slot maxwin hari ini

Super Kamudo

1001 tafsir mimpi togel

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Memanggil dewi dari dunia lain

mini airbet88

Pj Gubernur: Masyarakat antusias saksikan F1 Powerboat 2024******

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan masyarakat di wilayahnya sangat antusias menyaksikan kejuaraan F1 Powerboat 2024 yang dilaksanakan di Balige, Kabupaten Toba, 2-3 Maret 2024.

"Masyarakat maupun wisatawan sangat antusias.Masyarakat tumpah ruah di tepian danau, di jalan-jalan sangat padat," ujar Hassanudin usai pimpin Lap Parade F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sabtu.

Menurutnya, dengan tingginya kunjungan wisatawan ke acara balap air internasional itu sangat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat maupun daerah.

"Antusias masyarakat yang membludak tentunya akan meningkatkan perputaran perekonomian daerah. Kita berharap besok seperti tahun lalu," kata dia.

Baca juga: H20 Racing: Penyelenggara lain harus belajar dari seri Danau Toba 2024

Baca juga: Stefan Arand: Gelombang air dan cuaca panas Danau Toba jadi tantangan

Dikatakan Hassanudin perputaran uang pada kejuaraan F1 Powerboat tahun 2023 mencapai ratusan milliar rupiah. Untuk itu, ia berharap kejuaraan F1 Powerboat 2024 dapat terlaksana dengan baik agar kesuksesan tahun lalu dapat terulang kembali.

"Di tahun lalu juga perputaran perekonomian mencapai ratusan miliar, kita harap tahun ini bisa melebihi tahun lalu," sebutnya.

Dalam menyukseskan kegiatan internasional itu, pihaknya bersama pemangku kebijakan terkait sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan dengan maksimal.

"Semua kebutuhan persiapan penyelenggaraan telah didukung penuh oleh Pemprov, mulai dari infrastruktur maupun hal teknis lainnya seperti penyediaan shuttle bus untuk mengangkut pengunjung dari kantong-kantong parkir menuju lokasi perlombaan. Pemprov dan masyarakat sangat terbuka untuk menerima wisatawan yang datang ke Danau Toba," ujarnya

Sementara itu, Bupati Toba, Sumatera Utara, Poltak Sitorus memandang pelaksanaan balap perahu cepat internasional F1 Powerboat membawa dampak ganda bagi kawasan Danau Toba, baik dari sisi pariwisata maupun bagi pelaku UMKM.

"Kami bangga dengan digelarnya F1 Powerboat yang kedua kali di Danau Toba. Ini tentunya juga menjadi ajang promosi yang sangat bagus bagi Danau Toba di dunia. Salah satu tujuan kejuaraan itu adalah destinasi pariwisata di Toba mengalami kenaikan kelas hingga berkelas internasional," katanya di Toba, Sabtu.

Dengan adanya kejuaraan internasional tersebut, kata dia mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke daerah itu. Pada tahun 2022 ada kunjungan 1 juta orang, berikutnya tahun 2023 naik 100 persen menjadi 2 juta kunjungan wisatawan saat F1 Powerboat pertama di gelar.

"Bila seorang wisatawan itu menghabiskan uang nya di Toba sebanyak Rp500 ribu. Maka, uang yang berputar di Toba sebesar Rp1 triliun. kali ini selain F1 Powerbiat, juga ada Aquabike Indonesia Championship, Lomba Solu Bolon dan hiburan band seperti Wali, Radja dan Ada Band," katanya.*

Baca juga: Penyelenggara apresiasi Polri terkait pengamanan F1 Power Boat

Baca juga: Gubernur: Okupansi penginapan di Toba naik 100 persen

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Tiran paling hebat dalam sejarah

rajatoto2

Prajurit TNI AL bersihkan pesisir Hualoy demi angkat potensi wisata******

Jakarta (ANTARA) - Prajurit TNI Angkatan Laut dari Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX Ambon bergotong royong bersama warga membersihkan pesisir Hualoy, Pulau Seram, Maluku, untuk mengangkat potensi wisata bahari di daerah tersebut.

