interwin88

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

DPR Duga Beda Alokasi dan Realisasi Jadi Penyebab Pupuk Subsidi Langka******

Komisi IV DPR menyoroti perbedaan alokasi dan realisasi kontrakpupuk subsidi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Ia menduga kondisi itu menjadi penyebab kelangkaan pupuk subsidi.

"Kita semua tahu dari presiden sampai seluruh jajaran termasuk anggota DPR, DPRD Kotamadya, DPRD provinsi setiap turun ke bawah pasti ditanyakan masalah pupuk, kelangkaan pupuk," kata Sudin dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (30/8).

Sudin mengatakan Kementan mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 7,85 juta ton pada 2023. Namun, dalam kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pupuk Indonesia, realisasinya hanya 6,68 juta ton.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan realisasi kontrak subsidi pupuk subsidi memang hanya 6,68 juta ton dan alokasi 7,65 juta ton.

Menurutnya, masalah terletak pada anggaran Kementan untuk pupuk subsidi sebesar Rp25 triliun yang cukup hanya untuk 6,68 juta ton.

"Karena kondisi anggaran kita cuma Rp25 triliun mampunya segitu untuk harga pokok penjualan (HPP) pupuk subsidi," kata Ali.

Maka dari itu, Kementan meminta tambahan anggaran pupuk subsidi ke Kementerian Keuangan. Dengan begitu, alokasi 7,65 juta ton pupuk subsidi diharapkan bisa terpenuhi.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kesimpulan dari Kementerian Keuangan," kata Ali.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

Cerita Bahlil soal Anggaran Benahi Investasi Rp800 M Ditolak Kemenkeu******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curhat soal minta anggaran tambahan Rp800 miliar untuk membenahi proses izin usaha melalui Online Single Submission(OSS), tetapi ditolak Kementerian Keuangan.

Menurutnya, OSS di kementeriannya sekarang masih seperti mobil Avanza. Padahal, Bahlil mengaku dituntut Jokowi untuk membuat sistem pengurusan izin investasi itu bisa secepat gerak mobil Mercedes alias Mercy.

"Avanza jangan disuruh lari 160 km per jam, nanti terbalik di jalan tol atau jangan disuruh orang hidup nyaman di Avanza. Kalau kita mau pakai mobil bagus, Mercy, 160 km/jam pasti licin, stabilizer-nya pasti jalannya bagus. Penting ini pimpinan, jangan sampai menteri investasi dikira tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat lewat bapak/ibu dewan terhormat, tanyakan kepada Kementerian Keuangan kenapa ini tidak terjadi," sindir Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Ia menegaskan Kementerian Investasi/BKPM sudah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali. Oleh karena itu, Bahlil amat berharap anggaran tambahan senilai Rp800 miliar itu bisa cair.

Terlepas dari itu, ia berkelakar soal pencapaian yang diraih kementeriannya. Menurutnya, capaian tersebut bukan buah hasil kerja keras anak buahnya di Kementerian Investasi/BKPM.

"Bagus, bagus. Jadi, kita sudah WTP 15 kali, bukan karena kerja staf saya bagus, tapi karena uangnya kecil," kelakar Bahlil disambut gelak tawa para peserta raker, termasuk Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Bahlil getol mempromosikan OSS. Ia menegaskan seluruh urusan administrasi pengurusan izin usaha berhasil dipangkas menggunakan sistem tersebut, termasuk untuk UMKM.

Ia tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang. Menurutnya, dulu marak terjadi praktik 'titip duit' dalam urusan mengurus izin usaha.

"Dulu waktu saya bikin izin (usaha), setiap meja (pejabat) harus ada yang saya tinggalkan (Bahlil menunjukkan gestur memberikan uang). Dengan pengalaman itu, saya bilang tidak boleh lagi lewat-lewat meja, semua lewat OSS dan buat UMKM semuanya gratis," jelas Bahlil dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Teten Tolak Tiktok Jalankan Bisnis Medsos dan E******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki ingin Indonesia mencontoh Amerika Serikat (AS) dan India yang berani melarang TikTokmenggunakan platform tersebut sebagai tempat berjualan.

"India pun berani menolak TikTok, kenapa kita enggak? Amerika juga melarang TikTok. Jualannya boleh, tapi enggak boleh disatukan dengan media sosial. Di kita, media sosial, dia juga jualan," tegas Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Kita tahu dari survei dan riset, orang belanja online itu dinavigasi serta dipengaruhi perbincangan di media sosial. Apalagi nanti payment system sama (via TikTok), pembiayaan, logistiknya mereka semua. Ini monopoli," sambungnya.

Di lain sisi, Teten meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memperketat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63121 bagi portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersil (nonprofit). Alasannya, agar barang-barang impor tidak langsung bebas dijual di marketplace.

"Sedikit saya mau tambah dari Pak Teten. Itu benar Pak Martin (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung), kenapa? Negara kita terlalu bebas hanya karena supaya tidak dibilang ketinggalan. Itu e-commerce di China memang semua dibuka? Enggak. Di India itu lebih parah lagi," ucap Bahlil.

Bahlil menegaskan pasar besar yang dimiliki Indonesia tidak dibarengi dengan upaya memagari produk-produk tanah air. Ia mengatakan salah satu penyebabnya adalah aturan yang belum memadai.

"Jadi, Pak Teten mohon maaf, tanpa aturan ada, saya sudah sampaikan ke deputi saya 'Lock itu izin di KBLI e-commerce yang datang tidak dulu didaftarkan langsung main jualan saja'. Aku sudah tutup. Gak apa-apa saya lapor DPR, kalau memang orang komplain, saya hadapi saja," ungkapnya.

