jos777

Undian amplop merah langsung

Kereta Gantung Rinjani Mulai Dibangun Desember 2022******

Pembangunan kereta gantungmenuju Taman WisataGunung Rinjani (TNGR) dari kawasan Desa Karangsidmen, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dimulai pada akhir tahun ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah Lalu Wiratama mengatakan sebelum pembangunan dimulai, proses akan diawali dengan peletakan batu pertama atau groundbreakingtepat pada peringatan hari jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Groundbreakingpembangunan kereta gantung Rinjani dimulai pada tanggal 17 Desember bersamaan dengan HUT Provinsi NTB," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Lokasi pembangunan dipilih di luar kawasan TNGR, karena memang lingkungan taman wisata tersebut tidak boleh ada pembangunan. Namun jarak ke danau biru Gunung Rinjani tidak terlalu jauh.

"Panjang kereta gantung Rinjani itu sekitar 10 kilometer - 15 kilometer," katanya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sangat mendukung pembangunan kereta gantung Rinjani tersebut, karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberadaan kereta gantung ini tidak akan mengganggu mata pencaharian para porter, karena memiliki pasar sendiri. Bagi wisatawan yang pecinta alam tentunya akan memilih menggunakan porter untuk mendaki ke Gunung Rinjani.

"Pemerintah daerah mendukung, karena pembangunan kereta gantung itu juga tidak merusak kawasan TNGR," katanya.

Selain itu, rencana pembangunan kereta gantung ini mendapatkan respons positif dari pemerintah desa di kawasan lokasi pembangunan.

Menurutnya, perizinan untuk pembangunan kereta gantung Rinjani tidak ada masalah, karena status hutan yang akan digunakan tersebut telah menjadi kawasan hutan taman rakyat.

Selain itu, telah dilakukan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta melakukan studi kelayakan, sehingga tidak ada persoalan dari segi perizinan dan tinggal teknis perizinan pembangunan lainnya yang akan dilengkapi sambil jalan proses pembangunan.

"Kalau telah dimulai, baru kemudian proses izin lainnya pasti dilengkapi pihak investor," katanya.

Sebagai informasi, investor asal China akan berinvestasi Rp100 miliar di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk membangun kereta gantung menuju kawasan TNGR.

[Gambas:Video CNN]

Guang Nao Wu Zun

AS Catat Pertumbuhan Ekonomi 2,6 Persen, IHSG Rawan Tertekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (28/10).

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan memprediksi pergerakan IHSG masih didorong musim rilis kinerja emiten di kuartal III. Selain itu juga investor masih mencermati rilis beberapa data ekonomi dari Amerika Serikat (AS).

"IHSG diprediksi melemah. Candlestick membentuk long white bodydengan stochastic membentuk golden crossserta MACD pada tren akumulasi mengindikasikan potensi penguatan," terang Dennies seperti dikutip dari riset hariannya.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG bakal menguat terbatas setelah berhasil menggeser rentang konsolidasi ke arah yang lebih baik.

"Salah satu faktor penopang kenaikan IHSG adalah masih tercatatnya capital inflow secara year to date (ytd). Hal ini menunjukkan bahwa minat investor luar masih cukup besar terhadap investasi di pasar modal Indonesia," katanya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.921 dan resistance 7.123.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, TBIG, BBRI, SMGR, GGRM, SMRA, AALI, dan AKRA.

IHSG menguat ke level 7.091 pada Kamis (27/10). Indeks saham menguat 47,82 poin atau plus 0,68 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,81 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,38 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

rencana penyelamatan sampah

Ajaib Buka Suara Soal Disanksi BEI karena Tak Taat Aturan******

PT Ajaib Sekuritas Asiabuka suara terkait sanksi teguran yang dilayangkan oleh PT Bursa EfekIndonesia (BEI).

Manajemen Ajaib membenarkan sanksi teguran tersebut dijatuhkan karena belum belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan Automated Ordering, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Operasional Brokerage Office System (BOFIS) Anggota Bursa Efek dan Pedoman Penilaian Kelayakan Implementasi BOFIS Anggota Bursa.

