vava4d

Teknologi sejati tak tertandingi

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Guizhi Tongjian

Yusuf Mansur Selamat dari Gugatan Rp98 Triliun******

Yusuf Mansur selamat dari gugatan membayar Rp98,7 triliun kepada Zaini Mustofa. Hal ini terjadi setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hanya mengabulkan gugatan Zaini Mustofa terhadap Yusuf Mansur sebagian.

Dengan vonis itu, pengadilan hanya menghukum Yusuf Mansur membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp1,26 miliar secara tanggung renteng bersama tiga tergugat lainnya.

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kerugian atau modal dan keuntungan yang seharusnya diperoleh kepada Penggugat sejumlah Rp1.264.240.000," bunyi putusan PN Jaksel, yang diketok hakim pada 13 Juni lalu.

Zaini Mustofa menggugat Yusuf Mansur sebesar Rp98,7 triliun ke PN Jaksel beberapa waktu lalu atas tuduhan ingkar janji atau wanprestasi. Gugatan didaftarkan oleh perorangan atas nama Zaini Mustofa dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.

Selain Yusuf Mansur, dalam gugatan yang didaftarkan pada 11 Januari 2022 tersebut, Zaini turut menuntut PT Adi Partner Perkasa (tergugat 1), Adiansyah (tergugat 2), BMT Darussalam Madani (tergugat 4), dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al Qur'an Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an (turut tergugat).

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat I, II, III dan IV, ingkar janji (wanprestasi)," jelas petitum yang dilayangkan penggugat.

Zaini juga meminta agar pengadilan menyita jaminan berupa tanah milik Yusuf Mansur, beserta rumah di daerah Ketapang, Cipondoh, Banten.

"Tanah di atasnya berdiri bangunan ruko yang digunakan sebagai kantor Baitul Mal Wattamwil Darussalam Madai alasi BMT," imbuhnya.

Zaini dalam petitum gugatannya merinci gugatan berasal dari klaim kerugian material sebesar Rp98,61 triliun ditambah kerugian immaterial sebesar Rp100 miliar.

Sengketa perdata ini bermula saat Zaini Mustofa dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata mendengarkan ceramah Yusuf Mansur pada 2009. Selain berceramah, sang ustaz juga mempromosikan bisnis batu bara PT Partner Adiperkasa. Lokasi tambangnya ada di Kalimantan Selatan.

Di perusahaan itu, Yusuf Mansur menjabat komisaris utama. Dalam presentasinya, Yusuf Mansur sesumbar bahwa bisnis batu bara ini dapat mendulang cuan besar.

Merasa tergiur dan mempertimbangkan pribadi Yusuf Mansur sebagai tokoh agama yang dianggap tidak bakal culas, banyak jemaah yang tertarik berinvestasi. Salah satunya, Zaini Mustofa.

Ternyata, bisnisnya mandek. Uang investor pun menguap. Zaini pun melayangkan gugatan ke PN Jaksel.

[Gambas:Video CNN]

Daratan Doufu

Belanja Hemat di Transmart Full Day Sale Pakai Allo dan Bank Mega******

Transmart Full Day Sale yang digelar hari ini (24/6) memberikan diskon berlipat buat pelanggan yang berbelanja dengan menggunakan Allo Bank serta Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Tujuannya agar masyarakat bisa belanja dengan lebih hemat dan ekonomis, terlebih mendekati masa libur panjang seperti saat ini.

Lihat Juga : Warga soal Transmart Full Day Sale: Kabar Gembira, Semangat Beli

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park.

Alternatif lain yang lebih praktis, bisa buka rekening secara mandiri di aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Berikut syarat dan ketentuan belanja di Transmart Full Day Sale:

1. Diskon 20% hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah
2. Diskon 20% hanya berlaku di tanggal 24 Juni 2023 pukul 10.00-22.00 waktu setempat di seluruh toko Transmart
3. Khusus untuk elektronik maksimal 2 pcs per kategori (TV, AC, kulkas, mesin cuci) small appliance tanpa pembatasan
4. Khusus untuk kebutuhan sehari-hari maksimal 12 pcs per produk item
5. Khusus untuk ayam maksimal dua ekor dan daging 2 kg
6. Khusus sepeda listrik maksimal 4 unit
7. Khusus untuk kosmetik dan fragrance berlaku diskon 10% reguler dan tidak berlaku diskon di Body Shop dan Sport Station
8. Diskon tidak berlaku untuk mintak goreng, susu bayi dan anak, mi instan, beras, terigu, telur, rokok, minuman beralkohol, parcel/hampers, gadget dan laptop, serta produk lainnya yang diberi tanda tidak berlaku
9. Diskon tidak berlaku untuk Kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello
10. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (pedagang).

Jadi jangan sampai terlewat, ya! Yuk, isi liburan keluarga Anda dengan berbelanja di Transmart terdekat sebelum periode Full Day Sale berakhir pukul 22.00.

Biografi pejabat wanita Dayun

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Jiwa Takdir yang Abadi

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Makan seluruh dunia

Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama******

KAI Commuter akan melakukan peremajaan sarana (retrofit) terhadap 19 rangkaian KRL lama untuk melayani penumpang selama lima tahun ke depan.

Skema retrofit diambil setelah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan Indonesia tidak akan mengimpor KRL bekas dari Jepang. Impor dilarang karena dianggap melanggar aturan.

"Saat ini KAI Commuter terus melakukan upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan pengadaan sarana kereta baru guna mengakomodir pengguna yang saat ini sudah di angka 850 ribu per hari, dengan volume tertinggi pada tahun ini adalah 975 ribu dan akan terus bertambah," ujar Anne Purba VP Corporate Secretary KAI Commuter dalam keterangan resmi, Sabtu (24/6).

Rapat tersebut melibatkan Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, DJKA, PT KAI dan juga PT INKA dan dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Rapat membahas pemenuhan kebutuhan sarana KRL melalui skema retrofit untuk replacement sarana yang ada dalam lima tahun ke depan, juga pengadaan sarana KRL baru untuk replacement dan penambahan kapasitas.

Selain melakukan retrofit 19 sarana KRL lama, KAI Commuter sebelumnya telah berkontrak dengan PT INKA untuk pengadaan 16trainsetsarana KRL baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirimkan secara bertahap pada tahun 2025-2026.

Kemudian, untuk penggantian, perusahaan juga akan berupaya mendatangkan 3 rangkaian KRL baru pada 2024 dan 8 sarana KRL baru pada tahun 2027.

"Dengan demikian total 24 trainset baru akan didatangkan dari PT INKA sampai 2027. Ini adalah bentuk dukungan KAI Commuter untuk produksi KRL dalam negeri, yang pastinya akan tumbuh terus," ujar Anne.

Selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter, dalam pengadaan sarana KRL itu juga ada opsi dukungan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Tentunya ini sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna ke depannya dan dukungan terhadap produksi sarana KRL dalam negeri. Hal ini terus dikaji dan dikoordinasikan dengan stakeholder termasuk dampak terhadap PSO yang sedang kami hitung dan kaji," ujarnya.

Lebih lanjut, KAI Commuter bersama PT KAI (Persero) sebagai Induk Perusahaan secara rutin terus berkoordinasi dengan PT INKA mengenai proses pengadaan sarana melalui skema retrofit ataupun skema pengadaan sarana baru produksi PT INKA untuk memastikan seluruh proses pengadaan tersebut tidak mengganggu operasional dan pelayanan Commuter Line Jabodetabek.

[Gambas:Video CNN]