petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bocoran admin slot jarwo

situs slot gampang maxwin 278Jutaan kata 867236Orang-orang telah membaca serialisasi

《bocoran admin slot jarwo》

Kebakaran di Pulang Pisau hanguskan 55 bangunan rumah dan kios******

Kebakaran di Pulang Pisau hanguskan 55 bangunan rumah dan kios
Lokasi kompleks Pasar Minggu yang terbakar di Desa Maliku Baru, Kecamatan Maliku, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (27/2/2024). ANTARA/HO-BPBD Pulang Pisau/aa.
Palangka Raya (ANTARA) - Camat Maliku Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Efri Gusyl Pani mengungkapkan kebakaran yang terjadi Senin (26/2) sekitar pukul 18.30 WIB di RT 001/A kompleks Pasar Minggu Desa Maliku Baru, telah menghanguskan sebanyak 55 bangunan rumah dan kios semi permanen.

"Kerugian akibat musibah kebakaran ini diperkirakan mencapai Rp5 miliar," kata Efri Gusyl Pani di Pulang Pisau, Selasa.

Rincian dari data kerugian 55 bangunan yang terbakar itu, terang Efri Gusyl Pani, sebanyak 29 bangunan rumah, 16 toko, sembilan bangunan walet dan satu buah warung. Rata-rata bangunan yang terbakar berbahan semi permanen atau kayu sehingga api dengan cepat dan mudah membakar sekitar lokasi.

Menurut Efri Gusyl Pani, saat ini tidak ada warga yang mengungsi di tempat-tempat penampungan karena ada warga yang menjadi korban kebakaran memilih bertempat tinggal sementara ditempat keluarganya. Selain itu tidak semua warga yang tinggal di bangunan yang terbakar, sehingga ada bangunan rumah yang tidak ditinggali dan hanya dijadikan kios sebagai tempat berdagang.

Korban yang terdampak kebakaran sementara ini tercatat sebanyak 32 kepala keluarga (KK) dengan 162 jiwa. Sebanyak 111 laki-laki dan 51 perempuan. Dinas Sosial setempat juga telah mendirikan dapur umum untuk membantu para korban di sekitar lokasi kebakaran.

"Pemerintah kecamatan bersama pemerintah Desa Maliku Baru telah menyampaikan korban dan kerugian kepada pimpinan daerah dan pihak terkait lainnya," paparnya.

Terkait dengan penyebab kebakaran, dirinya tidak mengetahui secara pasti karena masih menunggu hasil kesimpulan dari pihak yang berwenang.

Dikatakan Efri Gusyl , kebakaran terjadi saat gerimis, setelah sebelumnya hujan lebat. Informasi dan keterangan dari saksi mata yang sempat melihat awal mula api berasal dari salah satu bangunan. Api dikatakan terlihat setelah terjadi sambaran petir yang selanjutnya merembet ke bangunan walet semi permanen.

Api terus membesar dan merambat dengan cepat di kompleks Pasar Minggu dan baru bisa dikuasai setelah lebih dari tiga jam. Petugas pemadam kebakaran gabungan yang datang langsung dari Pulang Pisau dan Kapuas berusaha memadamkan api dibantu bersama warga setempat.

"Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui hingga menunggu keterangan dari pihak berwenang," ucapnya.

Bantuan dari pemerintah setempat, terang Efri Gusyl Pani, nantinya langsung disalurkan kepada korban kebakaran untuk meringankan beban para korban. Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani direncanakan juga bertatap muka dengan korban dan meninjau lokasi kebakaran bersamaan dengan agenda Musrenbang serta menginap di Kecamatan Maliku.

Pewarta: Adi Wibowo/Adi Waskito
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Muhaimin: Peduli petani penting untuk tangani dampak iklim pada pangan******

Muhaimin: Peduli petani penting untuk tangani dampak iklim pada pangan
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom/am.
Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh diam, harus turun tangan.
Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar menyebut kemauan politik untuk tidak mengabaikan petani adalah hal penting untuk menangani dampak krisis iklim pada produksi dan kualitas pangan.

Muhaimin mengatakan hal itu ketika menanggapi Cawapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud Md. dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu.

Menanggapi Gibran, Muhaimin menegaskan kembali pernyataannya bahwa potensi petani di Indonesia sangat besar sekali dalam segi jumlah dan potensi tanah.

