slot177

Sistem roh bela diri yang mistis

pola maxwin princess 2023

Gempa magnitudo 7,5 dan 6,6 guncang Taiwan, Jepang peringatkan tsunami******

Tokyo (ANTARA) - Gempa bermagnitudo 7,5 dan 6,6 dilaporkan terjadi di sekitar Taiwan pada Rabu pagi dan getarannya terasa di Pulau Okinawa dan Miyako, Jepang selatan, sehingga membuat otoritas mengeluarkan peringatan tsunami di pulau-pulau tersebut.

Menurut data Badan Meteorologi Jepang, gempa bermagnitudo 7,5 di dekat pantai timur Taiwan yang tercatat pada pukul 08:58 waktu setempat (06.58 WIB), Rabu, memiliki “kedalaman yang sangat dangkal,” katanya tanpa penjelasan lebih lanjut.

Sementara itu, gempa kedua tercatat berselang kurang dari 15 menit kemudian yakni pada pukul 09.11 waktu setempat (07.11 WIB).

Guncangan hingga kekuatan bermagnitudo 4 itu juga dirasakan di Prefektur Okinawa, Jepang selatan, lanjutnya.

Pascagempa terjadi, peringatan tsunami dikeluarkan untuk Pulau Okinawa, Miyako dan Yaeyama.

Otoritas menambahkan bahwa gelombang tsunami setinggi tiga meter diperkirakan akan segera melanda wilayah Miyako dan Yaeyama dan diperkirakan bakal mencapai Okinawa pada sekitar pukul 10.00 waktu setempat (08.00 WIB).

Hingga kini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa akibat gempa.

Baca juga: Peneliti BRIN sebut pentingnya pengetahuan terkait gempa bumi
Baca juga: PBB ingatkan Asia Pasifik soal bencana alam yang merusak
Baca juga: Gempa dangkal 6,2 magnitudo landa Taiwan

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

kerajaan Atlantis

lytobet

Bos Bulog Akui Bansos Gagal Tekan Harga Beras: Benar Tidak Berpengaruh******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi mengakui bantuan sosial (bansos) pangan tak membuat harga berasturun.

Hal tersebut ia sampaikan dalam 'Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan' di Jakarta, Senin (4/3).

Bayu menyebut saat ini pemerintah telah menggelontorkan 360 ribu ton beras untuk bansos. Namun, hal itu tak membuat harga beras turun.

Kendati, dengan bantuan pangan itu Bayu menilai dapat membantu masyarakat mengakses beras. Menurutnya, bansos membuat 22 juta keluarga tak perlu repot mencari beras ke pasar.

Bayu juga menilai 22 juta keluarga itu merupakan yang paling sensitif terhadap harga beras.

"Sehingga apabila mereka merasa cukup pembelian 10 kg per bulan itu informasi yang kami terima mencukupi 40-50 persen kebutuhan keluarga itu adalah satu bulan," tutur Bayu.

"Sehingga mereka cukup tenang untuk menjalani hari-harinya karena mereka telah memiliki beras," imbuhnya.

Di sisi lain, Bulog pun terus berupaya mengendalikan harga beras. Salah satunya, dengan melanjutkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Bayu mengatakan pihaknya telah mengucurkan beras SPHP kepada pengecer sebanyak 50,2 persen juga kepada distributor 45,4 persen.

Adapun terkait kelangkaan beras di Alfamart, Bayu menyebut hal itu terjadi karena ritel tersebut mengambil stok lebih sedikit.

"Kalau kita lihat diberitakan seperti Alfamart yang tidak ada stoknya, jadi memang relatif sedikit mengambilnya misalnya dibandingkan Transmart, Hypermart atau Indomaret," ujar Bayu.

Ia menjelaskan khusus beras SPHP, para pengecer memang harus mengajukan pembelian kepada Bulog. Hal ini termasuk kuota stok yang mereka minta.

"Untuk SPHP maka mekanismenya adalah pengecer ini harus mengajukan membeli atau meminta untuk mereka bisa dialokasikan beras SPHP. Mekanismenya ada unsur pertanggungjawaban keuangannya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Harga beras belakangan tengah melambung tinggi. Untuk beras premium harganya melambung hampir menyentuh Rp18 ribu per kg. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) beras tersebut adalah Rp13.900 per kg.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Senin (4/3) pagi, rata-rata harga beras kualitas bawah I dan II masing-masing naik menjadi Rp14.550 dan Rp14.450 per kg.

Sementara, harga beras medium I turun Rp200 menjadi Rp15.600 per kg. Adapun beras medium II turun Rp450 menjadi Rp15.150 per kg.

Sedangkan, harga beras kualitas super I stagnan di posisi Rp17.100 per kga. Kemudian, harga beras kualitas super II turun Rp100 menjadi Rp16.450 per kg.

