situs parlay bola terpercaya

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Kementan Kekeh Stok Beras Sanggup Penuhi Gudang Bulog******

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan stok berasdi beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog.

Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian menyebut Dirjen Tanaman Pangan telah melayangkan surat resmi ke Direktur utama Bulog Budi Waseso berisi data beras berikut lokasinya secara terperinci.

Dalam surat itu, disebutkan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022.

Ia pun berharap Bulog dapat segera menyerap beras tersebut. Dengan begitu, Bulog tidak perlu melakukan impor beras karena petani lokal masih sangat mampu memenuhi kebutuhan gudang.

Batara juga mengatakan dibandingkan produksi secara nasional, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil. Dengan begitu, tidak mungkin kebutuhan gudang tidak dapat terpenuhi.

"Saat ini pun petani sedang berproduksi dan Februari-Maret stok akan melimpah. Kami mohon masa panen raya bisa dimaksimalkan penyerapan," imbuhnya.

Sebelumnya, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu Kementan diberikan waktu memvalidasi data lapangan dan besaran stok beras yang ada di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

Ada 183 Investor Malaysia Diklaim Minat Parkir Duit di IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim 183 investor Malaysiatertarik berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal itu diketahui Basuki usai diundang oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (30/11).

"Saya kemarin ke Kuala Lumpur karena diundang oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Malaysia, mereka mengadakan forum dan para investor dari Malaysia yang hadir banyak sekali sekitar 183 investor," ujar Basuki lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Nantinya, jika para investor tersebut bergabung dengan proyek IKN, Basuki menyebut akan ada beberapa skema investasi, baik itu investasi murni, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga bergantung pada jenis kegiatannya.

"Banyak sekali minat-minat investasi di IKN dan tentunya bukan dengan APBN. Saya undang mereka nanti sesuai program Presiden RI, pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan bapak Presiden RI akan mengantar investor ke IKN untuk pembangunan di sana," terang Basuki.

Selain Malaysia, Basuki mengaku ada negara lain yang telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Basuki pun menyinggung investasi dengan Korea Selatan. Menurutnya, saat ini sedang dilakukan studi kelayakan untuk immersed tunnel(terowongan bawah laut). Dia pun membuka peluang pembangunan immersed tunnelnantinya dilakukan dengan skema investasi non-APBN.

Sebelumnya, Basuki juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengajak para investor keliling Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2023 untuk melihat kavling bangunan.

Menurutnya, peningkatan minat investor terjadi setelah market soundingoleh Jokowi pada 18 Oktober 2022 lalu. Basuki menjelaskan calon investor tersebut kebanyakan dari dalam negeri, tetapi ada juga investor asing.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Bea Cukai Sumbagbar Buka Suara Soal Peredaran Rokok Ilegal di Lampung******

Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau(CHT) atau rokokmembuat peredaran rokok ilegaldi beberapa wilayah kabupaten/kota di Lampung makin merajalela.

Humas Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) Ichlas Nasution membenarkan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, peredaran rokok ilegal meningkat.

"Kegiatan barang-barang ilegal seperti rokok ini masih cukup tinggi dalam dua tahun belakangan ini, malah tendensinya ada peningkatan saat kondisi pandemi Covid-19 bahkan hingga saat ini," kata Ichlas kepada CNNIndonesia.comsaat ditemui di kantor Bea Cukai Sumbagbar di Jalan Gatot Subroto, Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung.

"Mungkin kenaikan tarif cukai (CHT) dengan kondisi ekonomi masyarakat di bawah, yang penting bisa ngebul (merokok). Kalau soal rasa nomor dua, menciptakan ceruk pasar rokok ilegal," ungkapnya.

Modus peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah kabupaten/kota di Lampung dengan menjual rokok polosan atau tidak dilekati pita cukai, rokok dilekati pita cukai palsu, atau penggunaan pita cukai bekas.

Berdasarkan data dan rekam jejak sejumlah kasus yang telah diungkap, asal-usul rokok ilegal mayoritas berasal dari Jawa. Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan sebagai pintu gerbang Sumatera, ditengarai sebagai pintu masuk penyelundupan gelap rokok ilegal.

Setelah lolos melalui jalur penyeberangan Bakauheni, rokok ilegal itu dibawa melalui jalur darat yakni dengan melintasi jalur tol JTTS. Rokok-rokok ilegal yang diselundupkan, diangkut dengan kendaraan truk. Caranya, disembunyikan dalam tumpukan barang bawaan lainnya.