Selain itu, Indonesia juga memiliki suplai dan potensi permintaan terhadap produksi pangan yang sangat besar.

"Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh diam, harus turun tangan. Jangan terlalu normatif mengatasi keadaan," ucap Muhaimin.

Kepada Mahfud Md, Muhaimin mengatakan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut pelindungan petani dan produksi pangan sebetulnya sudah lengkap.

"Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki, kemauan politik, kesungguhan tidak mengabaikan petani, itu yang penting," ujar dia.

Baca juga: Muhaimin ingin masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan
Baca juga: Muhaimin minta pembangunan harus libatkan rakyat

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mpo1551

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
slot suhu 303
dkiplay88
aurahoki
nama pinjol legal
hk4d
bunga pinjam uang di kredivo
cicilan pinjaman akulaku
pinjaman umkm online
cari situs slot online
Daftar isi semua bab
Bab 1 kredivo review
Bab 2 erek erek biduan
Bab 3 usaha188 slot
Bab 4 slot togel terlengkap
Bab 5 link slot minimal deposit 5 ribu
Bab 6 qqroyal
Bab 7 erek penolong
Bab 8 situs slot jp terbesar
Bab 9 event ttm
Bab 10 slot siang hari
Bab 11 big slot 303
Bab 12 game slot yang gacor malam ini
Bab 13 binus4d
Bab 14 sobat168
Bab 15 daftar situs slot paling gacor
Bab 16 situs 2022 slot
Bab 17 pola trik slot olympus
Bab 18 menghasilkan uang dalam sehari
Bab 19 jpslot88 pragmatic
Bab 20 6d sdy paito warna
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3097bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Siapa saya

javaland88
Pemkab Pasaman Barat pastikan stok beras tersedia jelang Ramadhan
Pemkab Pasaman Barat saat mengadakan gelar pangan murah beras jelang Ramadhan. Pemkab setempat pastikan stok beras di daerah itu mencukupi saat ini. ANTARA/Altas Maulana
Untuk beras yang tersedia awal Maret ini mencapai 2.075,85 ton dengan rincian produksi lokal sebanyak 2.018,75 dan produksi dari luar daerah seperti Lampung, Padang, Medan dan Pasaman sebanyak 57,10 ton
Simpang Empat,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyatakan stok pangan beras tersedia menjelang Ramadhan 1445 Hijriah. "Untuk beras yang tersedia awal Maret ini mencapai 2.075,85 ton dengan rincian produksi lokal sebanyak 2.018,75 dan produksi dari luar daerah seperti Lampung, Padang, Medan dan Pasaman sebanyak 57,10 ton," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat Ekadiana Oktavia di Simpang Empat, Senin. Selain itu, katanya bantuan pangan ke Pasaman Barat juga ada sebanyak 321 ton per bulan. Serta cadangan pangan Pemkab Pasaman Barat sekitar 46 ton di Bulog. Menurut dia, stok beras pangan pemerintah dapat digunakan dalam situasi darurat seperti bencana alam, kekeringan, gagal panen, kebakaran, atau kenaikan harga yang signifikan. "Jika terjadi kejadian seperti itu, kita dapat meminta bantuan dari Bulog untuk mendistribusikan beras kepada masyarakat. Stok ini masih tersedia hingga saat ini," ungkapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa selain untuk keperluan darurat, pemerintah daerah juga mengadakan program pangan murah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang wajar. Pemerintah juga secara rutin memantau harga pangan lainnya di semua pasar yang ada di 11 kecamatan untuk memastikan stabilitas harga. "Jika harga pangan melonjak, kami akan menggelar program pangan murah untuk membantu masyarakat sehingga pedagang tidak dapat seenaknya menaikkan harga," katanya. Pihaknya juga telah melakukan gelar pangan murah di sejumlah nagari atau desa dengan menyediakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Pihaknya menyediakan beras sebanyak 3 ton atau 600 karung kemasan 5 kilogram per nagari dengan harga Rp57.500 per karung atau Rp11.500 per kilogram. Ia berharap dengan tersedianya beras SPHP ini dapat meringankan beban masyarakat Pasaman Barat dalam memenuhi kebutuhan pangan terutama beras. Baca juga: Pemkab Pasaman Barat catat stok beras mencukupi di awal tahun

Baca juga: Pemkab Pasaman Barat sebut ketersediaan beras capai 1.842 ton

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

erek erek 65 2d
PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda
Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat diwawancara soal kenaikan pajak spa di Denpasar, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.
Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen 
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

cara instan dapat uang banyak
Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/Aadiaat M. S/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan pilkada serentak 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR saja, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Guspardi.

