slots online indonesia

Dekan Elit

situs slot server nuke gaming

Terbaru Operasi Lilin, jalur wisata Puncak berlakukan "car free night"******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2023 Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ade Yaya Suryana menginformasikan pemberlakuan car free nightserta pengalihan arus pada jalur wisata Puncak guna mengurangi kepadatan arus lalu lintas.
"Pada tanggal 1 Januari 2024 akan dilakukan car free nightnaik di jalur wisata Puncak pada malam Tahun Baru 2024 dan jalur Puncak dialihkan mulai 31 Desember 2023 pukul 18.00 WIB sampai dengan 1 Januari 2024 mulai pukul 06.00 WIB," kata Kombes Pol. Ade Yaya Suryana dalam siaran pers di Jakarta, Minggu. Terkait dengan rekayasa lalu lintas, mulai 31 Desember 2023 pukul 18.00 WIB akan diberlakukan rekayasa ganjil genap menuju Puncak dari Bogor maupun dari Cianjur, dan pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 21.00 WIB sampai dengan 01.00. Ade juga menyarankan kepada masyarakat dari Bandung yang akan menuju Cianjur untuk menggunakan jalur alternatif Cibubur-Cianjur via Jonggol atau Ciawi-Cianjur via Sukabumi. Terkait dengan titik kumpul masyarakat untuk merayakan Tahun Baru 2024, dia menyebutkan ada 736 titik lokasi perayaan Puncak tahun baru yang disediakan oleh pemerintah daerah dan tersebar di seluruh kota di Indonesia. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat tidak membawa kendaraan pribadi guna menghindari kemacetan luar biasa dan tetap menaati semua aturan dan petunjuk petugas di jalan. Ade menyebutkan volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui Gerbang Tol Cikupa arah Merak sebanyak 31.445 kendaraan, sementara arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui Gerbang Tol Ciawi arah Puncak sebanyak 45.279 kendaraan.

Baca juga: Polres Cianjur terapkan rekayasa arus jelang malam Tahun Baru
Baca juga: Polri siapkan dua jalur alternatif saat CFN Tahun Baru 2024 di Puncak

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Huang Quan tidak akan menyerah

nusawin88

Wapres ingatkan penyampaian fatwa keagamaan perhatikan sejumlah aspek******

Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul ifta yang valid dan berorientasi mencari solusi masalah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyampaian fatwa keagamaan perlu memperhatikan sejumlah aspek yakni memberikan solusi, meringankan, dan membawa kebaikan.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Webinar Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Rabu.

"Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul iftayang valid dan berorientasi mencari solusi masalah -makharijiy-, meringankan -at-taysir-, dan membawa kebaikan bagi publik -rahmatan lil ummah-,” kata Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Wapres Ma'ruf juga menekankan pentingnya menyiapkan para kader ulama yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai seorang mufti atau pemberi fatwa.

“Perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam penyiapan kader ulama mufti ini. Oleh karenanya, perlu mengambil inisiatif lebih proaktif melakukan program tersebut,” pinta Wapres.

Selanjutnya ia juga mendorong adanya sinergi dan kemitraan lebih kuat antara lembaga keagamaan yang menerbitkan fatwa dengan aparatur pemerintahan.

“Sehingga, kebijakan negara dapat dijalankan lebih optimal karena ada landasan fatwa keagamaan,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan, kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga negara pemeluk agama tersebut. Sebab, jika ada dikotomi antara kebijakan negara dan ajaran agama, maka akan timbul problem kepatuhan.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam Hafini bin Mahmud, Direktur Indeks Fatwa Global Darul Ifta Mesir Thariq Abu Hasyima, Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Majelis Ulama Indonesia Sholahuddin Al Aiyub, beserta sivitas akademika STIF Syentra dan berbagai perguruan tinggi Islam lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2023

harapan yang tak ada habisnya

tafsir mimpi 94

Konflik di Gaza buat Israel terisolasi, popularitas Hamas meroket******

Jakarta (ANTARA) - Serangan Hamas yang menyerbu secara mendadak kota-kota Israel sehingga membuat sekitar 1.200 orang tewas serta menyandera 240 orang pada 7 Oktober lalu, membuat Israel melakukan pengeboman secara membabi buta di Gaza.

Akibat dari pengeboman tanpa pandang bulu itu, lebih dari 20.000 warga Palestina tewas, di mana sekitar 70 persen dari korban yang tewas adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Dengan kata lain, setelah dua bulan bombardemen di Gaza, Israel telah menewaskan warga di Gaza seperti jumlah korban saat Israel melakukan invasi ke Lebanon pada 1982.

Jumlah yang tewas diperkirakan lebih besar karena masih ada korban yang tertimbun di reruntuhan bangunan.