Kemudian oleh penyelundupnya, rokok-rokok ilegal tersebut disebar atau dipasarkan ke sejumlah kios atau toko di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Sejumlah rokok ilegal berbagai merk yang dipasok dari Jawa tersebut. Pada umumnya, jenis rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berisi 20 batang per bungkus.

Selain tanpa pita cukai atau polos, rokok ilegal yang paling mudah dan banyak ditemukan di kios/ritel bahkan di toko grosir adalah rokok yang menggunakan cukai tidak sesuai peruntukannya seperti pita cukai 12 batang digunakan untuk isi 20 batang dan pita cukai jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) digunakan untuk rokok jenis SKM.

Ichlas menambahkan peredaran barang ilegal ini berdampak negatif bagi keuangan negara dan perekonomian secara umum. Kerugian itu muncul dari tidak adanya penerimaan cukai dan konsumsi masyarakat yang beralih dari produk legal (resmi) ke produk ilegal yang notabene harganya lebih murah.

Ia pun menilai, peredaran barang ilegal juga dapat mengganggu daya saing ekonomi. Oleh karena itu, penindakan barang ilegal menjadi vital dan target utama.

"Secara nasional, kerugiannya dari barang-barang ilegal ini mencapai puluhan miliar," ujarnya.

Ia menambahkan Kanwil Bea Cukai Sumbagbar sebagai Community Protector mengkhawatirkan mengenai kesehatan masyarakat yang mengonsumsi rokok ilegal.

"Rokok resmi memiliki persentase kandungan tar dalam rokok terukur dan diawasi. Kalau rokok ilegal, kan kita tidak tahu berapa persen komposisinya," terangnya.

Sementara itu, pihak Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) belum dapat menyimpulkan mengenai keaslian pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai peruntukannya tersebut.

"Untuk mengetahui keaslian atau tidaknya pita cukai dari beberapa jenis rokok yang beredar di lapangan itu, harus melalui penelitian di laboratorium Perum Peruri. Tapi kalau peruntukannya, sudah jelas salah atau tidak tepat," kata Ichlas.

Rugikan Negara Puluhan Miliar Setiap Tahunnya

Rencana perjalanan cepat

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Puan Dorong Kadin Perkuat UMKM Demi Topang Ketahanan Ekonomi******

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memperkuat perekonomian bangsa. Dengan begitu, diharapkan UMKM-UMKM lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara Welcome Dinner Rapimnas Kadin 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/12) malam. Hadir didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kesehatan Charles Honoris, Puan didapuk menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan sambutan.

"Rapimnas Kadin 2022 memiliki peran strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat upaya pemulihan dunia usaha dan perekonomian nasional, serta mengantisipasi situasi dan kondisi ekonomi yang akan dihadapi pada tahun 2023," kata Puan.

"UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

Meski begitu, Puan memandang masih banyak permasalahan dan kendala yang sering dialami UMKM. Mulai dari kesulitan dalam pengurusan perizinan, sulitnya akses permodalan, strategi pemasaran, distribusi barang, hingga optimalisasi platform digital.

"Jika tidak di atasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, atau bahkan gulung tikar," sebutnya.

Karenanya, Rapimnas Kadin 2022 yang mengangkat tema 'Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju' dinilai menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM.

"Orang kalau mikir Kadin pasti mikir usaha yang gede-gede, tapi Kadin yang sekarang jangan lupa dengan UMKM yang menyangga perekonomi nasional," tegas Puan.

Sebelum membangun kekuatan UMKM yang lebih maksimal, Kadin diharapkan untuk lebih dulu terkonsolidasi. Baik secara program, kepengurusan, dan pendanaan.

Mantan Menko PMK ini menyatakan, urusan UMKM memang telah ditangani oleh banyak pihak, dari kementerian/lembaga, bank himbara, CSR perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Akan tetapi masih diperlukan sinergi dan kolaborasi yang bermuara pada terbangunnya ekosistem UMKM yang kuat.

"Sinergi Kadin dengan stakeholder UMKM, Kementerian/lembaga terkait, diharapkan dapat membangun ekosistem dunia usaha yang berdaya saing," kata peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan itu.

