bonus deposit 100 persen

Penyihir Serbaguna

Erick Thohir soal Masyarakat Kritik LRT: Jangan Sedikit******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi keluhan terhadap LRT Jabodebek yang dibuat oleh PT INKA.

Ia mengatakan ini merupakan kali pertama Indonesia memliki LRT. Maka perlu waktu untuk terus mengoptimalkan moda transportasi itu.

Ia pun meminta agar berbagai pihak tidak mengeluh.

"Akhirnya apa? Ketika polusi udara seperti hari ini, ngambek. Tetapi mendukung buatan Indonesia, menggunakan transportasi publik, ngambek. Jadi solusinya mana coba? Kan sama-sama harus bersyukur," lanjutnya.

Erick mengatakan transportasi publik seperti LRT Jabodebek diperlukan untuk mengurangi tingkat polusi udara. Erick mengatakan LRT bisa menampung hingga ratusan ribu penumpang.

"Artinnya jumlah kendaraan yang datang ke Jakarta 992 ribu bisa berkurang," katanya.

LRT yang baru beroperasi beberapa hari belakangan ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Sorotan salah satunya terkait gangguan perjalanan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meminta maaf atas gangguan pada operasional LRT Jabodebek pagi ini, Rabu (30/8).

"Kami mohon maaf atas gangguan yang terjadi pada perjalanan LRT hari ini dan mengakibatkan kekurang nyamanan bagi pengguna jasa LRT Jabodebek," kata Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo dalam keterangan tertulis.

Kuswardoyo mengatakan ada dua gangguan yang dialami oleh transportasi itu. Pertama, terkait pintu kereta yang tak bisa menutup. Kondisi itu kemudian berdampak pada perjalanan kereta lainnya.

Saat ini, kereta yang mengalami gangguan telah dipindahkan ke depo untuk dievaluasi oleh PT INKA dan KAI.

"Perawatan sarana LRT hingga saat ini masih di bawah tanggungjawab INKA, sehingga kami mengkoordinasikan penanganan sarana tersebut dengan tim INKA," kata Kuswardoyo dalam keterangan tertulis.

Kemudian gangguan keduaterkait listrik yang padam di Stasiun Halim akibat masalah pada pembangkit listrik LRT atau Traction Power Supply Substantion (TPSS). Namun, saat ini kondisi telah kembali normal dan KAI telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya yang bertanggung jawab akan TPSS tersebut.

"Koordinasi dengan semua stakeholder terus kami lakukan agar operasional LRT Jabodebek bisa berjalan dengan baik," tutup Kuswardoyo.

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

PM China Jajal Kereta Cepat Bareng Luhut Hari Ini******

Perdana Menteri China Li Qiang bakal menjajalKereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Panjaitan pada Rabu (6/9) sore.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Roeslani mengatakan waktu uji coba masih tentatif. Tetapi, kata Rosan, kemungkinan itu akan dilakukan sore hari.

"Testing bersama itu sebetulnya besok 6 September. Waktunya kurang lebih sore hari, tentatif. Waktunya akan ditentukan lebih mendalam lagi," kata Roesan dalam konferensi pers Asean-Indo Pacific Forum (AIPF) di Jakarta, Selasa (5/9).

Sementara itu, KCJB rencananya akan diresmikan pada 1 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelum peresmian tersebut, uji coba KCJB memang terus dilakukan sampai akhir bulan ini.

Hal tersebut untuk memastikan, saat pengoperasian nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun.

KCJB adalah proyek yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama yang sering melakukan perjalanan ke wilayah Jawa Barat. Sebab, moda transportasi ini diklaim akan memangkas waktu jarak tempuh ke Bandung dari menggunakan mobil sekitar 2 jam menjadi di bawah 1 jam saja.

Terkait tiket, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan harganya sekitar Rp250 ribu sampai Rp350 ribu untuk sekali perjalanan. Namun, sampai saat ini hal tersebut masih sebatas wacana yang belum difinalkan.

Pemerintah sampai saat ini masih menghitung harga yang tepat untuk KCJB. Diharapkan harga yang nanti dipatok tidak terlalu memberatkan masyarakat maupun APBN.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Arsjad Rasjid: ASEAN Berpotensi Mitigasi Perubahan Iklim******

Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyebut negara-negara ASEAN memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklimdan mencapai net zero emission. Namun, untuk mencapainya, perlu kolaborasi kolektif dan inklusif dari berbagai pihak.

"Negara-negara ASEAN tentunya memiliki potensi luar biasa untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan mencapai net zero," kata Arsjad dalam acara ASEAN Climate Forum di Ritz Carlton Jakarta, Sabtu (2/9).

"Kami mengumpulkan sektor bisnis, lembaga penelitian, akademisi, dan sektor nirlaba untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN," lanjutnya.

