sky77 slot demo

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Nikmati Diskon 50% + 20% di Transmart Hari Ini sampai Pukul 22.00******

Transmart Full Day Sale balik lagi, Minggu (31/3) di seluruh gerai di Indonesia. Kali ini Transmart kasih diskon gede-gedean yang sayang banget buat dilewatkan.

Ada diskon 50 persen untuk berbagai produk dan ekstra 20 persen dengan metode pembayaran menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank di Transmart Auto Hemat 20%

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pastikan bayarnya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah ya biar bisa nikmati berbagai kemudahan dan promonya. 

Jangan sampai lewatkan promo ini karena Transmart kasih diskon gede-gedean cuma berlangsung satu hari, dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Langsung aja ke gerai Transmart terdekat sekarang juga dan nikmati diskonnya!

Dao mendominasi dunia

Daftar 4 Perusahaan Diseret Sri Mulyani ke Kejagung Usai Tilep Rp2,5 T******

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dugaan korupsipembiayaan ekspor.

Ia menyebut terdapat empat perusahaan yang dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan ekspor senilai Rp2,5 triliun.

Burhanuddin menjelaskan dugaan korupsi itu berawal dari temuan kecurangan yang dilakukan sejumlah perusahaan selaku debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2,504 triliun. Teman-teman, itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3).

Diketahui, empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan.

Namun, ia belum menjelaskan lebih jauh ihwal modus dugaan korupsi yang dilakukan keempat perusahaan tersebut.

Burhanuddin menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi sejak 2019.

"Dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPEI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," ujar dia dalam konferensi pers.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kasus dugaan korupsi itu akan langsung ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Dia menuturkan status kasus tersebut akan segera ditentukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

"Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya," ucap Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Masuk ke filmnya

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

KAI Ungkap Biang Kerok Lokomotif Kereta Buat Mudik 2024 'Menipis'******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImengungkapkan lokomotif alias mesin penggerak rangkaian kereta untukmudik Lebaran 2024menipis.

Penyebabnya adalah kecelakaan yang banyak terjadi pada awal 2024 sehingga menyebabkan armada-armada tersebut masuk bengkel untuk diperbaiki.

"Yang memang berkurang adalah lokomotif, sebagaimana harap dimaklumi awal tahun (2024) kemarin kita mengalami accident (kecelakaan) sehingga ada beberapa lokomotif yang masuk kandang untuk diperbaiki," ungkap Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa dalam Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Hadis mengatakan penambahan armada ini terjadi di semua lini. Mulai dari ada perjalanan reguler hingga kereta tambahan.

Untuk mudik Lebaran 2024, Hadis mengatakan KAI menyediakan 4.220.508 tempat duduk.

"Secara umum, armada kita lebih baik dengan 2023. Kalau dibandingkan dengan 2023, kapasitas kita 104 persen dibandingkan dengan 2023. Volume untuk meng-utilize bisa 109 persen dan okupansi kita harapkan bisa tumbuh 105 persen," tuturnya.

"Yang relatif berhubungan erat dengan arus mudik angkutan Lebaran adalah kereta api jarak jauh (KAJJ), kapasitasnya 3,2 juta (penumpang). Realisasinya 1,87 juta. Artinya, untuk angkutan Lebaran KAJJ baru terjual 57 persen dari yang kami sediakan," imbuh Hadis.

Meski begitu, Hadis mencatat jika penjualan tiket KA mudik ditotal dengan angkutan lokal penjualannya baru 45 persen. Pasalnya, pemudik yang memanfaatkan KA lokal disebut baru akan membeli tiket mendekati hari Lebaran.

"Jadi masih tersedia tempat duduk, dimanfaatkan, jangan mepet. Silakan (beli) karena biasanya H-3 (Lebaran 2024) pasti habis, pasti habis. Jadi sebelum itu silakan, nanti gak bisa pilih-pilih tempat duduk," tutup Hadis.

Terlepas dari tingginya animo pemudik via kereta api, sempat terjadi kecelakaan 'adu banteng' di Cicalengka, Bandung pada Januari 2024 lalu. Ini melibatkan KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng ke Bandung dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

WIKA Targetkan Raup Tambahan Modal Rp9,2 T Lewat Rights Issue******

PTWijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan dana meraup tambahan modal sebesar Rp9,2 triliun melalui rights issue pada April 2024.

Right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan, sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain.

Aksi korporasi ini digelar sehubungan dengan adanya injeksi modal negara kepada WIKA melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun.

"Kami sampaikan dari target hasil rights issue dari total Rp6 triliun, porsi pemerintah sebesar 65 persen dan publik 35 persen, sehingga secara total target rights issue adalah Rp9,2 triliun," kata Agung dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Ia menyampaikan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan beberapa proyek strategis nasional (PSN) dan proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian besar dari proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2024-2045.

Selain itu, dana hasil rights issue juga akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Agung menjelaskan hingga saat ini, tahapan rights issue sudah masuk pada tahap registrasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya, pernyataan efektif OJK terbit pada 28 Maret 2024.

Lalu, paralel dengan itu perseroan juga tengah menunggu penandatangan Peraturan Pemerintah (PP) PMN yang ditargetkan rampung pada 21 Maret 2024.

Agung berharap seluruh proses tersebut bisa dilakukan pada pekan ini, atau paling lambat pekan depan sebagai salah satu syarat efektif.

Usai pernyataan efektif OJK didapat pada 28 Maret 2024, maka sesuai indikasi jadwal, dana PMN dari pemerintah akan diterima oleh WIKA pada 22 April 2024.

"Karena kebetulan awal April banyak libur, sehingga mungkin (dana PMN diterima) di akhir April," katanya lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

WIKA Targetkan Raup Tambahan Modal Rp9,2 T Lewat Rights Issue******

PTWijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan dana meraup tambahan modal sebesar Rp9,2 triliun melalui rights issue pada April 2024.

Right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan, sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain.

Aksi korporasi ini digelar sehubungan dengan adanya injeksi modal negara kepada WIKA melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun.

"Kami sampaikan dari target hasil rights issue dari total Rp6 triliun, porsi pemerintah sebesar 65 persen dan publik 35 persen, sehingga secara total target rights issue adalah Rp9,2 triliun," kata Agung dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Ia menyampaikan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan beberapa proyek strategis nasional (PSN) dan proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian besar dari proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2024-2045.

Selain itu, dana hasil rights issue juga akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Agung menjelaskan hingga saat ini, tahapan rights issue sudah masuk pada tahap registrasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya, pernyataan efektif OJK terbit pada 28 Maret 2024.

Lalu, paralel dengan itu perseroan juga tengah menunggu penandatangan Peraturan Pemerintah (PP) PMN yang ditargetkan rampung pada 21 Maret 2024.

Agung berharap seluruh proses tersebut bisa dilakukan pada pekan ini, atau paling lambat pekan depan sebagai salah satu syarat efektif.

Usai pernyataan efektif OJK didapat pada 28 Maret 2024, maka sesuai indikasi jadwal, dana PMN dari pemerintah akan diterima oleh WIKA pada 22 April 2024.

"Karena kebetulan awal April banyak libur, sehingga mungkin (dana PMN diterima) di akhir April," katanya lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]