besar 88 link alternatif

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Kemenperin soal Wacana Larangan Jual Rokok Batang: Harus Hati******

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan larangan jual rokok batanganatau ketengan. 

Ia menilai kebijakan tersebut berarti memperketat  industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini pun tidak dalam kondisi baik.

"Wacana revisi PP 109/2012 perlu ekstra hati-hati, kalau kita tidak ingin dampak yang lebih buruk terjadi," ujar Edy saat dihubungi CNNIndonesia.com,Rabu (28/12).

Pasalnya, saat ini industri rokok sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dari dampak covid-19, dan kenaikan cukai bertubi-tubi sejak 2020. Besaran cukai pada 2020 naik 23 persen, kemudian 2021 12,5 persen, dan 2022 sebesar 12 persen.

"Oleh karena itu, adalah tidak tepat melakukan kebijakan pengetatan terhadap industri rokok yang saat ini masih dalam keadaan suffer. Pengetatan itu akan menambah buruk iklim usaha pada IHT, yang berpotensi mematikan industri tersebut," kata Edy.

Ia menambahkan tanpa revisi, PP tersebut telah memberikan keseimbangan bagi kepentingan industri, kesehatan, dan penerimaan negara. Nantinya, jika pelarangan jual-beli rokok batangan diresmikan, besar kemungkinan produk impor atau produk IHT dari pasar gelap yang akan mendominasi.

"Apabila hal itu yang terjadi, maka dampak negatif dari IHT akan malah bertambah dan dampak positifnya justru akan berkurang atau bahkan bisa hilang," tegasnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Hal tersebut diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik. "Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

[Gambas:Video CNN]

Cara menarik bintang dengan login di awal

Selain Low Tuck Kwong, Dewi Kam Juga Raup Cuan Luber dari Batu Bara******

Dewi Kam dinobatkan sebagai wanita terkaya di Indonesia oleh Forbes, dan menjadi pendatang baru dalam daftar konglomerat Indonesia. 

Mengutip Forbes, Rabu (28/12), Dewi Kam menduduki urutan ke-21 dalam daftar 50 konglomerat Indonesia pada 2022 ini. Hartanya mencapai US miliar atau setara Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.774 per dolar AS).

Sama seperti Low Tuck Kwong, wanita 72 tahun itu mendapatkan sebagian besar pundi-pundi uang dari saham di perusahaan tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk. Ia tercatat memiliki saham minoritas sebesar 10 persen di emiten berkode BYAN itu.

Mengutip RTI, saham BYAN dalam setahun terakhir meroket hingga 731,11 persen secarayear on year(yoy). Harga saham BYAN masih Rp2.580 pada 28 Desember 2021 sebelum melonjak ke Rp24.800 per Rabu (28/12).

Selain Bayan, Dewi Kam juga eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Ia adalah pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020, Dewi Kam juga terlibat dalam PLTU Cilacap di Desa Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah.

Selain itu, Dewi Kam terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.

[Gambas:Video CNN]

penerbangan putus asa

Pemerintah Resmi Hentikan BLT UMKM Tahun Depan******

Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan kondisi UMKM saat ini sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Sehingga, menurutnya, UMKM tidak lagi membutuhkan hibah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Meski demikian, ia mengaku akan melihat perkembangan kondisi ekonomi ke depan, terlebih jika hal tersebut berpengaruh pada UMKM.

Ia pun membuka peluang jika kondisi perekonomian Indonesia tak bagus, BLT UMKM itu pun masih mungkin untuk kembali digalakkan.

"Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment program BPUM," ungkapnya.

Sebelumnya, Kemenkop UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,8 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp15,26 triliun pada 2021.

Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Pawang Hujan Kebanjiran Order Jelang Tahun Baru, Tarif Jutaan******

Pawang hujan kebanjiran pesanan selama beberapa waktu terakhir. Maklum, mendung yang menggantung hampir setiap hari membuat orang memanggil jasa mereka agar acara tidak terganggu cuaca.

Tarif jasa pawang hujan pun naik, khususnya untuk malam pergantian tahun baru.

Eko Budi Sumantri, seorang pawang hujan yang berbasis di Jakarta mengatakan sepanjang Desember 2022 pesanan yang masuk mencapai 40 tempat. Padahal, di bulan biasa rata-rata pesanan yang masuk hanya sekitar 15 tempat.

Eko pun menjajakan jasa mengendalikan cuaca itu dengan tarif Rp1,5 juta per tujuh jam. Namun, khususnya tahun baru harga naik menjadi Rp2 juta.

"Pokoknya 7 jam Rp1,5 juta, kalau tahun baru Rp2 juta karena banyak permintaan. Sementara timnya yang gak ada," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Eko mengungkapkan selain malam pergantian tahun, pesanan pawang hujan juga melonjak kala gelaran piala dunia dimulai. Saat itu, pesanan datang dari para penyelenggara event nonton bareng.

Sementara itu, untuk pesanan dari luar negeri Eko mematok harga yang lebih tinggi, yakni US.000 atau setara Rp78,5 juta (asumsi kurs Rp15.700 per dolar).

Pria yang sudah menjajakan jasanya sejak 2009 itu mengaku sudah beberapa kali terbang ke luar negeri untuk mengendalikan hujan. Di antaranya 17 kali ke India, dua kali ke Italia, satu kali ke Inggris, dua kali ke Thailand, dan dua kali ke Singapura.

Dalam praktik mengendalikan hujan, Eko menggunakan teknik menggeser awan. Kemampuan ini pun ia dapat secara turun-temurun dari sang buyut. Ia pun mengaku dirinya merupakan keturunan kelima yang memiliki kemampuan tersebut.

Meski begitu, Eko menegaskan caranya mengendalikan hujan bukan kelenik, tapi murni dengan cara berdoa kepada yang Maha Kuasa. Ia membaca doa berupa bacaan Al-Quran dan Hadist Nabi kemudian meniupkannya ke awan agar benda itu bergeser ke tempat lain.

Walaupun selalu berhasil, Eko tidak memberi jaminan 100 persen jasanya akan berhasil karena semuanya atas kuasa Tuhan.

Sementara itu, pawang hujan lainnya bernama Subhi Rauf mengatakan pesanan memang meningkat sepanjang Desember. Namun, untuk malam pergantian tahun ia belum menerima pesanan.

Subhi mengatakan sepanjang Desember pesanan yang masuk mencapai 15 lokasi. Angka ini meningkat dua kali lipat dari pesanan di bulan-bulan sebelumnya.

"Kalau menjelang tahun barunya sih meningkat, tapi pas malam pergantian tahun sejauh ini belum ada," katanya.

Subhi mengatakan pesanan kebanyakan datang dari acara natal, pernikahan, dan event-event hiburan.

Adapun tarif yang ia patok adalah Rp500 ribu untuk 1-4 jam, Rp750 ribu untuk 5-8 jam, dan Rp1 juta untuk satu hari penuh.

Sejak 2010, ia menjajakan jasanya itu secara langsung dan online baik melalui Instagram maupun marketplace. Subhi mengaku pesanan paling banyak berasal dari marketplace.

Berbeda dengan Eko, Subhi berani memberikan jaminan 100 uang kembali jika jasanya itu tidak berhasil. Namun, ia juga menegaskan praktiknya itu bukan klenik, tapi dengan doa dan puasa.

"Bukan klenik. Saya gak ada pantangan kok, gak ada sesajen, gak ada ritual," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Ekonomi Vietnam Melesat 8,02 Persen, Laju Tercepat Sejak 1997******

Ekonomi Vietnam tumbuh 8,02 persen pada 2022. Pendorong utamanya adalah ekspordan penjualan ritel yang kuat. Ini merupakan kenaikan tercepat sejak 1997.

Angka pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dari target resmi pemerintah, yakni sebesar 6,0 persen hingga 6,5 persen.

Lajunya juga lebih kencang dari tahun lalu yang hanya 2,58 persen akibatlockdownyang turut menekan perekonomian mereka, serta berdampak pada aktivitas pabrik-pabrik di sana.

"Kinerja ekonomi patut dicatat di tengah ketidakpastian dan tantangan ekonomi dan politik global," kata Badan Pusat Statistik Vietnam (GSO), dikutip Reuters, Kamis (29).

GSO melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat sebesar 5,92 persen, melambat dari pertumbuhan kuartal ketiga, yakni 13,71 persen.

Adapun ekspor Vietnam tercatat naik 10,6 persen atau senilai US1,85 miliar, sementara penjualan ritel juga naik 19,8 persen.

"Harga konsumen pada Desember naik 4,55 persen dari tahun sebelumnya," imbuh laporan GSO.

[Gambas:Video CNN]