Komandan Yonmarhanlan IX Ambon Mayor Marinir Tamyasin Hehanussa dalam siaran resminya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan aksi bersih-bersih itu bertujuan menjaga wilayah pesisir, termasuk laut, agar ekosistem  tetap lestari.

“Laut yang berada di Negeri Hualoy mempunyai terumbu karang yang indah sehingga akan menjadi potensi ekowisata bahari yang dapat berdampak positif bagi masyarakat apabila dilestarikan,” kata Komandan Yonmarhanlan IX Ambon, yang juga memimpin aksi bersih-bersih di kawasan pantai Hualoy, Jumat (1/3).

Tidak hanya menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir, aksi bersih-bersih bersama warga di pesisir Hualoy, menurut Mayor Tamyasin, juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi bersama masyarakat Hualoy.

“Banyak terima kasih untuk sambutannya kepada kami. Kiranya tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik ke depannya,” katanya.

Dalam siaran tertulis yang sama, pemimpin adat setempat Raja Negeri (Desa) Hualoy Arif Tubaka menyambut baik inisiatif dari prajurit Korps Marinir TNI AL itu.

Dia menilai aksi gotong royong membersihkan pesisir merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara masyarakat dan seluruh prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IX Ambon.

Raja Negeri Hualoy, yang mewakili seluruh warga setempat, pun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IX Ambon atas kepedulian mereka terhadap ekosistem pesisir di Hualoy.

Hualoy di Kabupaten Seram Barat, Maluku, merupakan salah satu desa di Pulau Seram yang dikenal dengan wisata alam dan wisata baharinya, termasuk wisata pantai. Desa itu dihuni di antaranya oleh masyarakat adat Negeri Hualoy, yang dipimpin seorang raja/tetua adat. Dalam beberapa sumber sejarah, masyarakat Hualoy kerap ikut dalam perjuangan melawan penjajah kolonial Hindia Belanda, termasuk dalam peperangan yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Cara menarik bintang dengan login di awal

pabrikqq

Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran******

Seoul (ANTARA) - Ketegangan antara pemerintah dengan para dokter meningkat seiring rencana Asosiasi Medis Korea (KAM) mengadakan unjuk rasa massal pada Minggu (3/3) sebagai buntut dari perselisihan mengenai penambahan kuota mahasiswa kedokteran.

“Sekitar 20.000 dokter diperkirakan akan ambil bagian dalam demonstrasi tersebut,” kata keterangan KMA sebagaimana dilaporkan Yonhap, Sabtu.

Aksi demonstrasi besar-besaran di bagian barat Seoul itu dilatarbelakangi oleh pemerintah yang meningkatkan tekanan terhadap para dokter yang melakukan aksi mogok dengan mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa mantan pejabat KMA.

Pihak Kepolisian Seoul pada Jumat (1/3) telah menggerebek rumah kantor pejabat KMA dengan tudingan mendorong para dokter peserta pelatihan untuk meninggalkan pekerjaannya secara massal dan mendukung pemogokan.

Hal itu dinilai KMA sebagai peringatan jelas bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum jika pemogokan terus berlanjut. Padahal, pemogokan tersebut lantaran pemerintah setempat tidak memiliki terobosan di tengah meningkatnya risiko gangguan medis yang besar.
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Sebelumnya pada Kamis (29/2), pemerintah telah mengajukan permohonan terakhir kepada para dokter junior untuk kembali bekerja pada Kamis atau mereka akan menghadapi hukuman, termasuk penangguhan izin.

Imbauan pemerintah tidak berhasil membuat dokter peserta pelatihan dan residen kembali ke rumah sakit. Hingga Kamis sore, hanya 6 persen atau 565 dari 9.510 dokter yang mogok telah kembali bekerja.

Menanggapi perselisihan tersebut, Asosiasi Medis Dunia telah mengeluarkan pernyataan dengan menyebut rencana pemerintah sebagai keputusan sepihak yang secara drastis meningkatkan penerimaan mahasiswa kedokteran, dilaksanakan tanpa bukti yang jelas dan kurangnya konsultasi dan konsensus dengan kelompok ahli.

