game slot gacor hari ini

Sistem Penukaran Poin Super

Studi: Orang Kaya Sumbang 1 Juta Kali Lebih Banyak Emisi******

Laporan Oxfam menyatakan seorang miliardermengeluarkan satu juta kali lebih banyak emisi gas rumah kacadibandingkan dengan rata-rata kebanyakan orang.

Hal tersebut berdasarkan temuannya pada analisis terperinci tentang investasi 125 miliarder terkaya di dunia.

MengutipCNN, Selasa (8/11), investasi individu terkaya menyumbang 70 persen dari emisi. Mereka menghasilkan rata-rata tahunan 3 juta metrik ton karbon dioksida (CO2) per orang atau satu juta kali lebih tinggi dari rata-rata 2,76 ton CO2 bagi mereka yang hidup di 90 persen terbawah.

"Beberapa miliarder ini bersama-sama memiliki 'emisi investasi' yang setara dengan jejak karbon seluruh negara seperti Prancis, Mesir, atau Argentina. Tanggung jawab utama dan berkembang dari orang kaya untuk emisi keseluruhan jarang dibahas atau dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan iklim. Ini harus berubah," katanya.

"Investor miliarder di puncak piramida perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong kerusakan iklim. Mereka sudah terlalu lama lolos dari pertanggungjawaban," imbuhnya.

Studi ini juga menemukan miliarder memiliki rata-rata 14 persen dari investasi mereka di industri yang mencemari seperti energi dan bahan seperti semen. Hanya satu miliarder dalam sampel yang memiliki investasi di perusahaan energi terbarukan.

"Kami membutuhkan COP27 untuk mengekspos dan mengubah peran yang dimainkan oleh perusahaan besar dan investor kaya mereka dalam mengambil untung dari polusi yang mendorong krisis iklim global," kata Dabi.

[Gambas:Video CNN]

Pacar hantuku

Produsen Minyak Goreng Bantah Tudingan KPPU soal Rekayasa Harga******

Para produsen minyak gorengmembantah tudingan investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Bantahan mereka sampaikan dalam persidangan kasus dugaan monopoli minyak goreng di KPPU. Mengutip detik.com, Selasa (8/11), dalam persidangan perkara minyak goreng tersebut, ada tiga bantahan yang disampaikan oleh para produsen.

Pertama, mereka tidak melakukan kongkalikong soal kenaikan harga minyak goreng.

Kuasa hukum dari PT Incasi Raya sebagai Terlapor V dan PT Selago Makmur Plantation sebagai Terlapor VI menyebut kenaikan harga pada periode yang dituduhkan KPPU terjadi karena ada kenaikan crude palm oil (CPO)dunia.

Sementara pada periode Februari hingga 16 Maret 2022, perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang kala itu ditetapkan.

"Ketika di 16 Maret 2022 pemerintah mencabut HET, terlapor 5 dan 6 menaikkan harga dikembalikan dengan harga acuan keekonomian. (Sebelumnya) Februari 2022 hingga 16 Maret 2022 menjual dengan HET perusahaan sudah dalam keadaan jual rugi. Ketika dicabut, menaikkan harga keekonomian, investigator artinya berharapnya perusahaan rugi mulu, konyol," jelas kuasa hukum dari terlapor V dan VI.

Kedua,membantah ada kumpul-kumpul dan persekongkolan untuk membahas harga minyak goreng.

PT Salim Ivomas Pratama membantah adanya pembahasan khusus mengenai harga yang dilakukan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI). Adanya pertemuan yang merupakan undangan dari pemerintah.

"Tidak ada pertemuan AIMI mengenai harga minyak goreng. Pada 21-22 Oktober hanya ada pertemuan inisiatif dari pemerintah, Hadirnya sebagian dari kami AIMI kemudian GIMNI dan dewan minyak sawit Indonesia," ungkap mereka, dalam siang di kantor KPPU.

"Oleh karena itu jika benar bapak investigator bisa membuktikan pertemuan itu membahas harga minyak goreng. Mari kita buka di persidangan ini,"jelasnya.

Perwakilan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT Smart Tbk) juga mengatakan kenaikan harga minyak goreng merupakan hal yang spontan dilakukan oleh perusahaan. Alasannya pun karena masih tingginya harga bahan baku minyak goreng, CPO.

