malam slot

Kegilaan budidaya

Anies Minta Presiden Jokowi Tegas ke Menteri Tak Netral******

BOGOR–Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, berharap Presiden Joko Widodo memberikan sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

“Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Menurut Anies, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.

Kemudian, lanjut Anies, perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.

“Rakyat ini menunggu. Hai, kita udahtahu nih, ini forbidden,tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden.Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain?Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan,” tegas Anies seperti dilansir Antara.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.

“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” tuturnya.

Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.

“Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

biksu perang terakhir

Solopos Hari Ini : Debat Masih Berkutat Adu Istilah******

JAKARTA—Ulasan tentang duel sengit kembali terlihat saat debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1/2024), dingkat menjadi headline Harian Umum Solopos edisi hari ini, Senin (22/1/2024).

Diberitakan Soloposhari ini, berbeda dengan debat cawapres pertama, debat kali ini yang bertema energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat terasa sebagai duel senjata api berpeluru kosong. Calon wakil presiden (cawapres) dari pasangan nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, terlihat lebih tajam memberikan pernyataan dan menyerang.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Namun tidak bisa dihindari dia masih terus bicara soal konsep. Belum terlihat kajian yang lebih tajam terhadap topik-topik yang dibicarakan. Entah kenapa, dia juga menghilangkan istilah “slepet” yang banyak diobralnya saat debat cawapres pertama 22 Desember silam. Akan tetapi Muhaimin terlihat lebih mapan dalam mempersiapkan diri menjalani debat. Dia makin banyak menyajikan data dan lihai menjawab serangan-serangan pertanyaan dari kedua lawan debatnya.

Sedangkan cawapres dari pasangan nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam pernyataan-pernyataannya cenderung berkesan seperti juru bicara pemerintahan sekarang. Materi yang disampaikan dan argumen-argumennya terlihat makin mirip dengan pernyataan-pernyataan resmi pemerintah seperti ketika menjelaskan proses hilirisasi sumber daya alam.

Mungkin hal ini karena pihaknya bertujuan menegaskan posisi sebagai “penerus” kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi bagi para pemilih kritis, hal ini bisa jadi justru memberi kesan bahwa tak ada hal baru yang ditawarkan.

Revitalisasi Alun-alun Keraton Bergulir

SOLO—Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) mulai bergulir dengan penggarapan Alun-alun Utara. Pekerja sudah mengeruk area Alun-alun Utara dengan menggunakan alat berat, sementara sejumlah truk hilir mudik mengangkut tanah Alun-alun Utara.

Meski proyek sudah dimulai, namun aktivitas masyarakat masih terlihat, seperti masih adanya sejumlah mobil yang parkir di lahan alun-alun. Menyambut proses pengerjaan ini, kalangan kerabat Keraton Solo pun menjalankan tradisi wilujengan dimulainya revitalisasi tahap awal Keraton Solo di Kompleks Pagelaran Sasana Sumewa Keraton Solo, Sabtu (20/1/2024).

Puluhan orang dari lingkup kerabat keraton dan abdi dalem mengikuti acara tersebut. Salah satu kerabat Keraton Solo, G.K.R. Wandansari atau biasa dikenal dengan panggilan Mbak Moeng menjelaskan tujuan wilujengan salah satunya memberitahukan kepada para leluhur adanya proyek revitalisasi Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan.

PHRI: Spa Tidak Masuk Kategori Hiburan

BADUNG – Penerapan pajak hiburan yang mencapai 75% terus memicu polemik. Kalangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) khususnya masih berupaya agar penerapan pajak itu tidak lagi terjadi meskipun pada Rabu (17/1/2024 lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar penerapan pajak 40%-75% itu ditunda.

PHRI Bali misalnya, bahkan berupaya agar usaha spa tidak lagi dikategorikan sebagai hiburan. “Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40%, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Bali, Sabtu (20/1/2024).

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi. PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40% diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Ekspor Kodok Berkontribusi Miliaran Rupiah

SOLO—Kota Solo menjadi daerah lintasan pengiriman kodok dari berbagai daerah. Namun, belum banyak kodok dari Solo dan sekitarnya yang dimanfaatkan untuk komoditas ekspor.

Berdasarkan penelusuran Espos, pekerja pengambil kodok dari beberapa daerah Jawa Barat melintas di Kota Solo sebelum menyetor komoditas itu ke daerah Kediri, Jawa Timur. Volume kodok tersebut mencapai 4 ton per empat hari.

Hal itu diungkap oleh petugas pengambil kodok yang ditemui Esposdi wilayah batas Kota Solo, Sabtu (20/1/2024) malam. “Empat hari sekali. Tapi yang kami ambil dalam kondisi beku, yang diambil hanya di bawah kepala karena yang diekspor ini nanti paha dan betis, kaki ya,” kata pria yang enggan menyebutkan namanya itu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (22/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Departemen Penelitian Non Ilmiah

KPU Tegaskan UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye******

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Gorontalo Diserbu Wabah Demam Berdarah, Nasdem Gerakkan Donor Darah******

GORONTALO –Ketua DPW Partai Nasdem Gorontalo, Rachmat Gobel, menginstruksikan kepada kader dan simpatisan Partai Nasdem untuk menggelar kegiatan donor darah. Hal ini lantaran Gorontalo saat ini sedang diserang wabah demam berdarah.

“Bertepatan dengan Hari Patriotik dan wabah demam berdarah, kita harus bergerak dengan melakukan donor darah,” katanya, Selasa (23/1/2024).

