang-orang barat ini kan suka merasa dia yang paling tahu semua. Saya selalu bilang, enggak perlu ajari kami. Kami tahu kok, dan mengerti soal itu. Kan kan punya tanggung jawab juga kepada generasi Indonesia," tutur Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

Menurutnya, Indonesia telah membuktikan keseriusan dalam mengatasi perubahan iklim. Contohnya, selama empat tahun ini Indonesia telah berhasil menurunkan sampah yang masuk ke laut.

"Indonesia ini kaya banget. Kita buktikan kita satu negara yang selama empat tahun ini berhasil menurunkan jumlah plastik garbage di laut 39 koma sekian persen. Indonesia, lho. Itu bukan kita yang bilang, yang bilang UN (PBB)," kata Luhut.

Ia juga menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak memproses sampah di darat. Hal ini tentu berdampak terhadap berkurangnya sampah di laut.

"Negara mana di dunia yang bisa melakukan replanting mangrove sampai 600 ribu hektare sampai tahun depan? Enggak ada," terang Luhut.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

Luhut juga menyinggung tingkat kebakaran hutan di Indonesia yang terus menurun setiap tahun.

"Kita punya sekarang, kalau potensial, clean energi 3.600 gigawatt, termasuk solar panel," kata dia lebih lanjut.

Ia menegaskan Indonesia juga cukup cepat dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

"Slowlyenggak juga, kita cukup cepat," tegas dia.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang pemain besar

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?