cara mendapatkan diskon shopee

Tawarikh Tirus

bocoran slot gacor admin jarwo

Indef nilai pasokan beras perlu dijaga antisipasi inflasi saat Ramadan******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan bahwa pemerintah perlu menjaga pasokan beras domestik agar tidak terjadi kenaikan tingkat inflasi yang signifikan selama Ramadan dan Idul Fitri.

“Penting untuk menjaga pasokan beras di Indonesia agar harga beras stabil dan tidak terjadi inflasi yang tajam, apalagi sebentar lagi bulan puasa dan Lebaran,” ujar Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan bahwa beras merupakan kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga permintaan beras bersifat inelastis.

“Artinya, berapa pun harga beras naik, masyarakat akan beli,” ucap Esther.

Namun, jika kenaikan harga beras dibiarkan, menurutnya hal tersebut akan mendorong kenaikan harga barang lain sehingga tingkat inflasi akan melonjak tajam.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa beras merupakan komoditas penyumbang inflasi pada Februari 2024 dengan andil sebesar 0,21 persen terhadap inflasi bulanan (month-to-month/mtm) serta 0,67 persen terhadap inflasi tahunan (year-on-year/yoy). Inflasi harga beras terjadi di 37 provinsi sepanjang Februari 2024.

BPS juga menyatakan bahwa secara historis, beras menyumbang inflasi sebesar 0,02 persen mtm pada Ramadan tahun lalu yang jatuh pada Maret 2023.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Ruxi Xie Chicheng

madu303

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

apakah aku tuhan

maxwin 500x

Menkominfo bahas percepatan Filing Satelit CAKRA******

Barcelona, Spanyol (ANTARA) -- Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membahas upaya percepatan penyelesaian pembahasan dokumen penggunaan slot orbit (filing) satelit maritim CAKRA-1 dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin dan Direktur Biro Radio Komunikasi ITU Mario Maniewicz di Barcelona, Spanyol, Rabu.
“Kita perlu mendapatkan dukungan dari lembaga internasional. ITU berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam melakukan transformasi digital,” ujarnya usai pertemuan bilateral dengan ITU di sela penyelenggaraan Mobile World Congress 2024.
Menteri Budi Arie menyatakan salah satu bentuk dukungan yang diharapkan berupa pengajuan filling satelit CAKRA-1 yang akan digunakan untuk memantau kondisi maritim Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Indonesia meminta bantuan ITU untuk mempercepat proses evaluasi dan publikasi satelit CAKRA-1 tersebut, agar sesuai dengan jadwal peluncuran CAKRA-1 yang ditargetkan pada akhir Juni 2024,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo, CAKRA-1 merupakan Satelit Low Earth Orbit (LEO) yang akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti nelayan dan perikanan. Menteri Budi Arie menekankan terobosan teknologi satelit perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional.“Kita ini negara kepulauan, laut kita luas sehingga memang memerlukan sarana dan infrastruktur komunikasi berbasis satelit,” tandasnya.
Pembahasan mengenai filing satelit dengan ITU merupakan langkah administratif yang diperlukan sesuai dengan prosedur standar ITU agar satelit KKP bisa diluncurkan dan terproteksi. Kementerian Kominfo berupaya membantu peluncuran CAKRA-1 dijadwalkan pada 28 Juni 2024. Satelit CAKRA akan terdiri dari beberapa unit satelit dan secara teknis akan dibahas dalam pertemuan Kementerian Kominfo dengan ITU selanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen ITU Doreen Bogdan-Martin juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Telecommunication Development Conference (WTDC) Tahun 2025 yang akan dihadiri sekitar 1.200 orang.
“Termasuk juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah World Telecommunication Development Conference 2025,” tukasnya. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Xingwutongshen

capung 2d

Basuki Akhirnya Bicara soal Giant Sea Wall Ala Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal rencana pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Pulau Jawa (Pantura).

Ia mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu tidak akan dibangun dalam waktu dekat. Pasalnya, giant sea wallmerupakan pilihan terakhir untuk mengatasi naiknya permukaan air laut.

"Itu the last resort untuk membangun giant sea walljadi pilihan terakhir. Yang di Pantura Jawa tidak dalam waktu dekat," ujarnya usai Salat Jumat di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/1).

Ia mencontohkan saat ini program sanitasi terus diperbaiki. Berdasarkan catatan Basuki, ada enam program sanitasi. Adapun yang berjalan baru dua proyek.

Basuki menambahkan bahwa penyediaan air bersih dan Sistem penyediaan air minum (SPAM) bakal terus digenjot. Dengan begitu konsumsi air tanah akan berkurang.

Saat konsumsi air tanah berkurang, maka penurunan muka tanah juga bisa teratasi.

"Itu pun bersamaan dengan penyediaan air bersih Jatiluhur ditambah dengan 2 SPAM dari Karian (Serpong) untuk Jakarta Barat dan Utara. Kalau itu selesai pada tahun 2030 kita bisa setop pemanfaatan air tanah sebagai penyebab turunnya tanah," kata Basuki.

Ia menyebut jika upaya itu masih tak mempan menahan penurunan muka tanah dan kenaikan air laut, maka tanggul laut raksasa baru menjadi pilihan.

