petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mplay777

rtp elangwin 579Jutaan kata 10376Orang-orang telah membaca serialisasi

《mplay777》

PGN terus perluas utilisasi gas domestik******

PGN terus perluas utilisasi gas domestik
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Rosa Permata Sari. ANTARA/HO-PT PGN Tbk
PGN terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan gas bumi dari sumber-sumber gas domestik
Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas utilisasi gas domestik, sekaligus menjadikan gas bumi sebagai energi transisi menuju net zero emissionpada 2060.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan komitmen itu dilakukan melalui pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi, termasuk memperluas jaringan gas rumah tangga dan penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) untuk memudahkan akses pengguna gas bumi.

Menurut dia, gas bumi merupakan aset strategis bangsa yang harus dioptimalkan, terutama dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

"PGN terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan gas bumi dari sumber-sumber gas domestik. Ke depan, PGN juga akan tetap mengambil inisiatif dalam membangun infrastruktur gas agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna," jelasnya.

Rosa menyampaikan dari aspek infrastruktur, PGN akan terlibat dalam sejumlah proyek strategis 2024, di antaranya proyek pipa gas WNTS-Pemping, proyek infrastruktur gas di kilang Tuban, dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah timur Indonesia.

Dari aspek komersialisasi, PGN akan terus meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan LNG di bisnis trading, hub& storage, dan bunkeringuntuk sektor marine fuel.

"Peran strategis di LNG ini penting digenjot, mengingat LNG akan menjadi pasokan masa depan Indonesia," katanya.

Subholding Gas juga memulai berpartisipasi dalam hilirisasi produk gas bumi di petrokimia, biometana, dan dekarbonisasi yaitu dalam program hidrogen dan transportasi CO2.

Rosa menambahkan PGN juga bersiap menyambut penyelesaian proyek jaringan gas Cirebon-Semarang II.

Untuk itu, PGN akan bersinergi dengan pemerintah dalam mengintegrasikan infrastruktur gas bumi guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi di Jawa maupun interkoneksinya sampai Sumatera dan Kepulauan Riau.

Operasionalisasi jaringan gas akan meningkatkan ketahanan pasokan gas dan menjawab isu interkoneksi jaringan dari wilayah Jawa bagian timur yang selama ini belum tersambung dengan wilayah Jawa bagian barat.

"Pengembangan infrastruktur ini akan meningkatkan ketahanan pasokan gas bumi dalam negeri karena dapat mengintegrasikan sumber pasokan dari berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera," lanjutnya.

Saat ini, PGN Group telah mengoperasikan jaringan gas pipa dari Gresik, Jatim, sampai Batang, Jateng. Dengan adanya jaringan pipa ini, potensi pasokan gas yang berlebih di Jawa bagian timur dapat memasok kebutuhan energi kawasan industri baru yang bermunculan di Jawa Tengah.

"Tersambungnya jaringan pipa gas di Pulau Jawa ini akan meningkatkan energy securitydan memperkuat pasokan serta distribusi gas bumi kepada berbagai segmen pengguna. Termasuk, mempercepat upaya pemerintah dalam meningkatkan pengguna jargas rumah tangga yang diharapkan dapat memangkas subsidi LPG," ujar Rosa.

Menurut dia, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu target prioritas PGN dalam menyediakan gas bumi sebagai energi bersih ramah lingkungan.

"Target kami dalam tiga tahun ke depan, jumlah pengguna jargas bisa mencapai sekitar 2,5 juta pelanggan dan berpeluang terus tumbuh," katanya.

Meski demikian, Rosa mengingatkan pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dilakukan oleh PGN perlu mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di industri gas bumi.

Pasalnya, sebagai pelaku usaha di level midstreamdan downstream, PGN hanya memainkan peran di salah satu rantai bisnis gas bumi, sehingga walaupun PGN Subholding Gas mengoperasikan 96 persen infrastruktur midstreamdan downstreamgas bumi nasional, PGN membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh stakeholderpengelola kebijakan dan juga pemain bisnis hulu migas dalam melayani pelanggan.

