erek 04

daftar situs judi slot online bonus new member 260Jutaan kata 44410Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek 04》

Jabar: Solusi terbaik dicarikan untuk warga korban tanah bergerak KBB******

yang utama adalah keselamatan warga

Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa solusi terbaik akan dicarikan untuk warga korban terdampak bencana tanah bergerak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"Terkait dengan relokasi atau apakah mereka boleh kembali, kita menunggu hasil asesmen dari BNPB, BMKG dan juga PVMBG. Besok hari Senin dari hasil itu dilihat apakah direlokasi atau tetap di sana tetapi tetap yang utama adalah keselamatan warga," kata Bey saat meninjau lokasi, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu.

Bey mengharapkan hasil asesmen itu cepat keluar agar masyarakat segera mendapatkan kepastian. Apabila hasilnya nanti para warga harus direlokasi, Bey mengaku telah berkorban dengan Kepala BNPB dan akan membantu relokasi hunian.

"Saya berkoordinasi dengan Kepala BNPB setelah hasil quickasesmen seperti apa akan memberikan bantuan juga ke masyarakat yang terdampak. Terutama kalau relokasi, BNPB akan membantu untuk membangun rumah," ucap Bey.

Dalam peninjauannya ke lokasi pergerakan tanah di Desa Cibedug dan Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Bey menemukan bahwa pergeseran tanah di Desa Cibedug, terjadi pada tanggal 19 Februari 2024 dan terjadi pergeseran susulan pada 29 Februari 2024.

Baca juga: Tanggap Darurat diberlakukan di Cigombong KBB terkait tanah bergerak
Baca juga: Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat
Baca juga: Tanah bergerak di Kandangan telah dilaporkan ke Badan Geologi

Sementara di Desa Cibitung, Bey mengungkapkan bahwa terjadi juga pergerakan tanah yang hampir serupa.

Meskipun dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun puluhan rumah dan fasilitas umum terdampak, termasuk bangunan sekolah yang hancur dan jalan kampung retak, sehingga 192 warga mengungsi.

"Sejak ada tanda-tanda pergeseran (tanah) itu mereka (warga) sudah mengungsi jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa," ucapnya.

Atas hal tersebut, Bey mengapresiasi kesadaran masyarakat Desa Cibedug dan Desa Cibitung yang mau mengungsi setelah adanya tanda-tanda akan terjadinya pergerakan tanah, hingga membuat tidak adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Dan ini salah satu contoh bagaimana masyarakat sudah mengantisipasi jadi kesadaran akan terjadinya bencana dan sudah mau masyarakat itu bersama sama untuk mengamankan bahwa yang utama adalah keamanan yang penting masyarakat langsung mau untuk mengungsi setelah adanya tanda tanda akan terjadinya pergeseran tanah," tutur Bey.

Tidak lupa, Bey mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprediksi curah hujan tinggi akan terjadi sampai Maret-April.

"Sejak awal BMKG memprediksi bahwa curah hujan ekstrem akan terjadi sampai April. Nah itu memang harus berhati-hati, kurangi kegiatan di luar ruang terutama kalau sedang terjadi hujan," tuturnya menambahkan.

Baca juga: PVMBG: Waspada bencana tanah bergerak saat musim hujan
Baca juga: Longsor dan pergerakan tanah landa sejumlah wilayah di Sukabumi
Baca juga: Warga bongkar rumah di area bencana tanah bergerak Banjarnegara

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs judi slot gacor gampang menang、tutorial cara pasang togel、mesin slot gacor

Terkait：pinjaman online legal bunga rendah、slot777 deposit pulsa tanpa potongan、pinjaman online paling cepat cair、bunga pinjol paling murah、situs tergacor sedunia、angka jitu net、strong77、sgp 777 slot gacor、slot maxwin gacor、admin jarwo slot rtp

---

---

bab terbaru：juaragan69（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08