"Kalau nanti masih ada ancaman rob baru tanggul laut," ujar Basuki.

Rencana pembangunan giant sea wallPantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant sea wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

[Gambas:Video CNN]

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

Lihat Juga : Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainyagiant sea wallini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

 

(mrh/agt)

Nona Junhuan

situs judi slot yang gampang menang

Polsek Tanjung Duren berubah menjadi Polsek Grogol Petamburan ******

Jakarta (ANTARA) - Nomenklatur Polsek Tanjung Duren di Jakarta Barat resmi berubah menjadi Polsek Grogol Petamburan untuk menyesuaikan dengan nama kecamatan dan Koramil setempat.

"Alhamdulillah pada bulan Februari (2024) yang lalu Bapak Kapolda Metro Jaya telah mengeluarkan keputusan untuk perubahan nomenklatur Polsek Tanjung Duren menjadi Polsek Grogol Petamburan," ungkap Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi M Syahduddi.

 Saat ditemui usai peresmian nama tersebut di Jakarta, Jumat, Syahduddi mengatakan bahwa perubahan nomenklatur Polsek Tanjung Duren telah diajukan ke Polda Metro Jaya (PMJ) pada Juni 2023 dan keputusan perubahan disetujui dan dikeluarkan pada Februari 2024.

"Ya kita mengusulkan ke PMJ melalui Biro Perencanaan (Biro Rena), kemudian dikaji, disurvei, dilakukan pendalaman. Tim dari Biro Rena turun untuk mengecek apakah betul, apakah layak Polsek Tanjung Duren diubah Polsek Gropet," ungkap Syahduddi.

Baca juga: Polisi tangkap pelajar yang konvoi bawa senjata tajam
Baca juga: Polisi selidiki pencurian spion mobil di Grogol Petamburan

Setelah melakukan pendalaman ke elemen masyarakat, termasuk tiga pilar Kecamatan Grogol Petamburan, Polsek Tanjung Duren dinyatakan layak. Lalu diubah namanya menjadi Polsek Grogol Petamburan.

Terkait kelanjutan perubahan nomenklatur tersebut, Syahduddi telah memerintahkan Polsek Tanjung Duren untuk segera menyesuaikan.

"Papan nama sudah diubah, kemudian hal-hal lain terkait surat-menyurat resmi, mobil patroli, mobil dinas, motor dinas, yang masih menggunakan nama Polsek Tanjung Duren segera diubah," katanya.

Begitu pula baju tahanan diubah namanya menjadi tahanan Polsek Grogol Petamburan. "Semuanya harus menyesuaikan nama baru," kata Syahduddi.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

senjata luar angkasa

buku mimpi ikan lele

McConnell tak akan pimpin Partai Republik di Senat AS pada akhir 2024******

Washington (ANTARA) - Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, pemimpin terlama dalam sejarah Senat Amerika Serikat (AS), pada Rabu (28/2) mengumumkan akan mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada akhir tahun ini.

"Salah satu keterampilan hidup yang paling kurang diapresiasi adalah mengetahui kapan waktunya untuk beralih ke tahap selanjutnya dalam hidup. Jadi saya berdiri di hadapan Anda hari ini, Bapak Presiden dan rekan-rekan saya, untuk mengatakan bahwa ini akan menjadi masa jabatan terakhir saya sebagai pemimpin Partai Republik di Senat," ujar McConnell dalam sebuah pidato di hadapan Senat AS pada Rabu.

McConnell (82) telah menjabat sebagai pemimpin Partai Republik sejak 2007. Transisi kepemimpinan akan berlangsung pada November ketika pemungutan suara digelar untuk memilih penggantinya. Pemimpin terpilih yang baru nantinya akan mulai menjabat pada Januari 2025.

McConnell, oleh sesama anggota parlemen, dipandang sebagai ahli strategi yang terampil dalam politik dan salah satu tokoh paling kuat di Washington.

Berkolaborasi dengan mantan presiden Donald Trump, McConnell memainkan peran penting dalam meloloskan rancangan undang-undang tentang pemotongan pajak senilai 1,5 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp15.673) pada 2017 lalu.

Namun, pengaruh McConnell yang dahulu signifikan di Senat Partai Republik mulai berkurang dalam setahun terakhir sejak partai tersebut menunjukkan kedekatan yang semakin erat dengan Trump, yang memiliki ketegangan hubungan dengan pemimpin Partai Republik tersebut.

Keretakan antara Trump dan McConnell ini diperparah dengan peristiwa kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021 lalu.

Meskipun turut memberikan suara untuk membebaskan Trump dalam sidang pemakzulannya, McConnell menegaskan bahwa mantan presiden itu memikul tanggung jawab moral yang besar karena menghasut peristiwa pada hari itu.

Dalam indikasi terbaru dari meningkatnya kekuatan Trump dan memudarnya pengaruh McConnell, pemimpin Senat dari Partai Republik itu baru-baru ini mendorong para senator Partai Republik untuk mengesahkan kesepakatan bipartisan tentang imigrasi dan bantuan untuk Ukraina.

Namun, hanya empat orang dari mereka yang mendukung usulannya tersebut.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024