"Suara wong cilik itu harus begini Bu Evita (Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Evita Nursanty), korelasi dengan regulasi. Ini serius. Jadi, Pak Teten itu sudah betul. Kalau enggak, habis kita. Ini serius," imbuh Bahlil.

Ia mengatakan siasat licik yang dilakukan pihak luar adalah menjual produk serupa dengan harga rendah, lalu mengakuisisi UMKM-UMKM kecil di tanah air. Setelah pedagang lokal bangkrut, oknum tersebut bakal bermain dengan volume lebih besar dengan permainan harga.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Selasa (5/9) pukul 21/.08 WIB.

Puncak seni bela diri

Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator******

Pengusaha merespons rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air menggunakan mist generatoruntuk menekan tingkat polusi udara.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pengusaha akan diberatkan jika Pemprov DKI tidak memberikan bantuan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya pelaku usaha Indonesia saat ini didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

"Ya iya lah (memberatkan). Ini kita kalau ngomong perusahaan, perusahaan yang mana. Kalau perusahaan besar enggak apa-apa. Kalau kita kan Indonesia ekonomi kita 97 persen UMKM. Beli semua (mist generator) kan enggak mungkin," kata Shinta di sela-sela acara ASEAN Women CEO Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (2/9).

Shinta mengatakan pengusaha bukan tidak mau mendukung upaya menekan polusi Jakarta. Namun, setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Karenanya, kata Shinta, kewajiban membeli mist generator menggunakan biaya sendiri hanya bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar.

"Kita enggak bisa menyamaratakan (semua perusahaan) dan kita enggak bisa mengatakan ini keharusan," kata Shinta.

Pemilik gedung tinggi di Jakarta

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI berencana meminta pemilik gedung tinggi untuk menyemprotkan uap air dari atas gedung. Menurut KLHK, alat tersebut efektif untuk mengatasi polusi udara Jakarta. 

Alat diimbau untuk dipasang di empat sisi agar efektif.

Pemprov DKI sendiri hingga saat ini belum menentukan gedung-gedung yang wajib memasang alat, dari total 1300 gedung yang memiliki delapan lantai atau lebih.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan mist generatordi gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid sempat merespons rencana Pemrov DKI Jakarta tersebut. Ia mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

Arjsad mengatakan pengusaha adalah bagian dari masyarakat yang harus peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu pengusaha mendukung upaya menekan tingkat polusi, tetapi harus dengan cara yang terbaik.

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arsjad.

Roh Kaisar yang Biadab

Bos AirAsia Ingin Lebih Banyak Bandara Internasional di Indonesia******

CEO Capital A, perusahaan induk AirAsia, Tony Fernandes berharap lebih banyak bandara di Indonesia melayani penerbangan internasional. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak daerah yang berpotensi dikunjungi oleh wisatawan negara, selain Bali dan Labuan Bajo.

"Saya pikir pariwisata bisa menjadi penyumbang yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Kalau dibayangkan apa yang dimiliki Bali, hal itu bisa dilakukan di sekitar tujuh atau delapan tempat di Indonesia," kata Tony di sela-sela acara di sela-sela acara Asean Investment 2023 di Jakarta, Senin (4/9).

"Menurut kami dunia perlu melihat Indonesia. Ada begitu banyak hal yang bisa dilihat di negara menakjubkan ini," lanjutnya.

Ia mengatakan AirAsia bersemangat untuk melakukan konektivitas langsung sebanyak mungkin dan membuka rute yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya AirAsia membuka penerbangan internasional dari dan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara.

"Kami di AirAsia sangat optimis dalam mengembangkan pariwisata dan logistik di Indonesia," katanya.

Tony mengatakan saat ini AirAsia memiliki 28 pesawat di Indonesia. Dalam tiga tahun ke depan, jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 75 pesawat.

"Jadi sebenarnya saya pagi ini saya berbicara dengan tim saya untuk mengatakan kami ingin menambah lebih banyak pesawat. Jadi kami ingin bertambah menjadi 75 pesawat," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

Gandeng Korsel, Hutama Karya Bakal Studi Terowongan Bawah Laut IKN******

PT Hutama Karya (Persero) menggandeng PT Daewoo Enginerring & Construction Co. Ltd (Daewoo) untuk menginisiasi studiterowongan bawah laut(immersed tunnel) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Sebagai langkah awal, kedua belah pihak menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 10th Road Engineering Association of Asia and Australia (REAAA) Business Forum di sela Konferensi Jalan Internasional bertajuk Asia Australasia Road Conference 2023 (AARC) pada 25 Agustus 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam keterangan resmi, Kamis (31/8), pihak Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd (Daewoo) diwakili Senior Vice President Overseas Marketing Development Team Daewoo Mr Seung Han dalam penandatangan MoU itu.

"Kita baru selesai studi kelayakan, dan dari hasil studi kelayakan tersebut maka kita membuat desain. Insya Allah pada tahun depan kita bisa mulai (konstruksinya)," ujar Danis di IKN Nusantara, dikutip dariAntara, Rabu (23/8) lalu.

Menurut Danis, setelah desain terowongan bawah laut selesai dan ditentukan, maka pemerintah akan langsung melelang proyek tersebut untuk kemudian ditentukan siapa yang akan menggarap.

Lelang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai penanggung jawab pembangunan proyek pemerintah di IKN.

"Desainimmersed tunneldirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km," kata dia.

Proyek ini bagian dari Jalan Tol Akses IKN yang menghubungkan dengan Kota Balikpapan. Pihaknya merancang terowongan bawah laut ini untuk enam lajur jalan tol.

"Kalau kita bisa memulai pembangunan immersed tunnel ini pada 2024, maka sekitar 2-3 tahun dapat diselesaikan," terangnya.

[Gambas:Video CNN]