dewa togel

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Komisaris Jual Lagi Saham di GoTo Rp45,4 M, Kenapa?******

Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo menjual kepemilikan sahamnya lagi di perusahaan teknologi tersebut.

Mengutip informasi yang disampaikan GoTo di Keterbukaan Informasi, Andre menjual sahamnya di perusahaan itu sebanyak 530 juta saham seri A di harga Rp85,66 per saham yang transaksinya dilakukan pada 27-29 Desember 2023 lalu.

Artinya, ia mengantongi Rp45,39 miliar dari penjualan tersebut.

Dampak dari penjualan itu, saham Andre di GoTo turun dari 9.881.555.284 menjadi 9.351.555.284. Penurunan turun berdampak pada penurunan porsi kepemilikan saham Andre di GoTo dari 0,82 persen menjadi 0,78 persen.

Andre bukan kali ini saja menjual sahamnya di GoTo.  Pada 22 Desember lalu ia juga menjual 100 juta sahamnya di perusahaan itu.

Jenis saham yang dilepaskan adalah Seri A. Di mana harga jual per lembar saham itu adalah Rp86. Artinya, total saham yang Andre jual mencapai Rp8,6 miliar.

"Tujuan dari transaksi: Pembayaran Fasilitas Kredit," tulis Andre.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Jakarta Rugi Rp2,1 T Per Tahun Buntut Banjir di Pesisir******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kerugian ekonomi imbasbanjirpesisir DKI Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Estimasi kerugian ekonomi hanya di Jakarta saja diperkirakan Rp2,1 triliun per tahun," ucapnya.

Selain itu, kerugian ekonomi secara tidak langsung dan potensi kehilangan kesempatan (opportunity cost) akan jauh berlipat ganda dari angka kerugian langsung tadi.

Airlangga menjelaskan wilayah utara Jawa memiliki ancaman erosi, banjir, hingga penurunan permukaan tanah.

Ia menyebutland subsidencePantura Jawa terpantau bervariasi antara 1 cm sampai 25 cm per tahun. Di sisi lain, ada juga ancaman yang juga menanti, yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1 cm hingga 15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.

Padahal, dari hasil studi pada 2020 menunjukkan bahwa kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7 persen PSB Indonesia melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata.

"Di samping itu, wilayah Pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat, dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa," ucap Airlangga.

Oleh karena itu, ia menuturkan ancaman land subsidence dan fenomena banjir Rob yang terjadi di Kawasan Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional.

Tapi, juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang berpotensi dapat terkena dampak bencana.

Airlangga memperkirakan setidaknya terdapat 70 kawasan industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Mentan Bantah Mahfud dan Cak Imin soal Food Estate Gagal: Sudah Panen******

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman membantah calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang mengatakan proyek lumbung pangan aliasfood estate gagal.

Menurut Amran, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

"Food estate tersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Cak Imin dan Mahfud kompak mengkritik program food estate era Presiden Jokowi. Program food estate sendiri saat ini berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga merupakan capres nomor urut 1.

"Di sisi lain kita prihatin pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estate mengabaikan petani kita merugikan masyarakat adat kita. Hasilkan konflik agraria bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," kata Cak Imin dalam debat cawapres.

Sementara, Mahfud menyebut food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan. Menurutnya, hal tersebut merugikan negara.

"Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud.

Lihat Juga : Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi-Prabowo Gagal?

Proyek food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Jokowi.

Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, implementasi pengembangan food estate telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.

Selain di tiga wilayah tersebut, food estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate gagal. Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah, yang tidak terurus.

"Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi (di Kalteng). Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Uli kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Uli berkata food estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut. Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estate banyak menjadi gagal.

Food Estate Gunung Mas juga sempat dikritik karena tidak ditanam langsung di tanah, melainkan dalam polybag.

Namun, Amran membantah tudingan itu. Menurutnya, penggunaan pot hanya dilakukan pada benih percobaan agar mengetahui kondisi iklim dan seberapa besar pertumbuhan jagung yang akan ditanam. Itu pun katanya hanya beberapa pot saja karena benih yang lain tetap menggunakan media tanah secara langsung.

"Itu untuk percobaan saja agar kita mengetahui kondisi iklim dan benih yang akan ditanam. Dan itu yang diambil gambarnya. Tolong diubah mindset-nya, ubah karakternya agar negara yang saya cintai ini bisa menjadi super power. Jangan diisi dengan orang-orang pecundang yang suka fitnah," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

dunia yang berbakat

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Zootopia Masa Depan

Mendag Sebut Harga Bapok Stabil Hadiah Natal dan Tahun Baru******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan harga kebutuhan bahan pokok (bapok) di momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) cenderung stabil. Ia pun berharap hal ini bisa jadi hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia yang merayakan momen spesial ini.

"Suplai cukup harga stabil. Jadi Natal dan Tahun Baru tenang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/12).

Sebelumnya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dia mengunjungi sejumlah pasar di berbagai daerah di Indonesia untuk mengecek berbagai harga bapok. Pasar yang ia kunjungi pun tersebar, dari ujung Sumatera di Aceh, Batam, Jakarta, Bima, Manuju, Palu, Ambon, hingga Papua.

Menurutnya, hal itu terjadi karena suplai bahan pokok seperti cabe dan bawang sudah cukup. Sehingga harga di pasar bisa lebih stabil.

Dia menjelaskan, pemerintah akan terus bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh bapok dengan harga terjangkau.

"Pengendalian harga bapok menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga inflasi sehingga masyarakat lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Dengan stabilitas harga bapok, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga yang bisa membebani keuangan mereka. Hal ini akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk fokus pada perayaan Nataru, seperti berkumpul bersama keluarga dan teman, beribadah, dan berbagi kasih.

Shenglongxu

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus