slot online gampang menang

Melbourne, andalkan cinta

cara apply kredivo

Dubes Najib ajak WNI kawal pemilu jurdil******

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Kerajaan Spanyol dan Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO)  Muhammad Najib mengajak masyarakat Indonesia  melakukan pengawalan agar Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan adil.

"Mari kita kawal agar pemilu berlangsung secara jujur dan adil supaya dapat melahirkan pemerintahan yang legitimate," kata Dubes Najib saat dihubungi ANTARA pada Selasa.

Dubes Najib juga mengimbau kepada seluruh home staff, staf lokal dan staf honorer KBRIuntuk tidak membawa atau menggunakan simbol-simbol partai atau pasangan capres-cawapres ke KBRI atau ke wisma duta.

"Pilihan pribadi cukup disimpan di hati sebagai bentuk netralitas sebagai ASN," katanya menambahkan.

Najib menjelaskan bahwa KBRI terus berupaya agar penyebaran informasi dan edukasi tentang pentingnya pemilu menjangkau WNI, bukan hanya di Madrid saja, namun di seluruh wilayah Spanyol.

"PPLN bersama Panwaslu juga sudah aktif melakukan berbagai sosialisasi dengan mendatangi kota-kota tempat WNI tinggal dan mengorganisasi pertemuan-pertemuan," katanya.

KBRI, lanjut Najib, juga memanfaatkan media sosial dan kekonsuleran untuk berkomunikasi dengan WNI, menyebarkan informasi serta menjawab sejumlah pertanyaan lainnya.

"Kita juga menyediakan informasi terkait pemilu, termasuk informasi teknis seperti proses pendaftaran, pemilihan, jadwal serta informasi penting lainnya", kata Dubes.

Najib mengaku bahwa sebagai Dubes, dirinya juga aktif membagikan di media sosial tentang pemikirannya lewat saluran Youtube Wisma Duta RI Madrid.

"Saya aktif mendorong pendidikan kritis terhadap media mengenai pemilu untuk membantu masyarakat memahami dan menilai informasi dengan bijak. Semua itu upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendukung pelaksanaan pemilu yang damai".

Sementara itu, menurut laporan tim PPLN, antusiasme WNI di Spanyol ini terhadap pemilu sangat tinggi dan itu terbukti dari banyaknya pertanyaan seputar pemilu.

"Saya berharap semua bisa menggunakan hak pilihnya. Kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah dewasa dalam berdemokrasi," katanya.

Dubes menambahkan bahwa pemilu bukan saja jujur dan adil, namun harus dilakukan dengan riang gembira, sesuai dengan namanya, Pesta Demokrasi. Oleh karenanya, KBRI Madrid akan mengadakan acara silaturahmi dengan menyajikan masakan Indonesia pada hari pelaksanaan pemilu.

"Saya juga mengajak agar WNI yang datang nanti bisa berpakaian sesuai dengan daerah asalnya masing-masing, sehingga akan nampak warna-warni suasana gembira pada saat pemilu nanti".

Menurut data yang diperoleh dari KBRI Madrid, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di sana sebanyak 1.567 orang berdasarkan penetapan tahun 2023.