Karenanya, Ajaib akan menjalankan komunikasi dengan regulator dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen juga mengungkapkan Ajaib secara aktif menerapkan dan memperbarui berbagai fitur keamanan agar pengguna dapat terus bertransaksi secara aman dan nyaman. Hal ini sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna.

Sebelumnya, BEI menjatuhkan sanksi teguran kepada Ajaib dan PT Stockbit Sekuritas Digital. Hal itu disampaikan lewat dua surat pengumuman terpisah tertanggal 26 Oktober 2022.

Sanksi kepada Ajaib diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00029/BEI.ANG/10-2022 yang diteken oleh dua direktur BEI yakni Irvan Susandy dan Kristian S Manulang.

"Dengan ini diumumkan bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah mengenakan Sanksi Teguran Tertulis kepada PT Ajaib Sekuritas Asia (Perusahaan)," tulis surat pengumuman itu.

Kedua perusahaan ini juga diberikan sanksi karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Komisaris Pelni Dede Budhyarto Tuai Kecaman Usai Cuitkan 'Khilafuck'******

Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendapat kritikan usai memplesetkan diksi khilafah menjadi 'khilaf*ck' dalam cuitan Twitternya.

Dede menuliskan bahwa dalam memilih calon presiden (capres) tidak boleh asal apalagi yang didukung oleh kelompok radikal.

"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," tulisnya pada Minggu, (23/10).

Akibat pernyataan tersebut, Dede dikritik oleh berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Cholil Nafis menilai politik seharusnya dapat dijalankan dengan bertanding secara wajar dan jujur untuk mendapatkan pendukung.

"Yang gini orang yang nafsuan politik," ucap Cholil dalam akun Twitter pribadinya @cholilnafis, Selasa (25/10).

"Semua orang punya mau dan keinginan asal tak melanggar hukum dan kesopanan yang tanding secarafairaja," tambahnya.

[Gambas:Twitter]

Tak hanya Cholil, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut mengkritik cuitan Dede tersebut. Fadli berharap Dede bisa dipecat dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.

"Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," cuit Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dari cuitannya yang lain Dede tak mempersoalkan adanya kritik dari pelbagai pihak soal cuitan kontroversialnya tersebut. Ia terlihat santai ketika ia membalas cuitan dari politikus Partai Demokratik Hasbil.

"Gegara cuitan "khilaf*ck", si pansos @Hasbil_Lbs akan melaporkan saya ke Polisi, banyak yang menyarankan lapor balik. Sejak main sosmed dari 2009 saya tidak pernah lapor-lapor polisi, jadi biarkan saja, justru semakin terkuak ideologi khilafah yang dinyatakan terlarang itu dia dukung," cuit Dede.

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

PHRI soal Larangan Hotel Bagi Non Suami******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons wacana larangan check in hotelbagi pasangan bukan suami istri bisa berujung pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Terkait rencana undang-undang itu bahwa diharapkan orang yang akan check in itu adalah suami istri dan jika tidak, itu pidana. Jujur ini masih polemik yah," tutur Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Rabu (26/10).

"Ini menjadi sesuatu yang tidak pantas dipersoalkan. Apalagi, ada unsur yang membidik pasar orang asing. Kalau orang asing juga mau check in tidak ada surat nikahnya juga dipersoalkan," lanjutnya.

"Ini agak susah, jadi ini sesuatu yang sangat personal. Agak repot buat kita jika bepergian itu suami-istri harus bawa surat nikah," jelasnya.

Anggiat berharap wacana tersebut tidak menjadi suatu kewajiban, namun hanya bersifat imbauan sehingga bisa mencegah perzinahan, karena agama juga menekankan hal itu.

"Tapi bukan berarti dilarang orang check in bukan suami-istri. Seberapa repotnya kita nanti, kalau semua ditanya minta surat nikahnya. Berarti kita hotel jadi catatan sipil nantinya. Jangan diundangkan, tetapi imbauan boleh, agar tidak jadi persoalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]