cara dapat uang di internet

Ahli seni bela diri pertama

Mudik Gratis Damri, 250 Armada Disiapkan******

Perusahaan Umum (Perum) Damri akan ikut serta menyelenggarakan kegiatan mudik gratispada  Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan mengatakan untuk mendukung keikutsertaan ini, pihaknya sudah menyiapkan 250 unit armada.

"Damri siap menyediakan lebih dari 250 unit armada yang handal dan nyaman untuk mendukung program mudik gratis bersama BUMN. Kami pun melakukan kerja sama dengan sejumlah mitra usaha dalam penyediaan armada guna mengantisipasi adanya lonjakan permintaan pasar," kata Pohan seperti dalam pernyataan resmi Sabtu (2/3) seperti dikutip dari Antara.

Damri, lanjut dia, mengajak seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk memanfaatkan program mudik gratis dari BUMN penyelenggara seperti Jasa Raharja, Pertamina, dan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai sarana transportasi yang handal dan terpercaya.

"Melalui dukungan dari Damri dan BUMN, diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan berkesan bersama keluarga di kampung halaman. Damri berkomitmen menyediakan layanan transportasi jalan yang berkualitas serta menjaga standar keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan mudik dengan Damri," ujar Pohan.

Diketahui, Kementerian BUMN menegaskan pada musim mudik Lebaran 2024 ini bakal menggelar kembali program mudik gratis.

"Ada, ada (mudik gratis)," ujar Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/2).

Arya menambahkan kuota mudik gratis BUMN tahun ini bakal ditingkatkan dan diperkirakan mencapai 80 ribu orang peserta.

Pada 2023, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan menyediakan sebanyak 65.603 lebih kuota pemudik dalam kegiatan bertajuk mudik gratis bersama BUMN itu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Gaji Pegawai Startup RI Turun, Masih Minat?******

Gaji pegawai startup di Indonesia sepanjang 2023. Ini terjadi seiring maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga efisiensi anggarandi perusahaan kekinian tersebut.

Penurunan gaji pegawaistartupitu diketahui berdasarkan laporan Monks Hill Ventures dan Glints yang berjudul 'Southeast Asia Startup Talent Trends Report 2024'.

Menurut laporan tersebut, penurunan upah terjadi di berbagai bidang pekerjaan di duniastartupdari level awal hingga menengah.

Sedangkan, gaji karyawan senior dengan masa kerja 5-10 tahun tetap stagnan. Adapun secara keseluruhan gaji pegawai karyawan startupdi RI turun 3 persen.

Laporan itu juga mengungkapkan penurunan gaji pegawai startup di RI terjadi karena hukum supply and demand. Maraknya PHK membuat para pencari kerja melimpah.

Di samping itu, sekitar 41 persen perusahaan asal Singapura, Indonesia, dan Vietnam yang disurvei menyatakan masih melakukan pemangkasan anggaran untuk perekrutan pegawai.

Kendati, sebagian besar perusahaan masih terus melakukan perekrutan pegawai, terutama untuk bidang produk dan engineering.

Masih dalam laporan yang sama, pimpinan bidang engineering startupdi Indonesia menerima gaji tertinggi di antara karyawan startuplain di bidang teknologi, yaitu di rentang US.300 setara Rp36,26 juta (asumsi kurs Rp15.769) hingga US.000 atau sekitar Rp78,84 juta.

Sementara, developer softwaredengan pengalaman kerja 1-3 tahun di startup kini menerima gaji di rentang US0 atau Rp9,45 juta hingga US0 atau Rp12,6 juta.

Gaji pegawai startupdi bidang pemasaran juga tak kalah tinggi. Gaji di sektor ini berada di rentang US.400 atau Rp37,6 hingga US.800 atau Rp91 juta.

Adapun gaji pekerja di level junior di bidang yang sama, misalnya di bidang pemasaran produk dengan pengalaman 1-3 tahun, berada di rentang US0 atau sekitar Rp6,2 juta hingga US0 atau Rp11 juta.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Harga Tebus Beras Cs Naik 20******

Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (APRINDO) mengatakan produsen bahan pokok beras, gula dan minyak goreng menaikkan harga beli atau tebus komoditas yang mereka jual 20-35 persen di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah selama sepekan terakhir.

Ketua Umum APRINDO Roy N Mandey meminta pemerintah serius menyikapi itu dengan merelaksasi atau mendeskresikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan dan aturan mainnya (role play).

Hal itu penting dilakukan demi mencegah kelangkaan bahan beras, gula dan minyak goreng di toko ritel modern.

Roy mengatakan permintaan disampaikan oleh Aprindo karena organisasinya tidak dapat mengatur dan mengontrol harga yang ditentukan produsen bahan pokok. Menurutnya, harga bahan pokok selama ini ditetapkan oleh produsen sebagai sektor hulu.

Selain mengatakan soal lonjakan harga, Roy N. Mandey menyampaikan saat ini peritel kesulitan mendapatkan pasokan beras premium lokal dengan kemasan 5Kg imbas  keterbatasan stok.

Ia mengatakan masalah ini berpotensi mengakibatkan harga bahan pokok naik.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

PUPR Buka Suara soal Kementerian ESDM Retak Imbas Proyek Gedung BSI******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons retakan bangunan Kementerian ESDMimbas pembangunan BSI Tower di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan dirinya belum tahu lebih lanjut soal hasil evaluasi atas masalah itu. Namun, ia memastikan gedung milik negara memang menjadi ranah PUPR via Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).

"Nah, itu (KKBG) yang turun untuk menilai keandalan gedung. Jadi, itu soal keselamatan kan prioritas di situ dan itu tanggung jawabnya ada di Kementerian PUPR," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Jubir Basuki Hadimuljono itu menegaskan KKBG berisikan para pakar yang memang ahli.

"Itu (KKBG) kan pakar isinya yang akan berikan penilaian terhadap kelayakan ataupun keandalan dari gedung. Hasilnya, pasti ada rekomendasi apakah perlu ada perkuatan atau rehabilitasi minor bahkan mayor, harus kita suntik segala macam, kita belum tahu," tandasnya.

Pembangunan BSI Tower membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Salah satunya, di Gedung Kementerian ESDM.

Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

Atas kejadian itu, PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PP selaku kontraktor proyek menyetop sementara pembangunan BSI Tower sejak Selasa (30/1). Mereka akan mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

PT PP mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Mereka juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

[Gambas:Video CNN]

Armada Abyss EVE

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]