Dengan jumlah korban tewas di Gaza yang sudah sedemikian besar, Hamas masih tetap berhasil melakukan perlawanan terhadap kekejaman pasukan Israel.

Sementara itu, Israel masih percaya diri akan bisa melumat Hamas sepenuhnya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 14 Desember sesumbar bahwa pemusnahan Hamas akan membutuhkan waktu beberapa bulan.

Israel sepertinya lupa bahwa dunia internasional saat ini sedang melihat bagaimana pengeboman terus-menerus negara Zionis itu sangat menyengsarakan warga Gaza.

Hal ini juga membuat Israel semakin terisolasi dalam konteks diplomasi global.

Indikasi dari hal ini dapat dilihat antara lain dari resolusi dari Majelis Umum PBB pada 12 Desember yang menyerukan gencatan senjata.

Meski resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat seperti resolusi dari Dewan Keamanan PBB, tetapi resolusi tersebut memiliki bobot politik yang kuat.

Apalagi, dari 193 negara yang merupakan bagian dari Majelis Umum PBB, sebanyak 153 negara mendukung resolusi gencatan senjata, serta hanya 10 yang menentang dan 23 abstain.

Jumlah negara di PBB yang mendukung gencatan senjata itu juga semakin meningkat bila dibandingkan dengan resolusi serupa di PBB pada Oktober lalu, dengan hasil 121 suara mendukung, 14 menolak, dan 44 abstain.

Bahkan, sejumlah pemimpin yang biasanya menjadi teman setia Israel, seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru, dalam pernyataan bersama mereka dengan tegas menyerukan adanya gencatan senjata. Mereka menyatakan bahwa upaya mengalahkan Hamas selayaknya tidak menjadi penderitaan terus-menerus bagi warga sipil Palestina.

Militer Israel juga semakin kebingungan karena tidak bisa menghancurkan Hamas dengan mudah, sehingga mulai mengeluarkan sejumlah taktik seperti menyebarkan selebaran di Jalur Gaza yang menawarkan hadiah uang atas informasi yang dapat mengarah kepada penangkapan para pemimpin Hamas.

Dalam selebaran tersebut, pihak militer Israel menyeru kepada warga untuk menyediakan informasi mengenai Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dan saudaranya Muhammed Sinwar, seorang pemimpin militer terkemuka pada sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam.

Selain Sinwar bersaudara, militer Israel juga mencari informasi mengenai Mohammed Deif, komandan jenderal Brigade Al-Qassam, dan Rafaa Salameh, yang memimpin Batalyon Khan Younis.

Dalam selebaran itu tertulis antara lain bahwa "Bagi mereka yang menyediakan informasi akan menerima hadiah uang: untuk Yahya Sinwar sebesar 400 ribu dolar AS (Rp6,1 miliar), Muhammed Sinwar sebesar 300 ribu dolar AS (Rp4,6 miliar), Rafaa Salameh 200 ribu dolar AS (Rp3,1 miliar) dan Mohammed Deif 100 ribu dolar (Rp1,5 miliar)."

Militer Israel juga menuliskan informasi kontak dan nama akun Telegram pada selebaran itu.

Namun, meski telah menggunakan taktik seperti itu, hingga kini para pejuang Hamas masih tetap melakukan perlawanan dengan teguh dan bahkan hingga dapat merusak berbagai tank canggih milik Israel yang digunakan dalam menginvasi Gaza.

Kejahatan kejam

Tidak hanya jumlah korban tewas yang kolosal, kebengisan pasukan negara Zionis itu juga telah membuat PBB memperingatkan adanya kejahatan kejam terkait kondisi pengungsi di Gaza akibat bombardemen Israel.

Menurut data PBB, sekitar 1,9 juta dari 2,2 juta warga Palestina telah mengungsi dan dipaksa masuk ke tempat-tempat yang kian sempit dan sangat padat di Gaza selatan dalam kondisi tidak sehat dan tidak higienis.

Tidak heran pula bila berbagai badan internasional memperingatkan akan adanya bencana kelaparan dan potensi wabah penyakit yang mendera para pengungsi Gaza.

Bahkan untuk infrastruktur yang penting bagi warga seperti Rumah Sakit Al Shifa, Israel juga berani menyerang staf medis, menangkap pasien, dan mencuri jenazah selama mereka mengepung kompleks medis tersebut.

Seperti dilaporkan sejumlah media, tentara Israel meninggalkan Rumah Sakit Al Shifa di Kota Gaza pada 24 November setelah menduduki rumah sakit tersebut selama 10 hari, mengusir pasien, korban luka, dokter, paramedis, anggota staf lainnya, dan warga sipil yang sedang berlindung dari serangan yang meningkat di Gaza.

Selain itu, organisasi nirlaba di bidang HAM, Human Rights Watch (HRW), menulis kajian yang menunjukkan bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza dengan sengaja memutus akses masyarakat terhadap air dan makanan.