Kedua,perusahaan-perusahaan di negara-negara ASEAN semakin berupaya mengembangkan strategi dan solusi iklim untuk meningkatkan kinerja mereka dan memastikan akses jangka panjang terhadap pendanaan.

"Oleh karena itu, mekanisme pembagian untuk mengumpulkan pemangku kepentingan yang berpikiran sama sangat penting dalam perjalanan ini," kata Arsjad.

ASEAN Net Zero Hub bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, seiring mereka berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero.

Platform ini akan mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membentuk semangat kolaborasi seiring dengan upaya dekarbonisasi industri di seluruh ASEAN.

Sementara ASEAN Carbon Centre of Excellence bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik mengenai solusi berbasis alam dan perdagangan karbon.

Program ini bermaksud membangun jaringan kuat para pelaku pasar yang berupaya memajukan tujuan iklim ASEAN dan ekonomi hijau melalui solusi berbasis alam.

[Gambas:Video CNN]

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

Tarif Tol Belmera Bakal Naik Rp500, Ijeck Minta Pelayanan Ditingkatkan******

Tarif Tol Belawan-Medan-Tanjungmorawa (Belmera), Sumatera Utara bakal naik Rp500 untuk masing-masing golongan. Kenaikan tarif itu diharapkan juga diikuti dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan.

"Kenaikan tarif tol per dua tahun secara aturan pemerintahnya memang ada, tapi kita harapkan pelayanan juga ditingkatkan terus," kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah alias Ijeck, Senin (4/9).

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

"Kita lihat pengguna jalan tol semakin hari semakin meningkat juga di pintu-pintu tol terutama di waktu-waktu tertentu, misalnya jam pulang kerja ituk an nampak macet sampai ke badan jalan lintasannya, terutama di pintu tol Amplas, Haji Anif, Tembung. Ini yang kita harapkan untuk ada mulai dipikirkan penambahan pintu gardu keluar masuk," ujar Ijeck.

Menghindari kecelakaan, Ijeck juga berharap rambu-rambu di jalan tol untuk kembali diperhatikan begitu juga dengan kondisi permukaan jalan tol yang bergelombang.

"Seperti di persimpangan perlu diperhatikan rambu-rambunya, juga badan jalan yang memang ada yang tak rata, tak sesuai spek, mulai dipikirkan juga supaya tingkat kecelakaan dan pelayanan ini semakin baik ke depan," urainya.

Ijeck juga meminta JNT ke depan untuk mempersiapkan masterplanlintasan atau jalan keluar tol. "Jalan keluar tol menjadi tangung jawab pemerintah setempat, tapi siapkan masterplannya jadi tidak ada lagi masalah kemacetan dan lainnya di jalan keluar masuk pintu tol," tutup Ijeck.

Sementara itu, General Manager Representative Office 1 JNT Ruas Belmera Thomas Dwiatmanto menambahkan penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan tarif tol mulai berlaku efektif 14 hari kalender setelah keputusan menteri ditetapkan.

"Kenaikan tarif ini sebesar Rp500, jadi dari Tanjung Morawa ke Belawan dari Rp8.500 menjadi Rp9.000, nah ini untuk waktu pelaksanaan nanti disampaikan oleh Kementerian PUPR langsung," ujarnya.

Thomas menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan sesuai apa yang diharapkan.

"Pelayanan tentunya akan kita tingkatkan dan arahan Pak Wagub tadi akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

RPH Surabaya Temukan 500 Kg Daging Gelonggongan Dijual di Pasar******

Tim monitoring PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya menemukan daging sapi diduga dari praktik gelonggongan seberat 500 kilogram (kg) dijual di pasar Jalan Pegirian Surabaya.

Direktur RPH Surabaya Fajar A Isnugroho mengatakan kecurigaan ini bermula saat pihaknya menemukan pikap yang menurunkan daging sapi whole ke penjual di Jalan Pegirian. Daging itu terlihat dalam kondisi berair.

"Daging bukan berasal dari pemotongan di RPH Pegirian, tim monitoring RPH curiga melihat daging sapi dari luar RPH kondisinya berair seperti tanda-tanda daging sapi gelonggongan," kata Fajar, Senin (28/8).

Karena kecurigaan itu, dokter hewan RPH pun mengambil sampel daging dari luar Surabaya tersebut, untuk diuji di laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

"Dugaan daging sapi gelonggongan yang dikirim ke penjual daging di Pegirian, masih perlu dibuktikan dengan hasil uji laboratorium," ujar dia.

Dengan temuan ini, Fajar pun meminta penjual daging sapi di Jalan Pegirian dan Arimbi yang sudah memiliki Papan Mitra RPH Surabaya, berkomitmen mengambil daging sapi hasil pemotongan di RPH Pegirian , bukan dari tempat lain yang belum jelas asal dan kualitasnya.