"Reaksi spontan yang di dalam suatu pasar tidak bisa dikatakan penetapan harga. Kenapa harga dan CPO di periode Maret-Mei itu tidak bergerak, simply karena harga regulasi pemerintah di bulan pertengahan Maret HET yang tidak efektif, membuat pasar tidak sehat makanya hanya 2,5 bulan HET dicabut. Pelaku pasar menaikkan harga, that is spontan, mereka tidak telepon-teleponan," jelasnya.

Ketiga, membantah sengaja bikin langka minyak goreng.

Semua perusahaan yang hadir di persidangan di KPPU, dalam pembelaannya membantah bahwa telah melakukan kesengajaan dalam fenomena kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng kemasan yang dimaksud terjadi pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh produsen merek minyak goreng Bimoli, PT Salim Ivomas Pratama. Pihaknya membantah bahwa produknya sempat langka di 15 provinsi.

"Secara dramatis Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) mengatakan stok Bimoli nggak ada di 15 provinsi. Masya Allah itu keterlaluan! Kami punya bukti-bukti foto, kami sempat foto stok tacking yang kami akan ditayangkan foto bukti-bukti," kata kuasa hukum perusahaan.

Ia menjelaskan tidak bisa disimpulkan jika di suatu tempat atau supermarket kosong lalu dikatakan stok minyak goreng kosong. Menurutnya banyak kemungkinan yang terjadi atas kekosongan itu, misalnya barang belum datang atau habis.

Sebelumnya, KPPU telah melanjutkan persidangan perkara minyak goreng dengan 27 perusahaan pada Senin (7/11), yang diagendakan untuk penyampaian tanggapan 27 perusahaan yang disertai alat bukti.

Investigator menyebut para terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5, di mana mereka diduga secara bersama-sama menaikkan harga minyak goreng kemasan pada periode bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 hingga Mei 2022.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Staf Erick soal Kereta Cepat Tekor: Mau Langsung Untung, Jual Gorengan******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menampik proyeksi soal Kereta Cepat Jakarta-Bandungbakal tekor hingga Rp15 triliun.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperkirakan tekor atau mengalami cash deficiencysebesar US miliar (sekitar Rp15,6 triliun) selama empat dekade setelah beroperasi.

Mengutip laporan Tempo, tekor ini terjadi akibat besarnya pengeluaran untuk mencicil pelunasan utang serta bunga dari biaya pembangunan proyek. Tekor akan terjadi pada 2023-2061.

Sementara, General Manaer (GM) Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry menjelaskan soal kemungkinan adanya defisit kas saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung beroperasi.

Saat ini KCIC saat ini sedang melakukan pendalaman potensi bisnis untuk pendapatan non farebox.

"Mengingat perhitungan kajian tersebut belum menyertakan pendapatan nonfarebox secara optimal. Kajian juga belum memperhitungkan potensi pendapatan dari pengembangan properti. Sehingga pendalaman potensi-potensi bisnis danrevenue streamdari sektor non tiket terus kami lakukan agar proyeksi arus kas dan periode pengembalian biaya proyek menjadi lebih baik," jelasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Soal pendanaan proyek KCJB, Rahadian mengatakan masih sesuai dengan skema awal; proyek dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) serta setoran modal konsorsium BUMN dan China.

"Mengenai defisit kas saat proyek beroperasi, hal ini memang muncul dalam kajian. Namun, kajian yang dilakukan belum memperhitungkan seluruh potensi pendapatan secara optimal, baik itu pendapatan non farebox ataupun pendapatan properti," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih membutuhkan dukungan pembiayaan.

Hingga kini, progres investasi (investment progress) masih 90,6 persen. Artinya, masih membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar 10 persen lagi.

"Secara progres konstruksi kereta cepat mencapai hampir 80 persen, dan untuk investment progresstelah mencapai 90,60 persen," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Terlepas dari itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.

"Nanti 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic testdan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut pada Jumat (28/10) lalu.

Rahadian juga membenarkan pernyataan Luhut tersebut. Uji dinamis KCJB bakal dilakukan pada 16 November mendatang.

"Mengenai pelaksanaan uji dinamis pada gelaran G20 Showcase, proses uji dinamis akan disaksikan melalui telekonferensi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dari Bali," kata Rahadian.

Pedang mendominasi gunung dan sungai

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 30 Persen Usai Ekonomi Tumbuh 5,72 Persen******

Buruhmendesak pemerintah untuk menaikkan UpahMinimum Provinsi (UMP) sampai dengan 30 persen pada 2023 mendatang.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan tuntutan disuarakan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2022 yang moncer hingga 5,72 persen.