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

”Saya kira pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, Guspardi meminta penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain itu, agenda-agenda ke depan sudah seharusnya dihadapi.

"Mereka juga sudah buat Peraturan KPU terkait tahapan-tahapan pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan dilanjutkan,” pesannya.

Baca juga: DPR dan Pemerintah bahas lebih lanjut perpu majukan Pilkada 2024
Baca juga: Kemendagri keluarkan SE wajibkan pemda untuk anggarkan dana pilkada
 

Pewarta: Fauzi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem ahli nujum

slot gacor terupdate
PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda
Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat diwawancara soal kenaikan pajak spa di Denpasar, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.
Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen 
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

belas kasihan Tuhan

situs yang gampang maxwin
Bawaslu sebar 20 mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Pulau Jawa
Warga berbincang di dekat mobil Pojok Pengawasan Pemilu Bawaslu di Thamrin 10, Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan Pemilu sebanyak 20 unit yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa, bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu.

"Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, Minggu.

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Baca juga: Henri Subiakto pertanyakan proses di balik penangkapan Palti Hutabarat

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia, sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

"Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand by berkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah," jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

"Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi," kata Lolly.

Baca juga: Bawaslu on car free day kampanyekan Pemilu damai berintegritas

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai, untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan supaya tidak terjadi.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran.

"Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand by di sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana," ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu masifkan Pojok Pengawasan di seluruh Indonesia

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

klik kami pinjaman online
MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas
Sembilan hakim konstitusi berfoto bersama di depan Gedung I Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jakarta, usai melaksanakan Wisuda Purnabakti dan Pisah Sambut Hakim Konstitusi, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak memengaruhi soliditas internal hakim konstitusi.

Enggak, enggakada. Jadi kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja,” katanya setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Ia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK masa jabatan 2023-2028 Suhartoyo.

“Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan,” ucap dia.

MK, kata dia, memang dituntut untuk meningkatkan kualitas putusan sehingga hakim konstitusi tidak mengambil pusing soal perkara yang tengah bergulir di PTUN Jakarta tersebut.

Namun begitu, Enny mengakui, pihak MK telah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk mengurus perkara itu. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan MK terhadap hukum beracara.

“Sikap kami sesuai dengan hukum acara, ya. Jadi ketika ada gugatan, ya, kami otomatis tidak bisa hadir sebagai hakim di sidang PTUN. Tapi, kami sudah memberikan kepada kuasa hukum dari para hakim. Sudah ada,” katanya.

Terlepas dari itu, ia berharap, perkara tersebut segera selesai.

“Kami sudah memberikan kuasa saja kepada kuasa hukum. Kami berharap memang segera selesai lah persoalan itu,” ujarnya.
 
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Gedung I MK RI diJakarta, Kamis (18/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)


Pada kesempatan terpisah, Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada PTUN Jakarta pada Rabu (17/1).

Ia menjelaskan surat tersebut berisikan sikap MKMK terkait dengan posisinya dalam perkara dimaksud.

“Isinya cuma kami mengatakan karena dulu ditanya oleh PTUN dalam persiapan, bukan sidang, masih persiapan pemeriksaan, kami ditanya apakah akan menjadi pihak atau bagaimana,” kata dia saat ditemui di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Menurut dia, MKMK memang mempunyai kepentingan terhadap gugatan itu karena yang digugat adalah surat keputusan (SK) pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Adapun SK tersebut dibuat dengan menimbang putusan MKMKad hocketika memutus sidang etik terhadap Anwar Usman.

“Oleh karena itu, dengan sendirinya kita ada kaitan erat dengan pokok perkara dari gugatan itu,” katanya.

Ia menjelaskan MKMK memiliki kepentingan terhadap objek perkara, posisi MKMK dalam gugatan dimaksud diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menetapkan.

“Dan itu belum dijawab kemarin. Katanya akan dijawab lewat e-courtpada persidangan di tanggal 31 (Januari) nanti. Jadi, selebihnya letsee(mari saksikan, red.), begitu saja,” ujarnya.

Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023.

Suhartoyo terpilih sebagai ketua baru MK menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh MKMK ad hoc.

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024