Seluruh hal tersebut, sebagaimana ditegaskan HRW, adalah berbagai contoh dari tindakan kejahatan perang.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional menetapkan bahwa sengaja membuat warga sipil kelaparan dengan merampas barang-barang yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan sengaja menghalangi pasokan bantuan, adalah kejahatan perang.

Tidak hanya di Gaza, kekejaman juga dilakukan Israel di Tepi Barat. Muhammad Nezzal, seorang anak Palestina yang dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, mengatakan beberapa tahanan sampai kehilangan kesadaran karena pemukulan brutal yang dilakukan pasukan Israel selama di penjara.

Nezzal ditangkap tiga bulan lalu di Kabatiye, Jenin, Tepi Barat, dan ditempatkan di penjara administratif selama enam bulan.

Nezzal, yang pulang ke rumah dengan kondisi patah tulang di tubuhnya, mengatakan pasukan Israel terus-menerus menggerebek sel dan memukuli para tahanan. Akibatnya, Nezzal mengalami patah tulang di jarinya, memar di tangan dan berbagai bagian tubuhnya.

Padahal, di lain pihak, beberapa sandera asal Israel yang dibebaskan di Gaza dilaporkan sejumlah media bahwa mereka tidak mendapatkan penyiksaan ketika ditahan oleh kelompok Palestina.

Dengan kondisi kebengisan dan kekacauan yang dilakukan pasukan Israel, tidak heran bila dunia semakin lama semakin mengisolasi negara Zionis itu.

Popularitas Hamas

Sedangkan Hamas sendiri, sebagai target utama yang ingin dihancurkan Israel, popularitasnya di kalangan warga Palestina semakin meroket.

Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (PSR) di Tepi Barat dan Jalur Gaza antara 22 November dan 2 Desember 2023, ditemukan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tiga kali lipat di Tepi Barat dibandingkan tiga bulan lalu.

Sedangkan di Jalur Gaza, PSR mencatat bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tetapi tidak signifikan.

Ukuran sampel jajak pendapat ini adalah 1.231 orang dewasa, 750 di antaranya diwawancarai secara tatap muka di Tepi Barat dan 481 di Jalur Gaza di 121 lokasi yang dipilih secara acak.

Ketika ditanya mengenai pilihan responden terhadap partai atau pihak mana yang seharusnya berkuasa di Jalur Gaza setelah perang, hasilnya antara lain 60 persen responden memilih Hamas, 16 persen memilih pemerintahan Otoritas Palestina (PA) tanpa Presiden Abbas, 7 persen memilih PA bersama Abbas, serta 3 persen memilih satu atau lebih dari negara-negara Arab.

Sedangkan ketika ditanya partai politik atau aliran politik mana yang mereka dukung, persentase terbesar memilih Hamas (43 persen), diikuti oleh Fatah (17 persen), sementara 12 persen memilih kelompok lain atau pihak ketiga, dan 28 persen menjawab tidak satupun atau tidak tahu.

Tiga bulan lalu, PSR mencatat bahwa dukungan untuk Hamas hanya mencapai 22 persen dan Fatah sebesar 26 persen.

Berbagai angka tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Hamas kian membesar meski peperangan telah berlangsung hingga sekitar dua bulan, sehingga impian Israel untuk memusnahkan Hamas saat ini bak "pungguk merindukan bulan".

Copyright © ANTARA 2023

Master Pedang Sembilan Surga

trik dan cara bermain slot online

Kemenkes tegaskan tak ada pungli dalam rekrutmen tenaga kesehatan haji******

Jakarta (ANTARA) - Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa tidak ada pungutan atau kegiatan transaksional dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan haji (TKH) tahun 2024.

"Kepada seluruh calon petugas kesehatan haji tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah, kami sampaikan bahwa semua proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun alias gratis," tegas Kepala Pusat Kesehatan Haji Liliek Marhaendro Susilo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Liliek mengimbau masyarakat yang akan mengikuti proses rekrutmen agar tidak mempercayai apabila ada orang, pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam proses rekrutmen. Terlebih, jika calo itu mengharuskan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya.

Baca juga: Kemenkes butuh 2.052 petugas kesehatan haji 2024

"Apabila ada oknum yang mengatasnamakan tim rekrutmen, baik di pusat maupun daerah yang menjanjikan lulus seleksi dengan imbalan uang atau hadiah, itu tidak benar," ujarnya.

Bila masyarakat menemukan indikasi penipuan dalam proses rekrutmen, Liliek meminta agar tidak ragu untuk segera melaporkannya kepada panitia rekrutmen lewat Halo Kemkes melalui nomor 1500-567.