Sebagai katalisator, Kadin dinilai mempertemukan seluruh potensi stakeholder UMKM untuk dioptimalkan dalam membangun ekosistem dunia usaha UMKM.

Program Pemerintah di bidang Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Infrastruktur, Pendanaan KUR dan lain-lain disebut dapat disatukan dalam ekosistem UMKM yang sesuai. Business processnya pun dinilai dapat difasilitasi oleh Kadin.

Cucu Bung Karno ini memastikan DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk memperkuat UMKM. Menurut Puan, DPR akan bersinergi dengan Pemerintah agar usaha lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Dan juga dapat berpentas di tingkat dunia," ujarnya.

Dalam memperluas pasar, DPR telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2020 untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (CEPA), di mana substansi dalam UU tersebut antara lain membebaskan produk asal Indonesia yang masuk ke Australia dapat menikmati tarif bea cukai 0%.

"Dalam memperluas pasar di era digital, DPR RI juga mengesahkan UU tentang Perdagangan melalui sistem elektronik ASEAN. Selain itu, DPR juga memberikan dukungan anggaran bagi program pemerintah untuk UMKM," terangnya.

Puan mengingatkan, dukungan DPR dan program Pemerintah yang ditambah dengan katalisator Kadin harus dapat bersinergi serta berjalan seiring searah dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing. Gotong royong diperlukan untuk membangun UMKM yang kuat.

"Melalui Rapimnas Kadin ini, diharapkan dapat menghasilkan solusi dan kerja nyata dalam memajukan UMKM indonesia agar dapat naik kelas, sehingga dapat lebih memperkuat perekonomian Indonesia dan dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045," ucap Puan.

Rapimnas Kadin 2022 ini juga dinilai dapat menjadi forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah. Kemudian antara pengusaha besar dan pengusaha kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi tanah air pasca pandemi Covid-19.

"Serta mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir," katanya.

Di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Kadin Indonesia sebagai payung organisasi dunia usaha diharapkan terus memperbaharui program kerja untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kadin pun diminta agar senantiasa memperkuat konsolidasi internal organisasi.

"Menjadi harapan kita semua, Rapimnas Kadin 2022 menghasilkan Kadin yang kuat untuk Indonesia Maju. Selamat melaksanakan Rapimnas Kadin Tahun 2022," ucap Puan.

Fagositosis gen tanpa batas

Bahlil 'Titip' Investor ke Pemda: Layani Baik******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan pesan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melayani investordengan baik.

Menurutnya, pemerintah berusaha mendorong kolaborasi antara investor dengan pengusaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Sehingga, memberikan pelayanan yang baik bagi investor yang mau masuk daerah menjadi sangat penting.

"Investor yang datang kita harus layani baik-baik. Tujuannya satu. Mereka datang, kita harus layani baik. Mereka juga punya kewajiban untuk mengangkat perekonomian daerah dan teman-teman di daerah supaya hidup, besar bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya dalam Rakornas Investasi 2022 yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Tak hanya Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga meminta agar semua pihak bisa kompak dan jangan persulit investor yang datang. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut menekankan jangan sampai ada conflict of interest (kepentingan) yang bisa menghancurkan momentum investasi positif saat ini.

"Saya titip bapak dan ibu semua untuk bekerja dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang ada. Saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit investasi. Dengan segala kemampuan yang ada pada saya, saya pasti 'buldozer'," kata Luhut.

"Jadi jangan bapak dan ibu sekalian ada yang memperlambat izin, tapi juga jangan melanggar aturan. Di hilirisasi itu, ada total pipeline investasi sebesar US,9 miliar sampai dengan 2026 yang harus bisa kita eksekusi. Pemutakhiran sistem OSS pun perlu terus dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan sinkronisasi lintas K/L," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya pemerataan investasi dan perubahan peraturan bagi kemudahan berusaha di daerah. Ia menekankan perlunya dibuat kebijakan serta pengoptimalan anggaran untuk menunjang investasi yang ada di daerah tersebut.

Dalam kesempatan ini, Tito menegaskan para kepala daerah agar dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaik mungkin untuk mendukung iklim investasi di Indonesia.

"Kuncinya adalah kita bisa memperbanyak pendapatan dan belanjanya lebih kecil daripada pendapatan. Salah satunya dengan mengundang pihak swasta untuk menanamkan investasinya, baik dari dalam maupun luar negeri. Kita juga harus permudah perizinan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]