"Bila ada penjual daging sapi Mitra RPH yang tidak mengambil daging dari hasil pemotongan RPH, atau mencampur daging sapi RPH dengan daging sapi yang berasal dari luar RPH, penjual daging sapi akan dicabut Kartu Tanda Mitra RPH sekaligus Papan Mitra RPH Surabaya," ucapnya.

Untuk melindungi konsumen, RPH Surabaya telah membagikan secara gratis Papan Mitra RPH Surabaya kepada 122 penjual daging sapi, diantaranya untuk 40 penjual daging sapi di jalan Pegirian dan Arimbi, serta 82 penjual daging sapi di pasar-pasar tradisional.

Masyarakat diimbau membeli daging dari penjual yang telah memiliki Papan Mitra RPH Surabaya, karena dipastikan daging yang dijual berasal dari hasil pemotongan RPH Surabaya yang telah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

Menakar Magnet Investasi di IKN Usai Aguan Cs Merapat******

Sejumlah konglomerat dalam negeri, seperti Sugianto Kusuma alias Aguan, mulai berminat berpartisipasi dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Badan Otorita IKN mengklaim sembilan dari 270 investor yang berminat investasi, akan meneken kesepakatan dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara Agung Wicaksono menyebut Aguan melalui Agung Sedayu akan berinvestasi sekitar Rp20 triliun untuk sektor hiburan atau play di IKN.

Selain dari Agung Sedayu, Agung juga menyebut nama-nama developer domestik ternama di antaranya Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

Para hartawan itu rencananya akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di ibu kota baru. Selain nama-nama besar tadi, nama miliarder Sukanto Tanoto juga disebut bakal masuk di proyek IKN.

Namun, detail proyek apa saja yang akan dibangun Sukanto di IKN belum diketahui. Hanya saja, investasi itu berhubungan dengan fasilitas umum seperti entertainment hingga perhotelan.

Agung menjelaskan saat ini sedang dilakukan feasibility study atau studi kelayakan atas proyek tersebut.

Pada kesempatan itu ia menjelaskan pembangunan IKN banyak menggunakan skema KPBU yang jumlahnya sekitar 52 persen. Sedangkan sisanya berasal dari APBN dan investasi swasta murni.

"Kalau tidak salah IKN itu US miliar, atau Rp500 triliun. Itu kan 20 persennya APBN negara. Banyak untuk yang (proyek) work tadi. Tapi kemudian 52 persen itu adalah KPBU, dan banyak di (proyek) live. Nah kemudian yang (proyek) play itu adalah swasta, murni investasinya. Jadi ada 3, APBN, KPBU dan swasta," ungkapnya.

Munculnya beberapa nama investor kakap Tanah Air ini bisa dibilang buah dari upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul mereka untuk bergabung membangun IKN.

Tak hanya investor dalam negeri, Jokowi juga getol membujuk investor global untuk menanamkan modal di proyek kebanggannya itu.

Lihat Juga : OJK Awasi Ketat Pinjol Macet TaniFund hingga Investree

Tengoklah, pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek IKN pada Juni lalu.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu. Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Dari sejumlah upaya Jokowi tersebut, tentu masuknya para konglomerat Tanah Air bukan tanpa alasan.

Lihat Juga : Satgas BLBI Kembali Sita Aset Tanah Dua Obligor

Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai masuknya konglomerat sebagai investor di IKN lebih ditujukan sebagai business guarantee.

"Ini untuk pancingan saja, bahwa pelaku usaha domestik terlibat di IKN. Sebagai signaling dalam rangka menarik investor asing yang lebih kakap," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/9).

Apalagi, mengajak investor lokal memang lebih realistis. Sebab, investor asing pertimbangannya lebih banyak.

Bhima berpendapat investor asing ada yang khawatir soal risiko politik. Maklum, pasca pemilu bisa saja proyek IKN tidak berlanjut.

Ada juga investor asing yang melihat kondisi makro-ekonomi global kurang mendukung, suku bunga mahal, hingga risiko geopolitik tinggi. Dengan kata lain, ada kehati-hatian dalam masuk proyek infrastruktur.

Bhima mengatakan sebagian investor asing lainnya pun punya standar ketat dalam menanam modalnya. Misalnya, dari sisi lingkungan mereka akan bertanya soal deforestasi di lokasi IKN.

"Dampak sosialnya bagaimana jangan sampai proyeknya tidak lolos standar ESG (environment, social, governance). Kalau konglomerat lokal mungkin agak lebih longgar ya dengan standar-standar tadi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya

Bisakah investasi pengusaha dalam negeri menarik minat para investor asing?