Ia mengatakan pertumbuhan itu merupakan momentum tepat untuk meningkatkan pendapatan rakyat, termasuk buruh.

Nining mengatakan pemerintah seharusnya berani mengambil langkah tegas menaikkan UMP di tengah berbagai situasi ekonomi yang sedang dihadapi agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi. Dengan menaikkan upah, maka berpengaruh pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa dipacu.

"Kita bisa lihat bagaimana beban kesulitan yang semakin dalam di masa pandemi, upah tidak ada kenaikan, korban dirumahkan upah tidak dibayar, PHK semena-mena, kenaikan BBM, omnibus law semakin memperparah kondisi ekonomi buruh karena upah buruh naik berdasarkan inflasi," jelasnya.

Suara sama juga disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat. Ia juga menuntut kenaikan UMP 2023.

Kendati demikian, dirinya memberikan angka kompromi kepada pemerintah.

"Angka yang kami usulkan ada di 13 persen dengan asumsi, yang pertama inflasi kami menghitungnya itu kan baru kuartal III, kalau kita asumsi inflasi mungkin sudah di angka 6 persen. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi menggunakan angka sekitar 5 persen," jelasnya.

Mirah lantas menyinggung soal inflasi pangan yang diklaim sudah mencapai 14 persen. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dia rata-ratakan di angka 30 persen.

"Jadi sebenarnya bukan 13 persen, tapi lebih dari 13 persen. Angka 13 persen adalah angka kompromi yang kami juga sangat memahami kondisi pemerintah dan kondisi perusahaan saat ini di situasi pasca covid," tutur Mirah.

Namun, Mirah dengan tegas meminta Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) untuk berhenti membicarakan kenaikan UMP dengan dasar PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Kalau kami dari ASPEK Indonesia mengusulkan, meminta kepada pemerintah untuk perhitungan UMP 2023 berdasarkan perhitungan menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 di mana menggunakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021," tegas Mirah.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutankeduaadalah menolak PHK dengan dalih resesi. Dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus lawuntuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa penetapan UMP bakal dilakukan pada 21 November 2022. Saat ini, sedang dalam proses pembahasan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos).

Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

Nantinya, UMP 2023 ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa komponen yang dipertimbangkan di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Facebook PHK 11 Ribu Karyawan Imbas Penurunan Pasar Iklan******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms Inc, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 11 ribu karyawan atau 13 persen dari total karyawannya. PHK massal ini diketahui menjadi yang terbesar dalam sejarah perusahaan besutan Mark Zuckerberg.

Keputusan PHK diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan. Tak hanya Facebook, langkah serupa juga dilakukan sejumlah perusahaan teknologi raksasa lainnya, termasuk Twitter dan Microsoft.

"Saya ingin bertanggung jawab atas keputusan ini dan bagaimana kami sampai di sini. Saya tahu ini sulit untuk semua orang dan saya minta maaf kepada mereka yang terkena dampak," tulis CEO Meta Mark Zuckerberg, dikutip dari CNN Business, Kamis (10/11). 

Perusahaan akan membayar 16 minggu gaji pokok ditambah dua minggu tambahan untuk setiap tahun layanan, serta semua sisa waktu istirahat, sebagai bagian dari paket pesangon karyawan yang kena PHK.

Karyawan yang terkena dampak juga akan menerima saham mereka yang ditetapkan pada 15 November dan cakupan perawatan kesehatan selama enam bulan.

Sektor teknologi telah menghadapi ujian realitas yang memusingkan karena inflasi, kenaikan suku bunga, dan lebih banyak hambatan ekonomi makro.

"Banyak orang memperkirakan ini akan menjadi akselerasi permanen yang akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi berakhir. Saya juga melakukannya, jadi saya membuat keputusan untuk meningkatkan investasi kami secara signifikan. Sayangnya, ini tidak berjalan seperti yang saya harapkan," curhat Zuckerberg.

Selain PHK massal, perusahaan juga akan memotong pengeluaran diskresioner dan memperpanjang pembekuan perekrutan hingga kuartal pertama. Namun, Meta tidak mengungkapkan penghematan biaya yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

"Secara keseluruhan, ini akan menambah perubahan budaya yang dalam cara kami beroperasi," pungkasnya.

Sepanjang tahun ini, saham Meta yang diperdagangkan di bursa AS anjlok lebih dari dua per tiganya.

[Gambas:Video CNN]

terlahir sebagai penjahat

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]