"Kita akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan juga pasokan gas bumi yang lebih banyak berbentuk LNG. Karena itu, penting sekali bagi para pemangku kepentingan di industri ini untuk menjaga peran masing-masing, sehingga strategi besar pemerintah menjadikan gas bumi sebagai energi transisi dan memperkuat ketahanan energi nasional dapat terwujud," sebut Rosa.

Baca juga: PGN jalankan 3 strategi prioritas tingkatkan pemanfaatan gas domestik
Baca juga: PGN dan MRT bekerja sama pengembangan jaringan gas bumi di kawasan TOD
Baca juga: PGN siapkan jargas rumah tangga di IKN

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Dinas LH Kapuas Hulu soroti kerusakan lingkungan akibat PETI******

Dinas LH Kapuas Hulu soroti kerusakan lingkungan akibat PETI
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kapuas Hulu Jantau. ANTARA/Teofilusianto Timotius
Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kapuas Hulu Jantau menyoroti kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu yang sudah cukup parah, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

"Kami minta tambang emas ilegal dihentikan karena dampak kerusakan lingkungan cukup parah dan butuh waktu lama bahkan 40 sampai dengan 50 tahun untuk pemulihannya," kata Jantau kepada ANTARA di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.

Ia menyebutkan ada tiga kecamatan yang mengalami kerusakan lingkungan cukup parah akibat aktivitas tambang emas secara ilegal yaitu Kecamatan Boyan Tanjung, Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Bunut Hulu.

Menurut dia, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara ilegal, baik melalui sosialisasi maupun dengan memfasilitasi pengurusan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Untuk saat ini sedang tahap pengusulan delapan IPR, sedangkan empat IPR sudah keluar, katanya.

Selain itu, tahun ini akan ada bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait berupa alat pengolahan emas tanpa bahan merkuri di Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir

Sebelumnya sudah ada satu lokasi yang menggunakan alat pengolahan emas tanpa merkuri di Desa Penemur yang dalam waktu dekat akan diresmikan.

Baca juga: Walhi minta Kapolri turun tangan hentikan PETI di Sanggau

Baca juga: DLHK: Kerusakan lingkungan 197.065 hektare di Babel picu konflik buaya

"Terkait penertiban tambang emas ilegal itu kewenangan pihak kepolisian, kami hanya penanganan lingkungan," ucapnya.

Meskipun demikian, Jantau meminta masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal untuk segera menghentikan kegiatan mereka.

Walaupun mau tetap bekerja di tambang emas, sebaiknya masyarakat mengurus perizinan baik WPR maupun IPR.

Dikatakan Jantau, meskipun ada WPR dan IPR lingkungan harus tetap dijaga, bahkan di lokasi IPR juga berkewajiban melakukan reboisasi.

"Bagi yang tidak punya izin tolong hentikan, kami berharap ada kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pengurusan perizinan," katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA, aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu semakin marak, bahkan ada beberapa di antaranya menggunakan alat berat terutama di Kecamatan Bunut Hulu.

Selain itu, aktivitas tambang emas ilegal juga terjadi di hulu sungai Kapuas di Kecamatan Putussibau Selatan dan di hulu sungai Manday Kecamatan Kalis, termasuk juga di Kecamatan Empanang daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya siap berkolaborasi berantas tambang ilegal

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan******

Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan
Sidang putusan sela dengan terdakwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024). ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas(LNG) di Pertamina pada tahun 2011—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim Ketua Maryono menyebutkan berbagai keberatan Karen maupun tim hukum tidak berdasarkan hukum sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan Pasal 165 KUHAP. "Menyatakan nota keberatan dari terdakwa Karen Agustiawan dan dari tim hukum terdakwa tidak diterima," ujar Maryono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Untuk itu, Maryono memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tipikor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Selain itu, lanjut dia, biaya perkara Karen Agustiawan dinyatakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Adapun sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis hakim terdiri atas Maryono sebagai ketua serta Sigit Herman Binaji dan Asmudi sebagai anggota pun menjelaskan beberapa tanggapan hakim terhadap nota keberatan Karen. Tanggapan tersebut, antara lain, atas keberatan Karen mengenai penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan dalam penyidikan bukan oleh penyidik, melainkan oleh pejabat, yakni Ketua KPK 2019—2023 Firli Bahuri, majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut hukum.

Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:erek77

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
gacor118
rtp ahha4d
pinjam dana langsung cair
cara dapat uang banyak
sinislot demo
situs slot zona66
slot online gacor malam ini
daftar link slot terbaik
uji4d slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor pasti wd
Bab 2 list pinjaman kredivo
Bab 3 situs slot sering maxwin
Bab 4 tafsir mimpi 3d abjad bergambar lengkap
Bab 5 ide777
Bab 6 cara dapat uang dari bling story
Bab 7 demo slot live22
Bab 8 dunia188
Bab 9 abjad 4d togel
Bab 10 zeus vs hades gods of war pragmatic
Bab 11 eropa4d
Bab 12 mitra slot88
Bab 13 kredivo tidak bisa dipakai di tokopedia
Bab 14 kampung slot login
Bab 15 dewagold slot
Bab 16 demo slot floating dragon
Bab 17 nusa8et
Bab 18 pinjol yang di blokir ojk
Bab 19 jika limit kredivo tidak dipakai
Bab 20 88 togel
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2774bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Bumi ini agak jahat

situs slot m
Polrestro Jakbar mulai Operasi Keselamatan 2024 dengan sosialisasi
Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) memulai operasi keselamatan 2024, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Polres Jakbar/am.
polisi juga menegur sejumlah pengendara  yang melakukan pelanggaran
Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) memulai penyelenggaraan Operasi Keselamatan Jaya  2024 dengan sosialisasi dalam rangka meningkatkan disiplin lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor.

Kasat lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ridha Aditya menyebut sosialisasi diselenggarakan di sejumlah titik lampu lalu lintas di wilayah Jakbar mulai hari ini hingga 17 Maret 2024.

"Kami melaksanakan sosialisasi diantaranya melalui spanduk serta pembagian brosur kepada pengendara yang melintas," kata Ridha di Jakarta, Senin.

Selain sosialisasi, kata Ridha, polisi juga menegur sejumlah pengendara  yang melakukan pelanggaran.

"Pelanggaran ini termasuk melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, serta beberapa pelanggaran lain yang menjadi prioritas dalam Operasi Keselamatan 2024," kata dia.

Ridha menuturkan Operasi Keselamatan Jaya merupakan upaya polisi mengedukasi masyarakat guna meningkatkan disiplin berlalu lintas.

"Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas," kata Ridha.

Adapun Operasi Keselamatan Jaya 2024 ini menargetkan sejumlah pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas, di antaranya menggunakan handphone saat berkendara, mengemudi di bawah umur, dan berboncengan sepeda motor lebih dari satu orang.

"Pengendara sepeda motor tanpa helm SNI, pengemudi mobil tanpa menggunakan sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, melebihi batas kecepatan, serta pelanggaran terkait kelebihan penumpang dan spesifikasi teknis kendaraan," kata Ridha.

Ia mengimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang lebih baik.

"Semoga dengan pelaksanaan operasi ini, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib," ungkap Ridha.
Baca juga: Ribuan personel juga disiapkan untuk Operasi Keselamatan Jaya 2024
Baca juga: Polda Metro catat terdapat 136 kecelakaan selama operasi keselamatan
Baca juga: Pengguna sepeda motor banyak lakukan pelanggaran lalu lintas di Jakbar

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

kaisar naga merah

pro slot 55
Pakar bilang ramuan daun pepaya bisa jadi terapi kombinasi pasien DBD
Ilustrasi - Pasien anak penderita demam berdarah dengue (DBD) menjalani perawatan di RSUD Loekmono Hadi, Kudus, Jawa Tengah, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/am.
kalau enggak mau rasakan pahit, bisa minum ekstrak dalam kapsul
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Dr (Cand.) dr Inggrid Tania, MSi. mengatakan ramuan daun pepaya segar bisa sebagai terapi kombinasi pasien DBD untuk mempercepat kenaikan trombosit.

