livedrowsgp

Perhatikan iblis seperti ini

Harga Beras Diramal Turun Saat Bansos Mulai Disalurkan pada September******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memprediksi harga beras akan turun pada September mendatang seiring dengan dimulainya penyaluran bansos pangan. 

Meski demikian, dampak dari penyaluran bansos pangan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap harga beras tidak terlalu signifikan.

"Kalau misalnya (bansos) September, ya September seminggu itu sudah mulai kelihatan harga pasti akan turun, tapi enggak signifikan," kata Arief di Gedung DPR, Rabu (30/8).

Sayangnya, saat ini penggilingan sulit mendapatkan gabah kering panen (GKP). Bahkan banyak penggilingan padi yang sudah tutup sehingga jumlahnya berkurang dari 180 ribu menjadi 169 ribu. Akibatnya, harga GKP pun melonjak. 

"Begitu harga GKP tinggi, maka harga beras naik," kata Arief.

Arief mengatakan harga GKP saat ini dibanderol Rp6.700 per kg. Sehingga, harga beras khususnya medium yang saat ini mencapai Rp12 ribu sulit untuk turun ke HET Rp10.900 per kg. 

"Yang agak sulit dilakukan hari ini harga beras medium karena GKP sudah Rp6.700. Jadi untuk harga beras medium Rp10.900 agak susah. Beras medium sekarang angkanya di Rp12 ribuan. Solusinya? Tingkatkan produksi," kata Arief.

Sebelumnya, pemerintah mengatur harga beras berdasarkan zonasi sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp10.900 per kg sedangkan beras premium Rp13.900 per kg.

Sementara untuk zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp11.500 per kg dan beras premium Rp14.400 per kg.

Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800 per kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800 per kg. 

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Menakar Magnet Investasi di IKN Usai Aguan Cs Merapat******

Sejumlah konglomerat dalam negeri, seperti Sugianto Kusuma alias Aguan, mulai berminat berpartisipasi dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Badan Otorita IKN mengklaim sembilan dari 270 investor yang berminat investasi, akan meneken kesepakatan dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara Agung Wicaksono menyebut Aguan melalui Agung Sedayu akan berinvestasi sekitar Rp20 triliun untuk sektor hiburan atau play di IKN.

Selain dari Agung Sedayu, Agung juga menyebut nama-nama developer domestik ternama di antaranya Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

Para hartawan itu rencananya akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di ibu kota baru. Selain nama-nama besar tadi, nama miliarder Sukanto Tanoto juga disebut bakal masuk di proyek IKN.

Namun, detail proyek apa saja yang akan dibangun Sukanto di IKN belum diketahui. Hanya saja, investasi itu berhubungan dengan fasilitas umum seperti entertainment hingga perhotelan.

Agung menjelaskan saat ini sedang dilakukan feasibility study atau studi kelayakan atas proyek tersebut.

Pada kesempatan itu ia menjelaskan pembangunan IKN banyak menggunakan skema KPBU yang jumlahnya sekitar 52 persen. Sedangkan sisanya berasal dari APBN dan investasi swasta murni.

"Kalau tidak salah IKN itu US miliar, atau Rp500 triliun. Itu kan 20 persennya APBN negara. Banyak untuk yang (proyek) work tadi. Tapi kemudian 52 persen itu adalah KPBU, dan banyak di (proyek) live. Nah kemudian yang (proyek) play itu adalah swasta, murni investasinya. Jadi ada 3, APBN, KPBU dan swasta," ungkapnya.

Munculnya beberapa nama investor kakap Tanah Air ini bisa dibilang buah dari upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul mereka untuk bergabung membangun IKN.

Tak hanya investor dalam negeri, Jokowi juga getol membujuk investor global untuk menanamkan modal di proyek kebanggannya itu.

Lihat Juga : OJK Awasi Ketat Pinjol Macet TaniFund hingga Investree

Tengoklah, pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek IKN pada Juni lalu.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu. Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Dari sejumlah upaya Jokowi tersebut, tentu masuknya para konglomerat Tanah Air bukan tanpa alasan.

Lihat Juga : Satgas BLBI Kembali Sita Aset Tanah Dua Obligor

Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai masuknya konglomerat sebagai investor di IKN lebih ditujukan sebagai business guarantee.

"Ini untuk pancingan saja, bahwa pelaku usaha domestik terlibat di IKN. Sebagai signaling dalam rangka menarik investor asing yang lebih kakap," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/9).

Apalagi, mengajak investor lokal memang lebih realistis. Sebab, investor asing pertimbangannya lebih banyak.

Bhima berpendapat investor asing ada yang khawatir soal risiko politik. Maklum, pasca pemilu bisa saja proyek IKN tidak berlanjut.

Ada juga investor asing yang melihat kondisi makro-ekonomi global kurang mendukung, suku bunga mahal, hingga risiko geopolitik tinggi. Dengan kata lain, ada kehati-hatian dalam masuk proyek infrastruktur.

Bhima mengatakan sebagian investor asing lainnya pun punya standar ketat dalam menanam modalnya. Misalnya, dari sisi lingkungan mereka akan bertanya soal deforestasi di lokasi IKN.

"Dampak sosialnya bagaimana jangan sampai proyeknya tidak lolos standar ESG (environment, social, governance). Kalau konglomerat lokal mungkin agak lebih longgar ya dengan standar-standar tadi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya

Bisakah investasi pengusaha dalam negeri menarik minat para investor asing?

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Arsjad Rasjid: ASEAN Berpotensi Mitigasi Perubahan Iklim******

Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyebut negara-negara ASEAN memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklimdan mencapai net zero emission. Namun, untuk mencapainya, perlu kolaborasi kolektif dan inklusif dari berbagai pihak.

"Negara-negara ASEAN tentunya memiliki potensi luar biasa untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan mencapai net zero," kata Arsjad dalam acara ASEAN Climate Forum di Ritz Carlton Jakarta, Sabtu (2/9).

"Kami mengumpulkan sektor bisnis, lembaga penelitian, akademisi, dan sektor nirlaba untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN," lanjutnya.

Kedua,perusahaan-perusahaan di negara-negara ASEAN semakin berupaya mengembangkan strategi dan solusi iklim untuk meningkatkan kinerja mereka dan memastikan akses jangka panjang terhadap pendanaan.

"Oleh karena itu, mekanisme pembagian untuk mengumpulkan pemangku kepentingan yang berpikiran sama sangat penting dalam perjalanan ini," kata Arsjad.

ASEAN Net Zero Hub bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, seiring mereka berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero.

Platform ini akan mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membentuk semangat kolaborasi seiring dengan upaya dekarbonisasi industri di seluruh ASEAN.

Sementara ASEAN Carbon Centre of Excellence bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik mengenai solusi berbasis alam dan perdagangan karbon.

Program ini bermaksud membangun jaringan kuat para pelaku pasar yang berupaya memajukan tujuan iklim ASEAN dan ekonomi hijau melalui solusi berbasis alam.

[Gambas:Video CNN]

Kota Permainan Dunia Kematian

Teten Ungkap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melambat******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melambat tahun ini. Bahkan, realisasinya masih jauh dari target sebesar Rp460 triliun.

"Memang ada perlambatan penyaluran kredit, bukan hanya UMKM, tapi keseluruhan. Realisasi KUR per 30 Agustus 2023 Rp149,9 triliun dari target Rp460 triliun. Kami memahami penyaluran KUR Rp100 juta, meski tanpa agunan realisasinya memang sulit," ungkap Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Menurut Teten, ada permasalahan dalam syarat yang diajukan kepada UMKM. Teten mengaku pihaknya sudah melakukan kajian di 145 negara, di mana penyaluran kredit berlandaskan credit scoring, tidak lagi menggunakan sistem kolateral alias jaminan.

"Menurut saya, ini juga jauh lebih aman bagi bank karena nilai aset itu gampang dimanipulasi, tetapi credit scoringsulit karena berupa data transaksi ke buyer, supplier, perpajakan, dan sebagainya," tuturnya.

Ia mengatakan pembiayaan UMKM harus terus didukung. Terlebih, Indonesia ditantang untuk melahirkan lapangan kerja yang berkualitas di mana 97 persennya datang dari sektor mikro dan informal.

Teten menilai berat melahirkan lapangan kerja berkualitas dan membawa UMKM naik kelas jika mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan, terutama akses ke modal dan investasi.

[Gambas:Video CNN]

Setelah Wu Zhou Daxian

Kereta Cepat Tersambung Feeder, Jakarta******

KA Cepat akan terintegrasi dengan KA Feeder di Stasiun Padalarang untuk untuk mempermudah penumpang KA Cepat menuju Stasiun Cimahi atau Stasiun Bandung.

Dengan integrasi tersebut, penumpang hanya membutuhkan waktu 50 menit atau kurang dari 1 jam.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan Stasiun KA Cepat Padalarang dengan Stasiun KA Padalarang langsung terkoneksi dan terhubung sehingga memudahkan penumpang untuk berpindah moda.

Di Stasiun Padalarang, akan tersedia KA Feeder yang akan berhenti di Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung.

Adapun perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung akan memakan waktu sekitar 20 menit.

Ditambah perjalanan KA Cepat Halim - Padalarang yang hanya 30 menit, maka total perjalanan dari Stasiun KA Cepat Halim menuju Stasiun Bandung adalah 50 menit.

"Bagi masyarakat yang ingin menuju pusat Kota Bandung bisa memanfaatkan KA Feeder yang jadwalnya menyesuaikan perjalanan KA Cepat. Cukup turun di stasiun KA Cepat Padalarang dan beralih ke KA Feeder, penumpang sudah bisa menuju Stasiun Bandung maupun Stasiun Cimahi," lanjut Eva.

Lihat Juga : ANALISISKapan Waktu Tepat Ganti Pertalite dengan Pertamax Green 92?

Selain KA Feeder, masyarakat juga bisa memanfaatkan Commuterline Bandung Raya, Trans Metro Pasundan Rute Alun-Alun - KBP.