Lihat Juga : Isi Komentar Erick Thohir soal 4 Calon Menkeu Prabowo: Sangat Bagus

(mrh/agt)

bintang parkour

erek erek pedagang

Mantan presiden Poroshenko ingin maju dalam pilpres Ukraina******

Moskow (ANTARA) - Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden berikutnya di negaranya.

"Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya berencana mencalonkan diri pada pemilu berikutnya - ya," kata Poroshenko dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Jazeera pada Selasa (2/4).

Namun sebelum itu, Ukraina perlu memenangi konflik dengan Rusia untuk menyelenggarakan pemilihan presiden, kata presiden yang menjabat pada 2014-2019 itu.

Ukraina dijadwalkan mengadakan pemilihan presiden pada 31 Maret tahun ini, tetapi dibatalkan karena konstitusi negara itu melarang pemilu digelar di bawah status darurat militer, yang telah berlaku sejak Rusia melancarkan operasi militer di negara tetangganya itu.

Pada Februari, parlemen Ukraina menyetujui perpanjangan status darurat militer selama 90 hari berikutnya.

Presiden petahana Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang dilantik pada Mei 2019, mengatakan ini "bukan waktu yang tepat" untuk mengadakan pemilu.

Sementara itu, Rusia kemungkinan tidak perlu mengakui Zelenskyy sebagai pemimpin sah Ukraina setelah masa jabatannya berakhir pada 21 Mei, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Kamis pekan lalu.

"Berbicara mengenai 20 Mei dan apa yang akan terjadi pada 21 Mei, marilah kita hidup sampai saat itu terlebih dahulu. Mungkin pada saat itu, tidak perlu ada pengakuan apa pun," kata Lavrov seperti dikutip oleh Sputnik.

Lavrov mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia, yang mengatakan bahwa keputusan Zelenskyy untuk tidak menggelar pemilihan presiden akan membuat dirinya tidak sah memimpin Ukraina mulai 21 Mei.

Sumber: Sputnik
 

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

tabelhk

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

tahun semenanjung

pola maxwin kakek zeus

Benarkah Penyelewengan BBM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengklaim pemicu lonjakan harga beras karena ada kecurangan dalam distribusi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyebut kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Ia pun membeberkan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. Bahan bakar subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

Lihat Juga : ANALISISMenguak Modus Tikus Tambang Rugikan Rp271 T di Kasus Korupsi Timah

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.

Kendati, ia tak merinci berapa kuota pupuk maupun BBM subsidi yang diselewengkan sehingga menyebabkan harga beras melambung.

Harga beras sendiri belakangan memang mahal. Lihat saja, harga beras sempat menyentuh rekor Rp18 ribu per kilogram (kg) pada Februari 2024 lalu. Padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya mencapai Rp14.400 per kg untuk beras premium.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga beras kualitas super I mencapai Rp17.150 per kg. Sementara, beras kualitas medium I Rp15.900 per kg.

Lihat Juga : Sepak Terjang Robert Bonosusatya yang Terseret Dugaan Korupsi Timah

Angka tersebut pun masih terbilang mahal. Pasalnya, pada awal 2022 saja harga beras kualitas super masih di level Rp12 ribu per kg. Sedangkan, rata-rata beras medium di level Rp10 ribu.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun mempertanyakan seberapa besar pupuk subsidi dan BBM subsidi yang diselewengkan. Menurutnya, jika jumlahnya tak signifikan, dampaknya pun tidak akan sebesar saat ini pada harga beras.

"Kalau jumlahnya enggak signifikan ya dampaknya enggak besar secara nasional. Secara lokal di daerah penyelewengan terjadi dampaknya bisa saja besar," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).

Oleh karena itu, karena Satgas Polri tak memiliki rincian data penyelewengan itu, maka sulit untuk memperkirakan dampaknya pada harga beras.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Ia pun mengamini harga BBM itu penting bagi sektor pertanian. Bukan saja buat memompa air, BBM juga menjadi penggerak alat dan mesin pertanian.

Oleh karenanya, kalau harga BBM mahal tentu membuat ongkos produksi usahatani bertambah mahal. Namun, lagi-lagi ia tak mau berspekulasi kalau data penyelewengan BBM subsidi itu tidak ada.

"Apa mungkin penyelewengan masif di seluruh wilayah? Gak usah berandai-andai jika gak ada data," imbuhnya.

Sementara itu, Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pupuk bersubsidi masih ada hubungannya dengan harga beras, tapi kalau penyelewengan BBM bersubsidi menjadi penyebab lonjakan harga, itu tidak bisa diterima.

Lihat Juga : Tarif Tol Cipali Diskon 20 Persen Saat Mudik Lebaran, Berlaku Hari Ini

"BBM bersubsidi menjadi biang kerok, saya kira pernyataannya jauh dan cenderung ngawur," ucapnya.

Nailul menilai tidak ada korelasi penyelewengan BBM subsidi terhadap harga beras. Ia berpendapat angkutan pembawa beras tidak menggunakan BBM subsidi.

"Angkutan pembawa beras menggunakan BBM non subsidi? Kan enggak juga," kata dia.