"Bisa diracik sendiri atau kalau enggak mau rasakan pahit, bisa minum ekstrak dalam kapsul yang bisa dibeli di apotek atau toko herbal," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Manusia normal memiliki keping darah merah (trombosit) sekitar 150.000-400.000 per mikroliter. Namun, virus demam berdarah dengue (DBD) bisa menurunkan jumlah trombosit hingga kurang dari 150.000 mikroliter.

Kondisi demikian membuat pasien mudah mengalami memar dan mengalami perdarahan yang sulit berhenti.

Tania menuturkan sejumlah data penelitian baik itu in vitro atau prosedur eksperimen yang dilakukan di laboratorium, praklinis maupun uji klinis yang menunjukkan manfaat daun pepaya dalam meningkatkan kadar trombosit secara signifikan pada pasien DBD.

Untuk membuat ramuan ini, seseorang membutuhkan sebanyak 50 gram daun pepaya dan sebisa mungkin daun pepaya muda. Selanjutnya iris kasar daun tumbuk dengan air matang sebanyak 50 mililiter.

"Idealnya ditumbuk karena tidak merusak serat, kandungan nutrisi dan senyawa aktif di dalamnya," kata Tania.

Setelahnya, saring dan peras daun. Untuk mengurangi rasa pahit, maka bisa menambahkan sebanyak 1,5 hingga 2 sendok teh madu ke dalam hasil perasan daun.

Tania mengatakan pasien bisa meminum sebanyak sebanyak 30 ml ramuan daun pepaya sesudah makan, tiga kali sehari, hingga kondisinya pulih 100 persen.

Daun pepaya selain bermanfaat untuk meningkatkan trombosit juga memperbaiki pencernaan dan nafsu makan seseorang khususnya pasien DBD sehingga lebih cepat pulih dari sakit karena mengandung enzim papain seperti halnya buah pepaya.

Daun ini pun mengandung sejumlah senyawa aktif seperti polifenolterutama flavanoiddan asam fenolikyang bersifat antioksidan sekaligus membantu meningkatkan imunitas tubuh.

Kasus DBD khususnya di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan hingga 19 Februari 2024 mencatat sebanyak 627 kasus DBD dengan rasio indeks DKI Jakarta sebanyak 5,57 per 100.000 penduduk.

Ani merinci data sebaran kasus DBD di wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat sebanyak 34 kasus, Jakarta Utara sebanyak 74 kasus, Jakarta Barat sebanyak 208 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 145 kasus, Jakarta Timur sebanyak 161 kasus, dan Kepulauan Seribu sebanyak 5 kasus.

Menurut dia, kelembapan yang tinggi dan meningkatnya curah hujan, berpotensi pada peningkatan vektor penular DBD, yaitu nyamuk aedes aegypti sehingga diperlukan upaya pengendalian penyebab DBD secara masif dengan melibatkan peran serta seluruh aspek masyarakat pada tujuh tatanan, yakni permukiman, perkantoran, institusi pendidikan, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas olahraga.

Ani mengatakan telah menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta untuk dapat melakukan deteksi dini dan tata laksana kasus DBD sesuai standar, serta menyiapkan ketersediaan ruang rawat dan logistik untuk perawatan pasien.

“Seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta siap melayani masyarakat jika tertular DBD,” kata dia.
Baca juga: Dokter minta warga bersihkan rumah antisipasi puncak DBD pada April
Baca juga: Ada tiga tahap penanggulangan kesehatan akibat banjir di DKI Jakarta
Baca juga: Legislator minta DKI tingkatkan fasilitas layanan guna tekan angka DBD

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

naga188
Ten Hag: Kami punya peluang untuk setidaknya raih satu poin
Selebrasi pemain Manchester United Marcus Rashford saat mencetak gol melawan Manchester City dalam Derbi Manchester pada pekan ke-27 Liga Inggris di Stadion Etihad, Minggu (3/3/2024). (ANTARA/Manchester United)
Jakarta (ANTARA) - Pelatih Manchester United (MU) Erik ten Hag mengatakan timnya seharusnya minimal mendapatkan satu poin dalam laga Derbi Manchester melawan Manchester City yang akhirnya berakhir dengan kekalahan 1-3 di Stadion Etihad, Minggu.