Namun, Kementerian Kesehatan Korea Selatan membantah keras klaim tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut hanya mewakili pendapat sepihak para dokter Korea, sembari menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan lebih dari 130 kali pembicaraan dengan kalangan medis.

Sedangkan Serikat Kesehatan dan Medis Korea menyuarakan keprihatinan atas kesenjangan layanan kesehatan yang semakin meningkat dengan mengatakan penolakan kolektif terhadap perawatan medis oleh para spesialis telah mengancam nyawa pasien karena tidak dapat dilakukan tepat waktu.

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Sumber : Yonhap-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Pembalasan Tentara Bayaran

togel qatar hari ini

Xdinary Heroes bawakan lagu cover “Hellevator” dan “Shoot Me”******

Jakarta (ANTARA) - Grup band rockasal Korea Selatan Xdinary Heroes membawakan lagu coverspesial dari grup Stray Kids bertajuk “Hellevator” dan “Shoot Me” dari DAY6 saat tampil dalam gelaran konser "Break the Brake" di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Sabtu (2/3) malam.

Setelah menyanyikan sejumlah lagu milik mereka sendiri, seperti “Freddy”, “Test Me”, “KNOCK DOWN”, “Paranoid”, dan lainnya, keenam personil Xdinary Heroes menyapa penggemar terlebih dahulu sambil beristirahat sejenak. Sesekali, mereka menyapa penggemar dengan ungkapan bahasa Indonesia yang sudah dipelajari sebelumnya.

“Saya kaget ternyata lagu ‘Paranoid’ bisa diikuti Villains (nama penggemar Xdinary Heroes) dengan baik. Villains hebat! Mantap!” kata Jungsu Xdinary Heroes dalam bahasa Korea dan bahasa Indonesia secara bersamaan.

O.de menimpali, “Semoga lagu ini bisa menghibur Villains juga ya!”.

Baca juga: Xdinary Heroes pukau Villains Jakarta dengan lagu pembuka "Freddy"

Sesi menyapa penggemar dari masing-masing anggota Xdinary Heroes pun selesai. Setelah cukup beristirahat selama kurang lebih dua menit, mereka kembali tampil dan mengejutkan penggemar dengan menyanyikan lagu coverdari Stray Kids berjudul “Hellevator”.

“Nae salmeun mitbadaj nangtteoreoji, eodun teoneol sogeul geotgo isseo (Hidupku seperti batu yang berada di tepi jurang, aku berjalan di terowongan yang gelap),” merupakan lirik pertama yang dinyanyikan oleh Jungsu.

Para Villains segera berseru nyaring saat mengetahui bahwa lagu yang Xdinary Heroes bawakan kali ini adalah lagu cover. Secara bergantian Jungsu, Jooyeon, Gaon, dan O.de menyanyikan “Hellevator” dengan iringan aransemen yang sedikit berbeda dari versi aslinya.

Tidak sampai di situ, Xdinary Heroes kembali melanjutkan penampilannya dengan lagu cover“Shoot Me” dari DAY6. Para Villains pun kembali memekik senang dan ikut bernyanyi bersama di dalam gelaran konser tadi malam.

“Swiun iri joldae anya, ne ape seoneun geon (Bukanlah hal yang mudah, untuk berdiri di hadapanmu),” kali ini Jooyeon mencoba untuk memulai lagu “Shoot Me”.

Dua kejutan lagu covertersebut sebenarnya menjadi salah satu sesi paling ditunggu oleh Villain. Pasalnya, di tur Eropa "Break the Brake" tahun lalu, Xdinary Heroes memang menyiapkan dua lagu coveryang berbeda di tiap pertunjukannya.

Baca juga: Xdinary Heroes siap berbahasa Indonesia untuk sapa penggemar Jakarta

Kejutan itu juga yang membuat Villains penasaran dengan dua coverlagu apa yang dibawakan mereka di konser Jakarta. Di luar dugaan, lagu “Hellevator” dan “Shoot Me” berhasil menjadi salah satu sesi paling menarik selama konser Xdinary Heroes berlangsung.