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Rahasia seni bela diri

situs slot gacor188

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kacamata ajaib dunia film

blispin slot

Permintaan dompet tenun Badui diminati konsumen hingga tembus Bali******

Lebak (ANTARA) - Permintaan kerajinan dompet tenun Badui di Kabupaten Lebak, Banten diminati konsumen hingga menembus Provinsi Bali, karena memiliki keunikan dari warna dan motif khas adat setempat. "Kita cukup terbantu memasarkan produk dompet tenun khas Badui melalui media sosial," kata Yahya (55) seorang pelaku UMKM kerajinan dompet tenun di Kampung Bangkalok Kabupaten Lebak, Minggu. Produksi dompet tenun Badui itu menggunakan bahan baku tenun khas masyarakat adat setempat, sehingga diminati konsumen. Permintaan konsumen, selain Jakarta dan daerah lainnya di Jawa Barat juga menembus Provinsi Bali. Selama ini, dirinya memasarkan dompet tersebut melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial itu cukup membantu untuk menghasilkan omzet pendapatan dan menggulirkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga produksi dompet tenun Badui dipasarkan di kawasan wisatawan seba budaya Badui. Harga dompet tenun Badui dijual rata-rata Rp480 ribu per lusin atau 12 unit dompet. "Kami bisa menjual 50 lusin per pekan dengan pendapatan Rp24 juta," katanya. Jali (60) seorang pedagang dompet tenun Badui mengatakan banyak konsumen membeli dompet tenun Badui dari wisatawan seba budaya Badui di kawasan pemukiman tanah hak Ulayat Adat. Keunggulan dompet tenun itu, selain motif warnanya cukup indah dan bagus juga bahannya sangat lembut dan tidak kasar. "Konsumen lebih nyaman membawa dompet tenun itu," katanya. Sementara itu, Sekertaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak, Imam Suangsa mengatakan pemerintah daerah hingga kini memfasilitasi untuk mempromosikan perajin dompet tenun Badui karena dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu juga pihaknya menargetkan semua pelaku UMKM wajib masuk ekosistem digital. Kelebihan ekosistem digital itu, karena pemasarannya bisa menembus pasar domestik dan mancanegara.

Baca juga: Produksi dompet di Lebak Banten menumbuhkan ekonomi pedesaan

Baca juga: Perajin kerai di Lebak mampu atasi pengangguran dan kemiskinan  
  "Kami meyakini dengan masuk ekosistem digital itu dipastikan UMKM tumbuh dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat juga mampu mengatasi kemiskinan," kata Imam. Berdasarkan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Lebak yang menerima bantuan dari pemerintah tercatat ada 117.269 unit usaha dan sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan kerajinan bambu, dompet, kain batik, serta aneka makanan kuliner. “Kami mendorong ke depan semua pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform daring secara online karena sangat membantu omzet pendapatan," katanya menjelaskan.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Pedang itu menembus sembilan langit

slot viral bet77

Menaker mengingatkan perusahaan lakukan PHK sebagai jalan terakhir******

Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan.

Cikarang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan menjadi jalan terakhir yang dilakukan perusahaan saat menghadapi permasalahan.

"Yang dilakukan oleh kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan, Red) itu mengupayakan bahwa PHK itu adalah jalan terakhir," kata Ida saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Ida menyampaikan hal tersebut saat menanggapi maraknya kasus PHK. Salah satunya yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan, PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang.

Menurut Ida, pemangkasan karyawan dilakukan setelah perusahaan berusaha menempuh berbagai upaya penyelesaian masalah, tetapi masih belum mendapat solusi. Ida juga mengingatkan PHK harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

"Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan," ujar Ida.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk memberikan pendampingan kepada para pekerja yang terdampak PHK.

Indah juga menyampaikan, Kemnaker siap untuk mendampingi dan memantau proses pendampingan yang dilakukan Disnaker.

"Kami tetap mendampingi para dinas-dinas tenaga kerja, seperti misal PHK di Bekasi yang handleDisnaker, tapi kami juga memantau apa yang kira-kira Kemnaker bisa lakukan," ujar Indah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendampingi pekerja terdampak PHK oleh PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang sebagai upaya pemenuhan hak karyawan.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan Pemkab Bekasi telah menerima laporan mengenai PHK yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan tersebut, dan langsung menginstruksikan jajaran Dinas Ketenagakerjaan mendampingi para karyawan yang menjadi korban PHK.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi mengatakan ada 1.170 karyawan PT Hung-A Indonesia terkena PHK berdasarkan laporan yang masuk.

Menurut laporan yang diterima Disnaker Kabupaten Bekasi, PHK tersebut dilakukan karena PT Hung-A Indonesia akan menutup perusahaan lantaran tidak ada pesanan dari para pembeli.
Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023
Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Karier hiburan Nona Hou Fu

senang slot 77 login

Jokowi hormati keinginan Mahfud sampaikan surat pengunduran diri******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menghormati keinginan Mohammad Mahfud Md untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada dirinya.

"Kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Rabu.

Namun, Ari mengaku belum mengetahui kapan pastinya Mahfud bisa menemui Presiden Jokowi karena Presiden masih melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta hingga Kamis (1/2). Sedangkan Mahfud pun diketahui masih sibuk dengan agenda kampanye pilpres di daerah.

"Belum (tahu) karena Pak Mahfud juga ada agenda. Hari ini beliau di Lampung, kemungkinan setelah itu ada agenda-agenda lain. Tentu juga menyesuaikan dengan agenda kampanye Pak Mahfud. Presiden juga kembalinya (ke Jakarta) baru besok malam," jelas Ari.

Baca juga: Mahfud akan serahkan surat pengunduran diri langsung ke Jokowi

Ia menuturkan bahwa permintaan Mahfud untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri tentu sudah diketahui Presiden Jokowi karena pengumuman pengunduran diri disampaikan melalui publikasi di media massa dan juga media sosial.

"Tentu keinginan itu sudah diketahui (Presiden Jokowi) karena terpublikasi secara luas dan saat ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri. Tetapi, seperti yang tadi saya sampaikan, Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu," ujarnya.

Mahfud Md mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam, Rabu. Pengunduran diri itu berkaitan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud Md merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Baca juga: Ganjar: pengunduran diri Mahfud sebagai contoh baik

Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa surat pengunduran diri akan disampaikan secara langsung begitu dirinya mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.

Mahfud memperkirakan surat pengunduran diri itu akan diserahkan pada Kamis (1/2). "Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan," katanya.

Mahfud juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam telah disepakati capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Istana sebut Mahfud tunjukkan tata krama ketimuran yang baik
Baca juga: Mahfud: Saya tidak akan "tinggal glanggang colong playu"
Baca juga: Ganjar: Mereka yang punya kepentingan sebaiknya mundur seperti Mahfud

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Puncak seni bela diri

situs betting online terpercaya

Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional******

Jakarta (ANTARA) - Setelah melalui rangkaian panjang usaha dan diskusi, sidang pleno UNESCO pada 20 November 2023 memutuskan untuk menerima usulan Pemerintah Indonesia menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum salah satu badan di bawah naungan Perserikatan Banga-Bangsa (PBB) itu.

Dengan demikian, Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 pada Sidang Umum badan PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut, melengkapi sembilan bahasa PBB lainnya, yaitu Bahasa Inggris, Prancis, Arab, China, Rusia, Spanyol, Hindi, Italia, dan Portugis.

Dubes dan Wakil Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar, dalam suatu kesempatan mengatakan pengakuan ini sekaligus menunjukkan peran penting Bahasa Indonesia dalam mendorong perdamaian dan solidaritas dunia.

Hal ini sekaligus menyiratkan keyakinan UNESCO terhadap pentingnya bahasa karena perdamaian dunia mustahil dibangun hanya dengan ekonomi dan politik semata.

Salah satu peran penting Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO adalah semua keputusan sidang UNESCO harus diterjemahkan ke dalam bahasa resmi, termasuk Bahasa Indonesia.

Pengakuan ini juga ditunjukkan dengan penerjemahan dokumen UNESCO 2023 ke Bahasa Indonesia sebanyak 250 buku dan 29 permainan matematika ke dalam Bahasa Indonesia, yang dilanjutkan ke dalam 27 bahasa daerah untuk mendukung literasi dan pelestarian Bahasa Indonesia di daerah terpencil, demikian Ismunandar.

Prestasi ini menunjukkan peran dan fungsi Bahasa Indonesia yang sudah teruji dalam perjalanan sejarahnya sejak Sumpah Pemuda 1928, sebagai bahasa nasional yang telah memainkan perannya dalam berbagai kepentingan bangsa. Keberhasilan Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu ribuan etnis di Indonesia merupakan modal utama dan menjadi kunci perdamaian dunia melalui bahasa.

Kekuatan lainnya yang menjadi kebanggaan bangsa ini adalah penutur Bahasa Indonesia adalah semua orang di seluruh wilayah Indonesia, yakni sekitar 270 juta.