Lebih lanjut, terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Nailil berpendapat hal itu sudah bermasalah dari sejak awal penyaluran berbentuk subsidi barang.

Lihat Juga : Menhub Imbau Pemudik Jangan Buru-buru Tinggalkan Kampung Halaman

Jadi, pemerintah memberikan subsidi ke pabrik pupuk, kemudian pabrik pupuk menyalurkan melalui agen dan distributor. Kemudian, dijatah dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

Nailul mengatakan letak permasalahan subsidi pupuk justru di situ. Seringkali pupuk bersubsidi tidak didapatkan oleh petani.

Kesulitan terjadi mulai dari tingkat distributor, di mana pupuk bersubsidi stoknya sangat tipis. Pedagang pun akan memainkan cara tertentu agar petani membeli pupuk non subsidi.

"Celakanya, anggaran pupuk bersubsidi seringkali disunat. Akibatnya petani hanya mendapatkan pupuk bersubsidi 20 persen dari kebutuhannya," imbuh Nailul.

Lihat Juga : Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah

Adapun petani sisanya membeli pupuk non subsidi yang harganya naik akibat perang Ukraina-Rusia. Maklum, ketegangan geopolitik itu menyebabkan bahan baku pupuk meningkat harganya.

Soal pupuk ini, belakangan juga diakui Menteri Pertanian Andi Amran membuat produksi pada turun. Hal ini khususnya menyangkut sistem dan izin pengambilan pupuk subsidi.

Selain itu, penyebab lainnya adalah fenomena El Nino.

Amran mengatakan ada 20 persen petani terutama di Papua dan Kalimantan yang tidak bisa mengambil pupuk subsidi. Di sisi lain, pupuk juga mulai langka.

"Karena harga bahan baku pupuk tingkat dunia anik dua kali lipat sehingga kuantumnya turun 50 persen," katanya.

Untuk mengatasi penurunan produksi, Amran mengatakan solusi cepat yang pihaknya lakukan adalah dengan memompa air sungai ke sawah. Kementan pun menggelontorkan Rp5,8 triliun untuk membeli pompa.

Menurut Amran pompanisasi merupakan solusi cepat dibanding cetak sawah yang baru bisa panen dua hingga tiga tahun kemudian.

"Kalau pompanisasi satu minggu kemudian bisa menghasilkan pangan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)

Keabadian

angka jitu cambodia

Anggota DPR minta BMKG umumkan prediksi cuaca Lebaran secara detail******

BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar mengumumkan prediksi cuaca, terutama cuaca saat Lebaran 2024 yang detail kepada masyarakat. "BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas," kata Sudewo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kakorlantas Polri, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas, terkait Kesiapan Mudik Lebaran 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Lebih lanjut dia mencontohkan prediksi cuaca yang tidak detail dari BMKG terjadi pada tahun 2023. Saat itu, kata dia, terjadi badai di Pelabuhan Merak, Banten. "Saya ambil contoh seperti di Pelabuhan Merak tahun 2023, tiba-tiba di situ ada badai besar, tenda sampai terbang, kayaknya tidak diprediksikan," kata Sudewo.

Baca juga: BMKG: Waspada peningkatan petir & puting beliung pada peralihan musim Berikutnya Sudewo juga mengingatkan BMKG agar memastikan informasi mengenai prediksi cuaca dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Informasi juga tidak mengena, misalnya banyak petani yang tidak bisa panen karena prediksinya meleset. Dia tanam, tidak ada hujan. Mereka tidak tahu informasi," ucapnya. Hal tersebut disampaikan Sudewo menanggapi paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam rapat tersebut.

Sebelumnya Dwikorita menyampaikan pihaknya memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan melanda wilayah Indonesia secara umum pada periode mudik Lebaran 2024 pada 3 hingga 9 April 2024.

Baca juga: BMKG siap terapkan modifikasi cuaca, amankan arus mudik Lebaran "Secara umum pada periode 3–9 April 2024 wilayah Indonesia secara umum mengalami curah hujan dalam kategori ringan hingga sedang," kata Dwikorita. Meskipun hujan yang diprediksi turun itu berintensitas sedang, Dwikorita mengingatkan kemunculan genangan dan banjir tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat. "Meski hujan intensitas sedang, itu pun dapat memunculkan permasalahan banjir ataupun genangan, karena kondisi alamnya atau di situ juga ada pertemuan sungai yang mengakibatkan lebih sensitif mengalami banjir, meskipun tidak hujan lebat," katanya.
 Berikutnya pada periode 10–16 April BMKG memprediksi kondisi cuaca di wilayah Indonesia secara umum akan cerah hingga berawan. Lalu sekitar tanggal 17 hingga 23 April 2024 hujan berintensitas ringan dan sedang diprediksi melanda Indonesia.

Baca juga: BMKG prediksi hujan intensitas ringan hingga sedang saat mudik Lebaran
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024