Alasan mereka menyanyikan dua lagu tersebut di Indonesia kemungkinan karena Stray Kids dan DAY6 adalah dua artis yang bernaung di agensi JYP Entertainment, agensi yang sama dengan Xdinary Heroes. Melalui dua coverlagu ini, setidaknya Xdinary Heroes ingin mengapresiasi karya musik dari senior-seniornya tersebut.

Sementara itu, Xdinary Heroes telah sukses menggelar tur konser dunia "Break the Brake" fase kedua di Indonesia malam tadi. Kunjungannya ke Jakarta kali ini merupakan gelaran konser perdana mereka di Indonesia semenjak debut pada 2021 lalu.

Tur konser Asia kali ini merupakan kegiatan lanjutan dari tur konser "Break the Brake" yang sudah digelar di sejumlah negara pada tahun 2023 lalu, antara lain Korea Selatan, Prancis, dan lainnya.

Baca juga: Xdinary Heroes akui tidak sabar tampil di hadapan Villains Indonesia

Baca juga: Ed Sheeran enerjik buka konser sambil nyanyikan "Tide"

Baca juga: Photograph jadi lagu Ed Sheeran yang paling ditunggu penonton

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Petani terkuat

mahjong ways offline

Kreasi Prasasti Perdamaian kampanyekan toleransi lewat film******

Jakarta (ANTARA) - Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), sebuah wirausaha sosial yang didirikan pegiat anti terorime dan radikalisme Noor Huda Ismail, mencoba mengampayekan toleransi melalui film "Ahmadiyah's Dilemma" dan "Puan Hayati: Threads of Faith".

"Film ini bertujuan awareness campaignatau membangun kesadaran publik agar bisa menerima aliran keyakinan lain yang secara sosiologis bagian dari negara yang harus dilindungi," kata Noor Huda dikutip dari siaran pers di Jakarta, Sabtu. 

Kedua film tersebut dibedah di Universitas Pamulang Kampus Viktor di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, dengan menghadirkan pembicara Noor Huda Ismail, rapper yang juga penganut Ahmadiyah Malik Ros, serta Dwi Setiyani Utami dan Nata Hening Graita Prameswari, penganut aliran kepercayaan Puan Hayati. 

"Ahmadiyah's Dilemma" menjelajahi lebih dalam perjuangan yang dihadapi oleh pengikut Ahmadiyah. Sedangkan dalam Film Puan Hayati: Threads of Faith, Dwi Utami dan Nata Hening menjelaskan tentang seberapa besar komitmen pada keyakinan Puan Hayati di Jawa Tengah.

"Sebuah film dapat mengajar manusia untuk saling bertoleransi walaupun memiliki latar belakang agama yang berbeda," ujar Noor Huda yang sekaligus menjadi sutradara kedua film itu.

Dia pun menilai film ini dapat mengajarkan sesama manusia untuk memanusiakan manusia melalui toleransi. Dengan toleransi yang tinggi, dia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih besar karena keberagamannya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani menilai masyarakat masih belum teredukasi dengan baik akan banyaknya perbedaan.

"Hal ini yang membuat rasa toleransi di tengah masyarakat menjadi rendah sehingga sikap intimidatif terhadap sesuatu yang berbeda semakin tinggi," ujarnya.

Dia pun mengaitkan hal tersebut terhadap posisi perempuan yang kerap menjadi target intimidasi dan kekerasan.

Dengan adanya dua film ini, Andy berharap perbedaan yang berujung sikap dan tindakan intimidatif dapat berkurang di tengah masyarakat.

"Karena hidup berdampingan sangat penting. Dari peristiwa intoleransi pasti ada perempuan yang jadi korbannya, dengan persoalan yang dia harus hadapi, langsung pada dampak peristiwa itu," kata Andy.

Baca juga: Pemkab Kudus datangkan Habib Ja'far untuk perkuat toleransi

Baca juga: Wali Kota Denpasar: Perayaan Imlek wujud kolaborasi dan toleransi


 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2024