Dalam tataran akademis, Bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib sejak kelas satu SD sampai perguruan tinggi. Untuk satu mata pelajaran ini tidak boleh ada angka merah atau tidak lulus. Beberapa dosen yang mengampu Bahasa Indonesia di kampus-kampus mengungkapkan betapa lelahnya mereka dalam penyampaian materi Bahasa Indonesia.

Meski mahasiswa sudah belajar Bahasa Indonesia sejak kelas 1 SD, namun pemahaman dan kesadaran berbahasa masih belum memuaskan. Salah satu faktor penghambat adalah sikap menggampangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Selain itu, peran media massa dengan narasumber yang kurang menghargai Bahasa Indonesia juga ikut mempengaruhi sikap mahasiswa.


Perlu pengayaan

Menurut Ismunandar, dengan posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, maka perlu langkah nyata yang dapat dilakukan, yakni bagaimana meningkatkan minat warga dunia terhadap Bahasa Indonesia, apalagi di tengah maraknya konflik antarnegara.

Belum lama ini, KBRI Canberra di Australia meluncurkan program "Kawan Ngobrol" untuk mempromosikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Ada 16 sekolah dan dua perguruan tinggi di Canberra yang menawarkan kursus Bahasa Indonesia.

Selain itu, perlu upaya pengayaan kosakata Bahasa Indonesia secara terus menerus serta membangun kesenangan dan kesadaran berbahasa bagi masyarakat luas. Upaya pengayaan itu bisa dilakukan lewat jalur ilmiah dan bahasa daerah.

Berbagai peristiwa komunikasi dalam masyarakat, seperti debat presiden menjelang Pemilu 2024, juga telah melahirkan kosakata yang cukup menyegarkan. Ada joget gemoy, gimik, omon-omon, terkelok-kelok, mea-mea, biu-biu, hilirisasi digital, dan lainnya.

Data Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jumlah kosakata mencapai 120 ribu pada tahun 2023 dan diharapkan mencapai 200 ribu di tahun 2024.

Ribuan kosakata ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi kebersamaan antarwarga, seiring dengan alasan UNESCO menjadikan Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO, yakni sebagai pendorong perdamaian dunia.

Dalam konteks ini, maka peran dan fungsi Bahasa Indonesia agaknya tidak cukup hanya memperkaya kosakata, karena banyak sekali peristiwa komunikasi yang cukup meresahkan masyarakat karena faktor bahasa.

Tawuran antarwarga di beberapa kawasan di Jakarta dan daerah-daerah lainnya sampai sekarang masih sering terjadi. Berita kekerasan terhadap anak dan perempuan, ayah memperkosa anak kandung, ibu membunuh bayi, juga belum berhenti. Manakah bahasa media yang dapat mengubah perilaku sadis masyarakat? Sebuah penelitian mengungkapkan bahasa media justru memperparah kesadisan dalam masyarakat.

Ini artinya, bahasa tidak cukup hanya memperkaya kosakata, tapi juga perlu pengayaan makna di balik kosakata, karena setiap kata atau kalimat adalah tindak tutur dan berpengaruh pada perilaku pembaca.

Dari sisi pragmatik, setiap kata atau kalimat mengandung tiga tindak tutur sekaligus, yakni lokusi, ilokusi dan perlokusi. Artinya, setiap tuturan kata atau kalimat yang disampaikan pastilah memiliki pesan dan tujuan tertentu serta efek yang diharapkan. Di sinilah sering terjadi kesalahpahaman antara pembicara dan pendengar, yang dapat memicu tindak kekerasan.

Pengayaan kosakata dan makna di balik kata atau kalimat tuturan, langsung atau lewat media, seperti "kawan ngobrol" yang dilakukan kampus di Canberra perlu didukung tindakan nyata semua pihak, agar Bahasa Indonesia yang sudah diakui UNESCO sebagai bahasa resmi internasional dapat menjadi kebanggaan bagi Bangsa Indonesia.


*) Dr Artini adalah pimpinan Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA 2003-2006


 

Copyright © ANTARA 2024