Hal ini dikatakan Ten Hag karena timnya memainkan permainan yang solid, terutama di babak pertama ketika mendapatkan beberapa kesempatan serangan balik, termasuk satu yang berbuah gol melalui Marcus Rashford pada menit ke-8.

Namun, keunggulan satu gol MU tak dapat dijaga dengan baik setelah memasuki babak kedua, City mengamuk dengan mencetak tiga gol untuk membalikkan keadaan melalui brace Phil Foden (56’, 80’) dan sepasang gol Erling Haaland (90+1’).

“Saya pikir (itu adalah) penampilan bagus dari pihak kami. Kami unggul 1-0 dan bermain sesuai rencana. Kami juga memiliki momen setelahnya, untuk melakukan yang kedua. Saya pikir kami bertahan dengan sangat baik,” kata Ten Hag setelah laga, melansir dari laman resmi klub, Senin.

“Tapi kemudian ada dua momen yang menentukan di mana kami hampir membuat terobosan dan kami kebobolan gol pertama dan juga gol kedua setelah momen yang menentukan, ketika Garnacho berhasil melakukan serangan balik. Jadi ya, maka Anda kecewa. Kami harus menerimanya, tapi itulah kenyataannya,” lanjutnya.

“Tapi tetap saja, saya pikir kami memiliki peluang untuk setidaknya mendapatkan satu poin, tetapi kemenangan juga mungkin terjadi,” tambahnya.

Kekalahan melawan sang tetangga merupakan kekalahan kedua beruntun The Reds Devils di liga setelah yang pertama ditaklukkan Fulham dengan skor 1-2 di Old Trafford pekan lalu.

Baca juga: Pep: Foden adalah salah satu pemain terbaik di Liga Inggris

Kini, Setan Merah menduduki posisi keenam klasemen sementara dengan 44 poin, terpaut 11 poin dari Aston Villa yang ada di posisi keempat dengan 55 poin.

Disinggung apakah dapat finis di posisi empat besar dengan 11 laga sisa di liga, pelatih asal Belanda tersebut mengatakan akan berusaha memenangkan pertandingan demi pertandingan di liga.

Ia juga akan berusaha memenangkan Piala FA musim ini dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengantarkan timnya setidaknya finis di posisi kelima untuk mendapatkan jalur alternatif lolos ke Liga Champions musim depan apabila nantinya gagal finis di empat besar.

“Kami mengejar ketertinggalan dari bulan Januari dan Anda memiliki pertanyaan yang sama dan kami memiliki pertanyaan yang sama. Ini bisa menjadi perubahan haluan yang cepat dan kami akan melaju ke final lainnya dan mencoba mendekati mereka,” katanya.

“Ini bisa menjadi keuntungan jika peringkat kelima juga bisa menjadi tempat Liga Champions. Jadi kami harus berusaha dan memenangkan pertandingan kami,” lanjutnya.

Baca juga: Dua gol Foden bantu Manchester City menang 3-1 atas Manchester United

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

jika tidak membayar pinjol
KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Budaya menaklukkan dunia lain

cara pasang cm togel
KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Rasul Carmen

paito 6d hk harian
Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan
Sidang putusan sela dengan terdakwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024). ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas(LNG) di Pertamina pada tahun 2011—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim Ketua Maryono menyebutkan berbagai keberatan Karen maupun tim hukum tidak berdasarkan hukum sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan Pasal 165 KUHAP. "Menyatakan nota keberatan dari terdakwa Karen Agustiawan dan dari tim hukum terdakwa tidak diterima," ujar Maryono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Untuk itu, Maryono memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tipikor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Selain itu, lanjut dia, biaya perkara Karen Agustiawan dinyatakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Adapun sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis hakim terdiri atas Maryono sebagai ketua serta Sigit Herman Binaji dan Asmudi sebagai anggota pun menjelaskan beberapa tanggapan hakim terhadap nota keberatan Karen. Tanggapan tersebut, antara lain, atas keberatan Karen mengenai penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan dalam penyidikan bukan oleh penyidik, melainkan oleh pejabat, yakni Ketua KPK 2019—2023 Firli Bahuri, majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut hukum.

Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024