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Charles Budi Doku, ketua bidang OKK DPW Partai Nasdem, mengatakan, sudah ada 54 orang yang dirawat di rumah sakit Gordi Gorontalo akibat demam berdarah. Bahkan, wabah tersebut merenggut dua nyawa.

“Bahkan sudah ada dua orang yang meninggal dunia. Kini, rumah sakit membutuhkan darah untuk antisipasi ada pasien yang harus transfusi darah,” katanya dalam siaran pers yang diterima Solopos.com.

Walau pengumuman dilakukan hanya sehari sebelum pelaksanaan dan dilakukan di grup pengurus partai, namun ada 150 orang yang datang untuk mendonorkan darahnya. Kegiatan donor darah dilakukan di kantor DPW Partai Nasdem Gorontalo.

“Masyarakat sekitar pun ada yang ikut melakukan donor darah. Mereka bahkan minta hal ini dilakukan secara rutin,” kata dokter yang pernah menjadi Wakil Wali Kota Gorontalo tersebut.

Gobel mengatakan, donor darah merupakan bentuk kepedulian dan kemauan untuk berkorban dan menolong sesama manusia yang sedang kesusahan. Dia menambahkan, 23 Januari bertepatan dengan Hari Patriotik.

Pada 23 Januari 1942, rakyat Gorontalo melakukan proklamasi kemerdekaan, sehingga lebih dari 3,5 tahun lebih dulu dibandingkan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

“Jiwa patriotik, keberanian, sikap merdeka, dan berani menghadapi risiko merupakan karakter orang Gorontalo. Karena itu ketika di tempat-tempat lain, di masa transisi penjajahan antara Belanda dan Jepang memilih menyambut Jepang dan berkolaborasi, rakyat Gorontalo memilih menyatakan merdeka. Jiwa patriotik inilah yang harus kita jaga agar Gorontalo maju dan sejahtera,” katanya.

Karena itu, Gobel mengaku kagum dan gembira saat salah seorang kader Partai Nasdem yang ikut mendonorkan darahnya menyatakan, donor darah merupakan bentuk politikmea-meayang sejati.

“Karena ini untuk menyelamatkan nyawa orang,” katanya.

Mea-meaadalah Bahasa Gorontalo untuk money politics. Mea-meaberasal dari kata merah-merah, yang merupakan warna uang kertas pecahan Rp100.000. Gobel mengatakan, money politicssangat merusak nilai-nilai demokrasi dan mendegradasi karakter manusia Gorontalo yang patriotik dan rela berkorban.

“Seperti almarhum Nani Wartabone yang patriotik dan rela berkorban sehingga kemudian dikejar dan ditangkap Jepang akibat tindakannya melakukan proklamasi kemerdekaan Gorontalo. Beliau diasingkan dan dipenjara di Manado dan kemudian ke Jawa,” katanya.

Dalam menghadapi pemilu 2024 ini, Gobel mengajak seluruh kader Partai Nasdem dan masyarakat Gorontalo untuk mengedepankan jiwa patriotik dan semangat kepahlawanan.

“Jangan mengorbankan kemerdekaan politik dan menggadaikan kebebasan dirinya hanya demi sembako dan uang. Kita harus menjaga marwah dan budaya Gorontalo,” katanya.

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Mahfud Md Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh dan Gimik******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menilai pertanyaan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tentang inflasi hijau atau greenflation merupakan hal receh atau tidak berkualitas dan bagian dari gimik.

“Soal pertanyaan receh itu, bagian dari gimik saja,” ujar Mahfud kepada awak media usai debat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Ia menilai Gibran melontarkan pertanyaan gimik yang kemudian dianggap tidak layak dijawab. Padahal, menurut Mahfud, dirinya sudah mengemukakan bahwa jawabannya sangat receh.

“Saya bilang, saya kembali kan sudah waktu serahkan ke moderator. Tidak ada gunanya, debat kayak begini. Itu bagian gimik saja dari debat,” jelasnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Kemudian, saat ditanyakan awak media mengenai komitmen Mahfud terkait greenflation.Dia mengaku bukan tak mau menjawab pertanyaan itu dengan benar.

Namun, Mahfud beranggapan Gibran tak mengerti konsep greenflation.Sebab, Wali Kota Solo itu mempertanyakan jawaban Mahfud yang dinilai tak sesuai ekspektasinya.

Oleh karena itu, dia mengembalikan sesi tersebut kepada moderator agar tak dilanjutkan. “Karena masalahnya sudah dijawab, lalu dibilang belum dijawab kan itu hanya gimik saja,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan greenflationmemiliki arti ekonomi hijau dan alurnya. “Untuk mengatasi inflasi hijau, apa sih inflasi hijau? kan ekonomi hijau, Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di-recycle, bukan dibuat,” kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Meski demikian Gibran menyebut jawaban Mahfud tidak menjawab soal inflasi hijau. “Saya lagi nyarijawabannya Prof Mahfud, saya nyaridi mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau, Prof Mahfud yang namanya greenflationitu, inflasi hijau,” kata Gibran.

Ia kemudian mencontohkan soal demo rompi kuning di Prancis yang sudah memakan korban dan mengatakan kejadian yang sama tak boleh terjadi di Indonesia.

“Intinya, transisi menuju energi hijau itu musti super hati-hati. Jangan sampai membebankan RnD (penelitian dan pengembangan) yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil, itu maksud saya inflasi hijau,” ujar dia.

Penyataan itu kemudian ditanggapi Mahfud dengan mengatakan pernyataan Gibran juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflationatau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Memasuki jalan iblis

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.