Damri Rute Alun - Alun Bandung - Situ Ciburuy (Via Cimahi) serta Rute usulan St. Padalarang -Lembang oleh KBB, serta angkutan perkotaan Rute Padalarang - Rajamandala, Rute Padalarang - Cimahi -Leuwipanjang, dan rute Padalarang - Cimahi.

"Integrasi antarmoda ini bisa terwujud berkat adanya dukungan dari Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dan para operator angkutan umum. Dengan kolaborasi ini, diharapkan stasiun-stasiun KA Cepat bisa dengan mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi telah menguji coba perjalanan terintegrasi dari Stasiun Halim menuju Stasiun Bandung menggunakan KA Cepat dilanjutkan dengan KA Feeder.

Selain Menhub, hadir pula dalam kegiatan tersebut menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri 2 BUMN Rosan Roeslani, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto, dan para pemimpin redaksi media

Dalam kesempatan itu, Menhub menyebutkan bahwa uji coba ini bagian dari rangkaian penyempurnaan layanan KA Cepat jelang pengoperasiannya nanti secara reguler.

"Kami bersama KCIC terus berupaya melakukan penyempurnaan dengan melakukan serangkaian uji coba. Mudah-mudahan uji coba berjalan lancar dengan hasil yang baik, sehingga sudah bisa digunakan masyarakat pada Oktober 2023," ujar Menhub.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Menko Airlangga Tekankan Peran Penting Swasta Perkuat Ekonomi ASEAN******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan peran penting sektor swasta untuk bisa berkontribusi dalam memperkuat perekonomian ASEAN, terutama dalam menghadapi agenda-agenda global.

Indonesia sendiri telah mengambil beberapa inisiatif dalam memperkuat perekonomian ASEAN. Inisiatif Indonesia itu antara lain memperkuat integrasi pasar regional melalui peningkatan Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru, memperkenalkan Transaksi Mata Uang Lokal dan interoperabilitas pembayaran digital, serta mempromosikan ASEAN Industry Project Based Initiative.

Hal itu diungkapkan Airlangga dalam ASEAN Business and Investment Summit 2023 Plenary Session yang mengangkat tema 'Aligning ASEAN's Private Sector Priorities to the Global Agenda', Minggu (3/9).

Perekonomian ASEAN kemudian mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,7% pada 2022 yang didorong oleh tingkat konsumsi domestik, perdagangan, dan investasi yang tinggi. Industri seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital mengalami peningkatan investasi pada tahun lalu, dengan total arus masuk FDI tumbuh sebesar 5,5 persen.

"Saat ini, kami adalah salah satu dari sedikit titik terang untuk pertumbuhan ekonomi, meskipun perjalanan ke depan masih diselimuti ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat di tahun-tahun mendatang," ucap Airlangga.

"Sudah ada tanda-tanda melambatnya kinerja ekonomi negara-negara utama ASEAN, meningkatnya inflasi pangan, dan berlanjutnya ketidakpastian pasar akibat fragmentasi geopolitik," tambahnya.

Lebih lanjut Airlangga menyebut, upaya inklusif dan kolaboraitf dari sektor swasta ASEAN menjadi kunci dalam menghadapi agenda global. Sebab, proyek kerja sama ASEAN turut dipengaruhi dinamika global sehingga memerlukan peran aktif dari sektor publik maupun sektor swasta.

Untuk itu, lanjut Airlangga, ada tiga bidang prioritas yang dapat dikontribusikan oleh sektor swasta untuk memperkuat perekonomian ASEAN dalam menghadapi agenda global. Pertama, ASEAN memerlukan peran sektor swasta yang lebih besar untuk mengurangi risiko serta biaya fragmentasi rantai pasokan global dan regional yang didorong oleh situasi geopolitik.

"Sektor publik dan swasta perlu bekerja sama, termasuk dengan mitra dan platform lain, untuk menegakkan arsitektur perdagangan dan ekonomi multilateral yang terbuka, inklusif, tidak diskriminatif, dan berbasis aturan," ujar Airlangga.

Kedua, sektor swasta secara aktif dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan baru. Menurutnya, sektor swasta ASEAN harus bekerja sama dengan dewan bisnis lainnya untuk menjajaki potensi kolaborasi. Sektor swasta ASEAN juga harus menerapkan model bisnis inklusif, memaksimalkan hubungan pembangunan ekonomi lokal termasuk dengan UMKM.

Terakhir, sektor swasta ASEAN perlu memanfaatkan sumber daya, jaringan, teknologi, dan keahlian untuk menemukan solusi terhadap tantangan sosio-ekonomi dan perubahan iklim di kawasan. Inovasi, difusi dan adopsi teknologi juga perlu didukung dan dipercepat untuk meningkatkan ketahanan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

ASEAN juga perlu mengoptimalkan kontribusi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian kawasan dan mengatasi tantangan sosio-ekonomi yang sudah maupun akan terjadi.

"Saya ingin mengimbau kepada sektor swasta ASEAN dan komunitas bisnis secara lebih luas untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Terutama untuk ABAC harus bisa membuat ASEAN lebih kuat dengan menguatkan juga perdagangan dan kolaborasi antar negara anggota ASEAN," pungkas Airlangga.