Kemenkes membutuhkan sebanyak 2.052 calon petugas kesehatan haji untuk bertugas melayani jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 Masehi/1445 Hijriah, dengan komposisi sebanyak 598 dokter dan 1.196 perawat untuk kelompok terbang (kloter), serta 258 petugas kesehatan haji (PPIH) untuk penempatan di Arab Saudi.

Proses pendaftaran dibuka secara daring melalui aplikasi Daftarin yang dapat diakses melalui laman web https://daftarin.kemkes.go.id/ yang berlangsung pada 18 hingga 31 Desember 2023. Sementara penetapan hasil rekrutmen dilakukan pada 26-28 Januari 2024.

Baca juga: Sekjen Kemenkes minta petugas haji tekan angka kematian jamaah

Baca juga: Calon haji diimbau Kemenkes mulai latihan fisik tiga kali sepekan

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kuota petugas ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi bertambah dari yang awalnya hanya 2.100 orang menjadi 4.421 orang.

Kepastian tersebut disampaikan Menag setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Arab Saudi Taufiq F. Al Rabiah di Jeddah.

"Saya juga mengajukan penambahan kuota petugas haji untuk lebih memaksimalkan layanan. Semoga ini juga bisa disetujui Menhaj Saudi," ujar Menag Yaqut.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023

Keluar dari Bintang Neraka

zoomengine

KPK tahan seorang penyuap gubernur Maluku Utara******

Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KW

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan seorang dari pihak swasta selaku kontraktor penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), yakni Kristian Wuisan (KW).

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KW untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024 di Rutan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Tersangka KW ditangkap oleh tim penyidik KPK di Desa Gosoma, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, pada Sabtu (23/12).

Penangkapan Kristian Wuisan tersebut merupakan pengembangan kasus terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Gani Kasuba.

KPK juga telah menetapkan dan mengumumkan tujuh tersangka, termasuk Abdul Gani dan Kristian.

Baca juga: KPK bawa tiga pejabat dan satu staf Pemprov Maluku Utara ke Jakarta

Lima tersangka lainnya adalah Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), dan pihak swasta Stevi Thomas (ST).

Ali menjelaskan konstruksi perkara berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

Abdul Gani Kasuba selaku gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH, DI, dan RA untuk melapor terkait berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Ranga Ranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Salah satu kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW. Selain itu, ST juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Baca juga: KPK tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya, KW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023

Wuhuang Fentian

cara pinjam dana di shopee

Bey: Kesempatan Jabar maju 2024 terbuka karena tak ada kepentingan******

Bandung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menilai kesempatan Provinsi Jawa Barat untuk maju pada tahun 2024 terbuka lebar karena sebagai pegawai negeri, dirinya mengaku tak ada kepentingan-kepentingan yang diusung.

Karena itu, dia berpesan pada para seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dengan baik dengan semakin menunjukkan integritas, komitmen, dan lebih berinovasi pada tahun 2024.

"Pesan saya satu Kepala Dinas dan para ASN bekerja dengan baik. Satu tahun 2024, peluang Jabar lebih maju, karena Gubernurnya bukan dari politik, bukan orang pilihan, jadi tidak ada utang-utangan buat siapapun," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Sabtu.

Dengan statusnya hanya sebagai Pj Gubernur Jabar dan juga merupakan bagian dari ASN, Bey mengatakan bahwa hal tersebut sebagai momentum bagi ASN, karena berbeda dengan gubernur dari hasil kontestasi pemilu yang tentunya memiliki kepentingan politik dalam menggerakkan roda pemerintahan, khususnya di Jawa Barat.

Baca juga: Bey Machmudin akan evaluasi sejumlah program Pemprov Jabar

Baca juga: Pj Gubernur Jabar minta Pemda antisipasi tumpukan sampah tahun baru

Oleh karena itu, Bey mengatakan pada 2024 merupakan waktu yang tepat untuk memulai dan menjalankan berbagai proyek yang tertunda seperti Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Terpadu Regional Legok Nangka, TPPAS Terpadu Regional Lulut Nambo, dan Kereta Ringan (Light Rail Transit/LRT).

"Jadi waktunya untuk melakukan milestone-milestone groundbreaking-groundbreaking seperti Legok Nangka, kalau mungkin LRT atau itu di tahun 2024," tuturnya.

Harapannya, ketika gubernur terpilih akan ditetapkan dari kontestasi Pilkada pada 27 November 2024 mendatang, tinggal melanjutkan dan merampungkan program yang telah ada.

"Jadi waktunya melakukan groundbreaking-groundbreaking, seperti Legok Nangka. Di 2024 agar gubernur selanjutnya tinggal menambahkan," ucapnya.*

Baca juga: Vaksin COVID-19 berbayar 2024 masih belum diputuskan secara resmi

Baca juga: Bey: Penutupan flyover tahun baru sementara hanya di Bandung

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023